Komisi XI Perketat Pengawasan Penggunaan SAL di 2027 Usai Guyura Likuiditas ke Himbara

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

Penegasan tersebut muncul setelah sebelumnya terjadi polemik antara DPR dan pemerintah mengenai penempatan dana SAL di perbankan Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Baca Juga: SAL Diperpanjang hingga Juli 2027, Purbaya Bidik Kredit Tembus 20 Persen

Ketua Komisi XI DPR RI, Mukhamad Misbakhun, menyampaikan ketentuan tersebut dalam Rapat Pengambilan Keputusan Atas Asumsi Dasar dalam RUU APBN Tahun Anggaran 2027 di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (2/9/2026).

"Penggunaan saldo anggaran lebih yang kita kenal dengan SAL pada tahun anggaran berjalan harus mendapatkan persetujuan DPR sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Misbakhun.

Misbakhun juga menekankan pengelolaan SAL harus dilakukan secara hati-hati dan optimal. Menurutnya, SAL memiliki fungsi penting sebagai penyangga fiskal atau fiscal buffer ketika pemerintah menghadapi ketidakpastian ekonomi maupun risiko fiskal.

"Pengelolaan SAL agar tetap dilakukan secara prudent dan optimal sebagai instrumen penyangga atau fiscal buffer dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko fiskal," ujar Misbakhun.

Penegasan DPR tersebut menjadi penting karena SAL bukan sekadar dana yang tersimpan dan tidak digunakan. 

Dalam pengelolaan keuangan negara, keberadaan SAL memberikan ruang bagi pemerintah untuk menghadapi kebutuhan anggaran dan risiko fiskal yang muncul dalam pelaksanaan APBN. Namun, penggunaan dana tersebut tetap memiliki koridor hukum.

Sorotan DPR terhadap SAL tidak terlepas dari kebijakan pemerintah menempatkan dana tersebut di perbankan Himbara.

Pada Juli 2026, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjelaskan pemerintah memindahkan sebagian dana SAL yang sebelumnya berada di Bank Indonesia (BI) ke sistem perbankan. 

Langkah tersebut disebut sebagai bagian dari pengelolaan kas pemerintah sekaligus untuk menjaga kecukupan likuiditas di sistem keuangan.

Dalam rapat bersama Komisi XI DPR pada 15 Juli 2026, Purbaya menjelaskan posisi dana pemerintah di BI saat itu cukup besar.

"Uang pemerintah di BI itu kebanyakan. SAL ada banyak. Uang di BI itu ada hampir Rp600 triliun. Saya pikir kebanyakan, jadi saya taruh Rp400 triliun di sistem," ujar Purbaya dalam rapat tersebut.

Menurut penjelasan Purbaya kala itu, struktur penempatan tersebut terdiri dari beberapa bagian. 

Sebagian dana diperpanjang hingga akhir tahun, sebagian dievaluasi secara berkala, sementara sebagian lainnya digunakan secara fleksibel untuk memastikan kecukupan likuiditas dalam sistem perbankan.

Kebijakan tersebut kemudian dipersoalkan DPR, terutama terkait dasar kewenangan pemerintah melakukan penempatan dana SAL tanpa terlebih dahulu memperoleh persetujuan parlemen.

Wakil Ketua Komisi XI DPR RI, Dolfie Othniel Frederic Palit, mempertanyakan kebijakan tersebut dengan merujuk pada UU APBN 2026.

"Kalau ada penempatan, kan harus persetujuan DPR. Nanti lihat di UU-nya. Kalau 2025 memang tidak, tetapi di UU APBN 2026 harus persetujuan DPR," kata Dolfie dalam rapat 15 Juli 2026.

Purbaya saat itu berpandangan berbeda. Menurut dia, dana tersebut tidak digunakan untuk membiayai belanja negara, melainkan dipindahkan sebagai bagian dari manajemen kas.

"Tidak, Pak. Karena itu hanya manajemen cash saja, Pak. Tidak ada yang dipakai sama sekali uangnya," jawab Purbaya.

Perbedaan pandangan tersebut memperlihatkan adanya persoalan penting dalam pengelolaan SAL, yakni membedakan antara penggunaan dana SAL dan penempatan dana SAL.

Pemerintah memandang pemindahan dana dari satu tempat penyimpanan ke tempat lain sebagai bagian dari manajemen kas. 

Sementara DPR menyoroti bahwa kebijakan penempatan tersebut juga harus melihat ketentuan yang secara spesifik mengatur SAL dalam UU APBN 2026.

Polemik tersebut sebelumnya mendapat sorotan dalam rapat kerja Komisi XI. Purbaya kemudian menyatakan pemerintah akan mempelajari kembali ketentuan terkait persetujuan DPR.

Setelah polemik tersebut, pemerintah tetap mempertahankan kebijakan penempatan sebagian dana pemerintah di sistem perbankan.

Pada Agustus 2026, pemerintah bahkan memperpanjang penempatan dana SAL sebesar Rp200 triliun di Himbara hingga Juli 2027. Selain itu, pemerintah menambah penempatan likuiditas secara bertahap.

Data yang dilaporkan pada akhir Juni 2026 menunjukkan dana SAL yang berada di Himbara mencapai sekitar Rp381 triliun. 

Dari jumlah tersebut, sekitar Rp281 triliun sebelumnya dijadwalkan jatuh tempo pada Desember 2026 dan kemudian diperpanjang hingga Juli 2027. Sementara Rp100 triliun lainnya berstatus sebagai dana siaga yang dapat ditarik sesuai kebutuhan.

Artinya, pengelolaan SAL tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan pembiayaan APBN, tetapi juga beririsan dengan kebijakan likuiditas dan kondisi sektor keuangan.

Pemerintah berkepentingan menjaga agar dana negara tetap dapat digunakan ketika diperlukan. Di sisi lain, penempatan dana dalam jumlah besar di sistem perbankan juga diarahkan untuk memberikan ruang likuiditas bagi bank dalam menyalurkan kredit.

Purbaya sebelumnya menjelaskan pemerintah tidak ingin menarik dana tersebut secara tergesa-gesa karena mempertimbangkan kondisi likuiditas perbankan.

Dalam perkembangan berikutnya, pemerintah memperpanjang penempatan Rp200 triliun tersebut hingga Juli 2027. 

Purbaya mengatakan kebijakan itu diharapkan memberikan kepastian bagi perbankan dalam menyalurkan kredit.

Di tengah kebutuhan pemerintah menggunakan SAL sebagai bagian dari pengelolaan kas, DPR tidak ingin fleksibilitas tersebut menghilangkan fungsi pengawasan parlemen.

Misbakhun menegaskan SAL harus dikelola secara prudent dan optimal karena memiliki fungsi sebagai fiscal buffer.

"Pengelolaan SAL agar tetap dilakukan secara prudent dan optimal sebagai instrumen penyangga atau fiscal buffer dalam menghadapi ketidakpastian dan risiko fiskal," kata Misbakhun.

Posisi tersebut sekaligus memberikan arah bagi pengelolaan SAL dalam RAPBN 2027. Pemerintah tetap membutuhkan ruang untuk mengelola kas negara, tetapi penggunaan SAL pada tahun berjalan harus mengikuti mekanisme persetujuan DPR sebagaimana ketentuan yang berlaku.

