Kementan dan Pemda jaga stabilisasi harga telur di peternak - ANTARA News Megapolitan
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertanian (Kementan) memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga telur ayam ras di tingkat peternak melalui pengawasan penyediaan dan peredaran komoditas pangan tersebut.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Agung Suganda mengatakan, pengawasan tersebut diarahkan untuk memastikan tata kelola usaha berjalan sesuai ketentuan, memperkuat pembinaan kepada peternak dan pelaku usaha.
"Serta menjaga keseimbangan produksi dengan kebutuhan pasar sehingga harga telur ayam ras di tingkat peternak dapat kembali sesuai harga acuan," kata Agung dalam Rapat Koordinasi Perunggasan Nasional secara hybrid terkonfirmasi di Jakarta, Rabu.
Dia menyampaikan, stabilisasi harga telur membutuhkan kerja bersama karena sebagian besar produksi telur berasal dari peternak rakyat. Pemerintah memastikan harga jual tetap seimbang dengan biaya produksi sehingga keberlanjutan usaha peternak tetap terjaga.
Adapun dalam rapat tersebut, Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur melaporkan harga telur ayam rata-rata di wilayahnya pada 5 Oktober 2026 sebesar Rp21.800 per kilogram. Harga terendah tercatat di Kabupaten Blitar sebesar Rp20.100 per kilogram dan tertinggi di Lumajang Rp22.500 per kilogram.
Menurut Agung, tekanan harga terutama terjadi di sentra produksi dengan pasokan yang melimpah. Karena itu, distribusi dari daerah surplus ke wilayah yang membutuhkan perlu diperkuat, disertai penyesuaian produksi agar keseimbangan supply-demand tetap terjaga.
Kementan juga mendorong penyesuaian produksi secara terukur melalui pengaturan populasi dan afkir ayam yang telah memasuki akhir masa produktif. Langkah tersebut diarahkan agar produksi sesuai dengan kapasitas penyerapan pasar dan tidak terjadi kelebihan pasokan.
Kementan memperkuat pelaksanaan Permentan Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyediaan, Peredaran, dan Pengawasan Ayam Ras dan Telur Konsumsi secara berjenjang bersama pemerintah daerah.
Dalam implementasinya, pemerintah daerah memiliki peran utama dalam pengawasan di wilayah masing-masing.
Pemda perlu membangun dan menjalankan instrumen pengawasan sesuai karakteristik daerah, antara lain melalui pemantauan populasi dan produksi, pemetaan kondisi supply-demand, pengawasan peredaran dan distribusi telur, serta pengawasan perkembangan kapasitas usaha agar tidak menimbulkan ketidakseimbangan pasokan di pasar.
Selain itu, Pemda perlu memperkuat pembinaan dan pengawasan terhadap perizinan usaha peternakan ayam petelur, sehingga perkembangan usaha dan kapasitas produksi di daerah dapat terdata, terpantau, dan selaras dengan daya dukung serta kebutuhan pasar.
Ruang lingkup pengawasan juga mencakup kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan Permentan 10/2024, antara lain pemanfaatan Rumah Potong Hewan Unggas (RPHU) dan fasilitas rantai dingin, pemenuhan dokumen peredaran, serta pelaksanaan kemitraan.
Khusus usaha ayam ras pedaging dengan total chick-in paling sedikit 60.000 DOC FS per minggu, pengawasan diarahkan untuk memastikan kewajiban memiliki dan/atau menguasai RPHU yang memiliki Nomor Kontrol Veteriner (NKV) dan dilengkapi fasilitas rantai dingin, termasuk memastikan realisasi pemotongan livebird di RPHU sesuai ketentuan.
Permentan 10/2024 menetapkan pemenuhan kapasitas pemotongan secara bertahap hingga mencapai 100 persen dari total chick-in.
Pengawasan juga mencakup pelaksanaan kemitraan, termasuk kepatuhan terhadap ketentuan penyediaan dan peredaran DOC FS, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta memastikan tidak terjadi praktik yang merugikan peternak mitra.
Permentan 10/2024 secara khusus memasukkan kemitraan sebagai salah satu objek pembinaan dan pengawasan.
"Pengawasan tersebut dilakukan secara rutin dan insidental melalui laporan pelaku usaha dan inspeksi lapangan," jelasnya.
Dalam Permentan 10/2024, lanjut Agung mengatakan pengawasan rutin dilakukan paling sedikit satu kali setiap tiga bulan, sedangkan pengawasan insidental dapat dilakukan berdasarkan laporan masyarakat atau dugaan penyimpangan kepatuhan.
Pengawasan perlu dilakukan secara berjenjang mulai dari kabupaten/kota, provinsi, hingga pemerintah pusat. Data dan hasil pengawasan daerah menjadi dasar bagi Kementan dalam melakukan pembinaan, evaluasi, koordinasi antarwilayah, serta merumuskan kebijakan perunggasan secara nasional.
