Mengenal Pendidikan Inklusif dan Tantangannya di Sekolah

calendar_today 15.09.2026 - person  - timer ~

Setiap kelas memiliki murid dengan karakteristik yang beragam. Ada murid yang cepat memahami materi, ada yang membutuhkan waktu lebih lama, serta ada pula murid yang membutuhkan dukungan tertentu dalam mengikuti pembelajaran. Perbedaan tersebut merupakan bagian dari keberagaman di lingkungan sekolah yang perlu diterima dan dihargai. Setiap murid memiliki hak untuk memperoleh pendidikan yang aman, bermutu, dan sesuai dengan kebutuhannya. Di sinilah pendidikan inklusif memiliki peran penting.

Pendidikan inklusif mendorong sekolah untuk memberikan kesempatan kepada seluruh murid, termasuk murid berkebutuhan khusus, untuk belajar dan berpartisipasi bersama tanpa diskriminasi. Penerapannya juga membutuhkan dukungan dari guru, sekolah, orang tua, serta berbagai pihak agar tercipta lingkungan belajar yang ramah dan dapat mengakomodasi kebutuhan murid.

Pengertian Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan pendekatan pendidikan yang memberikan kesempatan kepada seluruh murid untuk memperoleh layanan pendidikan yang setara, tanpa membedakan kondisi, kemampuan, maupun kebutuhan mereka. Dalam praktiknya, pendidikan inklusif bukan sekadar menerima murid berkebutuhan khusus di sekolah reguler, tetapi juga memastikan mereka dapat mengikuti pembelajaran dan berpartisipasi dalam kehidupan sekolah dengan dukungan yang sesuai. Kemendikdasmen juga menekankan pentingnya mewujudkan pendidikan yang inklusif, bermutu, dan berkeadilan agar setiap murid mendapatkan kesempatan belajar yang layak.

Penerapan pendidikan inklusif dapat dilakukan melalui berbagai penyesuaian dalam pembelajaran. Guru misalnya dapat menggunakan media yang lebih mudah dipahami, memberikan instruksi secara bertahap, menyediakan waktu tambahan, atau menyesuaikan bentuk tugas dan asesmen sesuai kebutuhan murid. Dengan demikian, keberagaman murid tidak dipandang sebagai hambatan, tetapi menjadi bagian yang perlu diakomodasi dalam proses pembelajaran.

Tujuan Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif bertujuan menciptakan sistem pendidikan yang dapat memberikan kesempatan belajar kepada seluruh murid secara adil dan setara. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik, tetapi juga pada terciptanya lingkungan sekolah yang mampu menghargai keberagaman dan mendukung perkembangan setiap murid. Beberapa tujuan pendidikan inklusif antara lain:

- Memberikan kesempatan belajar yang setara

Setiap murid memiliki kesempatan untuk memperoleh pendidikan dan mengikuti proses pembelajaran tanpa mengalami diskriminasi berdasarkan kondisi atau kemampuannya.

- Mengakomodasi kebutuhan dan potensi murid

Pendidikan inklusif mendorong guru untuk mengenali kebutuhan setiap murid dan memberikan dukungan yang sesuai agar mereka dapat mengembangkan potensinya secara optimal.

- Menciptakan lingkungan belajar yang ramah

Sekolah diharapkan menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua murid. Lingkungan yang positif dapat membantu murid merasa diterima dan lebih percaya diri dalam mengikuti pembelajaran.

Ketika murid belajar bersama dalam lingkungan yang beragam, mereka dapat belajar memahami kondisi teman, mengembangkan empati, serta menghargai perbedaan yang ada di sekitarnya.

- Meningkatkan partisipasi murid

Pendidikan inklusif mendorong agar setiap peserta didik tidak hanya hadir di kelas, tetapi juga terlibat aktif dalam kegiatan pembelajaran dan kegiatan sekolah lainnya.

- Membangun budaya sekolah yang inklusif

Pada akhirnya, pendidikan inklusif diharapkan dapat membentuk budaya sekolah yang menjunjung kesetaraan, kepedulian, kerja sama, dan penghargaan terhadap keberagaman.

Tahapan Kegiatan Pendidikan Inklusif di Sekolah

1. Mengidentifikasi karakteristik dan kebutuhan murid

Tahap awal dalam pendidikan inklusif adalah mengenali kondisi dan kebutuhan setiap murid. Guru dapat melakukan identifikasi melalui pengamatan selama kegiatan belajar, interaksi dengan murid, hasil tugas, maupun informasi dari orang tua. Hal yang diperhatikan tidak hanya kemampuan akademik, tetapi juga kemampuan berkomunikasi, berinteraksi dengan teman, berkonsentrasi, mengikuti instruksi, serta berpartisipasi dalam kegiatan kelas.

Identifikasi ini penting agar guru dapat memahami hambatan yang mungkin dialami murid sekaligus mengetahui potensi yang dapat dikembangkan. Misalnya, seorang murid mungkin mengalami kesulitan memahami materi melalui penjelasan lisan, tetapi lebih mudah memahami informasi melalui gambar atau praktik langsung. Dengan mengetahui kondisi tersebut, guru dapat menentukan pendekatan pembelajaran yang lebih sesuai.

2. Melakukan asesmen terhadap kebutuhan murid

Setelah melakukan identifikasi awal, guru dapat melakukan asesmen untuk memperoleh informasi yang lebih mendalam. Asesmen bertujuan untuk mengetahui kemampuan, kebutuhan, hambatan, serta perkembangan murid secara lebih sistematis. Dalam pelaksanaannya, asesmen tidak harus selalu berupa tes tertulis. Guru dapat menggunakan observasi, percakapan, tugas, portofolio, hasil pekerjaan siswa, maupun bentuk asesmen lainnya.

Hasil asesmen dapat menjadi dasar bagi guru untuk menentukan dukungan yang diperlukan murid. Jika ditemukan murid yang membutuhkan bantuan tertentu, sekolah dapat melakukan koordinasi dengan orang tua, guru pendamping, atau tenaga profesional yang relevan. Dengan demikian, keputusan mengenai pembelajaran tidak hanya berdasarkan perkiraan guru, tetapi berdasarkan informasi yang diperoleh dari proses asesmen.

3. Menyusun perencanaan pembelajaran yang sesuai

Tahap berikutnya adalah menggunakan hasil identifikasi dan asesmen sebagai dasar untuk merancang pembelajaran. Guru dapat menyesuaikan berbagai komponen pembelajaran, mulai dari tujuan, materi, metode, media, aktivitas, hingga asesmen. Penyesuaian tersebut dilakukan agar murid dengan kebutuhan yang berbeda tetap memiliki kesempatan untuk mencapai tujuan pembelajaran.

Sebagai contoh, ketika murid mengalami kesulitan membaca teks yang panjang, guru dapat memberikan materi dalam bentuk yang lebih sederhana, menggunakan gambar pendukung, atau menyampaikan informasi melalui video dan penjelasan langsung. Sementara itu, dalam kegiatan evaluasi, guru dapat memberikan bentuk tugas yang memungkinkan murid menunjukkan pemahamannya dengan cara yang sesuai dengan kemampuannya.

Perencanaan pembelajaran inklusif bukan berarti guru harus membuat pembelajaran yang sepenuhnya berbeda untuk setiap murid. Guru dapat menggunakan strategi yang fleksibel dan menyediakan beberapa pilihan cara belajar sehingga kebutuhan murid dapat terakomodasi dalam satu kegiatan pembelajaran.

4. Melaksanakan pembelajaran yang ramah dan inklusif

Setelah perencanaan disusun, guru menerapkannya dalam kegiatan pembelajaran. Pada tahap ini, seluruh murid diberikan kesempatan untuk belajar, berinteraksi, dan berpartisipasi bersama tanpa membedakan kondisi atau kemampuan mereka. Guru perlu menciptakan suasana kelas yang aman, nyaman, dan menghargai keberagaman.