Dengan demikian, persoalannya bukan semata-mata apakah pemerintah boleh menggunakan SAL, melainkan bagaimana penggunaan dan pengelolaan dana tersebut dilakukan dalam kerangka kewenangan pemerintah dan fungsi pengawasan DPR.

Hal ini menjadi semakin relevan karena kondisi perekonomian global masih menghadapi ketidakpastian. 

Dalam keputusan asumsi dasar RAPBN 2027, Komisi XI juga menekankan pentingnya sinergi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan untuk menjaga stabilitas makroekonomi serta pasar keuangan.

Misbakhun menyebut sinergi tersebut dibutuhkan untuk memastikan APBN tetap dapat menjalankan fungsi sebagai shock absorber dan agent of development.

"APBN tetap mampu menjalankan fungsi sebagai shock absorber dan agent of development di tengah ketidakpastian perekonomian global," ujarnya.

Demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta sempat ricuh dan jatuh korban - ‘Jangan benturkan mahasiswa dengan kelompok masyarakat’ - BBC News Indonesia

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

• • Penulis, Riana A Ibrahim
  • Peranan, Jurnalis BBC News Indonesia

• Telah diterbitkan 4 jam yang lalu

• Waktu membaca: 12 menit

Demonstrasi mahasiswa di Yogyakarta pada Selasa (01/09) sempat memanas ketika muncul kelompok lain yang mengaku sebagai warga. Pimpinan Universitas Gadjah Mada (UGM) menegaskan "mahasiswa itu menyuarakan pikiran dan aspirasinya" sehingga tidak sepatutnya "dibenturkan dengan kelompok masyarakat".

"Ini adalah bagian dari sikap kritis merespon situasi yang berlangsung di berbagai daerah, baik di tingkat nasional, juga beberapa tempat yang terekspos di media televisi maupun media sosial," ujar Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito, Rabu (02/09) di Kampus UGM, Yogyakarta.

"Jadi, jangan benturkan mahasiswa ini dengan kelompok-kelompok masyarakat."

Aksi yang diikuti sekitar 200 mahasiswa lintas kampus di Yogyakarta ini berlangsung di simpang empat Gramedia, Yogyakarta pada sore hari.

Tuntutan utamanya adalah turunkan Prabowo-Gibran berkaitan dengan berbagai kebijakan seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, penanganan bencana, hingga pengusutan tuntas kematian Bambang Setiawan pada 27 Agustus 2026.

Pada malam hari, muncul kelompok lain yang diketahui sebagai Forum Jogja Damai.

Mereka meminta peserta aksi bubar karena dianggap telah mengganggu aktivitas perekonomian masyarakat setempat dengan menutup jalan, serta mengganggu suasana yang kondusif di Yogyakarta.

Selain itu, batas waktu demonstrasi juga menjadi alasan lain. Menurut mereka, unjuk rasa harus selesai pada pukul 18.00 WIB sesuai Peraturan Kapolri.

Situasi pun berubah tegang karena terjadi konflik antara pengunjuk rasa dan anggota kelompok ini.

Menurut pimpinan UGM dalam jumpa pers pada Rabu (02/09), kericuhan tersebut semestinya bisa dicegah oleh polisi yang berjaga. Namun berdasarkan sejumlah saksi mata, polisi mulai turun tangan melerai dan mediasi saat keributan terjadi.

Akibat dari peristiwa ini, enam mahasiswa dari UGM dan Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) mengalami luka-luka dan sempat menjalani perawatan sementara di rumah sakit.

Sosiolog politik berpendapat kelompok masyarakat yang tampil untuk membubarkan aksi unjuk rasa selalu berdalih "mengatasnamakan keamanan", meski mereka semestinya tidak punya wewenang secara hukum.

Namun, aparat umumnya membiarkan hal ini. Pola ini mirip dengan yang terjadi pada Orde Baru dan rezim setelahnya.

Bagaimana kronologi dari kedua belah pihak?

• Kronologi versi Aliansi Mahasiswa UGM

Melalui siaran pers yang diterima BBC News Indonesia dari Massa Aksi Damai Cik Di Tiro Yogyakarta yang di dalamnya termasuk Aliansi Mahasiswa UGM, massa aksi mendatangi perempatan Gramedia, Yogyakarta, untuk menyuarakan aspirasi secara damai.

Aksi berjalan tertib tanpa membawa senjata tajam, kayu, atau benda-benda yang berpotensi merusak fasilitas umum maupun melukai orang lain.

"Tapi, eskalasi kekerasan terjadi akibat provokasi kelompok ormas serta tindakan pembiaran oleh aparat kepolisian yang berada di lokasi."

Ketua Serikat Mahasiswa (SEMA) UGM, Bintang Mesa yang juga turut turun dalam aksi tersebut pun menyayangkan adanya upaya membenturkan mahasiswa dengan masyarakat melalui kehadiran kelompok massa tersebut.

Di sisi lain, pemilihan lokasi demo di Simpang Empat Gramedia ini juga punya alasan karena tempat itu merupakan titik vital warga.

"Akar permasalahan saat ini bukan hanya teknis dari kebijakan, tapi memang dari akar kepemimpinan rezim yang semrawut," ujar Mesa.

Dalam sejumlah video yang beredar di media sosial, massa aksi yang berkumpul sejak pukul 16.30 WIB membentuk lingkaran di tengah simpang empat jalan utama tersebut. Mereka berorasi dan melakukan aksi teatrikal.

Para peserta aksi juga membawa sejumlah poster. Salah satunya bertuliskan "Bunyikan klakson jika kalian muak dengan pemerintah".

Para pengendara yang melintas di kawasan tersebut pun membunyikan klaksonnya. Bahkan ada mobil pemadam kebakaran juga tertangkap kamera ikut melakukan hal serupa.

Semua terjadi aman dan tidak ada bentrokan. Sekitar pukul 19.00 WIB, diduga ada sekelompok orang berpakaian sipil yang datang ke titik aksi.

Sebelum pukul 20.00 WIB, kelompok yang diduga organisasi masyarakat (ormas) itu melakukan provokasi hingga memicu percekcokan dan membuat massa sempat terpukul mundur.

Setelah mereda, massa berhasil maju kembali ke titik awal aksi. Situasi kembali memanas sekitar pukul 20.30 WIB. Kelompok masyarakat kembali meminta massa aksi bubar. Berikutnya, terjadi diskusi alot antara warga dan massa aksi yang ditengahi kepolisian.

Kemudian, peserta aksi bermusyawarah dengan perwakilan kelompok tersebut dan disepakati bahwa massa aksi akan mundur dikawal oleh polisi setelah kelompok itu juga membubarkan diri.

Sekitar pukul 22.00 WIB, kelompok masyarakat kembali menekan massa aksi ke arah Jalan Cik Di Tiro yang mengarah ke Bundaran UGM dari Simpang Gramedia.

Massa aksi pun kemudian diarahkan oleh polisi untuk berjalan terus ke arah UGM. Di tengah upaya itu, ada ambulans lewat sehingga barisan sempat terpecah. Secara bersamaan, kelompok masyarakat menyerang massa aksi yang sedang bergerak mundur.

Polisi sempat melakukan pengamanan dengan menahan warga, tapi penyerangan tetap terjadi.