Dengan demikian, Kementan berperan memastikan konsistensi kebijakan dan pengawasan secara nasional, sementara Pemda menjadi ujung tombak pelaksanaan, pembinaan, dan pengawasan langsung di lapangan.
“Mohon ini Permentan 10 Tahun 2024, sosialisasi seperti ini dimasifkan terutama di daerah-daerah sentra produksi,” kata Agung.
Menurut Agung, penyelesaian persoalan harga telur harus dilakukan secara terpadu dan berbasis data.
“Kita fasilitasi dan kita sinergikan bersama,” ujar Agung.
Pewarta: Muhammad Harianto
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mahasiswa Dukung Penuh RUU Perampasan Aset: Kami Meminta Diimbangi dengan Pagar Hukum
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:26 WIB
Jakarta, VIVA - Mahasiswa dukung penuh pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana yang tengah digodok DPR RI. Hal ini lantaran Indonesia dinilai membutuhkan instrumen hukum yang kuat untuk mengejar, merampas, dan memulihkan aset hasil kejahatan secara efektif.
Baca Juga
Dukungan tersebut disampaikan mahasiswa dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) bersama Komisi III DPR RI, Selasa, (6/10/2026).
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Mereka berharap RUU Perampasan Aset dapat melahirkan sistem pemulihan aset yang kuat sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat.
Baca Juga
Perwakilan mahasiswa dari Program Studi Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Darussalam Gontor, Muhammad Rusdi Anhar jelaskan, RUU Perampasan Aset memiliki peran penting dalam memperkuat upaya negara memulihkan hasil tindak pidana.
"Keberadaan aturan khusus diperlukan agar aset hasil kejahatan tidak mudah disembunyikan atau dialihkan,' ucapnya seperti yang dikutip pada Rabu (7/10/2026).
Baca Juga
Dalam paparannya, mahasiswa juga memberikan sejumlah masukan untuk menyempurnakan substansi RUU tersebut.
Masukan itu antara lain berkaitan dengan mekanisme perampasan aset, pembuktian, pengelolaan aset, perlindungan pihak ketiga, hingga pemulihan korban.
Mahasiswa menilai efektivitas RUU Perampasan Aset tidak hanya diukur dari jumlah aset yang berhasil dirampas negara.
Menurut mereka, keberhasilan juga ditentukan oleh kemampuan negara memastikan aset tersebut dikelola secara transparan dan dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak lain yang memang memiliki hak.
Sementara itu, perwakilan mahasiswa Universitas Terbuka menegaskan dukungan terhadap pembentukan RUU Perampasan Aset.
Mereka menilai instrumen tersebut dibutuhkan untuk mengejar aset hasil kejahatan yang kerap disembunyikan, dialihkan, atau ditempatkan atas nama pihak lain.
"Kami mendukung RUU ini, tetapi kami meminta agar kekuatan kewenangan negara diimbangi dengan pagar hukum yang kuat," kata perwakilan mahasiswa Universitas Terbuka.
Menurut mahasiswa, RUU tersebut dapat menjadi instrumen penting untuk menangani tindak pidana bermotif ekonomi, seperti korupsi, pencucian uang, narkotika, terorisme, dan kejahatan terorganisasi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Pemulihan aset dinilai menjadi bagian penting dari keberhasilan penegakan hukum karena hukuman terhadap pelaku tidak cukup apabila hasil kejahatan masih dapat dinikmati.
"Ukuran yang lebih tepat adalah apakah aset memang terkait tindak pidana dapat dipulihkan secara sah, dikelola secara transparan, dan dikembalikan kepada negara, korban, atau pihak lain yang memang berhak atas aset tersebut," ujarnya.
Halaman Selanjutnya
Mahasiswa juga mendukung penerapan mekanisme non-conviction based forfeiture (NCB) atau perampasan aset tanpa pemidanaan dalam kondisi tertentu. Namun, mereka mendorong agar mekanisme tersebut tetap memiliki prosedur hukum dan pengawasan pengadilan yang jelas.
Baru 20% Barang Milik Negara Terlindungi Asuransi, AAUI Jelaskan Penyebabnya
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
ILUSTRASI. Ketua Umum AAUI Budi Herawan (KONTAN/Ferry Saputra)
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Khomarul Hidayat
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menyampaikan belum seluruh barang atau aset milik negara terlindungi oleh asuransi, terkhusus yang dinaungi oleh Konsorsium Asuransi Barang Milik Negara (KABMN). Saat ini, tercatat baru 20% barang milik negara yang telah terlindungi asuransi.
Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI) menyebut ada beberapa penyebab cakupan perlindungan barang atau aset milik negara baru sebesar 20%.
