Garut (ANTARA) - Sebanyak 220 unit becak listrik bantuan dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mulai disalurkan sebagai bentuk kepedulian membantu masyarakat yang berprofesi sebagai pengayuh becak di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.
"Penerima bantuan becak listrik sebanyak 220 ini mendapat keberkahan dari Presiden RI, terlebih melalui ikhtiar komunikasi yang baik dari Wakil Bupati, bantuan penerima manfaat yang datang ke Tasikmalaya cukup banyak," kata Bupati Tasikmalaya, Cecep Nurul Yakin saat penyerahan secara simbolis becak listrik untuk penerima manfaat di Pendopo Tasikmalaya, Rabu.
Ia menuturkan, bantuan becak listrik itu merupakan adanya kepedulian dari Presiden Prabowo yang diberikan kepada warga Kabupaten Tasikmalaya melalui Yayasan Gerakan Solidaritas Nasional (GSN).
Bantuan itu, kata dia, menyasar aspek masyarakat lapisan bawah yang akan memberikan manfaat langsung bagi penerimanya.
"Tidak ada kemanfaatan hidup manusia kecuali mampu memanfaatkan pikiran, tenaga, dan waktu yang dimilikinya untuk melahirkan kebijakan yang tepat, karena pada hakikatnya kita harus saling tolong-menolong," katanya.
Baca juga: Prabowo: Semua becak di Indonesia akan gunakan sepeda motor listrik
Baca juga: Prabowo keluarkan kocek pribadi, bantu pengadaan 2.303 becak listrik
Wakil Bupati Tasikmalaya, Asep Sopari Al-Ayubi yang mendampingi Bupati Tasikmalaya menambahkan, seluruh penerima bantuan sudah hasil verifikasi berulang dan ketat untuk memastikan ketepatan sasaran bantuan.
Kriteria utama penerima bantuan becak listrik itu, kata dia, yakni pengayuh becak berusia 55 tahun ke atas, dan masyarakat yang masuk dalam kelompok desil ekonomi bawah.
"Bantuan ini diharapkan bisa betul-betul bermanfaat. Sebelum unit diserahkan, para penerima juga telah mengikuti pelatihan teknis terkait cara penggunaan dan perawatan becak listrik," katanya.
Direktur Perencanaan dan Pengembangan Usaha Yayasan GSN, Mayjen TNI (Purn) Firman Dahlan mengatakan, bantuan becak listrik difokuskan bagi pengayuh becak yang masih memiliki semangat tinggi untuk mencari nafkah, dan diharapkan bantuan tersebut bisa meringankan beban kerjanya.
Penerima manfaat itu, kata dia, sudah diberikan pelatihan teknis untuk mengoperasikannya, dan apabila terdapat kendala teknis maka akan ada mekanik untuk membantunya.
"Unit becak listrik ini juga dilengkapi garansi resmi selama satu tahun," katanya.
Baca juga: Presiden Prabowo beri bantuan 200 becak listrik ke Kediri
Baca juga: 200 becak listrik bantuan Presiden Prabowo tiba di Banyuwangi
Baca juga: Seratus pengemudi becak di Blora terima bantuan becak listrik
Pewarta: Feri Purnama
Editor: Budhi Santoso
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Persib Bandung belum pernah mengalahkan Persija Jakarta dalam kompetisi resmi jika pertandingan digelar di Jakarta sejak 1986 atau 40 tahun lalu.
Sejak musim pertama era unifikasi liga, antara Perserikatan dengan Galatama, Persija dan Persib sudah 17 kali bentrok di Jakarta dalam pentas kompetisi kasta tertinggi.
Hasilnya, Persib tidak pernah menang. Dari 17 laga itu, lima pertandingan berakhir dengan skor imbang dan sisanya 12 kali Persija meraih kemenangan.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
Saat pertandingan digelar di Jakarta, ada empat stadion yang pernah digunakan, yakni Stadion Menteng, Stadion Lebak Bulus, Stadion PTIK, dan Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK).
