5 Fakta Sanksi Komdis PSSI ke Persija: Dilarang Main di Jakarta, Denda Rp130 Juta

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Jumat, 18 September 2026 - 13:28 WIB

VIVA – Persija Jakarta mendapat sanksi dari Komite Disiplin (Komdis) PSSI setelah pertandingan melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026/2027 di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 12 September 2026. 

Baca Juga

Dalam keputusan tersebut, Persija dikenai denda total Rp130 juta dan panitia pelaksana pertandingan dilarang menggelar dua laga kandang di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Komdis PSSI mencatat tiga pelanggaran dalam keputusan sanksi. Dua pelanggaran berujung denda masing-masing Rp60 juta dan Rp30 juta, sementara rangkaian kejadian lainnya membuat panitia pelaksana Persija mendapat larangan menggelar dua laga kandang di tiga wilayah tersebut sekaligus denda Rp40 juta.

Baca Juga

Berikut 5 fakta terkait sanksi Komdis PSSI ke Persija Jakarta:

1. Jakmania Nyalakan Flare dan Lempar Petasan

Baca Juga

Pelanggaran pertama terjadi menjelang pertandingan berakhir.

Komdis PSSI mencatat tiga buah flare dinyalakan di Tribun Utara ketika pertandingan memasuki menit ke-90+3. Pada waktu yang sama, sebuah petasan dilempar dari Tribun Barat.

Aksi tersebut dilakukan oleh suporter Persija Jakarta, Jakmania. Atas pelanggaran itu, Persija dikenai denda sebesar Rp60 juta.

Dalam keputusan Komdis PSSI, sanksi tersebut merujuk Pasal 70 ayat (1), ayat (2) juncto Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025.

2. Jakmania Lempar 4 Kemasan Air Minum ke Arah Pemain Persib

Pelanggaran kedua terjadi ketika pertandingan baru memasuki menit ke-39.

Sebanyak empat kemasan air minum dilemparkan dari arah Tribun Barat menuju pemain Persib Bandung.

Benda-benda tersebut tidak mengenai pemain Persib. Meski demikian, tindakan tersebut tetap tercatat sebagai pelanggaran disiplin oleh Komdis PSSI.

Persija kemudian dikenai denda sebesar Rp30 juta atas kejadian tersebut.

Sanksi ini juga merujuk Pasal 70 ayat (1), ayat (2) juncto Lampiran 1 Nomor 5 Kode Disiplin PSSI Tahun 2025.

3. Teror Kembang Api di Hotel Tempat Pemain Persib Bermalam

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam keputusan Komdis PSSI disebutkan adanya penyalaan kembang api di area hotel tempat tim Persib Bandung menginap sebelum pertandingan. Aksi tersebut dilakukan oleh sekelompok orang.

Selain kejadian di hotel, Komdis PSSI juga mencatat sejumlah peristiwa kerusuhan yang berkaitan dengan pertandingan Persija kontra Persib.

Halaman Selanjutnya

Atas rangkaian kejadian tersebut, panitia pelaksana pertandingan Persija dijatuhi hukuman berupa larangan menyelenggarakan pertandingan sebagai tuan rumah di wilayah DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat sebanyak dua pertandingan.

Pemerintah tarik utang Rp506 triliun per Agustus 2026

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Pemerintah tarik utang Rp506 triliun per Agustus 2026

Jumat, 18 September 2026 13:25 WIB

Menteri Keuangan Suahasil Nazara memaparkan data realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per 31 Agustus 2026 dalam konferensi pers APBN KiTa di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Jumat (18/9/2026). (ANTARA/Imamatul Silfia)

Jakarta (ANTARA) - Pemerintah menarik pembiayaan utang senilai Rp506 triliun per 31 Agustus 2026, setara 60,8 persen dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) senilai Rp832,2 triliun.