Ketua Umum AAUI Budi Herawan mengatakan hal itu berkaitan dengan kelengkapan data aset, penetapan prioritas, ketersediaan anggaran premi, serta koordinasi antarkementerian dan lembaga. Dia menyebut aset negara sangat beragam, baik dari sisi nilai, fungsi, kondisi bangunan, maupun lokasinya.
"Dengan demikian, informasi tersebut perlu dipetakan agar perlindungan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan dan tingkat risikonya," ujar Budi kepada Kontan, Rabu (7/10/2026).
Baca Juga: OJK: 117 Perusahaan Asuransi dan Reasuransi Sudah Penuhi Ekuitas Minimum 2026
Budi menjelaskan pendanaan premi untuk perlindungan barang milik negara menjadi salah satu hal yang perlu mendapat perhatian lebih besar. Dia bilang dana untuk membayar premi perlu dialokasikan secara jelas dan berkelanjutan sebagai bagian dari pengelolaan aset negara.
"Alhasil, kesiapan industri perlu diikuti kesiapan anggaran pemerintah agar penambahan aset yang dilindungi dapat terlaksana dan perlindungannya tetap terjaga setiap tahun," tuturnya.
Dalam memperluas cakupan perlindungan barang milik negara, Budi menyampaikan sebaiknya upaya perlu dilakukan secara bertahap, dengan mendahulukan aset yang penting bagi pelayanan masyarakat. Dia menerangkan langkah itu perlu didukung pembenahan data, penilaian biaya pembangunan kembali, serta kepastian pendanaan premi.
Dalam konteks itu, Budi menyampaikan pengembangan Pooling Fund Bencana atau Dana Bersama Penanggulangan Bencana menjadi penting dilakukan. Sebab, dia bilang hasil pengembangan dananya dapat membantu membayar premi, melengkapi anggaran masing-masing kementerian dan lembaga.
Dari perkembangan yang disampaikan pemerintah, Budi menyebut sudah ada arah perluasan program tersebut. Dia mnejelaskan Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH) yang berada di bawah Kementerian Keuangan sudah menyampaikan rencana penambahan peserta asuransi barang milik negara berbasis Dana Bersama Penanggulangan Bencana menjadi lebih dari 20 kementerian pada 2027.
"Rencana itu membuka peluang untuk memperluas perlindungan, baik dari sisi jumlah aset maupun jenis fasilitas yang diasuransikan," ungkapnya.
Budi berharap perusahaan asuransi umum juga dapat dilibatkan secara lebih luas, dengan memperhatikan kesehatan keuangan, kemampuan menangani risiko, dan kesiapan membayar klaim.
Melalui kerja sama dalam konsorsium dan dukungan reasuransi, kemampuan industri dapat dihimpun lebih besar dan risiko dibagi secara lebih baik.
Menurut Budi, keterlibatan yang lebih luas juga diharapkan memperkuat pelayanan dan penanganan klaim di berbagai wilayah. Dengan demikian, AAUI mendukung penguatan koordinasi dengan pemerintah, OJK, dan pelaku industri untuk mendorong perluasan tersebut.
Budi mengatakan penambahan aset yang dilindungi perlu berjalan bersama kepastian dana premi dan kemampuan industri menanggung kerugian, termasuk ketika satu bencana berdampak pada banyak aset sekaligus.
Baca Juga: OJK Masih Dalami 15 Pialang Asuransi dan Reasuransi yang Diduga Beroperasi Ilegal
Sebelumnya, Kepala Eksekutif Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK Ogi Prastomiyono mengatakan Ogi menambahkan belum semua barang milik negara terlindungi asuransi bukan semata-mata hanya karena persoalan kapasitas industri perasuransian.
Dia bilang tantangannya juga mencakup kelengkapan dan kualitas data aset, penetapan aset prioritas berdasarkan tingkat risiko, kesiapan anggaran premi, serta koordinasi antara kementerian dan lembaga.
Ogi mengatakan beberapa aspek tersebut perlu dipertimbangkan, mengingat nilai dan karakteristik aset pemerintah sangat beragam. Oleh karena itu, dia menyebut perluasan pelindungan perlu dilakukan secara bertahap dan terukur, dengan mempertimbangkan tingkat risiko dan prioritas aset, sehingga tidak semata-mata prioritas pada jumlah objek yang diasuransikan.
Ogi bilang, pada prinsipnya OJK mendukung upaya perluasan perlindungan asuransi terhadap barang milik negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
"OJK juga terbuka untuk terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan, Asosiasi Asuransi Umum Indonesia (AAUI), serta pelaku industri asuransi," ucapnya dalam konferensi pers RDK OJK, Senin (5/10/2026).
Dari sisi pengawasan, OJK memastikan perusahaan asuransi yang tergabung dalam KABMN memiliki kapasitas keuangan dan dukungan reasuransi yang memadai, menerapkan proses underwriting secara prudent, memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban pembayaran klaim, serta ketentuan dan polis ketika risiko terjadi.