Selain strategi pembelajaran, interaksi sosial juga menjadi bagian penting dalam pendidikan inklusif. Guru dapat mendorong murid untuk bekerja sama dalam kelompok, saling membantu, menghargai pendapat teman, serta memahami bahwa setiap orang memiliki kelebihan dan kebutuhan yang berbeda. Guru juga perlu memberikan perhatian terhadap potensi perundungan, ejekan, pelabelan, atau tindakan diskriminatif yang dapat membuat murid merasa terasing dari lingkungan kelas.

Dengan lingkungan belajar yang positif, pendidikan inklusif tidak hanya memberikan manfaat bagi murid yang membutuhkan dukungan khusus, tetapi juga membantu seluruh murid belajar tentang empati, toleransi, kerja sama, dan penghargaan terhadap perbedaan.

5. Melakukan evaluasi dan tindak lanjut

Tahap terakhir adalah melakukan evaluasi terhadap proses pembelajaran dan perkembangan murid. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah strategi dan dukungan yang diberikan sudah efektif atau masih perlu diperbaiki. Guru dapat melihat perkembangan murid melalui hasil belajar, keaktifan dalam kelas, kemampuan berinteraksi, maupun perubahan dalam kemandirian murid.

Jika strategi yang digunakan belum memberikan hasil yang optimal, guru dapat melakukan penyesuaian. Misalnya, mengubah metode pembelajaran, menggunakan media yang berbeda, memberikan pendampingan tambahan, atau memberikan waktu belajar yang lebih fleksibel. Evaluasi juga dapat dilakukan secara berkala karena kebutuhan murid dapat berubah seiring dengan perkembangan mereka.

Dalam proses ini, kerja sama antara guru, sekolah, orang tua, dan pihak pendukung lainnya sangat penting. Komunikasi yang baik membantu setiap pihak memahami perkembangan murid dan menentukan langkah yang tepat untuk memberikan dukungan. Dengan demikian, pendidikan inklusif bukanlah kegiatan yang selesai setelah murid diterima di sekolah, melainkan proses berkelanjutan untuk memastikan setiap murid dapat belajar dan berkembang secara optimal.

Tantangan Pendidikan Inklusif di Sekolah

1. Kompetensi guru yang belum merata

Guru perlu memahami karakteristik dan kebutuhan murid yang beragam agar dapat memilih strategi pembelajaran yang tepat. Namun, belum semua guru memiliki kompetensi yang cukup dalam menerapkan pendidikan inklusif. Karena itu, pelatihan dan pendampingan guru menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan dalam memberikan layanan kepada seluruh murid, termasuk murid penyandang disabilitas.

2. Keterbatasan sarana dan prasarana

Pendidikan inklusif membutuhkan fasilitas yang dapat digunakan oleh seluruh murid. Sayangnya, masih ada sekolah yang memiliki keterbatasan akses fisik, media pembelajaran, maupun fasilitas pendukung lainnya. Penyediaan sarana yang aksesibel perlu diperhatikan agar semua murid dapat belajar dan mengikuti kegiatan sekolah dengan nyaman.

3. Terbatasnya tenaga pendukung

Beberapa murid membutuhkan dukungan dari guru pendamping, guru pendidikan khusus, konselor, atau tenaga profesional lainnya. Namun, ketersediaan tenaga pendukung belum merata di setiap sekolah. Untuk mengatasinya, guru dapat berkolaborasi dengan pihak sekolah dan orangtua agar kebutuhan murid tetap mendapatkan perhatian.

4. Kesulitan menerapkan pembelajaran yang sesuai kebutuhan murid

Keberagaman kemampuan dan kebutuhan murid membuat guru perlu menerapkan pembelajaran yang fleksibel. Penyesuaian materi, metode, media, dan asesmen membutuhkan perencanaan yang baik. Guru dapat menggunakan berbagai strategi pembelajaran agar setiap murid memiliki kesempatan untuk memahami materi dan berpartisipasi sesuai kemampuannya.

5. Masih adanya stigma dan diskriminasi

Murid dengan kebutuhan tertentu masih berpotensi mengalami stigma, ejekan, atau perundungan dari lingkungan sekolah. Karena itu, sekolah perlu membangun budaya yang menghargai keberagaman melalui pembiasaan sikap empati, toleransi, dan saling menghormati. Dengan begitu, semua murid dapat merasa aman dan diterima di sekolah.

6. Kolaborasi dengan orangtua belum optimal

Orangtua memiliki informasi penting mengenai kebutuhan dan perkembangan anak yang dapat membantu guru dalam memberikan dukungan. Sebaliknya, guru dapat menyampaikan perkembangan murid selama di sekolah. Komunikasi dan kolaborasi yang terbuka antara sekolah dan orangtua perlu dibangun agar dukungan terhadap murid dapat berjalan lebih optimal.

Peran Guru dalam Mewujudkan Sekolah Inklusif

- Memahami keberagaman murid

Guru perlu memahami bahwa setiap murid memiliki kemampuan, karakteristik, minat, serta kebutuhan belajar yang berbeda. Pemahaman ini membantu guru memberikan perlakuan dan dukungan yang sesuai tanpa membeda-bedakan murid.

- Menerapkan pembelajaran yang fleksibel

Guru dapat menyesuaikan metode, media, aktivitas, maupun bentuk asesmen agar dapat diikuti oleh murid dengan kebutuhan yang beragam. Pembelajaran yang fleksibel memberikan kesempatan kepada setiap murid untuk memahami materi dan menunjukkan kemampuannya dengan cara yang sesuai.

- Menciptakan lingkungan kelas yang positif

Guru berperan dalam membangun suasana kelas yang aman, nyaman, dan bebas dari diskriminasi. Guru dapat membiasakan murid untuk menghargai perbedaan, bekerja sama, saling membantu, serta mencegah terjadinya ejekan atau perundungan terhadap teman.

- Meningkatkan kompetensi melalui pelatihan

Guru perlu terus mengembangkan pengetahuan dan keterampilannya agar mampu memberikan layanan pembelajaran yang sesuai bagi murid dengan kebutuhan yang beragam. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah mengikuti Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut yang diselenggarakan pemerintah. Pelatihan ini dirancang untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan kemampuan dalam memfasilitasi pembelajaran bagi semua murid, termasuk murid penyandang disabilitas.

- Membangun kolaborasi dengan orangtua dan pihak lain

Guru tidak harus menghadapi tantangan pendidikan inklusif seorang diri. Komunikasi dengan orangtua, guru lain, guru pendamping, maupun tenaga profesional dapat membantu guru memahami kebutuhan murid dan menentukan dukungan yang lebih tepat.

Kesimpulan:

Pendidikan inklusif merupakan upaya untuk memastikan setiap murid mendapatkan kesempatan belajar yang setara, aman, dan sesuai dengan kebutuhannya. Penerapannya membutuhkan proses mulai dari mengenali kebutuhan murid, melakukan asesmen, merancang pembelajaran, melaksanakan pembelajaran yang ramah, hingga melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Meski masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kompetensi guru, keterbatasan fasilitas, tenaga pendukung, serta stigma dan diskriminasi, sekolah dapat mengatasinya melalui kolaborasi dan peningkatan kapasitas pendidik.

Pemerintah juga menyediakan Pelatihan Pendidikan Inklusif Tingkat Lanjut untuk membantu pendidik dan tenaga kependidikan meningkatkan kompetensi dalam memfasilitasi pembelajaran bagi semua murid, termasuk murid penyandang disabilitas. Kejarcita juga pernah melaksanakan pelatihan dengan tema pendidikan inklusif untuk mendukung peningkatan kompetensi pendidik.

Jika sekolah Anda ingin mengadakan pelatihan pendidikan inklusif atau pelatihan dengan tema pengembangan kompetensi guru lainnya, silakan hubungi tim admin kejarcita untuk mendapatkan informasi dan dukungan lebih lanjut.