“Pembiayaan utang neto saat ini realisasi sampai 31 Agustus sudah Rp506 triliun,” kata Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Pembiayaan utang itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp527,4 triliun, yang merupakan 66 persen dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun. Angka tersebut setara dengan negatif 65,5 persen dibandingkan pagu pembiayaan melalui pinjaman dalam APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun.

Dijelaskan bahwa pembiayaan utang dikelola secara bijak dan terukur. Pembiayaan utang juga memperhatikan kondisi kas yang optimal dan dinamika pasar keuangan.

Menkeu Suahasil pun menyatakan kinerja itu tetap on-track dengan desain APBN yang telah disiapkan. Dia juga memastikan pergerakan penarikan utang akan terus dilaporkan secara berkala ke depannya.

Baca juga: Penerimaan pajak terhimpun Rp1.409 triliun, tumbuh 24,1 persen

“Agustus ini on-track, sesuai dengan rencana APBN. Kami perhatikan terus ke depannya dan akan kami laporkan terus,” ujarnya.

Pengelolaan pembiayaan juga dilakukan melalui langkah antisipatif serta active cash and debt management untuk menjaga kecukupan likuiditas pemerintah.

Selain itu, pemenuhan target pembiayaan dilakukan dengan mempertimbangkan biaya dana yang efisien, mitigasi risiko, serta tata kelola yang baik. Pemerintah juga menyebut indikator utang tetap dijaga pada level yang aman.

Adapun APBN tercatat defisit sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus 2026.

Pendapatan negara tercatat sebesar Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencatatkan realisasi senilai Rp2.295,7 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus senilai Rp154 triliun. Keseimbangan primer yang surplus mencerminkan kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Baca juga: APBN defisit Rp240,1 triliun per Agustus 2026

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah tarik utang Rp506 triliun per Agustus 2026

Pewarta : Imamatul Silfia
Editor: Wening Caya Ing Tyas
COPYRIGHT © ANTARA 2026

BEI pilih saham likuid untuk mitigasi manipulasi di short selling

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - PT Bursa Efek Indonesia (BEI) memilih saham dengan tingkat likuiditas tinggi untuk penerapan transaksi short selling guna memitigasi risiko manipulasi harga dan transaksi oleh pihak tertentu.

Direktur Pengembangan BEI Iding Pardi menyampaikan pemilihan saham likuid menjadi salah satu strategi untuk mencegah praktik trading manipulation maupun cornering yang berpotensi menggerakkan harga saham oleh segelintir pihak.

"Yang penting adalah ketika ada short selling itu jangan sampai terjadi trading manipulation, cornering gitu ya, yang menggerakkan harga pasar oleh segelintir orang. Sebenarnya itu. Makanya kita pilih saham-saham yang likuid. Sehingga tidak mudah digerakkan oleh para pihak tertentu," kata Iding di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, penerapan short selling juga dilengkapi sejumlah ketentuan, antara lain transaksi harus dilakukan pada harga yang berlaku saat itu atau di atasnya. Bursa juga memiliki parameter tertentu untuk menghentikan sementara transaksi.

Baca juga: BEI ungkap 92 AB siap penerapan saham Rp1 pada 28 September, sisa 1 AB

Iding menjelaskan implementasi short selling dilakukan secara terbatas pada tahap awal karena bursa perlu melihat dampaknya terhadap pasar sekaligus memberikan waktu bagi investor untuk menyesuaikan diri dengan instrumen tersebut.

"Karena ini baru, dan kita juga ingin melihat bagaimana dampaknya terhadap market, kemudian investor juga menyesuaikan diri dulu, kita akan mengimplementasikan secara terbatas. Gitu. Jadi sahamnya terbatas, kemudian kriteria Anggota Bursa (AB)-nya juga ada kriterianya, bahkan investornya juga ada kriterianya," ujarnya.

Ia menyebut saham yang menjadi kandidat tahap awal berasal dari kelompok LQ45 karena dinilai memiliki likuiditas yang memadai. Meski demikian, lima saham yang akan digunakan masih dalam proses analisis.