Ogi mengatakan penentuan aset negara yang akan diasuransikan baik prioritas pelindungan dan kesiapan angkaran tetap merupakan bagian dari ranah pengelolaan barang milik negara oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
Baca Juga: Per Agustus 2026, 117 Perasuransian Sudah Penuhi Ekuitas Minimum untuk 2026
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
- Barang Milik Negara (BMN)
- asuransi barang milik negara
Sanur dinilai potensial jadi percontohan kawasan rendah emisi di Bali - ANTARA News Bali
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Denpasar (ANTARA) - World Resources Institute (WRI) Indonesia menilai kawasan Sanur di Kota Denpasar memiliki potensi besar untuk menjadi percontohan kawasan rendah emisi atau Low Emission Zone guna mengatasi tingginya polusi transportasi di Bali.
“Sanur menjadi salah satu kawasan yang telah memulai proses tersebut (menerapkan rendah emisi),” ucap Transport Decarbonisation Project Lead WRI Indonesia Haiqal Rizaldi dalam Workshop Pekan Iklim di Denpasar, Rabu.
Haiqal mengatakan mendorong kawasan menjadi rendah emisi sangat penting karena mobilitas di Bali masih sangat bergantung pada kendaraan pribadi di tengah pertumbuhan yang terus meningkat setiap tahun.
Lembaga mitra Pemprov Bali itu mencatat populasi kendaraan di Pulau Dewata pada 2024 telah mencapai sekitar 5,2 juta unit dengan pertumbuhan sekitar 5 persen atau 250 ribu kendaraan tambahan per tahun.
Penggunaan sepeda motor mendominasi jalanan Bali hingga 62 persen, disusul mobil sebesar 33 persen, sementara transportasi non-motorized dan umum masing-masing hanya 1 persen.
Tingginya ketergantungan pada kendaraan pribadi tersebut membuat sektor transportasi menyumbang sekitar 41 persen dari total produksi emisi di Provinsi Bali pada 2024.
“Transportasi umum itu diperlukan untuk menurunkan emisi sektor transportasi di Bali yang berkisar 40 persen,” ujarnya.
Di sisi lain, layanan angkutan umum perkotaan yang meliputi Trans Metro Dewata, Trans Sarbagita, dan Shuttle Intaran baru menjangkau sekitar 10 persen dari wilayah Sarbagita.
Oleh karena itu WRI Indonesia memperkenalkan Bali Low Emission Zone Initiative sebagai pendekatan komprehensif yang menggabungkan intervensi transportasi dan penataan ruang yang humanis.
“Ini memang intervensi kawasan berbasis transportasi dan tata ruang yang berorientasi pada manusia,” kata Haiqal.
Melalui identifikasi sejak 2023, WRI Indonesia mencatat sejumlah kawasan lain selain Sanur yang juga dinilai potensial menerapkan konsep kawasan rendah emisi yaitu Kuta, Nusa Dua, dan Nusa Penida.
Penerapan konsep ini menggunakan pendekatan sandboxing untuk menguji efektivitas strategi di satu wilayah tertentu sebelum diadopsi secara lebih luas.
“Sandboxing itu menguji dulu apakah strategi di satu tempat ini bisa terbukti secara efektif menurunkan emisi atau meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya sebelum diperluas ke tempat lain,” ujarnya.
Kota Denpasar sendiri telah mengeluarkan Perwali terkait Kawasan Rendah Emisi pada 2025 sebagai landasan hukum bagi kawasan Sanur untuk memulai penataan tersebut, dimana hasil penataan di Sanur kini mulai terlihat nyata melalui penyediaan ruang pejalan kaki yang lebih luas, inklusif, serta memperlambat laju kendaraan bermotor.
“Dan tadi karena ruang untuk mobilnya dipersempit, mobil di daerah sana jadi jalannya pelan, begitu,” sambungnya.
Meski kawasan Sanur dan beberapa lainnya terlihat potensial, masih ada tantangan dalam komitmen mengurangi kendaraan pribadi mengingat pendapatan pemerintah daerah selama ini masih ditopang oleh pajak kendaraan bermotor.
Menanggapi hal tersebut, WRI Indonesia menegaskan bahwa transisi ini bertujuan untuk menghadirkan alternatif moda transportasi agar masyarakat tidak terpaku pada satu pilihan saja.
Sebagai alternatif pendanaan, Haiqal mengusulkan Pemprov Bali dapat memanfaatkan pendapatan dari sektor pariwisata seperti pemanfaatan pungutan wisatawan asing (PWA) serta konsep land value capture yang umum diterapkan di berbagai negara.