Dalam lima pertemuan di GBK sejak era kompetisi modern (1995), Persija ditahan imbang empat kali dan menang hanya sekali. Satu-satunya kemenangan itu tercipta pada 30 Oktober 2010.
Bahkan, jika ditarik lebih ke belakang, dalam era Perserikatan, Persija terakhir kali takluk dari Persib dalam kompetisi, di Jakarta, pada 21 Desember 1986. Saat itu Persija kalah 0-1.
Itulah kemenangan terakhir Persib ketika berhadapan dengan Persija di Jakarta. Namun, untuk pentas turnamen, terakhir kali Persib menang di Jakarta pada 1991 dalam ajang Persija Cup.
Yang menarik, Persib datang ke GBK dengan status juara liga tiga musim berturut-turut. Dalam tiga musim itu, Persija tidak pernah menang di kandang, yakni dua kali imbang dan sekali kalah.
Kedua tim juga sudah bentrok dalam ajang pramusim Piala Presiden 2026. Dalam duel di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Bali tersebut Maung Bandung menang dengan skor 2-1.
- 10 Juli 2019: Persija 1-1 Persib (GBK)
- 30 Juni 2018: Persija 1-0 Persib (PTIK)
- 10 Agustus 2014: Persija 0-0 Persib (GBK)
- 27 Mei 2012: Persija 2-2 Persib (GBK)
- 30 Oktober 2010: Persija 3-0 Persib (GBK)
- 25 Maret 2010: Persija 2-2 Persib (GBK)
- 16 Agustus 2007: Persija 1-0 Persib (Lebak Bulus)
- 26 Februari 2006: Persija 0-0 Persib (Lebak Bulus)
- 4 September 2005: Persija 3-0 (wo) Persib (Lebak Bulus)
- 29 September 2004: Persija 1-0 Persib (Lebak Bulus)
- 26 Juni 2003: Persija 3-0 Persib (Lebak Bulus)
- 9 Mei 2002: Persija 2-0 Persib (Lebak Bulus)
- 24 Juni 2001: Persija 3-0 Persib (Lebak Bulus)
- 6 April 2000: Persija 2-1 Persib (Lebak Bulus)
- 29 November 1998: Persija 1-0 Persib (Lebak Bulus)
- 7 Juli 1996: Persija 2-2 Persib (Menteng)
- 16 April 1995: Persija 1-1 Persib (Menteng)
[Gambas:Video CNN]
(abs/nva)
Cianjur (ANTARA) - Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Perdagangan dan Perindustrian (Diskumdagin) Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat 90 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) menjalani verifikasi dan validasi (verval) untuk memastikan gerai serta sarana pendukungnya layak dioperasikan.
Kepala Diskumdagin Kabupaten Cianjur Budhi Rahayu Toyib di Cianjur, Rabu, mengatakan proses verval dilakukan sesuai tahapan yang ditetapkan Kementerian Koperasi, di mana saat ini terdata sudah 203 KDKMP tuntas dibangun di sejumlah kecamatan di Cianjur.
Tim verval tingkat Kabupaten Cianjur telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Cianjur, di mana mereka akan mulai turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap 90 KDKMP yang telah dinyatakan terbangun, berdasarkan hasil verifikasi pihak Agrinas.
"Verval tahap pertama untuk 90 KDMPK yang sudah terbangun, di mana sarana dan prasarananya sudah lengkap, kami koordinasi dengan Kodim selaku koordinator pembangunan, terdata KDKMP yang sudah terbangun sebanyak 203 dari total 360 KDKMP di Cianjur," katanya.
Verval akan dilakukan selama kurang lebih dua pekan, pemeriksaan meliputi kondisi fisik bangunan, ketersediaan barang dan peralatan yang akan digunakan dalam operasional koperasi mulai dari bangunan hingga armada atau kendaraan.