• pendidikan

Pemerintah tetapkan 18 hari libur nasional-8 cuti bersama tahun 2027

calendar_today 15.09.2026 - person  - timer ~

Pemerintah tetapkan 18 hari libur nasional-8 cuti bersama tahun 2027

Selasa, 15 September 2026 11:58 WIB

Penandatanganan SKB Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam rangka penetapan Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama tahun 2027 yang disaksikan oleh Menko PMK Pratikno (paling kiri). ANTARA/Lintang Budiyanti Prameswari.

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah melalui koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menetapkan 18 hari libur nasional dan delapan cuti bersama tahun 2027.

"Jadi, tadi sudah kita sepakati bahwa jumlah libur nasional itu adalah 18 hari di tahun 2027, mayoritas adalah keagamaan, kemudian jumlah cuti bersama tahun 2027 adalah sejumlah delapan hari," kata Menko PMK Pratikno di Jakarta, Selasa.

Ia menegaskan, hal tersebut sudah mempertimbangkan banyak hal, baik libur nasional yang sudah definitif atau fixed, maupun cuti bersama yang mempertimbangkan kelancaran masyarakat dalam melaksanakan ritual adat dan tradisi di hari-hari besar keagamaan.

"Juga mempertimbangkan adanya posisi yang berkaitan dengan hari Sabtu dan Minggu, kemudian mudik Lebaran, dan lain-lain," paparnya.

Ia menjelaskan, cuti bersama tersebut berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN), sedangkan untuk swasta, sifat dari cuti bersama fakultatif.

"Jadi bisa dilakukan, bisa tidak," ucap Pratikno.

Berikut adalah daftar Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2027 berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan, dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:

A. Hari Libur Nasional tahun 2027:
• 1 Januari (Jumat): Tahun Baru 2027 Masehi;
• 5 Januari (Selasa): Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW 1448 Hijriah;
• 6 Februari (Sabtu): Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili;
• 8 Maret (Senin): Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1949);
• 10 Maret (Rabu): Idul Fitri 1448 Hijriah;
• 11 Maret (Kamis): Idul Fitri 1448 Hijriah;
• 26 Maret (Jumat): Wafat Yesus Kristus;
• 28 Maret (Minggu): Kebangkitan Yesus Kristus (Paskah);
• 1 Mei (Sabtu): Hari Buruh Internasional;
• 6 Mei (Kamis): Kenaikan Yesus Kristus;
• 17 Mei (Senin): Idul Adha 1448 Hijriah;
• 20 Mei (Kamis): Hari Raya Waisak 2571 BE;
• 1 Juni (Selasa): Hari Lahir Pancasila;
• 6 Juni (Minggu): 1 Muharam Tahun Baru Islam 1449 Hijriah;
• 15 Agustus (Minggu): Maulid Nabi Muhammad SAW;
• 17 Agustus (Selasa): Proklamasi Kemerdekaan;
• 25 Desember (Sabtu): Kelahiran Yesus Kristus;
• 26 Desember (Minggu): Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW 1449 Hijriah.

B. Cuti Bersama Tahun 2027:
• 5 Februari (Jumat): Tahun Baru Imlek 2578 Kongzili;
• 9, 12, dan 15 Maret (Selasa, Jumat, dan Senin): Idul Fitri 1448 Hijriah;
• 25 Maret (Kamis): Wafat Yesus Kristus;
• 18 Mei (Selasa): Idul Adha 1448 Hijriah;
• 19 Mei (Rabu): Hari Raya Waisak 2571 BE;
• 24 Desember (Jumat): Kelahiran Yesus Kristus.

Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Uploader: Aang Sabarudin
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Menteri PKP: Penanganan kawasan permukiman kumuh harus terpadu - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 15.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan penanganan kawasan permukiman kumuh harus dilakukan secara terpadu dan menyeluruh.

Ia menilai keberhasilan penanganan kawasan kumuh tidak cukup diukur dari perubahan kondisi fisik bangunan. Peningkatan kualitas hidup masyarakat juga menjadi bagian penting yang perlu diperhatikan, termasuk melalui penguatan ekonomi warga.

"Kita juga memperbaiki ekonominya. Kita mengajak ladies banker dan PNM untuk memberikan pendampingan kepada UMKM di Menteng Tenggulun," ujar Maruarar atau disapa Ara dalam keterangannya di Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan pengalaman Kementerian PKP dalam menangani kawasan kumuh di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat. Menurutnya, penanganan di kawasan tersebut dilakukan dengan pendekatan yang menyeluruh, mulai dari perbaikan rumah hingga penataan lingkungan.

"Di Menteng Tenggulun ada sekitar 150 rumah yang kita perbaiki. Tetapi bukan hanya rumahnya yang kita perbaiki, lingkungannya, jalannya, hingga pengelolaan sampahnya kita perbaiki," kata Ara.

Dia mengatakan pendekatan terpadu tersebut perlu terus dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor dan keterlibatan berbagai pihak.

Menurutnya, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri dalam menangani persoalan kawasan kumuh yang memiliki keterkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Ara juga menegaskan bahwa pemerintah juga terus mendorong penyediaan hunian bagi masyarakat yang belum memiliki rumah sekaligus menangani rumah yang kondisinya tidak layak huni.

"Bagi masyarakat yang belum memiliki rumah, pemerintah mendorong penyediaan hunian melalui berbagai skema, baik hunian tapak maupun vertikal secara subsidi. Sementara bagi yang memiliki rumah, namun rumahnya tidak layak huni, penanganan dilakukan melalui Program Bedah Rumah," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menteri PKP: Penanganan kawasan permukiman kumuh harus terpadu

Pewarta: Suharsana Aji Sasra J C
Uploader : Moh Ponting

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemkab Bogor kembali anggarkan Rp100 miliar dalam APBD 2026 untuk lahan jalan angkutan tambang - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 14.09.2026 - person  - timer ~

Kabupaten Bogor, Jawa Barat (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bogor, Jawa Barat, kembali menganggarkan sekitar Rp100 miliar dalam postur Perubahan APBD 2026 untuk pembebasan lahan proyek jalan khusus angkutan tambang di wilayah barat.

Bupati Bogor Rudy Susmanto seusai rapat paripurna di Gedung DPRD, Cibinong, Jabar, Senin, mengatakan anggaran tersebut masih dipertahankan untuk memastikan proyek pembangunan jalan bagi angkutan barang dan tambang tetap berjalan.

"Jalan tambang masih berjalan. Bahkan, dalam postur APBD Tahun Anggaran 2026, anggarannya masih teranggarkan untuk pembebasan lahan kurang lebih Rp100 miliar," ujar Rudy.

Ia menyampaikan hal tersebut setelah mengikuti rapat paripurna DPRD Kabupaten Bogor dengan agenda penyampaian Rancangan Perubahan APBD 2026 dan Rancangan APBD 2027.

Menurut Rudy, pembebasan lahan harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk mengenai penetapan lokasi dan kesesuaian tata ruang.

Kebutuhan lahan lebih dari lima hektare memerlukan persetujuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kesesuaian tata ruang juga harus dipastikan sebelum tahapan pembebasan lahan dilaksanakan.

Rudy berharap pembahasan rancangan anggaran bersama DPRD Kabupaten Bogor dapat menghasilkan program yang sesuai kebutuhan masyarakat.

"Harapannya, ini menjadi sebuah produk dan menjadi sebuah program yang betul-betul dibutuhkan oleh masyarakat Kabupaten Bogor," katanya.

Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor Ajat Rochmat Jatnika menyebut trase jalan tersebut telah tersedia dan proses penetapan lokasinya berjalan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Jalan sepanjang sekitar 11 kilometer itu direncanakan melintasi kawasan pertambangan di Kecamatan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang serta terintegrasi dengan Jakarta Outer Ring Road (JORR) III.

Setelah penetapan lokasi diterbitkan, pemerintah daerah melanjutkan penyusunan dokumen perencanaan pengadaan tanah dan penilaian harga atau apraisal untuk menentukan bidang yang harus dibebaskan.

Sebagian lahan yang dilintasi trase tersebut berpotensi diperoleh melalui skema hibah karena sejumlah pengusaha tambang menyatakan bersedia menyerahkan lahan yang mereka kuasai.