Keberhasilan penerapan di Sanur nantinya akan dievaluasi secara berkala melalui faktor emisi dan kualitas udara atau AQI guna memastikan perbaikan kualitas hidup warga.
Jika uji coba di Sanur berhasil, WRI menyiapkan peluang pengembangan ke kawasan heritage Jalan Gajah Mada Denpasar serta kawasan Kuta yang juga mulai membenahi pedestrian.
“Zona rendah emisi ini bukan sebagai tujuan, ini adalah strategi, strategi untuk bisa meningkatkan kualitas hidup masyarakat di sana,” tutur Haiqal.
Pewarta: Ni Putu Putri Muliantari
Editor : Ardi Irawan
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Prabowo sampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi TNI/Polri - ANTARA News Jambi
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
......Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun.....
Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan taklimat kepada 800 perwira tinggi Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) seluruh Indonesia di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.
Dalam pengantarnya, Presiden Prabowo menyampaikan bahwa pada pertemuan ini ingin memberi gambaran tentang keadaan yang dihadapi sebagai bangsa dan negara.
"Sengaja saya mengundang para perwira tinggi menjelang pemerintahan yang saya pimpin dua tahun. Saya ingin memberi suatu gambaran keadaan yang kita hadapi sebagai bangsa dan sebagai negara," ujar Presiden Prabowo melalui keterangan resmi Sekretariat Presiden.
Baca juga: Prabowo kumpulkan 800 pejabat tinggi TNI/Polri
Sementara itu, Panglima TNI Agus Subianto menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan momentum untuk menyamakan visi, serta memperkuat solidaritas dan sinergi jajaran TNI dalam melaksanakan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara.
Arahan Presiden, menurutnya, akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan ke depan.
"Di tengah dinamika lingkungan strategis dan tantangan yang makin kompleks termasuk ancaman siber, informasi, dan hibrida, arahan Bapak Presiden akan menjadi pedoman penting dalam menentukan langkah dan kebijakan, serta memperkuat kesiapan TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan," ujar Agus.
Hal senada juga disampaikan Kapolri Suyudi Ario Seto bahwa kegiatan ini turut menjadi momentum untuk menerima arahan, kebijakan, dan penekanan Presiden.
Baca juga: Prabowo rencana ubah BNN jadi Badan Nasional Penanggulangan Narkotika
Taklimat Presiden hari ini, kata Kapolri, dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan kepemimpinan di satuan masing-masing.
"Polri siap terus mendukung kebijakan dan program prioritas pemerintah sesuai tugas fungsi dan kewenangan Polri dari atas sampai bawah di manapun berada. Khususnya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada masyarakat," kata Suyudi.
Taklimat tersebut menjadi ruang bagi jajaran pimpinan TNI-Polri untuk menyelaraskan pemahaman mengenai tantangan bangsa dan menjadikan arahan Presiden Prabowo sebagai pedoman pelaksanaan tugas di seluruh Indonesia.
Baca juga: Prabowo: Satgas PKH selamatkan kekayaan negara untuk naikkan gaji guru
Pewarta: Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Uploader : Ariyadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Pernyataan Lengkap Gibran Atas Putusan MK soal Syarat Cawapres
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Mahkamah Konstitusi (MK) telah membacakan putusan perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada Selasa (6/10) malam.
MK menyatakan para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
MK pun menyatakan tidak dapat menerima permohonan para pemohon.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Para Pemohon perkara ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M S Sihombing.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Gibran telah buka suara soal putusan itu. Ia mengaku menghormati putusan MK dan akan fokus bekerja.
Pilihan Redaksi
- Bola Panas Polemik Ijazah Gibran Bergulir ke DPR
- PDIP Respons Putusan MK Terkait Ijazah Gibran
- Pimpinan DPR Respons Putusan MK Tak Temukan Bukti Ijazah Gibran
Berikut pernyataan lengkap Gibran soal putusan MK:
Pertanyaan:
Mungkin ada tanggapan dari hasil sidang MK?
Ya, terima kasih. Kita hormati seluruh tahapan-tahapan dan proses-proses yang ada di MK.
Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami.
Pertanyaan:
Ini kan MK kan meskipun tidak menerima gugatan, ini kan juga tidak menemukan bukti gitu soal adanya ijazah SMA Mas Gibran. Mungkin ada tanggapan itu, Mas?
Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura. Ya itu.
Pertanyaan:
Kalau yang soal bukti kelulusan itu Mas, ini kan juga MK kan juga MK kan juga memberikan catatan soal bukti kelulusan gitu waktu diserahkan, ada....?
Ya, itu nanti segera kami follow up, ya? Terima kasih.
(yoa/isn)
Gibran Usai Putusan MK: Saya Akan Fokus Bekerja
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengatakan akan fokus bekerja setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memutus perkara yang mempersoalkan keabsahan syarat pencalonannya sebagai calon wakil presiden di Pilpres 2024.