"Per sektor itu kita lihat yang saham paling liquid, itu yang kemudian kita jadikan untuk list saham short selling. Nanti akan bertambah sekarang lima dulu, itu yang akan mewakili sektor-sektor tertentu jadi sektornya berbeda-beda," kata dia.

Pewarta: Ahmad Muzdaffar Fauzan
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Nusron Wahid tanggapi soal KPK usut dugaan korupsi di ATR/BPN

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid menanggapi soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sedang mengusut dugaan korupsi di kementeriannya.

Ditemui di Jakarta, Jumat, Nusron menyatakan menghormati proses hukum yang sedang dilakukan KPK dalam penyidikan dugaan kasus mafia tanah.

"Pertama, kami menghormati apa yang diproses oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini KPK. Kami juga akan mengikuti dan membantu proses yang ada di sini," ucapnya.

Ia menegaskan Kementerian ATR/BPN akan mengikuti sekaligus membantu seluruh proses hukum yang dijalankan KPK sebagai bentuk dukungan terhadap penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Menurut Nusron, proses hukum tersebut diharapkan menjadi momentum mempercepat pembenahan pelayanan di lingkungan kantor pertanahan agar tata kelola semakin baik, transparan, dan akuntabel bagi masyarakat.

"Semoga dengan kejadian ini ada proses percepatan perbaikan pelayanan di internal kantor pertanahan. Saya kira itu," ujarnya.

Menanggapi pertanyaan mengenai penyebutan namanya dalam perkara tersebut, Nusron memilih menyerahkan sepenuhnya proses penyidikan kepada KPK sebagai lembaga yang memiliki kewenangan melakukan penegakan hukum.

Ia menegaskan seluruh proses penyidikan yang berlangsung merupakan kewenangan aparat penegak hukum sehingga setiap perkembangan perkara sebaiknya menunggu hasil pemeriksaan resmi dari KPK.

Kementerian ATR/BPN, lanjut Nusron, berkomitmen bersikap kooperatif selama proses penyidikan berlangsung serta mendukung langkah penegakan hukum guna memperkuat integritas pelayanan pertanahan di Indonesia.

"Kami ikuti prosesnya ini dan kami serahkan sepenuhnya kepada KPK sebagai aparat penegak hukum," katanya.

Sebelumnya, KPK melakukan operasi tangkap tangan (OTT) di kawasan Jabodetabek pada 14 September 2026.

OTT tersebut terkait dugaan korupsi dalam pengurusan hak guna bangunan (HGB) PT Summarecon Agung Tbk di Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Sehari setelahnya, KPK menetapkan delapan orang sebagai tersangka kasus dugaan suap di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

Mereka adalah Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang Kementerian ATR/BPN Lampri, Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor I Sontang Coin Manurung, Presiden Direktur PT Summarecon Agung Tbk Adrianto Pitojo Adhi, dan Rizal Pahlevi selaku pihak swasta atau perantara Summarecon.

Tersangka lainnya adalah mantan Bupati Kebumen Arif Sugiyanto, Ketua DPP Partai Golkar Fahd El Fouz alias Fahd Arafiq, serta pihak swasta bernama Erwin dan Muhammad Fakhry. Keempatnya diduga merupakan orang kepercayaan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid.

Pada 17 September 2026, penyidik KPK menggeledah ruangan Lampri, Dirjen Survei, Pemetaan Pertanahan dan Ruang Kementerian ATR/BPN Virgo Eresta Jaya, Dirjen Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah Kementerian ATR/BPN Asnaedi serta ruangan direktorat terkait kasus tersebut.

Namun, KPK menegaskan tidak menggeledah ruangan Nusron Wahid.