Skema itu dapat mengurangi kebutuhan anggaran pembebasan lahan dan mempercepat pembangunan konstruksi.

Pemkab Bogor merancang koridor tersebut untuk memisahkan kendaraan pengangkut material tambang dari jalan umum, sehingga dapat meningkatkan keselamatan pengguna jalan serta mengurangi kerusakan infrastruktur.

Pewarta: M Fikri Setiawan
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pabrik Baterai EV Terbesar ke-2 RI Sudah Beroperasi Juli 2026

calendar_today 14.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Indonesia Battery Corporation (IBC) membeberkan bahwa pabrik baterai kendaraan listrik di Karawang milik PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) di Karawang, Jawa Barat, sudah mulai beroperasi sejak Juli 2026.

PT CATIB merupakan perusahaan patungan antara IBC dan CBL, anak usaha produsen baterai terbesar asal Tiongkok, Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL).

Direktur Utama IBC Aditya Farhan Arif mengatakan, fasilitas produksi di Karawang tersebut menghasilkan baterai kendaraan listrik, serta sistem penyimpanan energi (Battery Energy Storage System/BESS).

"Sekarang kondisinya sudah seperti ini, jadi sudah memang sudah beroperasi sejak bulan Juli. Produknya sebagian untuk kendaraan listrik dan sebagian lagi untuk BESS, Battery Energy Storage System," jelasnya dalam Sosialisasi MediaMind 2026, di Energy Building, Jakarta, Senin (14/9/2026).

Aditya memaparkan bahwa pabrik tersebut memiliki kapasitas yang direncanakan untuk diekspansi hingga mencapai setidaknya 15 Giga Watt hour (GWh). Saat ini tahap pertama sudah dibangun dengan kapasitas 6,9 GWh.

Total investasi untuk pengembangan pabrik baterai hingga kapasitas 15 GWh tersebut diperkirakan mencapai sekitar US$ 1,2 miliar setara Rp 21,19 triliun (asumsi kurs Rp 17.662 per US$).

Adapun, kapasitas 15 GWh itu setara bisa untuk memberi daya sekitar 250.000 kendaraan listrik.

Pembangunan pabrik yang berada di Artha Industrial Hill (ALH) & Karawang New Industry City (NICC) Karawang, Jawa Barat ini dimulai pada 29 Juni 2025. Prabowo meresmikan peletakan batu pertama atau groundbreaking saat itu.

Dengan beroperasinya pabrik pada Juli 2026 ini, maka artinya pembangunan pabrik ini "hanya" membutuhkan waktu sekitar 13 bulan.

Ini merupakan pabrik baterai kendaraan listrik kedua setelah pabrik milik PT Hyundai LG Indonesia (HLI) Green Power di Karawang beroperasi dan diresmikan pada Juli 2024 lalu.

Pabrik baterai terintegrasi CATIB di Karawang tersebut dibangun dalam wilayah yang mencakup pabrik cell sepanjang 1 KM serta fasilitas packing di sebelahnya. Dalam proses produksinya, masukan material baterai diolah menjadi bentuk cell sebelum dilakukan pengemasan di fasilitas packer.

"Jadi yang panjang ini adalah cell, panjangnya 1 km dari ujung sampai ke ujung. Masukan dari pabrik ini adalah material baterai kemudian diolah menjadi dibentuk menjadi cell, kemudian dilakukan packing di fasilitas packer-nya," ujarnya.

Dalam menunjang operasional pabrik, IBC telah menjalankan program transfer pengetahuan (knowledge transfer) dengan mengirimkan 600 pegawai untuk mengikuti pelatihan di Tiongkok.

Selain itu, sebagai komitmen terhadap aspek lingkungan, IBC berencana menginstalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) berkapasitas 18 MW peak pada 2027.

Di samping proyek Karawang, IBC bersama CATL juga mengembangkan proyek material baterai di Halmahera dengan nilai investasi US$ 600 juta atau setara Rp 10,59 triliun.

Pabrik Baterai EV Terintegrasi

Sebagaimana diketahui, Indonesia saat ini tengah membangun ekosistem pabrik baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi yang diklaim terbesar di Asia. Hal itu didukung dengan besarnya cadangan bahan baku utama komponen baterai, yakni nikel.

Proyek ekosistem baterai terintegrasi hulu-hilir tersebut dioperasikan oleh PT Aneka Tambang (Antam), Indonesia Battery Corporation (IBC), dan perusahaan asal China yakni Ningbo Contemporary Brunp Lygend Co. Ltd. (CBL) yang merupakan perusahaan patungan dari CATL, Brunp dan Lygend.

Adapun, total investasi awal keseluruhan proyek baterai terintegrasi hulu-hilir tersebut mencapai US$ 5,9 miliar atau setara Rp 96,04 triliun (asumsi kurs Rp 16.278 per US$).

Proyek tersebut terdiri dari total enam usaha patungan (Joint Venture/JV) mulai dari proyek hulu hingga hilir. Detailnya, JV satu hingga tiga merupakan ekosistem baterai di sisi hulu. Sedangkan, JV empat hingga enam merupakan ekosistem baterai di sisi hilir.

Hulu:

JV 1: Proyek pertambangan nikel PT Sumberdaya Arindo (SDA) kapasitas produksi nikel saprolite 7,8 juta wet metric ton (wmt) dan limonite 6 juta wmt, total 13,8 juta wmt dengan porsi kepemilikan saham PT Antam sebesar 51% dan CBL sebesar 49%. Proyek ini sudah mulai berproduksi sejak tahun 2023 lalu.

JV 2: Proyek fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter nikel) jenis Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) PT Feni Haltim (FHT) kapasitas 88 ribu ton refined nickel alloy per tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 60% dan PT Antam sebesar 40%. Proyek ini memiliki target awal berproduksi pada tahun 2027 mendatang.

JV 3: Proyek fasilitas pemurnian dan pemrosesan (smelter nikel) jenis High Pressure Acid Leaching (HPAL) PT Nickel Cobalt Halmahera (HPAL JVCO) kapasitas 55 ribu ton MHP per tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT Antam sebesar 30%. Proyek ini memiliki target awal berproduksi pada tahun 2028 mendatang.

Hilir:

JV 4: Proyek material baterai yang akan memproduksi bahan katoda, kobalt sulfat, dan prekursor terner kapasitas 30 ribu ton Li-hydroxide berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara dengan porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT IBC sebesar 30%. Proyek ini memiliki target awal berproduksi pada tahun 2028 mendatang.

JV 5: Proyek sel baterai PT Contemporary Amperex Technology Indonesia Battery (CATIB) berlokasi di Artha Industrial Hill (AIH) & Karawang New Industry City (KNIC). Proyek ini terbagi menjadi fase 1 dengan kapasitas 6,9 GWh/tahun dan fase 2 kapasitas 8,1 GWh/tahun, total kapasitas 15 GWh/tahun.

Adapun, porsi kepemilikan saham CBL 70% dan PT IBC sebesar 30%. Proyek ini memiliki target awal mulai berproduksi pada tahun 2026 untuk fase 1, dan pada tahun 2028 mendatang untuk fase 2.

JV 6: Proyek daur ulang baterai berlokasi di Halmahera Timur, Maluku Utara kapasitas 20 ribu ton logam/tahun dengan porsi kepemilikan saham CBL 60% dan PT IBC sebesar 40%. Proyek ini memiliki target awal tahun 2031 mendatang.

(wia) [Gambas:Video CNBC]

Tim SAR sebut pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda terhalang kabut

calendar_today 14.09.2026 - person  - timer ~

Tim SAR sebut pencarian jurnalis hilang di Selat Sunda terhalang kabut

Senin, 14 September 2026 21:09 WIB

Tim SAR gabungan saat melakukan pencarian di perairan Selat Sunda, Kabupaten Lampung Selatan, Senin. ANTARA/HO-Basarnas Lampung

Lampung Selatan (ANTARA) - Tim SAR gabungan menyebut kondisi cuaca berkabut dengan jarak pandang sekitar satu mil laut menjadi salah satu kendala dalam pencarian jurnalis dan kru speed boat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda, pada Senin, (7/9).