Gibran mengaku menghormati seluruh tahapan dan proses yang ada di MK.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Yang paling penting sekarang, saya akan terus fokus bekerja untuk masyarakat dan mensukseskan visi-misi dan program dari Bapak Presiden selaku pimpinan kami," kata Gibran kepada wartawan, Rabu (7/10).
Gibran juga merespons MK dalam putusannya yang menyatakan tidak menemukan dokumen yang menunjukkan dirinya memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
Gibran lalu menyinggung riwayat pendidikannya saat berkuliah di Singapura.
"Ya kalau saya nggak lulus SMA, kan saya nggak mungkin bisa kuliah. Saya kan kuliah sampai S1 juga di Singapura," kata Gibran.
MK telah membacakan putusan perkara nomor: 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 pada hari ini, Selasa (6/10) malam.
MK menyatakan para Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing dan tidak berwenang mendiskualifikasi Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Para Pemohon perkara ini terdiri dari Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana, enam warga yang tergabung dalam Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing.
Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, MK tidak menemukan dokumen yang menunjukkan Gibran memiliki ijazah sebagai bukti telah menamatkan pendidikan di luar negeri yang setara dengan Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat.
(yoa/wis)
Mengintip Teknologi Kamera Variable Aperture pada Kamera iPhone 18 Pro Series Terbaru
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Rabu, 7 Oktober 2026 - 15:25 WIB
Sumber :
- Digimap
Jakarta, VIVA –Salah satu distributor Apple di Indonesia, iBox memastikan dua ponsel anyarnya, iPhone 18 Pro dan 18 Pro Max kini terkonfirmasi resmi masuk ke Indonesia. Iphone sendiri baru meluncurkan dua ponsel tersebut pada September lalu. Salah satu yang dikulik oleh konsumen Indonesia adalah teknologi variable aperture pada kamera iPhone 18 Pro series.
Baca Juga
Dengan teknologi ini kemampuan mengambil gambar dari ponsel setara dengan kamera DSLR atau mirrorless.Yang berbeda adalah teknologi ini memungkinkan lensa kamera utama (Fusion 48 MP) mengubah ukuran bukaan diafragmanya secara fisik. Maksudnya, jika pada iPhone generasi sebelumnya bukaan lensa bersifat statis (tetap), maka bukaan kamera iPhone 18 Pro kini menggunakan 6 bilah mekanis yang dipotong dengan laser. Dengan rotor mini, bilah akan membesarkan atau mengecilkan lubang masuknya cahaya secara nyata.Teknologi ini mirip dengan kamera DSLR atau mirrorless.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Ada menu Pro Controls yang menyediakan empat tingkatan bukaan lensa (f-stop) yang bisa disesuaikan otomatis maupun manual. Pada bukaan terbesar f/1.48 lensa membuka sangat lebar yang mampu menangkap 50 persen cahaya lebih banyak. Dengan bukaan ini kamera sangat ideal untuk memotret di malam hari (low-light) agar minim noise, serta menghasilkan efek blur latar belakang (bokeh) murni secara optik yang sangat halus (creamy).
Baca Juga
Pada bukaan menengah f/1.8 dan f/2.8, sangat baik untuk pemotretan sehari-hari atau kondisi ruangan dengan pencahayaan normal. Sementara dengan bukaan terkecil, f/4.0, lubang lensa menyempit sehingga efek bokeh akan hilang, namun area fokusnya menjadi sangat luas. Sangat cocok untuk memotret pemandangan (landscape) atau foto grup agar semua objek dari depan hingga belakang terlihat tajam dan tidak kabur.
Kehadiran variable aperture ini sangat menjawab kebutuhan dan perilaku unik konsumen gadget di Indonesia yang sangat aktif di platform visual seperti Instagram Reels dan TikTok. Selama ini, efek bokeh pada Portrait Mode atau Cinematic Mode dihasilkan lewat rekayasa software (AI) yang terkadang terlihat tidak rapi. Dengan Variable Aperture, konsumen bisa menghasilkan video dan foto dengan bokeh optik alami yang instan dan estetik layaknya kamera sinematik mahal.
Baca Juga
Resmi Masuk Indonesia, Begini Cara Pre-Order iPhone 18 Pro dan Pro Max
Cara pre-order iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang resmi masuk Indonesia 7 Oktober 2026, lengkap dengan jadwal pemesanan dan ketersediaannya. Simak selengkapnya.
VIVA.co.id
7 Oktober 2026
Jadikan Viva News & Insight sumber pilihan di Google
Lanjut
Topik Terkait
Iphone 18 Pro
Variable Aperture
Kamera
Dlsr
Mirorless
Jangan Lewatkan
WhatsApp menghentikan dukungan untuk sejumlah HP lawas pada 2026. Cek daftar perangkat, versi Android dan iOS minimum, serta cara memastikan HP masih bisa memakai WA.