Selain pemukulan dan penendangan terhadap massa aksi, ada pelemparan benda seperti botol, batu, hingga kayu. Ada juga semprotan merica yang kena langsung ke mata massa aksi. Bahkan ada massa aksi yang diseret saat terjatuh.

Sekitar pukul 22.20 WIB, Simpang Empat Gramedia kembali dibuka untuk kendaraan bermotor dan lokasi aksi sudah lengang.

• Kronologi versi Forum Jogja Damai

Koordinator Lapangan (Korlap) Forum Jogja Damai, Hasanudin mengaku kelompoknya turun karena mengklaim aksi massa itu mengarah pada tindakan anarkis dan mengganggu lalu lintas sejak siang hingga malam.

"Kalau dari Forum Jogja Damai, silakan saja menyampaikan aspirasi. Mereka kan juga mewakili kita. Namun kan jangan sampai berbuat anarkis. Tapi kalau berbau mau anarkis, otomatis ya bagaimana caranya jangan anarkis. Saya juga melihat di grup-grup itu bilang di mana-mana macet," tutur Hasan.

Hasan pun sempat mengklaim ada sosok gemuk bercelana pendek, sandal jepit, dan jaket hijau yang mencoba memancing reaksi kelompoknya dengan mengacungkan jari tengah.

Lalu, ia juga berkata ada sosok berpakaian serba hitam dengan masker hitam sempat memaki diikuti umpatan lain dari sosok berbaju merah, bermasker, dan berambut keriting.

Kelompok masyarakat berupaya ingin menangkap sosok tersebut tapi disebut Hasan dihalangi massa aksi.

Ia juga mempersoalkan waktu demonstrasi yang hingga malam hari.

"Kami minta mereka bubar, tapi tidak mau. Malah suruh menghadirkan Pak Sri Sultan baru mau pulang. Itu udah jam 21.30 atau 22.30. Kami sudah baik-baik, mbok udah demonya besok lagi. Karena di situ ada rumah sakit dan banyak yang sambat. Hampir Yogya lumpuh tho tadi malam itu," kata Hasan.

Selain itu, Hasan mengklaim ada penggiringan opini di media sosial bahwa kelompoknya melakukan kekerasan dan membawa benda seperti kayu.

"Enggak ada yang bawa. Saya mau misah orang dikeroyok, malah saya dipukul. Ada fotonya mereka bawa kayu. Pihak warga ada yang dipukul, dikeroyok."

Mengenai percakapan whatsapp terkait "ajakan merapat" yang beredar di media sosial, ia menyebut itu obrolan terkait pengamanan demonstrasi yang sudah lama ketika pengunjuk rasanya sampai membakar ban di depan lokasi aksi.

Dalam ajakan lama yang tidak menerangkan tanggal secara jelas itu, disebut sudah disediakan pentungan dan plinteng (ketapel) jika terjadi bentrok. Namun, Hasan membantah hal ini.

Sementara itu, "ajakan merapat" untuk kejadian terkini tertulis tanggal 1 September 2026 dalam percakapannya.

Selain itu, ajakannya memuat bagi yang akan ikut agar memakai sepatu kuat, membawa penutup wajah, tidak mengonsumsi sesuatu yang dapat mengganggu ketertiban, tidak anarkis, dan satu komando dengan Korlap di lapangan.

Apa kata warga?

Ada pula tiga warga yang sehari-hari beraktivitas tidak jauh dari lokasi demo berlangsung memiliki pendapat masing-masing mengenai keberadaan Forum Jogja Damai dan aksi mahasiswa.

Secara terpisah, Guntur (50), tukang parkir di kawasan Terban, Yogyakarta mengetahui tentang Forum Jogja Damai. Bahkan ia menyebut kadang juga ikut jika ada info aksi pengamanan. "Saya ikut ya untuk jaga biar enggak anarkis. Tapi ya anak buah, cuma ngikut-ngikut aja."

Faruk (38), pengemudi ojek online di sekitar Stasiun Lempuyangan hanya tahu Forum Jogja Damai dari media sosial, tapi tidak memahami siapa saja yang terlibat di dalamnya.

Terkait demo, ia mengaku beberapa tahun lalu memang sempat kewalahan.

"Tapi kan lama-lama demo itu sering dan selalu ada pemberitahuan. Jadi, tinggal cari jalan lain saja. Seperti demo kali ini, enggak ada masalah. Perlu juga untuk nyuarain aspirasi asal jangan anarkis."

Sementara itu, Rusdi (55), pedagang kaki lima di dekat Universitas Kristen Duta Wacana (UKDW) belum pernah mendengar Forum Jogja Damai. Namun terkait demonstrasi, ia mengaku tidak pernah terganggu karena sejauh pengalamannya selalu aman dan tidak merusak.

Bahkan tidak berpengaruh pada penjualannya karena tetap laku seperti biasa, termasuk ketika unjuk rasa di Simpang Gramedia ini.

Apa itu Forum Jogja Damai?

Hasan berkata Forum Jogja Damai ini merupakan gabungan dari berbagai komunitas, relawan, dan organisasi masyarakat yang ada di Yogyakarta.

"Jadi, ini itu wadah. Ada tukang becak, ada penarik andong, ada pedagang. Semua ada dari komunitas, relawan, ormas, warga sekitar itu ada. Ada juga Jaga Warga dan Paksi Katon," jelas Hasan.

Dari penelusuran BBC News Indonesia, Paksi Katon adalah Paguyuban Seksi Keamanan Kraton yang merupakan Forum Kemitraan Polisi dan Masyarakat (FKPM) yang sudah berdiri cukup lama.

Kemudian, Jaga Warga DIY yang juga ada di lokasi demo merupakan lembaga masyarakat yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur DIY Nomor 28 Tahun 2021 dan ada di tiap lingkungan.

Waljito, warga yang ikut terlibat dalam pembentukan Forum Jogja Damai, juga berkata hal serupa. Ide pembentukan forum ini tercetus usai kejadian ricuh di depan Polda DIY pada Agustus 2025.

"Maka teman-teman ormas di DIY itu kumpul untuk sama-sama bagaimana supaya nanti Jogja itu bisa aman, kondusif, tidak terjadi kerusuhan seperti yang terjadi di Polda," kata Waljito.

Jadi, inisiatif itu murni dari teman-teman ormas lokal yang sepakat menjaga dan mengantisipasi jika demo itu rusuh maka kita ikut membantu pengamanan," ucap Waljito.

Ia pun menyebut mereka ini bukan preman, melainkan organisasi yang memiliki anggaran dasar/anggaran rumah tangga dan program kerja.

"Mereka cuma tidak suka kalau aksi itu kemudian menimbulkan kerusuhan, karena di Yogya itu kan kota wisata. Ya toh, sehingga kalau kesannya Yogya itu rusuh maka akan berdampak kepada yang lain. Intinya itu saja," kata Waljito.

Saat itu, Hasto menyampaikan "keberadaan ormas dan kelompok masyarakat tersebut telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam meredam potensi konflik serta menjaga stabilitas sosial".

Bagaimana kondisi korban dari aksi?

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan berkata massa aksi dan kelompok masyarakat yang sempat terlibat konflik bubar sekitar pukul 22.15 WIB.

"Terkait dinamika di lapangan sempat terjadi kesalahpahaman antara warga dengan massa peserta aksi terkait penutupan jalan dan aksi yang dilaksanakan sampai malam hari yang dianggap oleh warga mengganggu aktivitas mereka," tutur Ihsan.