Baca juga: KPK tidak geledah ruangan Menteri ATR/BPN Nusron Wahid

Baca juga: KPK sita dokumen terkait layanan ATR/BPN usai geledah ruangan 3 dirjen

Baca juga: KPK geledah kantor Summarecon di Jakarta Timur terkait kasus ATR/BPN

Pewarta: Muhammad Harianto
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Wamendag bawa agenda integrasi ekonomi ASEAN di AEM Manila

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Wamendag bawa agenda integrasi ekonomi ASEAN di AEM Manila

Jumat, 18 September 2026 13:23 WIB

Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti (ANTARA/HO-Kemendag)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Perdagangan (Wamendag) Dyah Roro Esti Widya Putri akan menghadiri Pertemuan ke-58 Menteri Ekonomi ASEAN (ASEAN Economic Ministers/AEM) di Manila, Filipina, yang pembahasannya berfokus percepatan integrasi ekonomi kawasan di tengah ketidakpastian geopolitik global.

Dalam keterangan di Jakarta, Jumat, pertemuan AEM tahun ini berlangsung pada momen penting bagi ASEAN, di tengah upaya kawasan ini menghadapi dinamika ekonomi dan geopolitik yang kompleks serta menyelesaikan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2026-2030.

"ASEAN bersatu dalam menghadapi tantangan geoekonomi masa kini yang kian meningkat, persaingan kekuatan besar, meningkatnya proteksionisme, volatilitas energi, dan gangguan rantai pasok. Tantangan-tantangan ini tidak hanya mengancam pertumbuhan kita, tetapi juga stabilitas dan keamanan perekonomian kita," ujar Roro sebagai alternate AEM Indonesia.

Berbagai agenda ekonomi regional akan didiskusikan dalam pertemuan AEM kali ini. Pertemuan AEM ke-58 di bawah Keketuaan Filipina mengusung tema "Navigating Our Future, Together" yang berlangsung pada 19-22 September 2026.

Baca juga: Kementerian PPPA gandeng K/L tangani anak korban TPPO lintas negara

Roro menjelaskan pertemuan ini akan meninjau kemajuan berbagai prioritas ekonomi utama, mengukuhkan keputusan yang telah dicapai, dan memajukan agenda integrasi ekonomi ASEAN, termasuk melalui konsultasi dengan mitra dialog guna memperkuat hubungan ekonomi eksternal serta mendorong kerja sama yang saling menguntungkan.

Roro diagendakan menghadiri rangkaian pertemuan dalam AEM tahun ini, di antaranya ASEAN Free Trade Agreement (AFTA) Council ke-40; Business Dialogue on ASEAN’s Digital Economy 2026; dan Pertemuan Tingkat Menteri Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) ke-5.

Selain itu, Roro juga akan melakukan beberapa pertemuan bilateral dengan negara-negara mitra, seperti Rusia, China, Inggris, dan Kanada serta pertemuan konsultasi AEM dengan para mitra strategis ASEAN.

Roro mengatakan untuk menjaga masa depan, ASEAN harus bertindak dengan tekad kolektif. Kekuatan ASEAN terletak pada persatuan dan kemampuan untuk merespons secara tegas sebagai satu komunitas.

"Dengan bertindak secara kolektif, ASEAN akan memperkuat arsitektur keamanan ekonominya, memastikan kawasan kita tetap tangguh menghadapi tekanan eksternal dan berdaya saing dalam ekonomi global," kata Roro.

Baca juga: Bulog tunggu keputusan Kemendag soal DMO Minyakita 100 persen

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Wamendag bawa agenda integrasi ekonomi ASEAN di AEM Manila

Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia
Editor: Wening Caya Ing Tyas
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Pemerintah Tarik Utang Baru Rp 506 T hingga Agustus 2026

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Kementerian Keuangan (Kemenkeu) melaporkan realisasi pembiayaan utang neto mencapai Rp 506 triliun hingga 31 Agustus 2026. Angka tersebut setara 60,8% dari target pembiayaan utang dalam APBN 2026 sebesar Rp 832,2 triliun.

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan realisasi pembiayaan utang tersebut masih berada dalam jalur yang telah direncanakan pemerintah untuk mendukung kebutuhan APBN tahun ini.