“Cuaca berkabut dengan jarak pandang sekitar satu mil laut,” kata Kepala Pos SAR Bakauheni Basarnas Lampung Rezie Kuswara, di Lampung Selatan, Senin.

Menurutnya, tim SAR terus melakukan penyisiran dan pemantauan di sejumlah titik yang dinilai memungkinkan menjadi lokasi keberadaan kapal maupun korban hingga informasi terkait keberadaan mereka dapat ditemukan.

Dia menjelaskan, operasi pencarian tetap mengutamakan keselamatan seluruh personel, terutama karena berlangsung di kawasan yang masih dipengaruhi aktivitas vulkanik Gunung Anak Krakatau.

Hingga hari ke-7 operasi pencarian terhadap jurnalis hilang kontak di Perairan Selat Sunda. Seluruh tim belum menemukan tanda-tanda keberadaan korban.

“Hasil pencarian dari seluruh Tim SAR Gabungan baik RIB 02 Lampung, KN. SAR Basudewa, Pos SAR Tanggamus dan unsur yang terlibat dengan hasil nihil,” ujarnya.

Operasi SAR terhadap speed boat yang hilang kontak di perairan Selat Sunda tersebut akan terus dikoordinasikan dan perkembangan selanjutnya dilaporkan sesuai hasil pencarian.

Untuk diketahui, Tim SAR Gabungan telah memperpanjang operasi pencarian lima jurnalis dan tiga warga yang hilang kontak di perairan Selat Sunda selama tiga hari ke depan setelah pencarian hingga hari ketujuh.

Kepala Kantor SAR Banten Al Amrad dalam konferensi pers di Pandeglang, Banten, Senin, mengatakan keputusan perpanjangan pencarian tersebut diambil berdasarkan hasil evaluasi operasi SAR pada hari ketujuh dan rapat Tim SAR Gabungan.

"Hasil evaluasi operasi SAR yang hari ketujuh yang kita laksanakan masih nihil, dan hasil rapat Tim SAR Gabungan kita akan lanjutkan pencarian selama tiga hari ke depan," kata dia.

Dengan perpanjangan tersebut, kata dia, Tim SAR Gabungan akan kembali melakukan pencarian terhadap delapan warga yang berada di dalam kapal cepat Arupadhatu 1 dan hilang kontak di perairan sekitar Gunung Anak Krakatau.

Pewarta : Riadi Gunawan
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Telegram hingga Pinterest masuk platform risiko tinggi bagi anak - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 14.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid mengungkapkan sejumlah platform digital seperti Telegram dan Pinterest masuk dalam kategori risiko tinggi bagi anak menurut hasil penilaian mandiri yang telah diverifikasi Kementerian Komunikasi dan Digital.

Penilaian mandiri tersebut merupakan tindak lanjut dari implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Pelindungan Anak (PP Tunas).

"Profil risiko tinggi berarti dilarang memberikan akses kepada akun anak di bawah 16 tahun atau tidak aman bagi anak," kata Meutya dalam konferensi pers di Kantor Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Senin.

Hingga 6 September 2026, sebanyak 252 produk, fitur, dan layanan (PLF) dari 94 Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) telah menyelesaikan penilaian mandiri.

Dari jumlah tersebut, Kemkomdigi telah memverifikasi 60 PLF, yang terdiri atas 38 PLF berprofil risiko rendah dan 22 PLF berprofil risiko tinggi.

Meutya mengatakan penetapan profil risiko penting karena setiap layanan PSE memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda terhadap anak.

"Semakin tinggi risikonya tentu semakin kuat langkah perlindungan yang harus diterapkan oleh PSE," ujarnya.

Selain Telegram dan Pinterest, PLF lain yang termasuk kategori risiko tinggi menurut hasil penilaian mandiri yakni aplikasi Lazada, situs Web Lazada, Blibli, BMoney, Vidio, Hago App, SnackVideo, X, Sola Mahjong, Goddess of Victory: NIKKE, Age of Empires Mobile, Valorant dan Teamfight Tactics Mobile.

Lalu ada Apple Podcasts, WeTV, MAXStream TV, Discord, YouTube, Ludo World–Ludo Superstar, dan Crossfire: Legends.

Kemudian, PLF dengan risiko rendah atau aman bagi anak dengan pendampingan orang tua di antaranya adalah Apple Arcade, Lapak Gaming, Itemku, App Store, Apple Books, situs web Lazada Service, situs web OPPO, Game Center & Games, Google Shopping, Livin' Next-G, Eidupay, DANA, UniPin, Livin' by Mandiri, Netflix Kids Profile, FaceTime.

Lalu ada iMessage, Google Messages, Gmail, Canva Pendidikan, iCloud Drive & Photos, Siri, YouTube Kids, Google Maps, Gemini, Apple Maps, Apple Invites, Google Classroom, Google Play, PlayStation, Apple Music, Apple TV, Spotify, aplikasi Ruangguru dan situs web Ruangguru, Google Workspace, Google Search, Safari dan, Google Photos.

Kemkomdigi masih memberikan kesempatan kepada seluruh PSE untuk menyelesaikan kewajiban penilaian mandiri hingga 31 Desember 2026.

“Jika (PSE) tidak juga melakukan self-assessment (penilaian mandiri), maka pemerintah dapat memutuskan sendiri profil risiko dari masing-masing platform tersebut,” tegas Meutya.

Pewarta: Farhan Arda Nugraha
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Ijazah Gibran Dipersoalkan Lagi, Seberapa Kuat Verifikasi KPU?

calendar_today 14.09.2026 - person  - timer ~

Warta Ekonomi, Jakarta -

Ada negeri yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk memastikan sesuatu yang semestinya selesai sebelum surat suara dicetak: apakah seorang calon memenuhi syarat untuk menjadi pejabat negara. Indonesia tampaknya sedang menikmati kemewahan itu.

Joko Widodo, mantan Presiden RI yang anaknya kini menjadi Wakil Presiden, bertahun-tahun menghadapi sengketa mengenai keaslian ijazahnya.

Kini, anaknya, Gibran Rakabuming Raka, menghadapi persoalan berbeda, tetapi masih berkisar pada dunia yang sama: dokumen pendidikan.

Bedanya, perkara Gibran bukan sekadar perdebatan tentang selembar ijazah.

Gugatan terbaru di Mahkamah Konstitusi meminta agar pencalonannya sebagai wakil presiden dinyatakan tidak memenuhi syarat, bahkan pelantikannya dibatalkan.

Denny Indrayana bersama sejumlah pemohon mengajukan permohonan PHPU Pilpres 2024 pada 10 September 2026, hampir dua tahun setelah pasangan Prabowo-Gibran dilantik.

Kita perlu berhenti sebentar sebelum ikut bersorak atau mencibir. Sebab, ada dua pertanyaan berbeda yang sering dicampuradukkan.

Pertama, apakah Gibran benar-benar memenuhi syarat pendidikan? Kedua, kalau memang ada masalah, mengapa masalah itu baru dibawa ke MK sekarang?

Yang pertama harus dijawab dengan bukti. Yang kedua harus dijawab dengan hukum.

Demokrasi tidak boleh bekerja berdasarkan dugaan, tetapi juga tidak boleh menganggap semua persoalan selesai hanya karena sebuah stempel sudah dibubuhkan.

Administrasi Bukan Verifikasi

Undang-undangnya sebenarnya cukup terang. Pasal 169 huruf r UU Nomor 7 Tahun 2017 mensyaratkan calon presiden dan wakil presiden berpendidikan paling rendah tamat SMA, madrasah aliyah, SMK, MAK, atau sekolah lain yang sederajat.