Ia mengonfirmasi ada korban dari mahasiswa yang mengalami luka dan dibawa ke Rumah Sakit Panti Rapih, Yogyakarta.

Menurut Ihsan, kondisi para korban dinyatakan membaik sehingga langsung dipulangkan pada Rabu (02/09) malam itu. Ia kemudian mengklaim ada personelnya yang mengalami cedera diduga terkena semprotan merica.

Dalam video yang diunggah Polda DIY dengan narasi temuan cairan merica dan penanganan personel, ada peserta aksi yang direkam membawa botol semprotan berwarna oren lalu dijahit dengan personel polisi yang sedang ditangani medis.

SEMA UGM melalui unggahannya di media sosial Kamis (03/09) pagi menyebut peserta aksi yang direkam tersebut merupakan bagian dari tim medis mahasiswa yang sedang membantu massa aksi. Isi dari botol oren tersebut adalah campuran air dan antasida cair sebagai pertolongan pertama meredakan perih akibat semprotan merica.

Narasi polisi pun diduga berupaya mendelegitimasi para mahasiswa yang turun aksi dan menciptakan kambing hitam.

Secara terpisah, Direktur Kemahasiswaan UGM, Hempri Suyatna berkata ada lima mahasiswa UGM dan satu mahasiswa UNY yang dirawat. Namun, semuanya dibolehkan pulang pada pukul 00.30 WIB setelah mendapat perawatan medis.

Adapun para mahasiswa yang menjadi korban ini mengalami berbagai cedera.

Ada yang luka robek di dahi karena diduga kena hantaman, ada yang luka robek di bibir, serta ada juga yang mengalami luka memar di pelipis, perut, dan kepala belakang.

Kemudian, dua orang lainnya trauma dan sesak napas. Untuk mahasiswa UNY, disebut juga terdapat luka memar di pelipis.

Hempri menambahkan, pihaknya bersama K5L (Kantor Keamanan, Keselamatan Kerja, Kedaruratan, dan Lingkungan, UGM) ikut memantau langsung di lokasi. Ia pun berkata aksi berjalan kondusif dan tidak ada hal yang provokatif hingga kehadiran kelompok masyarakat yang meminta mahasiswa membubarkan diri.

​"Adik-adik tidak anarkistis, tidak ribut, tapi kemudian dipukul mundur dengan tindakan-tindakan yang anarkistis," kata Hempri.

Wakil Rektor UGM Bidang Kemahasiswaan, Pengabdian kepada Masyarakat, dan Alumni Arie Sujito juga menyayangkan hal ini.

"Atas nama Universitas Gadjah Mada sekali lagi saya menyatakan prihatin atas situasi ini dan semoga tidak terjadi lagi kekerasan. Kita ciptakan Yogyakarta jangan ada kekerasan. Biarkan ruang kebebasan itu terbangun," ujar Arie.

"Mahasiswa punya komitmen dan punya idealisme, karena itu wajib hukumnya untuk melindungi mereka. Mereka harus dilindungi dan aktivisme itu adalah bagian dari praktik berdemokrasi."

Menurut dia, upaya membenturkan mahasiswa dengan kelompok-kelompok masyarakat itu bagian dari cara yang tidak boleh dilakukan. Tindakan kekerasan seperti ini, lanjut dia, sebetulnya justru akan merugikan banyak pihak.

"Dan saya juga berharap bahwa situasi krisis ekonomi politik yang terjadi itu tidak diikuti dengan teror-teror. Yang harus dilakukan sebetulnya adalah pemerintah merespon untuk memperbaiki kebijakan," kata Arie.

"Sekali lagi jangan sampai mereka dibenturkan pada kelompok masyarakat. Tindakan kekerasan apapun yang dilakukan jelas tidak dibenarkan. Sikap kritis itu adalah hal yang memang menjadi bagian yang penting untuk dijaga itu."

'Pola-pola yang dipelihara sejak lama'

Peneliti dari Murdoch University, Ian Douglas Wilson, mengamati ada pola yang serupa pada peristiwa di Yogyakarta ini dengan kejadian di Jakarta pada 27 Agustus lalu yang menampilkan GRIB Jaya dalam video rekaman yang beredar.

Keduanya sama-sama punya tujuan membubarkan massa dengan dalih menjaga keamanan dari tindakan anarkis.

Ian menjelaskan, organisasi atau individu semacam ini secara hukum tidak bisa bertindak seolah-olah mereka aparat yang punya wewenang, seperti membubarkan massa atau meminta para pengunjuk rasa untuk pulang.

Namun secara politik, pola-pola lama ini memang dipelihara oleh pihak tertentu.

Dengan konteks menjaga keamanan ini pula, Ian sering menemukan ormas atau kelompok yang kemudian mengatasnamakan warga.

"Walaupun warga itu sendiri tidak jelas dari mana, siapa, dan sebagainya yang kemudian berperan untuk coba mengatur atau memaksakan dalam konteks ruang publik, seperti upaya membubarkan protes-protes belakangan ini. Dari satu segi, bisa saja atas niat sendiri atau ada konteks lain," ujar Ian.

Kendati demikian, ia tidak mau berspekulasi lebih jauh terkait dua kelompok masyarakat yang ada di Jakarta dan Yogyakarta ini.

Ia memilih berpegang pada pola sejarah yang selama ini ditelitinya dan didapatinya terus berkembang sejak Orde Baru hingga sekarang di tengah dinamika yang kian kompleks.

Satu hal yang tidak berubah, ormas —terutama paramiliter— tidak pernah bertentangan dengan pemerintah.

"Mereka selalu mau dekat dengan kekuasaan dan mereka selalu mau membangun hubungan atau relasi patronase dengan kekuasaan. Hampir tidak pernah ada di sejarah modern Indonesia, kelompok seperti itu ikut protes tentang kritik pemerintah atau anti pemerintah," ujar Ian.

Ian mengambil contoh sejarah yakni ormas Pemuda Pancasila yang memang didirikan oleh Jenderal Abdul Haris Nasution untuk merangkul para jawara sebagai kekuatan yang bisa berhadapan dengan PKI kala itu.

Kemudian, ada juga Pam Swakarsa yang dibentuk aparat jelang Sidang Istimewa MPR pada 1998. Ada keterlibatan sejumlah ormas dalam Pam Swakarsa saat itu. Namun tak berumur panjang, kelompok ini dibubarkan setelah didesak lewat Deklarasi Ciganjur.

Lalu, Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Polri menyebut lagi mengenai Pengamanan Swakarsa atau Pam Swakarsa ini. Dalam revisi UU Polri yaitu UU 5/2026, salah satu tugas Polri adalah membentuk Pam Swakarsa.

Merujuk Peraturan Polri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, Pam Swakarsa bisa berasal dari pranata sosial/kearifan lokal dapat berupa Kelompok Sadar Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.

"Jadi dari dulu logikanya, ormas untuk merangkul kemampuan fisik masyarakat sebagai kekuatan yang bisa digunakan dalam permainan politik. Di Indonesia, sampai sekarang ini saya melihat politik sering terjadi di jalan dengan menghadapkan massa dengan aparat atau kelompok-kelompok yang rata-rata mengatasnamakan keamanan," kata Ian.