"Pembiayaan utang neto realisasi Rp 506 triliun terdiri dari SBN neto Rp 527,4 triliun atau 66% dari target APBN. Sesuai rencana APBN, on track," kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa, Jumat (18/9/2026).

Berdasarkan paparan Kementerian Keuangan, pembiayaan utang neto hingga akhir Agustus tercatat Rp 506 triliun. Nilai tersebut lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun lalu sebesar Rp 464,6 triliun.

Dari total pembiayaan utang itu, penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) neto mencapai Rp 527,4 triliun atau setara 66% dari target APBN 2026 sebesar Rp 799,5 triliun. Sementara itu, komponen pinjaman tercatat negatif Rp 21,4 triliun atau minus 65,5% terhadap target tahunan, yang mencerminkan pembayaran pinjaman lebih besar dibandingkan penarikan pinjaman baru.

Suahasil menegaskan, kinerja pembiayaan utang tetap terjaga di tengah tingginya ketidakpastian global. Menurutnya, pasar SBN Indonesia masih menunjukkan ketahanan yang kuat dan mampu menarik minat investor.

"Pasar SBN kita tetap solid di tengah ketidakpastian global. Respons APBN memastikan pasar solid," ujarnya.

Ia menjelaskan pengelolaan APBN yang dinilai kredibel dan terjaga menjadi salah satu faktor yang membuat instrumen utang pemerintah Indonesia masih menarik di mata investor global.

"RI masih relatif oke, kita ada spread yang tetap membuat bisa mengundang pemodal asing untuk beli SBN kita," kata Suahasil.

Kementerian Keuangan menegaskan pembiayaan utang dikelola secara hati-hati (prudent) dan terukur dengan mempertimbangkan kondisi kas negara serta dinamika pasar keuangan. Pemerintah juga menjalankan strategi active cash and debt management untuk menjaga likuiditas tetap memadai sekaligus memastikan biaya utang tetap efisien dan risiko tetap terkendali.

Dengan realisasi yang telah mencapai lebih dari 60% target tahunan, pemerintah meyakini pembiayaan APBN 2026 masih berada pada jalur yang sesuai rencana tanpa mengganggu stabilitas pasar keuangan domestik.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Kemenkes buat playbook lawan hoaks kesehatan - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memperkuat sistem penanganan hoaks kesehatan melalui peluncuran Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan, guna menghadapi penyebaran disinformasi kesehatan yang semakin masif dan berdampak pada pengambilan keputusan masyarakat terkait kesehatan.

Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono, di Jakarta, Jumat, menegaskan pendekatan konvensional dalam menanggulangi disinformasi tidak lagi memadai.

Menurutnya, playbook tersebut menjadi instrumen penting untuk mengubah pola penanganan hoaks yang selama ini bersifat ad hoc atau dilakukan sewaktu-waktu menjadi mekanisme yang lebih terstruktur dan terorganisasi.

Pihaknya memperkuat langkah tersebut seiring dengan meningkatnya dampak disinformasi terhadap kesehatan masyarakat. Sepanjang 2025 hingga 2026 Kemenkes mencatat terjadi wabah atau Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit campak di sejumlah daerah yang mengakibatkan 72 anak meninggal dunia.

"Kemenkes terus memperkuat sistem penanganan hoaks, mulai dari penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi, hingga penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan," kata Wamenkes Dante.

Selain campak, penyakit polio yang dapat menimbulkan lumpuh layu akut atau kelemahan maupun kelumpuhan mendadak juga kembali mewabah di Papua, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur.

Wabah tersebut muncul akibat hilangnya kekebalan terhadap penyakit di masyarakat sehingga virus dapat menyebar dengan cepat antar-anak dan menyebabkan kesakitan, disabilitas permanen, hingga kematian.

Penurunan cakupan imunisasi anak secara beruntun menjadi penyebab utama timbulnya wabah tersebut. Data Direktorat Pengelolaan Imunisasi Kemenkes mencatat cakupan imunisasi nasional menurun dari 95 persen pada 2023 menjadi 87 persen pada 2024 dan 80 persen pada 2025.