Terdapat tiga kategori hasil verval, KDKMP dinyatakan layak tanpa catatan, layak dengan catatan karena dinilai sudah dapat beroperasi tetapi masih terdapat sejumlah kekurangan, dan belum layak sehingga kekurangan yang ditemukan harus diperbaiki sebelum dilakukan verifikasi ulang.
Setelah 90 KDKMP selesai diverifikasi, ungkap dia, proses tersebut akan dilanjutkan secara bertahap terhadap KDKMP lainnya yang telah terbangun hingga seluruh KDMPK yang ada di Cianjur sebanyak 360 unit dinyatakan layak untuk beroperasi.
"Ketika hasilnya layak dan layak dengan catatan sudah dapat beroperasi, sedangkan yang belum setelah dilakukan perbaikan kelengkapan akan dilakukan verval ulang sampai dinyatakan layak," katanya.
Hasil verifikasi dari tim kabupaten akan disampaikan ke pihak kementerian, hingga saat ini dari total 360 desa/kelurahan yang menjadi sasaran pembangunan KDKMP masih terdapat 159 KDKMP yang belum terbangun.
Berdasarkan informasi dari Kodim selaku koordinator pembangunan fisik, pembangunan terhadap KDKMP tersebut direncanakan mulai dilakukan pada akhir tahun ini, di mana keterlambatan pembangunan karena tidak adanya ketersediaan lahan milik desa.
"Kendala-nya masih mencari tanah yang sesuai dengan kriteria pembangunan, namun ditargetkan dari ratusan desa yang belum sudah dapat dilakukan pembangunan di akhir tahun," katanya.
Pewarta: Ahmad Fikri
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mataram (ANTARA) - Kepala Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat Inspektur Jenderal Polisi Kalingga Rendra Raharja memutasi 13 perwira yang bertugas di Polda NTB dan polres jajaran kabupaten/kota.
Kabid Humas Polda NTB Kombes Pol. Mohammad Kholid di Mataram, Rabu, mengatakan mutasi tersebut tertuang dalam Surat Telegram Kapolda NTB Nomor S/178/IX/KEP/2026 tertanggal 7 September 2026.
"Mutasi ini bagian dari kebutuhan dan penyegaran organisasi," katanya.
Kholid mengatakan para perwira yang dimutasi menempati sejumlah jabatan strategis, mulai dari satuan lalu lintas, kepolisian sektor, pengawasan internal, hingga reserse dan narkoba.
Salah satunya AKP Niko Herdianto yang ditugaskan sebagai Ps. Kasubbag Dumasanwas Itwasda Polda NTB. Sebelumnya, Niko menjabat Kapolsek Sandubaya, Kota Mataram.
Jabatan Kapolsek Sandubaya selanjutnya ditempati AKP Novit Haru Prasetyo yang sebelumnya bertugas sebagai Parik 4 Itbid 2 Itwasda Polda NTB.
AKP Wiwin Widarti yang sebelumnya menjabat Kapolsek Lingsar, Kabupaten Lombok Barat, dimutasi menjadi Kapolsek Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur.
Posisi Kapolsek Lingsar kemudian ditempati Iptu Ida Ayu Ratih Tirta Dewi yang sebelumnya menjabat Kaurren Urren Subbagrenmin Bidkum Polda NTB.
Sementara itu, AKP Gede Gisyasa yang sebelumnya menjabat Kapolsek Pringgabaya dimutasi menjadi Parik 4 Itbid 2 Itwasda Polda NTB.
Di jajaran lalu lintas, AKP Dany Agung Pratama yang sebelumnya menjabat Paur SIBPKB Subditregident Ditlantas Polda NTB dimutasi menjadi Kasat Lantas Polres Lombok Timur.
Selain itu, Ipda A. A. Ngurah Rai Putra yang sebelumnya menjabat Danton Peleton 1 Kompi 3 Yon Satbrimob Polda NTB ditugaskan sebagai Kaurren Urren Subbagrenmin Bidkum Polda NTB.
Posisi Kasatreskrim Polres Bima kemudian ditempati AKP Pediansyah yang sebelumnya menjabat Kasatresnarkoba Polres Bima.