Tidak hanya di Indonesia, ia menjelaskan ormas merupakan cara untuk merangkul kekuatan masyarakat yang bisa digunakan demi tujuan tertentu, baik pemerintah atau aktor elite politik.

Ia juga menambahkan perkembangan teknologi saat ini membawa pengaruh yang berbeda pada ormas. Salah satu contohnya, warganet secara organik bisa saja menentang kerja-kerja ormas yang dinilai menghalangi demokrasi dan aspirasi masyarakat dengan dalih keamanan.

"Ini menarik karena dari segi yang memerintahkan malah bisa menganggap upaya ini kontraproduktif karena menimbulkan reaksi masyarakat yang tidak sesuai sasaran," ujar Ian.

"Orang sekarang bisa identifikasi video. Netizen begitu cepat berbagi video dan memeriksanya. Ini positif juga karena ada check and balances terhadap praktik-praktik yang menggunakan kekerasan dan menggunakan intimidasi yang sudah lama itu."

20 ormas baru dikukuhkan Hashim

Sebelumnya, Ketua Dewan Pembina Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) Hashim Djojohadikusumo mengukuhkan 20 ormas pada 7 Agustus 2026.

Ormas-ormas ini akan tergabung dalam Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) untuk memperkuat masyarakat sipil dalam mengawal program pemerintah.

Dengan demikian, jumlah ormas yang tergabung dalam forum ini mencapai 103 organisasi.

Menurut Hashim, ini sejalan dengan cita-cita pendiri bangsa yang ingin mewujudkan kesejahteraan rakyat dan menjaga keberlangsungan Indonesia.

Jurnalis di Yogyakarta, Tunggul Kumoro Damarjati, turut berkontribusi dalam liputan dan penulisan artikel ini.

Ramalan Shio 3 September 2026: Hari Ini Jadi Momen Positif bagi 4 Shio Ini

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Memasuki Kamis, 3 September 2026, sejumlah shio diprediksi memiliki energi yang lebih positif dibandingkan hari-hari lainnya.

Kondisi ini bisa membuat aktivitas sehari-hari terasa lebih ringan dan membantu mereka menjalani berbagai urusan dengan lebih tenang.

Baca Juga: Ramalan Zodiak Gemini Hari Ini 3 September 2026: Cinta, Karier, Keuangan, dan Kesehatan

Momen positif tersebut tidak selalu berkaitan dengan keberuntungan besar. Bisa saja hadir lewat pekerjaan yang berjalan lancar, munculnya ide baru, atau suasana hati yang lebih baik.

Berikut empat shio yang diprediksi memiliki energi positif pada 3 September 2026.

1. Shio Kelinci

Shio Kelinci berpotensi menjalani hari dengan lebih tenang. Beberapa urusan yang sebelumnya terasa cukup rumit mungkin mulai menemukan titik terang.

Hari ini cocok dimanfaatkan untuk menyelesaikan pekerjaan yang sempat tertunda. Dengan tetap fokus dan tidak terburu-buru, berbagai aktivitas bisa terasa lebih mudah.

2. Shio Ular

Bagi Shio Ular, 3 September bisa menjadi waktu yang tepat untuk mengembangkan ide. Pikiran yang lebih terbuka membuat mereka lebih mudah menemukan cara baru dalam menyelesaikan suatu persoalan.

Jangan ragu mencatat ide yang muncul hari ini. Hal sederhana yang terpikirkan sekarang bisa menjadi sesuatu yang berguna di kemudian hari.

3. Shio Kuda

Shio Kuda diprediksi memiliki semangat yang cukup tinggi. Setelah sebelumnya mungkin merasa kurang berenergi, hari ini bisa menjadi kesempatan untuk kembali produktif.

Manfaatkan momentum tersebut untuk mengerjakan hal-hal yang sudah direncanakan. Namun, tetap beri waktu untuk beristirahat agar energi tidak cepat terkuras.

4. Shio Ayam

Hari yang positif bagi Shio Ayam bisa datang dari hal-hal sederhana. Rencana yang berjalan sesuai harapan atau kabar menyenangkan dari orang terdekat berpotensi membuat suasana hati menjadi lebih baik.

Daripada terlalu memikirkan hal yang belum terjadi, nikmati saja berbagai hal baik yang hadir hari ini.

Tetap Jalani Hari dengan Bijak

Shio Kelinci, Ular, Kuda, dan Ayam disebut memiliki energi yang cukup positif pada 3 September 2026.

Meski begitu, ramalan shio hanya bersifat hiburan dan bukan kepastian mengenai apa yang akan terjadi.

Pada akhirnya, keputusan dan tindakan setiap orang tetap menjadi faktor penting dalam menentukan bagaimana hari tersebut dijalani.

Klaim Kesehatan Industri Asuransi Jiwa Naik Dobel Digit pada Semester I-2026

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. AAJI mencatat nilai klaim asuransi kesehatan mencapai Rp 13,58 triliun pada semester I-2026 atau naik 11,3% YoY (KONTAN/Baihaki)

Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) mencatat klaim asuransi kesehatan di industri asuransi jiwa mencatatkan kenaikan pada semester I-2026. Ketua Bidang Pengembangan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia AAJI Freddy Thamrin menerangkan nilai klaim asuransi kesehatan mencapai Rp 13,58 triliun pada semester I-2026.

"Nilainya meningkat 11,3%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu," ujarnya dalam konferensi pers AAJI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (31/9/2026).

Secara rinci, Freddy menjelaskan terdapat perubahan komposisi yang cukup besar antara segmen perorangan dan kumpulan untuk klaim kesehatan. Dia menerangkan klaim kesehatan segmen perorangan sebesar Rp 8,74 triliun pada semester I-2026. Nilainya menurun 8,6%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.

Baca Juga: Tokio Marine Life Ungkap Prospek Unitlink Masih Bisa Tumbuh hingga Akhir 2026

Freddy mengatakan, klaim kesehatan segmen kumpulan mencapai Rp 4,84 triliun pada semester I-2026. Nilainya meningkat 83,1%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Dia menjelaskan bahwa perkembangan itu menunjukkan kebutuhan perlindungan kesehatan melalui skema kumpulan makin besar. 

Freddy menambahkan bahwa kenaikan nilai klaim kesehatan juga perlu menjadi perhatian industri, di tengah dinamika biaya pelayanan kesehatan dan pola pemanfaatan pelayanan.

Berdasarkan jumlah penerima manfaat, Freddy menyampaikan jumlah penerima manfaat klaim kesehatan turut mengalami peningkatan. Dia mengatakan total penerima klaim kesehatan meningkat 5%, dari sebanyak 2,13 juta orang pada semester I-2025 menjadi 2,24 juta orang pada semester I-2026.

Freddy bilang, penerima manfaat klaim kesehatan untuk segmen perorangan mencapai 0,16 juta atau 160 ribu orang. Angkanya turun 10,6%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu. 

Adapun penerima manfaat klaim kesehatan segmen kumpulan tercatat sebanyak 2,08 juta orang. Angkanya meningkat 6,4%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu.  

Secara keseluruhan, Freddy mengungkapkan peningkatan klaim kesehatan perlu dilihat dalam konteks meningkatnya pemanfaatan perlindungan pada segmen kumpulan, sekaligus dinamika biaya layanan kesehatan yang terus meningkat. Dia bilang hal itu menjadi alasan keberlanjutan ekosistem kesehatan perlu dibangun melalui kolaborasi seluruh pihak. 