Untuk membangun perlindungan di masyarakat, katanya, dibutuhkan cakupan imunisasi minimal 90–95 persen secara universal dan merata hingga tingkat kabupaten/kota. Penurunan cakupan imunisasi tersebut dipicu oleh maraknya penyebaran hoaks kesehatan, mulai dari isu imunisasi, tuberkulosis (TB), Air Susu Ibu (ASI), hingga program vitamin dan suplemen imunitas tubuh.

Wamenkes Dante mengutip data Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), dimana hoaks kesehatan adalah salah satu kategori dengan jumlah sebaran tertinggi. Sepanjang Agustus 2018 hingga September 2026, terdeteksi sebanyak 2.622 hoaks kesehatan yang beredar di berbagai platform digital.

Isu imunisasi menjadi topik dengan jumlah hoaks tertinggi.

Kemenkes menilai upaya melindungi masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan layanan medis, seperti pemeriksaan gratis, pengobatan, maupun vaksinasi. Informasi kesehatan yang komunikatif, humanis, dan mudah dipahami juga diperlukan agar masyarakat memiliki pemahaman yang tepat dan mau memanfaatkan fasilitas kesehatan yang tersedia.

Karena itu pihaknya terus memperkuat sistem penanganan hoaks melalui penataan regulasi dan tata kelola, penguatan koordinasi lintas sektor, pengembangan kanal penanganan hoaks yang terintegrasi dengan Halo Kemenkes, serta penyusunan Playbook Respons Cepat Penanganan Hoaks Kesehatan.

Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman mengatakan disinformasi kesehatan tidak hanya memengaruhi pemahaman dan opini masyarakat, tetapi juga dapat mendorong masyarakat mengambil keputusan yang keliru.

"Pertama, menurut pandangan kami, hoaks ini tidak hanya memengaruhi pemahaman atau opini, tapi juga sudah membuat orang membuat keputusan yang salah dan bertindak yang salah. Kedua, hoaks itu bisa menyebabkan kesakitan, kecatatan bahkan kematian. Itu poin yang mungkin menjadi penekanan kita, kenapa kita harus serius menangani hoaks kesehatan," kata Aji.

Aji menjelaskan Kemenkes bersama Komdigi dan Pokja RCCE telah menyiapkan infrastruktur dan mekanisme terpadu untuk merespons isu secara cepat dan terukur.

Kemenkes juga telah memetakan peran lintas fungsi di kementerian/lembaga, termasuk pembagian tugas, hasil yang diharapkan, waktu pelaksanaan, serta standar Operasional Prosedur (SOP).

"Kami juga sudah berencana, dalam proses membuat microsite juga. Jadi nanti microsite ini bisa untuk di sisi hulu untuk orang melaporkan, ada juga nanti di sisi hilir orang bisa mendapatkan artikel-artikel terbaru atau konten-konten terkini yang memang kita sudah lakukan oleh tim respons nanti ya. Kita coba posting di website-nya Kemenkes, di salah satu menunya," tambahnya.

Melalui peluncuran Playbook Penanganan Hoaks Kesehatan, Kemenkes memperkuat mekanisme respons terhadap disinformasi agar penyebarannya dapat ditangani secara lebih cepat dan terukur.

Masyarakat juga diimbau untuk menyaring setiap informasi kesehatan yang diterima, mengacu pada fakta berbasis ilmiah, serta memanfaatkan kanal resmi pemerintah untuk memastikan kebenaran informasi.

Langkah tersebut diharapkan dapat membantu memutus rantai penyebaran disinformasi sekaligus melindungi masyarakat dari dampak keputusan kesehatan yang keliru.

Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menkeu pastikan defisit APBN dikelola sesuai UU di dengan ambang batas 3 persen - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Suahasil Nazara memastikan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dikelola sesuai dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dengan ambang batas 3 persen.