Sementara itu, jabatan Kasatresnarkoba Polres Bima diisi Iptu Mohammad Fikri Dafa Alfarez yang sebelumnya menjabat Kasatreskrim Polres Bima Kota.
AKP Jahyadi Sirawih yang sebelumnya menjabat Kasatresnarkoba Polres Bima Kota dimutasi menjadi Kasatreskrim Polres Bima Kota.
Pewarta : Dhimas Budi Pratama
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjamin pemerintah tidak akan gagal bayar cicilan kredit pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes Merah Putih) kepada Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).
Hal itu disampaikan Purbaya usai menggelar pertemuan bersama Kepala Badan Pengaturan (BP) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Dony Oskaria dan Menteri Koperasi Ferry Juliantono di Jakarta, Rabu (9/9).
Purbaya menjelaskan pembayaran cicilan utang akan dilakukan Kementerian Keuangan setelah menerima surat permintaan pembayaran dari Kementerian Koperasi.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kita akan memastikan bahwa tidak akan ada kegagalan bayar sehingga perbankan akan tetap keadaannya. Nanti Pak Menteri Koperasi akan mengirim surat ke saya permintaan pembayarannya dan dengan syarat-syarat yang dijanjikan beliau," ujar Purbaya kepada wartawan di kantor Kemenkeu, Jakarta, Rabu (9/9).
Ia mengatakan cicilan kredit tersebut nantinya langsung ditransfer ke rekening Himbara sesuai permintaan Kementerian Koperasi. Purbaya juga memastikan dana untuk pembayaran cicilan telah tersedia dalam anggaran.
"Uangnya ada, kan selama ini dianggarkan. Jadi, bukan bukan ABT, bukan dana bank, memang sudah ada disediakan," katanya.
Selain menjamin pembayaran kredit, pemerintah juga sepakat membentuk satgas untuk mengawal pemanfaatan Kopdes Merah Putih. Satgas tersebut akan memastikan operasional koperasi berjalan maksimal, termasuk dalam penyaluran barang-barang subsidi pemerintah.
"Kami bertiga sepakat untuk membentuk satu satgas yang bisa memanfaatkan keadaan adanya Kopdes Merah Putih secara maksimal, termasuk penyaluran barang-barang subsidi di sana dipastikan hanya lewat sana," jelas Purbaya.
Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan satgas tersebut juga akan melibatkan Purbaya dan Dony. Tim akan memperkuat pengawasan penggunaan infrastruktur Kopdes Merah Putih untuk penyaluran barang subsidi pemerintah.
"Pak Menteri Keuangan bersama Pak Dony juga tim ini nanti ikut, Pak Menteri Keuangan ikut memastikan nanti supaya utilitas atau penggunaan ini, termasuk kepastian barang-barang subsidi itu menggunakan infrastruktur pemerintah yang namanya sekarang Kopdes Merah Putih, begitu. Tadi yang kita sepakati tadi juga itu, tim bersama," pungkas Ferry.
Sementara itu, Kementerian Koperasi akan melakukan verifikasi dan validasi ulang terhadap Kopdes Merah Putih sebelum mengajukan pembayaran kepada Kementerian Keuangan. Pembayaran cicilan nantinya dilakukan berdasarkan surat pengajuan dari Kementerian Koperasi.
[Gambas:Video CNN]
(lau/pta)
Bandung (ANTARA) - Pada akhir-akhir ini, masyarakat dibuat bingung mengenai posisi desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang mendadak berubah atau naik-turun. Kementrian Sosial (Kemensos) menjelaskan bahwa hal tersebut terjadi akibat masuknya data dari BKKBN yang belum terverifikasi penuh sekitar 12 juta.
Kemensos memfasilitasi masyarakat untuk mengecek tingkatan desil tersebut secara mandiri melalui laman resmi cekbansos.kemensos.go.id untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran bantuan sosial. Layanan ini hanya memerlukan Nomor Induk Kependudukan (NIK) KTP dan dapat diakses kapan saja.