Cara pre-order iPhone 18 Pro dan iPhone 18 Pro Max yang resmi masuk Indonesia 7 Oktober 2026, lengkap dengan jadwal pemesanan dan ketersediaannya. Simak selengkapnya.
iPhone 18 Pro dan Pro Max resmi masuk Indonesia dengan pre-order mulai dibuka. Simak daftar harga, kapasitas penyimpanan, kamera, chip A20 Pro, dan pilihan warnanya.
Sebelum membeli HP untuk hiburan, kenali ciri layar yang tajam dan nyaman di mata, mulai dari resolusi, refresh rate, kecerahan, panel, warna, hingga fitur pelindung mata
Pasar HP murah di Indonesia semakin ramai pada 2026. Dua model yang menarik perhatian di kelas entry-level adalah Infinix Smart 20 dan nubia A57. Keduanya sama-sama bagus
Perkembangan teknologi tidak hanya mengubah cara manusia berkomunikasi atau bekerja, tetapi juga mulai memberikan kemudahan dalam berbagai aktivitas sehari-hari.
Terpopuler
Pasar HP murah di Indonesia semakin ramai pada 2026. Dua model yang menarik perhatian di kelas entry-level adalah Infinix Smart 20 dan nubia A57. Keduanya sama-sama bagus
iPhone 18 Pro dan Pro Max resmi masuk Indonesia dengan pre-order mulai dibuka. Simak daftar harga, kapasitas penyimpanan, kamera, chip A20 Pro, dan pilihan warnanya.
Alih-alih merasa takut dengan video yang dikaitkan dengan “dukun Thailand”, sebagian warganet justru menjadikannya bahan lelucon. Kolom komentar dipenuhi berbagai candaan
Anggun C Sasmi disorot usai membawakan Tanah Airku di FIFA ASEAN Cup 2026. Status kewarganegaraan Prancis kembali menjadi perbincangan netizen. Simak selengkapnya.
Kesuksesan Timnas Indonesia menjuarai FIFA ASEAN Cup sukses mencuri perhatian. Tak sedikit yang penasaran dengan pasangan-pasangan para pemain timnas adalah wanita hebat.
Selengkapnya
Partner
Sidang perdana eks Jampidsus Febrie Adriansyah digelar Rabu 7 Oktober 2026. Jaksa membacakan dakwaan dugaan korupsi dan TPPU di Pengadilan Tipikor Jakpus.
TPA Cikolotok Purwakarta kembali terbakar pada Selasa malam. Api melanda sekitar satu hektare timbunan sampah di enam titik dan lima unit damkar dikerahkan.
Pelaku pembobolan rumah kosong ini mencuri perhiasan model italy milik tetangganya sendiri saat sedang kosong. Pelaku telah ditangkap Polsek Ampelgading Polres Malang
Naruto membangun warisan lewat chakra dan konflik emosional, tetapi belokan fiksi sains di akhir cerita justru mengubah identitasnya secara drastis. Simak detail...
Selengkapnya
Isu Terkini
Flip Eror Sampai Duit Tak BIsa Ditarik, Warga Panik di Medsos
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNBC Indonesia - Layanan pengiriman uang antar negara, Flip dilaporkan mengalami gangguan selama empat hari terakhir. Banyak warganet yang mengeluh mengenai masalah ini.
Sejumlah pengguna X mulai bertanya kapan aplikasi akan kembali beroperasi normal. Beberapa dari mereka juga merasa heran karena masalah ini berlangsung hingga berhari-hari.
Pengguna X juga membuka kemungkinan gangguan yang dialami bukan lagi sekedar masalah teknis saja. Selain itu beberapa yang mengungkapkan rumor keadaan Flip selama gangguan terjadi serta mengaitkannya dengan pinjol.
Pihak Flip sendiri telah buka suara mengenai masalah ini. Akun resmi layanan di media sosial X telah mengunggah beberapa postingan mengenai gangguan layanan yang terjadi.
Unggahan tertanggal 5 Oktober 2026, Flip mengatakan tengah berupaya untuk layanan bisa kembali normal. Perusahaan juga memastikan saldo pengguna masih aman.
"Tim Flip sedang terus berupaya agar layanan dapat kembali normal secepatnya dan kami memastikan bahwa seluruh saldo pengguna tetap aman," tulis Flip.
Pada Selasa (6/10/2026), Flip kembali mengunggah pernyataan mengenai update layanannya yang disebut prosesnya masih berlangsung. Flip juga telah membuka opsi refund dan diproses secara bertahap.
Kembali, pihak platform memastikan saldo pengguna masih aman. Begitu juga layanan Flip Saldo (Dutamoney) dan SuperFlip (Aladin).
Pada hari yang sama, Flip juga mengunggah informasi mengenai refund. Pengguna diminta melengkapi informasi melalui menu refund di aplikasi.