“Kami, Kementerian Keuangan, selaku pengelola fiskal, akan tetap bekerja dengan undang-undang yang ada. Kami menggunakan 3 persen sebagai maksimum defisit APBN,” kata Suahasil dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Suahasil menyebut komitmen itu terlihat pada target defisit dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2027 yang ditetapkan sebesar 2,40 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).

Target itu telah disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato mengenai Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan pada 14 Agustus 2026.

Ia pun berharap agar diskursus mengenai defisit APBN bisa dilakukan secara konstruktif, mengingat cara kerja sektor keuangan turut dipengaruhi oleh ekspektasi.

“Kami tidak ingin memberikan ekspektasi yang kemudian menyulitkan pengelolaan dari fiskal sendiri,” tutur Menkeu.

Sementara itu, defisit APBN tahun anggaran 2026 tercatat sebesar Rp240,1 triliun atau sekitar 0,93 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) per 31 Agustus.

Pendapatan negara terhimpun sebesar Rp2.055,6 triliun, sedangkan belanja negara mencatatkan realisasi senilai Rp2.295,7 triliun.

Dengan kinerja itu, keseimbangan primer mencetak surplus senilai Rp154 triliun. Keseimbangan primer yang surplus mencerminkan kondisi fiskal dapat dikatakan masih cukup memadai untuk mengelola pendapatan, belanja dan utang.

Baca juga: Membaca sinyal kontinuitas dari Menteri Keuangan baru

Sedangkan realisasi pembiayaan utang per Agustus tercatat senilai Rp506 triliun. Pembiayaan itu berasal dari Surat Berharga Negara (SBN) sebesar Rp527,4 triliun, yang merupakan 66 persen dari target APBN sebesar Rp799,5 triliun.

Sementara itu, realisasi pembiayaan melalui pinjaman tercatat negatif Rp21,4 triliun. Angka tersebut setara dengan negatif 65,5 persen dibandingkan pagu pembiayaan melalui pinjaman dalam APBN 2026 sebesar Rp32,7 triliun.

Menkeu Suahasil menyatakan kinerja itu tetap on-track dengan desain APBN yang telah disiapkan.

Pewarta: Imamatul Silfia
Uploader : Naryo

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Menaker: Formulasi kenaikan UM 2027 tunggu hasil RUU Ketenagakerjaan

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Menaker: Formulasi kenaikan UM 2027 tunggu hasil RUU Ketenagakerjaan

Jumat, 18 September 2026 13:19 WIB

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli menanggapi pertanyaan awak media di Kantor Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Jakarta, Jumat (18/9/2026). (ANTARA/Arnidhya Nur Zhafira)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Yassierli mengatakan formulasi kenaikan upah minimum (UM) tahun 2027 masih menunggu hasil yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pelindungan Ketenagakerjaan.

“Formulasi nanti tergantung dari hasil yang tertulis pada RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Nanti basisnya dari situ, nanti kemudian baru kita lihat bersama implikasinya kepada regulasi yang sudah ada seperti apa,” kata Menaker saat ditemui di Jakarta, Jumat.

Ia mengatakan, RUU tersebut nantinya akan menjadi salah satu dasar dari penghitungan kenaikan upah minimum beserta faktor-faktor yang memengaruhinya, seperti inflasi.

“Makanya nanti kita lihat di undang-undang sejauh mana formulasi itu diatur, baru kita basisnya ke sana (penghitungan inflasi),” kata Yassierli.

Baca juga: Menaker: Mahasiswa harus kuasai kompetensi teknis dan human skills

Lebih lanjut, ia juga mengatakan bahwa saat ini pemerintah dan DPR RI masih terbuka dengan aspirasi masyarakat terkait penyusunan RUU Pelindungan Ketenagakerjaan, yang ditargetkan rampung pada Oktober.

“Jadi sekarang kita fokus ke RUU Pelindungan Ketenagakerjaan. Jadi kalau ada stakeholders, apakah itu dari buruh, dari industri yang menyampaikan aspirasi, ya kita tampung,” ujar Yassierli.