Penjelasan undang-undang bahkan menjelaskan bahwa kesederajatan sekolah tersebut ditetapkan pemerintah atau pemerintah daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi, yang harus diperiksa bukan sekadar apakah seseorang pernah duduk di bangku sekolah, melainkan apakah pendidikan yang ditempuh memenuhi kategori hukum yang ditentukan.

Di sinilah perkara menjadi menarik. KPU bukan tidak memeriksa.

Dalam dokumen resmi KPU, Berita Acara Nomor 1589/PL.01.4-BA/05/2023 menyatakan dokumen persyaratan bakal calon Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka memenuhi syarat.

KPU kemudian menetapkan keduanya sebagai pasangan calon pada 13 November 2023.

Bahkan, portal resmi KPU memuat riwayat pendidikan Gibran: SMA di Orchid Park Secondary School, Singapura, pada 2002–2004; kemudian UTS Insearch Sydney pada 2004–2007; dan pendidikan S1 di MDIS Singapore pada 2007–2010. Portal KPU juga mencantumkan pendidikan terakhirnya sebagai S1.

Maka, pertanyaan yang lebih tepat bukan, “Apakah KPU memeriksa?”

Jawabannya: secara administratif, KPU menyatakan sudah memeriksa dan menyatakan memenuhi syarat.

Pertanyaan yang jauh lebih penting adalah: seberapa kuat pemeriksaan itu sehingga publik dapat mengaudit dan mempercayainya?

Ini perbedaan antara administrasi dan verifikasi.

Administrasi dapat selesai dengan menerima berkas, mencocokkan format, memeriksa tanda tangan, lalu membubuhkan kata “memenuhi syarat”. Verifikasi substantif menuntut lebih jauh: siapa penerbit dokumen, apa status institusinya, bagaimana kesetaraannya ditetapkan, apakah data dapat dikonfirmasi kepada lembaga asal, dan apakah seluruh rantai bukti dapat diperiksa jika kelak dipersoalkan.

Untuk jabatan biasa, kekurangan verifikasi mungkin hanya melahirkan berkas yang harus diperbaiki.

Untuk jabatan wakil presiden, risikonya jauh lebih besar. Yang dipertaruhkan bukan sekadar administrasi seseorang, melainkan legitimasi konstitusional sebuah pemerintahan.

Karena itu, ijazah calon presiden dan wakil presiden seharusnya diperlakukan seperti audit trail dalam sistem keuangan.

Auditor tidak cukup berkata, “Saya sudah melihat dokumennya.” Ia harus dapat menunjukkan dari mana angka itu berasal, siapa yang mengesahkan, bagaimana angka itu diverifikasi, dan mengapa kesimpulannya dapat dipertanggungjawabkan.

Kalau kelak orang mempertanyakan angka itu, auditor tidak boleh menjawab, “Kan sudah saya stempel.”

Demokrasi kita justru sering melakukan hal sebaliknya. Kita terlalu percaya pada stempel ketika seharusnya percaya pada proses.

Kesalahan, Pelanggaran Etik, Bukan Otomatis Kooptasi

Masalahnya kemudian menjadi lebih pelik karena publik mengetahui bahwa proses pencalonan Gibran pada 2023 memang pernah menimbulkan persoalan serius di ranah etika penyelenggara pemilu.

DKPP menjatuhkan putusan terkait tindakan komisioner KPU dalam menindaklanjuti Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023.

Dalam dokumen perkara di MK, persoalan itu kembali disebut sebagai bagian dari latar belakang sengketa pencalonan Gibran.

Tetapi jangan pula melompat dari fakta tersebut ke kesimpulan bahwa seluruh KPU sudah “terkooptasi”. Itu tuduhan yang jauh lebih besar daripada bukti yang tersedia.

Lembaga publik boleh dikritik, bahkan harus diawasi. Tetapi kritik yang sehat tetap membedakan antara kesalahan, kelemahan kelembagaan, konflik kepentingan, pelanggaran etik, dan kooptasi politik. Kelimanya bukan sinonim.

Justru di situlah publik memiliki pekerjaan yang lebih cerdas.

Jangan bertanya hanya, “KPU berpihak kepada siapa?”

Tanyakan juga: “Prosedur verifikasinya apa? Bukti apa yang diperiksa? Siapa yang memeriksa? Kepada lembaga mana data pendidikan dikonfirmasi? Apa dasar hukum kesetaraannya? Apakah dokumen tersebut tersedia untuk diuji publik? Dan siapa yang bertanggung jawab jika verifikasi ternyata keliru?”

Pertanyaan seperti itu jauh lebih berbahaya bagi kekuasaan daripada teriakan “KPU tidak independen”.

Sebab, teriakan bisa dibalas dengan konferensi pers. Tetapi jejak dokumen harus dijawab dengan dokumen.

Mengapa Baru Dipersoalkan Sekarang?

Yang juga perlu diperiksa adalah mengapa persoalan yang dianggap sangat fundamental baru dibawa ke MK hampir dua tahun setelah pemilu.

Di sinilah gugatan terbaru menghadapi persoalan hukum yang tidak ringan.

Sengketa hasil Pilpres memiliki tenggat yang sangat ketat. MK sendiri menjelaskan bahwa permohonan perselisihan hasil Pilpres harus diajukan paling lambat tiga hari setelah KPU menetapkan hasil pemilu.

UU MK juga mengatur batas tiga kali dua puluh empat jam, sementara MK harus memutus perkara tersebut dalam waktu paling lama 14 hari kerja sejak perkara diregistrasi.

Artinya, mengajukan permohonan pada September 2026 untuk mempersoalkan Pilpres 2024 bukan sekadar datang terlambat ke loket. Ini menyentuh persoalan apakah kendaraan hukum yang dipakai memang tepat untuk membawa persoalan tersebut.

Para pemohon tentu menyadari masalah itu. Karena itu, mereka meminta MK mengedepankan “keadilan substantif”.

Namun, apakah keadilan substantif dapat menghapus batas waktu yang ditentukan undang-undang?

Itu bukan perkara yang dapat kita putuskan melalui komentar media sosial. Itu wilayah hakim.

Menariknya, pada Agustus 2026 MK sendiri sedang memeriksa permohonan yang mempersoalkan batas waktu penyelesaian sengketa Pilpres 14 hari.

Para pemohon meminta rekonstruksi desain waktu penyelesaian sengketa karena perkembangan sistem pemilu dan teknologi. Namun, dalam persidangan, hakim juga mempertanyakan alasan dan dasar kebutuhan perubahan tenggat tersebut.

Dengan demikian, perkara Gibran mungkin bukan hanya pertarungan tentang ijazah. Ia dapat berubah menjadi ujian tentang bagaimana negara menangani dugaan cacat dalam proses pencalonan setelah proses politik selesai dan pemerintahan sudah berjalan.

Gugatan Bukan Putusan

Di sinilah kita perlu hati-hati.

Jangan mengatakan bahwa gugatan itu otomatis membuktikan Gibran tidak memenuhi syarat. Belum.

Gugatan adalah gugatan. Dalil adalah dalil. Bukti harus diuji. Dan putusan hakimlah yang menentukan akibat hukumnya.

Tetapi jangan pula menggunakan alasan “sudah menang pemilu” untuk menutup pertanyaan.

Demokrasi bukan mesin yang setelah menghasilkan pemenang lalu membuang seluruh buku manualnya.

Syarat calon justru harus diperiksa sebelum rakyat memilih, sebab rakyat hanya dapat memilih dari daftar orang yang secara hukum memang boleh dipilih.

Kalau seseorang ternyata tidak memenuhi syarat, persoalannya bukan sekadar siapa yang memilihnya. Persoalannya adalah mengapa namanya sejak awal masuk ke dalam surat suara.

Di sinilah posisi KPU menjadi sangat penting. KPU bukan sekadar panitia yang mengatur bilik suara. Ia adalah salah satu pintu penjaga kualitas demokrasi.

Pintu itu tidak boleh hanya kuat setelah maling tertangkap. Ia harus cukup kuat sebelum maling masuk.