Baca Juga: OJK Beberkan Tantangan Dana Pensiun Menjaga Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Manfaat

Secara total, Freddy menyebut industri asuransi jiwa membayarkan klaim atau manfaat sebesar Rp 75,57 triliun pada semester I-2026. Nilainya meningkat 4,3%, jika dibandingkan pencapaian tahun sebelumnya. Adapun total klaim tersebut diberikan kepada 5,01 juta orang penerima manfaat. 

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Tag

• asuransi jiwa
• Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI)
• AAJI
• data AAJI

Geger Kopdes Muncul di Sekitar Kuburan, Ini Kata Kepala Desa Cigobang

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Jagat media sosial dihebohkan oleh sebuah video berdurasi 43 detik yang memperlihatkan gedung Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Cigobang berdiri di sekitar area pemakaman di Kecamatan Pasaleman, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat.

Sudut pengambilan video yang menyusuri jalan setapak di sela-sela kuburan memicu narasi seolah gedung koperasi tersebut berdiri tepat di tengah area pemakaman umum.

"Duh apa ini Kopdes. Kopdes ada di kuburan guys," ujar seorang perempuan dalam rekaman video viral tersebut.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Menanggapi polemik yang berkembang di media sosial, Kepala Desa (Kuwu) Cigobang, M. Abdul Zei, meluruskan informasi yang beredar. Ia menegaskan bahwa bangunan KDMP berdiri di atas lahan milik desa yang terpisah dari kompleks pemakaman.

"Saya akan mengklarifikasi permasalahan yang viral di media sosial, yaitu di akun TikTok, bahwa jalan akses utama masuk ke KDMP Desa Cigobang lewat pemakaman itu salah besar. Dan lokasinya pun tidak ada di dalam area pemakaman," ujar Abdul Zei dikutip detikJabar, Rabu (2/9).

Bukan Akses Utama

Abdul Zei menjelaskan, jalan setapak di area pemakaman yang terekam dalam video memang nyata dan dapat dilintasi warga, namun statusnya hanyalah jalur alternatif. Jalur sempit tersebut biasanya dilalui oleh warga serta pelajar dengan sepeda maupun sepeda motor.

"Jalan itu jalan alternatif untuk masyarakat, untuk anak-anak sekolah, karena berdekatan dengan sekolah," ungkapnya.

"Kalau lewat situ bisa, tapi cuma bisa akses itu antara sepeda dan motor, kalau mobil tidak bisa," imbuh Abdul Zei.

Ia memaparkan rute jalur alternatif tersebut dimulai dari Balai Desa Cigobang.

"Sebenarnya dari pintu, dari balai desa itu lurus, ada pemakaman langsung belok kiri. Itu kan akses pemakaman, bukan jalan utama untuk ke KDMP kalau di situ," jelasnya.

Menurut Abdul Zei, akses utama menuju KDMP Cigobang berada di sisi barat bangunan. Jalur tersebut berukuran jauh lebih lebar serta berfungsi sebagai akses operasional koperasi sekaligus penghubung ke kawasan pertanian warga.

"Yang aslinya, jalan intinya itu ada di sebelah barat. Di jalan barat, sebelah KDMP-nya, itu ada jalan besar. Itu jalan utama untuk masuk ke akses KDMP Desa Cigobang," tuturnya.

Kesepakatan Desa

Terkait jarak bangunan yang berdampingan dengan pemakaman, pihak desa tidak menampiknya. Namun, Abdul Zei menegaskan bahwa penentuan lokasi telah melalui prosedur musyawarah resmi dan disepakati bersama antara pemerintah desa serta pengurus koperasi.

"Nah, kita sesuai hasil musyawarah desa, kesepakatan bersama, bahwa Pemerintah Desa menyiapkan lahan desanya untuk pembangunan Kopdes," terangnya.

Lokasi tersebut dinilai strategis dan memudahkan mobilitas masyarakat desa.

"Tidak menyulitkan warga, karena itu jalan poros, jalan alternatif, dan tidak menyulitkan warga. Ketika warga ke situ, itu aksesnya gampang malahan," imbuh Abdul Zei.

Selengkapnya di sini.

(gil)

Kemendikti: Ragi tempe perlu dilindungi sebagai aset biologis RI

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

Kemendikti: Ragi tempe perlu dilindungi sebagai aset biologis RI

Kamis, 3 September 2026 10:17 WIB

Para pembuat tempe sedang membungkus bahan baku setelah peragian. ANTARA/PKL-UIN/Fadillah Nurfitri/ts

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi mengatakan, ragi tempe perlu dilindungi sebagai aset kedaulatan biologis Indonesia, guna mencegah pencurian genetik (biopiracy), agar warisan peradaban itu bisa dimanfaatkan seluas-luasnya oleh masyarakat Indonesia tanpa hambatan pihak lain.

"Nah sekarang kita bicara tentang kedaulatan biologis bangsa, apa namanya Kapang rhizopus tadi. Di era modern ini nilainya sama berharganya dengan cadangan sumber daya alam lainnya. Nah tugas kita adalah melindunginya," kata Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Ahmad Najib Burhani di Jakarta, Rabu.

Hal itu dia sampaikan dalam talkshow “Ragi Nusantara: Dari Sepotong Tempe untuk Ketahanan Pangan” di Antara Heritage Center, di mana dijelaskan tentang inovasi ragi tempe yang dikembangkan tim periset Universitas Indonesia (UI) melalui Program Ekosistem Hidup Berbasis Sains dan Teknologi (Bestari Saintek) Kemendiktisaintek dengan pendanaan dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP).

Menurut dia, perlindungan terhadap kekayaan biologis tersebut penting agar hasil riset mengenai ragi unggul dapat dikembangkan dan dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat Indonesia.

Pihaknya pun berharap para peneliti dapat mengambil inisiatif lebih lanjut untuk mengintegrasikan hasil riset yang sangat sederhana ini menjadi sesuatu yang bernilai ekonomi tinggi.

"Bayangkan dampaknya jika ragi unggul itu dikoneksikan dengan tadi, penurunan stunting misalnya gitu ya dari Kementerian Kesehatan, dan disinergikan dengan kemandirian pangan dari Badan Pangan Nasional," katanya.

Dia juga mengapresiasi keterlibatan industri, yakni FKS, yang membantu menjadikan hasil riset sebagai produk yang bermanfaat bagi publik.

"Jadi ragi ini diuji dan disempurnakan langsung di dapur-dapur para pengrajin tempe. Inilah yang kemudian wajah sains yang ramah dan tidak angkuh dengan menempatkan perajin tradisional sebagai rekan sejajar dalam proses penciptaan atau co-creator. Inovasi ini dengan sendirinya melebur bersama masyarakat," katanya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Kemendikti: Ragi tempe perlu dilindungi sebagai aset biologis RI

Pewarta : Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026

BMKG: 25 kabupaten/kota di Jateng berstatus awas kekeringan - ANTARA News Bengkulu

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

Purwokerto (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) mengingatkan sebanyak 25 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) berstatus Awas kekeringan meteorologis pada Dasarian I September atau periode 1-10 September 2026.