Masyarakat yang ingin mengetahui status kesejahteraan maupun status bansos dapat mengikuti langkah-langkah berikut:
Setelah pencarian selesai, sistem akan menampilkan data profil pengguna yang mencakup informasi tingkatan desil hingga status penerimaan bantuan. Berikut beberapa bansos yang dapat diterima bagi beberapa desil yang memenuhi kualifikasi:
Sembako / BPNT (Bantuan Pangan Non-Tunai
BPNT akan diberikan untuk membantu kelompok masyarakat menengah ke bawah dalam memenuhi kebutuhan gizi pokok sehari-hari. Biasanya berbentuk uang elektronik atau uang tersebut dikirim ke Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) dan hanya dapat ditukarkan di warung gotong royong (e-warong) atau agen bank tertentu.
Program Keluarga Harapan (PKH)
Secara tidak langsung program ini kurang lebih sama dengan program sembako. Hal yang membedakan penerima bantuan wajib memenuhi syarat atau komitmen di bidang kesehatan dan pendidikan. Uang biasanya dikirim langsung ke rekening bank negara milik penerima melalui KKS.
Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI-JK)
Program ini merupakan layanan kesehatan gratis menggunakan BPJS Kesehatan khusus untuk fakir miskin dan orang tidak mampu. Pada program ini iuran bulanan dibayar penuh oleh pemerintah dan penerima otomatis masuk ke dalam kelas tiga. Program ini dapat dilakukan kepada beberapa rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan.
Kategori desil 1 hingga 4 menjadi kelompok prioritas penerima bantuan sosial, sementara desil 5 hingga 10 mewakili tingkat kelompok masyarakat dengan tingkat kesejahteraan lebih tinggi.
Melalui layanan pengecekan mandiri ini, masyarakat diharapkan dapat lebih proaktif dalam memastikan hak dan status kepesertaannya. Langkah ini tidak hanya membantu menekan angka kekeliruan distribusi bantuan, tetapi juga menjadi wujud nyata pemenuhan keadilan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat yang berhak.
Pewarta: Karen Virginia Syiefa*Qya Aidi Adha
Editor : Riza Fahriza
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mataram (ANTARA) - Kantor Wilayah Kementerian Agama Nusa Tenggara Barat (Kemenag NTB) mengakui upaya pencegahan pernikahan usia dini yang dilakukan melalui sosialisasi dan bimbingan masih berbenturan dengan pengaruh adat yang sangat kuat.
Kepala Bidang Madrasah Kanwil Kemenag NTB Nasrullah mengatakan mayoritas kasus nikah dini terjadi akibat faktor ekonomi dan keluarga.
"Kami tetap mengutamakan agama daripada adat. Tapi seringkali kadang-kadang kami berbentuk dengan adat, sehingga kami cegah agar jangan sampai menikah, tetapi tetap terjadi," ujar dia saat ditemui usia menghadiri RRI Fest 2026 di MAN 1 Mataram, Kota Mataram, NTB, Rabu.
Kantor Wilayah Kemenag NTB mencatat ada 1.963 kasus pernikahan usia anak terjadi sepanjang tahun 2025. Layanan puskesmas menyebut ada 1.521 kasus melahirkan di bawah umur pada periode tersebut di Nusa Tenggara Barat.
Nasrullah menuturkan program pencegahan pernikahan usia anak telah dilakukan secara rutin melalui kolaborasi dengan pemerintah kabupaten/kota dan Kantor Urusan Agama (KUA) di masing-masing kecamatan.
Program tersebut tidak hanya menyasar siswa madrasah, tetapi juga santri di pondok pesantren dan masyarakat melalui kegiatan sosialisasi dan bimbingan mengenai dampak pernikahan usia anak.
"Nikah muda punya dampak negatif melahirkan anak-anak (keturunan) yang tidak sehat karena belum kuat secara mental dan rahim, lemah harta benda, serta lemah segalanya," kata Nasrullah.