Proses penyelesaian refund diperkirakan bakal terjadi 1 hingga 3 hari kerja setelah data diterima.
Flip juga membagikan cara melakukan refund. Berikut tahapannya:
- Buka aplikasi Flip
- Klik menu Semua Produk, dan pada sub menu Lainnya pilih Refund
- Pilih transaksi yang akan direfund. Jika dana yang ingin dikembalikan tidak ada dipilihan, maka pilih salah satu alasan yang ada.
- Tekan tombol Upload Bukti Transfer, unggah bukti transfer, dan klik Unggah
- Pilih bank dan masukan nomor rekening tujuan refund
- Klik Simpan dan Lanjutkan
- Jangan lupa cek detail Refund, dan klik Ajukan Refund.
Dalam unggahan itu, Flip menuliskan refund bisa tertolak karena tujuan rekening salah. Ini cara mengubah rekening tujuan refund:
- Buka aplikasi Flip
- Masuk ke tab transaksi
- Pilih riwayat refund yang rekening tujuannya akan diperbaiki
- Klik tombol ubah rekening tujuan refund
- Pilih bank dan masukkan nomor rekening yang sesuai
- Klik cek rekening, pastikan juga nama yang muncul sesuai
- Klik Lanjutkan, masukkan PIN transaksi
(dem/dem)
[Gambas:Video CNBC]
Dispar Yogyakarta: WJNC di Malioboro gerakkan perekonomian masyarakat
calendar_today 07.10.2026 - person - timer ~
Dispar Yogyakarta: WJNC di Malioboro gerakkan perekonomian masyarakat
Rabu, 7 Oktober 2026 15:24 WIB
Pawai ekosistem di Malioboro Yogyakarta dalam rangkaian kegiatan WJNC 2026 di Malioboro. ANTARA/HO-Dinas Kominfosan Yk
Yogyakarta (ANTARA) - Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta menyatakan event Wayang Jogja Night Carnival (WJNC) di kawasan Malioboro Yogyakarta pada 5-7 Oktober 2026 tidak hanya menjadi hiburan bagi wisatawan, namun berdampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
"Wisatawan pada belanja sehingga perekonomian bisa bergerak dan kesejahteraan masyarakat Kota Yogyakarta melalui pariwisata bisa diwujudkan bersama-sama," kata Kepala Dinas Pariwisata Kota Yogyakarta Lucia Daning Krisnawati di Yogyakarta, Rabu.
Menurut dia, aktivasi kawasan dan keterlibatan komunitas seperti dalam Pawai Ekosistem Malioboro pada 6 Oktober dapat memperpanjang lama tinggal wisatawan sekaligus meningkatkan belanja wisatawan melalui usaha mikro kecil dan menengah (UMKM).
Baca juga: Seniman lintas negara hadirkan pertunjukan seni di Yogyakarta
Rangkaian kegiatan WJNC telah dimulai sejak Senin (5/10) dengan penampilan band-band komunitas di kawasan Malioboro, kemudian pawai komunitas pada 6 Oktober, selanjutnya Pawai Budaya Nuswantoro pada Rabu (7/10) dengan melibatkan tujuh pemerintah daerah.
Menurut dia, kegiatan WJNC yang menjadi puncak Hari Ulang Tahun HUT ke-270 Kota Yogyakarta tersebut akan ditutup dengan WJNC di kawasan Titik Nol Kilometer dengan menampilkan potensi seni dan budaya dari 14 kemantren (kecamatan) di Kota Yogyakarta.
Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengatakan keterlibatan komunitas itu sejalan dengan tema "Otentik Konkret", tema tersebut guna mengajak masyarakat mengangkat kekhasan Yogyakarta sekaligus menerjemahkannya dalam tindakan nyata yang memberikan manfaat.
"Kita ingin mengangkat hal-hal yang menjadi ciri khas Kota Yogyakarta sebagai kota budaya, kota pariwisata, kota pendidikan, kota pelajar, dan tentu banyak kearifan yang otentik di Kota Yogyakarta," katanya.
Baca juga: Pemkot Yogyakarta menyiapkan layar LED tujuh titik kawasan Malioboro pada event WJNC
Menurut dia, keotentikan tersebut harus diwujudkan dalam kegiatan yang memberi manfaat bagi masyarakat, sebab otentik seperti apa pun, kalau tidak bermanfaat bagi masyarakat, maka namanya tidak kongkret.
"Kita ingin menerjemahkan bagaimana hal-hal yang otentik itu kemudian bisa diterjemahkan dalam langkah-langkah konkret yang bisa dinikmati oleh warga masyarakat," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Event WJNC di Malioboro Yogyakarta gerakkan perekonomian masyarakat
Pewarta : Hery Sidik
Editor:
Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026