Sebelumnya, Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) dan Partai Buruh mengusulkan kenaikan upah minimum tahun 2027 sebesar 7,5 persen hingga 9,5 persen.

Usulan tersebut berlaku untuk Upah Minimum Provinsi (UMP) maupun Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), dengan mempertimbangkan perbedaan inflasi dan pertumbuhan ekonomi di setiap daerah.

Baca juga: Menaker: Adopsi AI di dunia kerja harus berorientasi pada manusia

Di sisi lain, pemerintah sendiri telah menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pelindungan Ketenagakerjaan kepada DPR RI sebagai bahan pembahasan bersama, pada Senin (14/9).

Dalam DIM yang diserahkan kepada DPR itu memuat masukan dari pemerintah, buruh, dan pengusaha sebagai bahan penyusunan RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.

Sementara itu, RUU tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya telah disetujui menjadi usul inisiatif DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR RI pada 7 Agustus 2026 dan masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2025-2029.

Baca juga: Menaker tekankan pentingnya kompetensi komunikasi pelaku wirausaha

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menaker: Formulasi kenaikan UM 2027 tunggu hasil RUU Ketenagakerjaan

Pewarta : Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Wening Caya Ing Tyas
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Pemerintah lakukan finalisasi pengalihan saham Whoosh

calendar_today 18.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Direktur Jenderal Kekayaan Negara Kementerian Keuangan Evita Manthovani menyampaikan saat ini pengalihan saham PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh sedang dalam tahap finalisasi.

“Pengalihan saham PT PSBI ke pemerintah melalui Kementerian Keuangan saat ini masih dalam proses finalisasi,” ujar Evita dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi September 2026 di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Jumat.

Pemerintah berencana mengambil alih kepemilikan 60 persen saham di PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh, yang ditargetkan rampung pada pertengahan September 2026.

Adapun, porsi saham tersebut selama ini dikuasai oleh konsorsium BUMN melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sementara sebesar 40 persen saham sisanya tetap akan dipegang oleh konsorsium China, Beijing Yawan HSR Co. Ltd.

Evita menyampaikan skema telah ditetapkan dan telah dibahas secara detail.

“Tentunya ini sesuai dengan harapan, tidak dengan melibatkan APBN secara langsung dalam pemenuhan kewajiban PT PSBI,” kata Evita.

Untuk itu, tutur Evita melanjutkan, agar pengalihan berjalan dengan terencana dan tepat, pemerintah perlu memetakan beberapa aspek, antara lain aspek finansial, bisnis, operasional, dan aspek hukum.

“Saat ini di Kementerian Keuangan sedang berjalan due diligence dan juga evaluasi nilai saham terhadap saham PSBI yang akan dialihkan,” ucap Evita.

Secara paralel, Evita menyampaikan Kementerian Keuangan juga sedang menyusun rancangan peraturan presiden (perpres). Berbagai langkah tersebut disertai dengan koordinasi bersama BP BUMN dan BPI Danantara.

Chief Executive Officer (CEO) Danantara Indonesia Rosan Roeslani memastikan proses pengambilalihan pengelolaan PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) tetap berjalan meski terjadi pergantian Menteri Keuangan dari Purbaya Yudhi Sadewa kepada Suahasil Nazara.

Rosan yang juga menjabat sebagai Menteri Investasi dan Hilirisasi ini mengatakan pergantian Menteri Keuangan tidak akan mengganggu proses yang tengah berjalan dan ia menyebut telah berkomunikasi dengan Suahasil untuk memastikan sejumlah program yang masih berjalan maupun pekerjaan yang belum selesai dapat segera ditindaklanjuti.

Baca juga: Purbaya: Kemenkeu ambil alih kepemilikan 60 persen saham di Whoosh

Baca juga: Pemerintah dinilai perlu lakukan uji ketahanan dampak fiskal KCIC

Baca juga: Pram beberkan alasan minta Danantara bantu pengembangan LRT Jakarta

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Faisal Yunianto
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.