Kepala BMKG Stasiun Klimatologi Jateng Goeroeh Tjiptanto saat dihubungi dari Purwokerto, Kabupaten Banyumas, Kamis, mengatakan masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi dampak kekeringan.

“Berdasarkan pemantauan BMKG, wilayah berstatus Awas meliputi Cilacap, Brebes, Tegal, Banyumas, Purbalingga, Pekalongan, Banjarnegara, Kebumen, Wonosobo, Magelang, Kota Magelang, Purworejo, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, Karanganyar, Sragen, Grobogan, Blora, Rembang, Pati, Jepara, Kudus, dan Demak,” katanya.

Ia mengatakan status Awas merupakan kondisi paling kritis ketika hujan tidak turun selama minimal 61 hari berturut-turut.

Menurut dia, kondisi tersebut dapat menyebabkan sumber air mengering dan kekeringan ekstrem yang berpotensi mengancam kebutuhan dasar masyarakat.

“Sementara wilayah berstatus Siaga meliputi Kota Tegal, Kota Semarang, Kota Salatiga, Kota Surakarta, Pemalang, Batang, Kendal, Kabupaten Semarang, Temanggung, dan Boyolali. Adapun Kota Pekalongan berada dalam status Waspada,” katanya.

Ia mengatakan status Siaga menunjukkan kondisi yang lebih memburuk karena hujan tidak turun lebih dari sebulan atau minimal 31 hari.

Dalam status Siaga, kata dia, sumber air permukaan seperti sumur dangkal, sungai, dan embung berpotensi menyusut sehingga sektor pertanian mulai terdampak.

Sementara itu, lanjut dia, status Waspada merupakan peringatan awal ketika hujan tidak turun selama minimal 21 hari.

Ia mengimbau pada tahap tersebut masyarakat untuk menghemat penggunaan air dan membatasi pemanfaatannya untuk kebutuhan yang tidak mendesak.

“Seluruh status tersebut diikuti prediksi curah hujan kurang dari 20 milimeter per dasarian dengan peluang lebih dari 70 persen,” katanya.

Terkait dengan wilayah berstatus Awas, dia mengatakan pemerintah daerah dan instansi terkait perlu segera mengantisipasi potensi krisis air bersih, antara lain melalui penjadwalan distribusi air menggunakan truk tangki secara rutin.

Selain itu masyarakat juga diminta memprioritaskan penggunaan air yang tersedia untuk kebutuhan pokok, terutama minum dan memasak, serta menghemat pemakaian untuk kebutuhan lainnya.

“Di sektor pertanian, lahan tadah hujan berisiko mengalami gagal panen atau puso akibat kekurangan air. Petani dianjurkan menyesuaikan pola tanam dengan memilih tanaman yang lebih tahan terhadap kondisi kering atau mengistirahatkan lahan sementara,” katanya.

Ia mengatakan kondisi kering juga meningkatkan risiko kebakaran lahan dan lingkungan.

Oleh karena itu masyarakat diminta tidak membuka lahan dengan cara membakar, tidak membuang puntung rokok sembarangan, serta membersihkan lingkungan dari material yang mudah terbakar.

Selain itu kekeringan dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan akibat dehidrasi, keterbatasan air untuk sanitasi, dan paparan debu.

“Kondisi tersebut berpotensi memicu penyakit seperti diare, penyakit kulit, serta Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA),” kata Goeroeh.

Pewarta: Sumarwoto
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

BMKG: Musim hujan Bengkulu mundur hingga Dasarian III Oktober 2026

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

Yang tadinya secara normal berdasarkan data 1991-2010 musim hujan kita pada akhir September sudah mulai, namun karena ada El Nino sehingga musim hujan kita akan menjadi mundur, 3 atau 4 dasarian

Bengkulu (ANTARA) - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprediksi musim hujan di Provinsi Bengkulu baru mulai pada Dasarian III Oktober 2026, karena fenomena El Nino masih berintensitas kuat.

“Kalau kita lihat indeks El Nino, masih 2,2 atau plus 2,2, artinya El Nino intensitasnya masih kuat sehingga musim kemarau kita menjadi lebih panjang,” kata Kepala BMKG Bengkulu Luhur Tri Uji Prayitno di Bengkulu, Kamis.

Luhur mengatakan kondisi El Nino membuat awal musim hujan di Bengkulu berpotensi mengalami kemunduran sekitar tiga dasarian dibandingkan pola musim dalam kondisi normal.

Berdasarkan data periode 199-2010, lanjutnya, musim hujan di Bengkulu secara normal mulai terjadi pada akhir September. Namun fenomena El Nino yang masih kuat, menyebabkan masa kemarau berlangsung lebih panjang sehingga awal musim hujan ikut bergeser.

Baca juga: BMKG: Awan tebal selimuti mayoritas wilayah Indonesia pada Kamis

"Yang tadinya secara normal berdasarkan data 1991-2010 musim hujan kita pada akhir September sudah mulai, namun karena ada El Nino sehingga musim hujan kita akan menjadi mundur, 3 atau 4 dasarian,” kata Luhur.

Luhur menyebut musim hujan di Bengkulu diperkirakan baru mulai terjadi pada Dasarian III Oktober 2026. Kemunduran awal musim hujan tersebut, menurutnya, perlu menjadi pertimbangan masyarakat agar bersiap menghadapi periode kemarau yang berlangsung lebih panjang dari kondisi normal.

Kondisi kemarau lebih panjang tersebut, menurutnya, perlu menjadi perhatian karena dapat meningkatkan potensi terjadinya kebakaran di wilayah rawan terbakar.

BMKG mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama periode kemarau yang masih berlangsung tersebut.

Baca juga: BMKG: 25 kabupaten/kota di Jateng berstatus awas kekeringan

Baca juga: BMKG: Hujan diprakirakan masih guyur Sumatera Utara sepekan ke depan

Pewarta: Boyke Ledy Watra
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Uber PHK 3.300 Karyawan, Robotaxi Mulai Jadi Ancaman

calendar_today 03.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Uber mengumumkan pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap sekitar 3.300 karyawan atau 10% dari total tenaga kerja globalnya. Ini menjadi gelombang PHK terbesar Uber sejak pandemi COVID-19 pada 2020.

CEO Uber Dara Khosrowshahi mengatakan langkah tersebut dilakukan untuk memangkas lapisan manajemen, menyederhanakan struktur tim, dan mempercepat pengambilan keputusan di dalam perusahaan.

"Pertumbuhan juga membawa kompleksitas: lebih banyak lapisan, lebih banyak koordinasi, kepemilikan yang lebih terfragmentasi, dan dalam beberapa kasus struktur yang dulu masuk akal ketika bisnis masih kecil tetapi tidak lagi cocok dengan skala kami saat ini," tulis Khosrowshahi dalam memo kepada karyawan, dikutip dari Reuters.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Uber juga akan mengurangi jumlah manajer sekitar 20% dan memangkas tim-tim kecil. Setelah PHK, jumlah karyawan perusahaan diperkirakan turun menjadi kurang dari 30.000 orang.

Perusahaan turut memperketat kebijakan kerja jarak jauh. Posisi yang sepenuhnya remote nantinya hanya tersedia untuk kurang dari 1% karyawan.

Uber Siapkan Dana Jumbo untuk Robotaxi

PHK ini terjadi ketika Uber sedang meningkatkan investasinya pada kendaraan otonom atau robotaxi.