Jangan Terlambat Memeriksa

Karena itu, saya kira reformasi yang lebih penting daripada sekadar mencari siapa yang salah dalam perkara Gibran adalah memperbaiki mekanisme verifikasi calon.

Untuk calon presiden dan wakil presiden, KPU seharusnya membuat verifikasi pendidikan berlapis dan dapat diaudit publik.

Dokumen pendidikan diperiksa kepada lembaga penerbit atau otoritas resmi negara tempat pendidikan berlangsung. Untuk pendidikan luar negeri, status institusi dan kesetaraannya harus dikonfirmasi kepada kementerian atau lembaga yang berwenang.

Semua hasil konfirmasi dicatat dalam berita acara digital yang menyebut sumber, tanggal, pejabat pemeriksa, dan dasar hukum kesetaraan.

Publik tidak harus diberi seluruh data pribadi calon. Tetapi publik harus dapat melihat jejak verifikasinya: mana dokumen yang diperiksa, siapa yang mengonfirmasi, apa dasar kesetaraannya, dan kapan pemeriksaan dilakukan.

Dengan begitu, publik tidak perlu menunggu seorang pengacara menemukan celah dua tahun kemudian.

Bahkan, KPU dapat membentuk independent verification panel yang melibatkan ahli administrasi pendidikan, hukum administrasi negara, dan forensik dokumen untuk perkara-perkara yang berpotensi menimbulkan sengketa.

Itu bukan karena semua calon dicurigai, tetapi karena jabatan yang diperebutkan memang terlalu mahal untuk diverifikasi dengan cara murah.

Publik pun perlu berubah.

Pengawasan publik bukan berarti setiap orang bebas membuat tuduhan. Pengawasan publik berarti setiap orang berhak meminta bukti dan menguji bukti.

Kalau ada dugaan ijazah bermasalah, tunjukkan dokumennya. Kalau ada dugaan sekolah tidak sederajat, tunjukkan dasar hukumnya. Kalau ada dugaan KPU tidak memeriksa, tunjukkan prosedur yang dilanggar.

Kritik yang berbasis bukti membuat demokrasi lebih kuat; rumor yang diproduksi massal hanya membuat demokrasi seperti pasar malam: ramai, berisik, tetapi orang sulit menemukan pintu keluarnya.

Negara Harus Memberi Kepastian

Kita juga harus belajar dari perkara Joko Widodo. Sengketa ijazah yang berulang dari satu forum ke forum lain menunjukkan satu hal yang lebih besar daripada soal siapa benar dan siapa salah.

Masyarakat kehilangan kepastian ketika negara gagal menyediakan mekanisme verifikasi yang dipercaya semua pihak sejak awal.

Dalam negara hukum, kepastian tidak boleh lahir dari kelelahan publik. Tidak boleh karena orang yang menggugat akhirnya bosan. Tidak boleh karena orang yang dituduh akhirnya berharap isu itu tenggelam.

Kepastian harus lahir dari prosedur yang transparan, bukti yang dapat diuji, dan keputusan lembaga yang independen.

Sebab, selembar ijazah sebenarnya kecil. Tetapi kalau ia menjadi syarat masuk ke kursi kekuasaan tertinggi, ukurannya berubah. Ia menjadi seperti baut kecil pada jembatan besar.

Orang boleh menganggapnya remeh karena bentuknya kecil. Tetapi kalau baut itu ternyata longgar, yang harus diperiksa bukan hanya bautnya. Kita perlu memeriksa siapa yang memasangnya, siapa yang mengencangkannya, siapa yang menginspeksinya, dan mengapa seluruh jembatan dinyatakan aman.

Itulah pertanyaan yang seharusnya kita ajukan kepada KPU, MK, pemerintah, partai politik, dan kepada diri sendiri sebagai pemilih.

Bukan: “Anda berpihak kepada siapa?”

Melainkan: “Tunjukkan cara Anda memeriksanya.”

Kalau negara mampu menjawab pertanyaan sederhana itu sejak awal, mungkin kita tidak perlu menghabiskan bertahun-tahun di pengadilan hanya untuk mencari kepastian tentang selembar ijazah.

Dan kalau negara memang sudah memeriksanya dengan benar, jangan takut membuka jejak pemeriksaannya kepada publik. Transparansi tidak akan meruntuhkan bangunan yang fondasinya kuat.

Justru sebaliknya: transparansi adalah cara terbaik untuk membedakan fondasi beton dari kardus yang dicat menyerupai beton.

Berapa Kalori yang Terbakar Saat Jogging 30 Menit?

calendar_today 14.09.2026 - person  - timer ~

Secara umum, semakin berat tubuh seseorang dan semakin tinggi intensitas jogging, semakin banyak energi yang dikeluarkan.

Baca Juga: Berapa Lama Jogging yang Baik untuk Pemula? Ini Aturan dan Durasinya

Perkiraan Kalori yang Terbakar

Sebagai gambaran, berikut perkiraan energi yang dapat terbakar selama 30 menit jogging dengan intensitas sedang:

Berat badan

Perkiraan kalori/30 menit

50 kg

sekitar 180–230 kalori

60 kg

sekitar 215–275 kalori

70 kg

sekitar 250–320 kalori

80 kg

sekitar 285–365 kalori

90 kg

sekitar 320–410 kalori

Angka tersebut merupakan perkiraan, bukan jumlah kalori yang pasti. Kalori yang terbakar dapat berbeda berdasarkan kecepatan, medan, kebugaran, dan karakteristik individu.

Faktor yang Memengaruhi Kalori yang Terbakar

1. Berat Badan

Berat badan merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap penggunaan energi. Pada aktivitas dengan intensitas dan durasi yang sama, orang dengan berat badan lebih tinggi umumnya mengeluarkan energi lebih besar.

2. Kecepatan Jogging

Jogging dengan kecepatan lebih tinggi membutuhkan energi lebih banyak dibandingkan berjalan santai.

Namun, meningkatkan kecepatan bukan satu-satunya cara untuk meningkatkan pembakaran kalori. Durasi

dan konsistensi olahraga juga penting.

3. Medan

Jogging di jalan datar umumnya membutuhkan energi yang berbeda dibandingkan jogging di tanjakan.

Medan yang menanjak meningkatkan beban kerja otot sehingga penggunaan energi dapat meningkat.

4. Durasi

Semakin lama aktivitas dilakukan, semakin banyak energi yang dapat digunakan.

Misalnya, jogging selama 60 menit secara umum akan membakar lebih banyak kalori daripada jogging selama 30 menit, dengan asumsi intensitasnya relatif sama.

5. Tingkat Kebugaran

Kondisi kebugaran dan efisiensi gerakan juga dapat memengaruhi pengeluaran energi. Dua orang yang melakukan aktivitas dengan kecepatan sama belum tentu menghasilkan pembakaran kalori yang persis sama.

Baca Juga: Berapa Kali Jogging dalam Seminggu untuk Pemula? Ini Frekuensi yang Ideal

Apakah Jogging 30 Menit Cukup untuk Menurunkan Berat Badan?

Jogging 30 menit dapat menjadi bagian dari program penurunan berat badan, tetapi perubahan berat badan tidak ditentukan oleh olahraga saja.

Asupan makanan, total aktivitas harian, kualitas tidur, dan pola hidup juga berpengaruh.

Jika tujuan utama adalah menurunkan berat badan, yang lebih penting adalah membangun kebiasaan olahraga yang dapat dilakukan secara konsisten dan mengatur pola makan secara seimbang.

Cara Membakar Kalori Lebih Banyak Saat Jogging

Jika tubuh sudah terbiasa jogging, intensitas dapat ditingkatkan secara bertahap.

Beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain:

• Menambah durasi secara perlahan.

• Meningkatkan kecepatan secara bertahap.

• Menambahkan interval lari dan jalan.

• Memilih rute dengan sedikit tanjakan.

• Menjaga konsistensi latihan setiap minggu.

Jangan meningkatkan durasi dan intensitas secara drastis sekaligus karena tubuh membutuhkan waktu untuk beradaptasi.