Praktik pernikahan anak atau Merarik Kodek dalam budaya suku Sasak di Pulau Lombok sering dilakukan oleh penduduk setempat. Tradisi itu menimbulkan berbagai dampak negatif mulai dari akses pendidikan yang terputus, risiko kesehatan reproduksi, hingga kemiskinan struktural.
MAN 1 Mataram memberikan bimbingan melalui layanan konseling, penyampaian pesan dalam kegiatan keagamaan, serta pembinaan organisasi kesiswaan agar siswa tidak nikah muda.
Bahkan, setiap Jumat, pihak sekolah rutin menyampaikan ceramah kepada para murid dan lembaga-lembaga organisasi kesiswaan untuk menanamkan semangat agar mereka bisa menggunakan masa muda untuk beraktivitas dan berkreasi setinggi mungkin.
"Konsep Merarik Kodek sangat tidak baik untuk anak-anak SMA karena tantangan ke depan semakin besar," tegas Syauki.
Lebih lanjut dia mengklaim selama memimpin MAN 1 Mataram belum pernah menemukan kasus murid yang melakukan pernikahan usia anak. Apabila kasus tersebut terjadi, imbuh Syauki, pihak sekolah akan melibatkan orang tua dan membentuk tim untuk memberikan pendampingan serta pemahaman mengenai kesiapan anak sebelum menikah.
Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Kantor Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, mengimbau kalangan remaja di wilayah itu untuk tidak terburu-buru menikah dan mengutamakan persiapan masa depan melalui pendidikan serta pembentukan karakter.
"Saya minta kalangan remaja di Kabupaten Rejang Lebong untuk tidak terburu-buru dalam menentukan pasangan hidup. Membangun rumah tangga membutuhkan kesiapan dan pertimbangan yang matang," ujar dia pada kegiatan Bimbingan Pranikah bagi Remaja di SMAN 7 Rejang Lebong.
Dia menjelaskan pemilihan pasangan hidup harus dilakukan melalui pertimbangan yang matang, antara lain kematangan usia, latar belakang pendidikan, kondisi ekonomi, serta kesiapan mental agar kehidupan rumah tangga lebih terarah menuju kebahagiaan.
Dalam membangun keluarga, kata dia, terdapat tiga pilar utama keluarga sakinah yaitu sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Sakinah merupakan ketenangan jiwa ketika pasangan mampu saling melengkapi dan mengayomi, sedangkan mawaddah adalah rasa cinta dan kasih sayang yang diwujudkan melalui perhatian serta ketertarikan fisik dan emosional. Adapun rahmah merupakan kasih sayang mendalam disertai kesabaran saat menghadapi ujian kehidupan berumah tangga.
Baca juga: Aktivitas Gunung Api Bukit Kaba di Rejang Lebong masih normal
Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Rejang Lebong Muhammad Abu Dzar menjelaskan kegiatan bimbingan pranikah yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga (KPPRK) MUI Rejang Lebong tersebut diikuti oleh para guru dan pelajar di SMAN 7 Rejang Lebong.
Ia berharap melalui kegiatan itu para pelajar dan generasi muda di Rejang Lebong dapat memahami makna pernikahan dari sisi agama, serta menyadari bahwa pernikahan merupakan amanah besar yang memerlukan kesiapan mental, emosional, sosial, ekonomi, dan spiritual.
"Bimbingan pranikah bagi remaja ini diharapkan dapat menjadi bekal bagi generasi muda untuk lebih bijak dalam menjalani masa remaja, sekaligus mempersiapkan diri menuju kehidupan keluarga yang harmonis, beriman, dan penuh kasih sayang," kata Abu Dzar.
Pewarta: Nur Muhamad
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Mataram (ANTARA) - Pemerintah Kota Mataram, Provinsi Nusa tenggara Barat, menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat penanganan kasus gigitan hewan penular rabies (HPR) guna mencegah timbulnya gejala klinis rabies, serta memutus mata rantai penularan virus.
Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian (Distan) Kota Mataram Lalu Hapiluddin di Mataram, Rabu, mengatakan, berdasarkan laporan dari beberapa puskesmas, tercatat adanya belasan kasus gigitan hewan yang dialami warga, mulai dari anak-anak hingga dewasa.
"Kendati ada laporan sekitar 15 kasus gigitan, tapi seluruh korban dipastikan telah mendapatkan penanganan medis dan vaksinasi, serta hasil pemeriksaan dinyatakan negatif rabies," katanya.
Untuk mengoptimalkan penanganan rabies di Kota Mataram, pihaknya menyiapkan rapat koordinasi (rakor) bersama pihak terkait seperti Dinas Kesehatan, 11 puskesmas se-Kota Mataram, dan pihak kelurahan sekitar bulan Oktober 2026.
Rakor itu bertujuan untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor agar penanganan kasus gigitan dapat dilakukan secara terpadu. Misalnya, puskesmas berfokus pada penanganan korban manusia, sementara Dinas Pertanian melalui tim di Peternakan menangani hewan penularnya.
Langkah responsif tersebut diharapkan dapat mempertahankan status wilayah yang hingga kini tetap aman dari penularan rabies, sekaligus memastikan ketersediaan data yang valid serta kesiapan operasional penanganan rabies di ke depan.
"Meski Mataram masih nol kasus rabies, tapi kita harus tetap waspada sebab banyaknya temuan kasus di Pulau Sumbawa," katanya.
Empat kelurahan itu meliputi Kelurahan Mataram Barat, Kelurahan Karang Taliwang, Kelurahan Cilinaya, dan Kelurahan Cakra Timur. Kegiatan vaksinasi dilaksanakan tanggal 26-27 Agustus dan tanggal 1 September 2026, dengan menyasar sebanyak 130 ekor anjing.
Di samping itu, selain empat kelurahan tersebut, masih ada beberapa wilayah lain yang menjadi prioritas pelaksanaan vaksinasi lanjutan, seperti Kelurahan Pagutan dan Kelurahan Pagesangan.
"Sebelum kembali melaksanakan vaksinasi, kami akan menggelar rapat koordinasi untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen pencegahan bersama pihak terkait," katanya.
Pewarta : Nirkomala
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, menyiapkan program beasiswa pendidikan bagi sekitar 130 pelajar dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera di wilayah itu.
Kepala Pelaksana Amil Zakat Baznas Kabupaten Rejang Lebong Faizal Nazarudin dihubungi di Rejang Lebong, Rabu, mengatakan penyaluran beasiswa dilakukan secara rutin setiap tahun untuk jenjang sekolah dasar (SD), sekolah menengah pertama (SMP), hingga perguruan tinggi.
Baca juga: BPBD Rejang Lebong larang warga bakar sampah sembarangan
"Untuk tingkat SD dan SMP penerimanya sekitar 50 orang per tahun. Bantuan berupa seragam, perlengkapan sekolah, hingga bantuan biaya pendidikan. Sekolah negeri maupun swasta berhak menerima," katanya.
Dia menjelaskan calon penerima jenjang sekolah wajib memenuhi persyaratan administrasi, seperti melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM), keterangan pekerjaan orang tua, dan rekomendasi dari pihak sekolah. Baznas tidak membatasi kuota per sekolah selama siswa yang diusulkan memenuhi kriteria kelayakan.
Faizal menegaskan persyaratan utama bagi seluruh calon penerima beasiswa adalah berstatus sebagai warga lokal yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Rejang Lebong.
"Persyaratan utamanya memiliki KTP Rejang Lebong. Untuk mahasiswa kita menggunakan sistem seleksi," ujarnya.
Melalui program tersebut, Baznas Rejang Lebong berharap dapat membantu pelajar dan mahasiswa dari keluarga prasejahtera agar tetap dapat melanjutkan pendidikan, sekaligus memastikan penyaluran dana zakat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Pewarta: Nur Muhamad
Uploader : Musriadi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.