Uber sebelumnya mengatakan akan mengucurkan lebih dari USD 10 miliar dalam beberapa tahun ke depan untuk memperluas bisnis kendaraan otonom. Perusahaan bekerja sama dengan sejumlah pemain robotaxi dan menganggap Waymo sebagai salah satu partner pentingnya.

Di saat bersamaan, perusahaan menghadapi kemungkinan perubahan besar pada industri ride-hailing ketika robotaxi milik Waymo dan Tesla terus memperluas layanan.

Uber tidak mengatakan PHK kali ini secara langsung disebabkan oleh robotaxi ataupun kecerdasan buatan. Khosrowshahi justru menyebut penghematan dari restrukturisasi akan dialihkan ke area yang dinilai memiliki peluang pertumbuhan terbesar, termasuk inovasi dan masa depan mobilitas otonom.

Karena itu, lebih tepat melihat robotaxi sebagai salah satu konteks strategis di balik perubahan struktur Uber, bukan penyebab tunggal PHK.

Bisnis Uber Masih Tumbuh

Menariknya, PHK dilakukan ketika kinerja bisnis Uber tidak sedang dalam kondisi buruk.

Dalam memo kepada karyawan, Khosrowshahi mengatakan bisnis Uber berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Namun pertumbuhan tersebut menurutnya membuat organisasi menjadi terlalu kompleks dan lambat.

Selain ride-hailing, Uber juga sedang memperbesar bisnis pengiriman dan robotaxi. Perusahaan bahkan terus melakukan investasi dan akuisisi untuk memperluas jangkauannya di tengah persaingan dengan layanan seperti DoorDash dan Instacart.

Meski Uber sudah tidak mengoperasikan layanan ride-hailing-nya secara langsung di Indonesia setelah bisnis Asia Tenggaranya dilepas ke Grab pada 2018, perubahan strategi perusahaan tetap menarik untuk diperhatikan.

Perkembangan robotaxi memperlihatkan bagaimana industri transportasi online mulai berubah dari bisnis yang sepenuhnya bergantung pada pengemudi manusia menuju layanan yang semakin banyak mengandalkan kendaraan otonom.

(afr/afr)

TAGS

LIHAT LAINNYA

Penambang di Belitung Timur diajak jaga kondusivitas - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 02.09.2026 - person  - timer ~

Pangkalpinang (ANTARA) - Masyarakat, khususnya para penambang di Kabupaten Belitung Timur, diajak bersama-sama menjaga keamanan, kenyamanan, dan kondusivitas daerah. Ajakan tersebut disampaikan Khairul Edi Hanafi, warga Desa Batu Penyu, Kecamatan Gantung, sebagai bentuk kepedulian terhadap keberlangsungan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Belitung Timur.

Khairul Edi mengingatkan agar berbagai persoalan yang muncul di tengah masyarakat tidak diselesaikan dengan cara-cara yang dapat memicu gejolak. Menurutnya, setiap aspirasi tetap dapat disampaikan, namun perlu ditempuh melalui jalur yang baik, bijak, dan mengedepankan musyawarah.

“Kami mengajak seluruh warga Belitung Timur untuk bersama-sama menjaga kondusivitas, kestabilan, keamanan dan kenyamanan masyarakat. Apa yang telah terjadi hendaknya menjadi cambuk bagi kita untuk berbuat lebih baik ke depan,” kata Khairul dalam keterangan rilis yang diterima di Pangkalpinang, Rabu.

Ia juga menyampaikan pesan khusus kepada masyarakat penambang agar menghargai berbagai upaya pemerintah dalam menjaga stabilitas daerah dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.

Menurutnya, pemerintah bersama berbagai elemen di daerah telah berupaya mencari jalan keluar terhadap persoalan yang berkaitan dengan aktivitas pertimahan, termasuk menyangkut harga timah dan keberlangsungan pembelian hasil tambang di lapangan.

“Teman-teman penambang, mari kita hargai kerja keras pemerintah. Orang-orang tua kita yang ada di pusat maupun di daerah, khususnya di Belitung Timur, telah berikhtiar menjaga stabilitas keamanan sekaligus mengupayakan agar harga timah dan pembeli di lapangan dapat berjalan sebagaimana mestinya,” ujarnya.

Khairul Edi menilai situasi yang aman dan kondusif sangat penting agar aktivitas masyarakat, termasuk roda perekonomian, dapat terus berjalan. Karena itu, ia meminta seluruh lapisan masyarakat ikut mengambil peran menjaga ketertiban.

Ia juga mengajak tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, dan berbagai elemen masyarakat untuk bergandeng tangan menjaga keamanan dan persatuan di Belitung Timur.

“Untuk seluruh lapisan masyarakat, khususnya para tokoh agama, tokoh adat dan tokoh pemuda, mari kita bergandeng tangan menjaga keamanan dan stabilitas agar semuanya dapat berjalan dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Khusus kepada masyarakat penambang di Desa Batu Penyu, Khairul Edi mengingatkan agar setiap persoalan yang muncul di lapangan tidak disikapi secara sepihak. Menurutnya, jalur dialog dan musyawarah harus menjadi pilihan utama sebelum mengambil keputusan.

“Kalau ada hal-hal di lapangan yang kurang berkenan, mari kita duduk bersama dan bermusyawarah. Jangan mengambil keputusan sendiri-sendiri karena kita memiliki pemerintah, pihak yang mengayomi, dan pihak yang membantu kita. Jangan merasa berjalan sendiri sehingga membuat keputusan yang nantinya berakibat fatal pada diri sendiri,” tegasnya.

Ia berharap pengalaman unjuk rasa  pada 7 Agustus lalu dapat menjadi pembelajaran bagi seluruh masyarakat. Menurutnya, peristiwa tersebut tidak perlu kembali terjadi apabila seluruh pihak bersedia mengedepankan komunikasi dan menyelesaikan persoalan secara bersama-sama.

Dirinya juga mengingatkan pentingnya menjaga karakter masyarakat Belitung yang selama ini dikenal guyub, santun, dan menjunjung tinggi budi pekerti serta adab.

“Jangan sampai hal-hal yang tidak kita inginkan seperti kejadian 7 Agustus kemarin terulang kembali. Mari kita kembalikan Belitung Timur seperti sebelumnya, damai dan guyub,” ujarnya.

Ia meyakini suasana daerah yang aman dan penuh kebersamaan akan memberikan dampak positif terhadap kehidupan masyarakat. Kondusivitas, menurutnya, dapat menjadi modal penting untuk membuka ruang bagi pertumbuhan ekonomi dan datangnya berbagai peluang bagi masyarakat.

“Kalau Belitung Timur kembali damai dan guyub seperti biasanya, sebagaimana yang diajarkan orang-orang tua kita, insyaallah rezeki dan keberkahan akan kembali hadir untuk masyarakat,” katanya.

Khairul Edi berharap seluruh elemen masyarakat menjadikan kejadian sebelumnya sebagai bahan evaluasi sekaligus momentum memperkuat persatuan.

“Sekali lagi, setelah kejadian kemarin, mari kita jadikan itu sebagai cambuk dan pemikiran untuk ke depan. Jangan sampai terulang kembali hal-hal yang tidak kita inginkan,” pungkasnya. 
 

Pewarta: Aprionis
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.