Jogging selama 30 menit dapat membakar sekitar 180–410 kalori, tergantung berat badan dan intensitas aktivitas. Angka tersebut hanya perkiraan karena kebutuhan energi setiap orang berbeda.

Yang paling penting bukan hanya mengejar jumlah kalori yang terbakar, tetapi melakukan jogging secara konsisten, bertahap, dan sesuai kemampuan tubuh.

Sonia Happytrie Setia (Magang)

LPS Usulkan Limit Penjaminan Kumulatif Rp 500 Juta untuk PPP, Ini Kata Asuransi Asei

calendar_today 14.09.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. LPS usulkan desain Program Penjaminan Polis cakup 4 aspek utama yang saling berkaitan, meliputi kepesertaan, cakupan, limit dan nilai iuran (KONTAN/Carolus Agus Waluyo)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Pemerintah resmi menerbitkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) yang merupakan perubahan dari UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang P2SK. Dalam UU P2SK Nomor 4 Tahun 2026, tertuang mandat berupa fungsi tambahan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), yakni menjamin polis asuransi lewat Program Penjaminan Polis (PPP).

Mengenai hal itu, LPS mengusulkan desain Program Penjaminan Polis mencakup 4 aspek utama yang saling berkaitan, meliputi kepesertaan, cakupan, limit atau batasan, hingga nilai iuran. Terkait aspek  limit, LPS mengusulkan limit atau batas maksimum penjaminan secara kumulatif dipertimbangkan Rp 500 juta per pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

PT Asuransi Asei Indonesia menilai usulan limit penjaminan kumulatif Rp 500 juta per pemegang polis, tertanggung, atau peserta dengan basis cadangan teknis sebagai angka yang perlu diapresiasi. Sebab, hal itu dapat memberikan batas yang jelas bagi Program Penjaminan Polis, sekaligus menjaga agar beban program tetap terukur.

Baca Juga: Tumbuh 18,20%, Laba Fintech Lending Capai Rp 1,36 Triliun per Juli 2026

Namun, Direktur Utama Asuransi Asei Dody Dalimunthe mengatakan, sebaiknya angka Rp 500 juta tersebut tidak diperlakukan sebagai angka yang kaku dan permanen. 

"Dengan demikian, perlu ada ruang evaluasi secara berkala, dengan mempertimbangkan profil pemegang polis, karakteristik produk, perkembangan inflasi, serta kemampuan dana penjaminan," ujarnya kepada Kontan, Senin (14/9/2026).

Untuk asuransi umum, Dody menyebut karakteristik polis sangat beragam. Dia bilang ada produk ritel dengan nilai pertanggungan relatif kecil, tetapi ada juga marine, engineering, property, kredit, suretyship, dan trade credit insurance yang nilai pertanggungannya dapat mencapai puluhan hingga ratusan miliar Rupiah.

Oleh karena itu, Dody berharap nilai Rp 500 juta tersebut dapat dilihat sebagai batas perlindungan dasar, bukan sebagai batas nilai polis atau nilai pertanggungan.

Dia bilang, yang dijamin adalah hak atau kewajiban yang memenuhi kriteria penjaminan sesuai ketentuan PPP, bukan seluruh nilai pertanggungan dalam polis.

"Kalau harus menentukan angka, Rp 500 juta masih dapat menjadi titik awal yang reasonable. Namun, perlu dilengkapi mekanisme review berkala, misalnya setiap 2–3 tahun, sehingga limit dapat disesuaikan dengan perkembangan ekonomi dan pengalaman pelaksanaan PPP," tuturnya.

Baca Juga: Pembiayaan Fintech Lending ke Luar Pulau Jawa Tumbuh 29,06% per Juli 2026

Lebih lanjut, Dody menyampaikan nilai pertanggungan yang besar tidak berarti seluruh risiko nasabah harus dijamin oleh PPP. Dalam asuransi umum, dia bilang nilai pertanggungan merupakan nilai maksimum risiko yang dialihkan kepada perusahaan asuransi. Adapun kewajiban aktual perusahaan kepada pemegang polis sangat bergantung pada jenis risiko, kerugian yang terjadi, deductible, retention, reasuransi, dan ketentuan polis.

Dody mencontohkan jika suatu perusahaan memiliki property insurance dengan nilai pertanggungan Rp 100 miliar. Dia menerangkan nilai tersebut tidak berarti perusahaan asuransi otomatis mempunyai kewajiban Rp 100 miliar kepada pemegang polis. Jika terjadi kerugian Rp2 miliar, tentu kewajiban klaim berada pada nilai kerugian yang dijamin sesuai polis.

Oleh karena itu, Dody mengatakan jangan sampai limit PPP sebesar Rp 500 juta dipersepsikan sebagai batas nilai pertanggungan polis. Hal itu perlu dikomunikasikan dengan sangat jelas.

Untuk segmen korporasi, Dody menerangkan justru perlu dipertimbangkan diferensiasi berdasarkan karakteristik produk dan nasabah. Menurutnya, korporasi yang memiliki kemampuan manajemen risiko dan kapasitas finansial berbeda dengan nasabah ritel. Adapun produk dengan nilai besar juga umumnya sudah menggunakan mekanisme co-insurance dan reasuransi.

"Dengan demikian, PPP sebaiknya tetap memberikan perlindungan kepada pemegang polis secara proporsional, tetapi tidak menciptakan moral hazard maupun mendorong perusahaan asuransi mengambil risiko yang tidak sesuai kapasitasnya," ucap Dody.

Secara keseluruhan, Dody mengatakan PPP sebaiknya dibangun dengan tiga keseimbangan, yakni perlindungan nasabah, keberlanjutan industri, dan kemampuan dana penjaminan.

Dia bilang, keberhasilan PPP bukan diukur dari seberapa besar limit yang dijamin, melainkan seberapa efektif program tersebut membangun kembali kepercayaan masyarakat tanpa menciptakan beban baru yang justru melemahkan industri asuransi.

Baca Juga: Kredit Konsumsi Diproyeksi Tumbuh di Kuartal III-2026, Daya Beli Tetap Jadi Tantangan

Sebelumnya, Anggota Dewan Komisioner Bidang Program Penjaminan Polis LPS Ferdinan Purba menyebut pihaknya mengusulkan limit Rp 500 juta, karena sudah mencakup 97%-99% dari jumlah tertanggung atau polis. Dia bilang batas maksimal penjaminan Rp 500 juta sifatnya kumulatif. 

"Kami mengusulkan Rp 500 juta karena sudah mencakup 97%-99% dari jumlah tertanggung atau polis," ucapnya dalam rapat bersama Komisi XI DPR RI, Jumat (11/9/2026).

Dengan demikian, ada tiga tanggung jawab pembayaran yang dilakukan LPS dalam PPP, yakni membayar klaim yang sudah jatuh tempo, membayar nilai polis ketika polis tak dapat dilanjutkan, serta memindahkan polis ke perusahaan asuransi lain.

Purba menjelaskan usulan Rp 500 juta itu dari sisi coverage itu sudah sesuai dengan benchmark yang minimal 90%, bahkan sudah mencapai di atas 95%. Kalau dilihat best practices-nya, nilai itu juga sudah ada di dalam range yang wajar, enam kali dari Produk Domestik Bruto (PDB). 

Sebagai informasi, LPS menetapkan skenario optimistis untuk aktivasi atau implementasi Program Penjaminan Polis yang dapat dimulai pada awal kuartal II-2027 atau April 2027. Skenario moderate, yaitu aktivasi pada Juli 2027. 

Kedua skenario itu dibangun dengan asumsi Peraturan Pemerintah tentang program penjaminan polis ditetapkan selambatnya pada September 2026. Ketiga, skenario as planned, yakni paling lambat Januari 2028 sesuai amanat UU P2SK. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tag

• Asuransi
• Asuransi Asei Indonesia
• PT Asuransi Asei Indonesia
• Asuransi Asei
• Investasi Asei
• Asei