Jakarta (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, membentuk ekosistem ekonomi baru dengan melibatkan badan usaha milik desa (BUMDes), peternak, petani, hingga tenaga kerja lokal di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia.
“Kami menggunakan bahan baku lokal seperti telur dari BUMDes, ayam dari peternak lokal, kemudian sayur dan buah dari petani sekitar. Di dalam juknis juga dijelaskan kami harus mengakomodasi hasil-hasil dari BUMDes,” ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sebatik Tengah Partiwi Hariati di Sebatik, Rabu.
Partiwi mengatakan salah satu tantangan Program MBG di wilayah perbatasan adalah pemenuhan bahan baku yang terbatas. Pada awal berdirinya SPPG di Sebatik, para mitra masih mengandalkan bahan baku dari Malaysia.
Pemerintah daerah setempat kemudian mulai masuk ke warga untuk sosialisasi kebutuhan bahan baku serta memberikan pelatihan di sektor pertanian dan peternakan. Bahkan, sejumlah lembaga zakat turut melakukan pemberdayaan lewat pemberian modal dan pelatihan.
Lambat laun, mayoritas bahan baku mulai terpenuhi oleh komoditas dalam negeri, meski beberapa di antaranya masih harus mengandalkan pasokan dari negara tetangga akibat berbagai faktor, namun jumlahnya kecil.
“Kami mengedukasi masyarakat untuk selalu menanam karena kami siap mengambil hasilnya. Dulu mereka takut menanam karena khawatir tidak terserap, sekarang kami siap membeli, seperti pisang, pepaya, jagung, dan sayur-sayuran,” ujarnya.
Baca juga: MBG di Sebatik sasar sekolah dan balita di tepi garis batas negara
Selain menggerakkan sektor pertanian, Program MBG juga membuka kesempatan kerja bagi warga sekitar, utamanya mereka yang sebelumnya bekerja serabutan di hutan sawit. Saat ini dapur MBG di Sebatik Tengah mempekerjakan 34 orang yang mayoritas berasal dari keluarga kategori desil 1 (sangat miskin).
“Ada yang sebelumnya ibu rumah tangga, ada yang membantu suaminya bekerja serabutan, dan ada juga lulusan SMA yang belum bekerja. Kami memang memprioritaskan warga dari desil 1,” kata Partiwi.
Untuk beras, SPPG memilih menggunakan beras produksi Indonesia meskipun masyarakat di wilayah perbatasan banyak mengonsumsi beras dari Malaysia. Beras didatangkan dari Sulawesi maupun Surabaya.
“Kami tidak menggunakan beras Malaysia. Kami tetap menggunakan beras Indonesia karena kualitasnya kami nilai lebih baik,” ujar Partiwi.
Ia mengatakan SPPG Sebatik Tengah mulai beroperasi sejak awal tahun dan saat ini melayani sekitar 1.700 penerima manfaat yang terdiri atas siswa di 13 sekolah dan sasaran di 10 posyandu.
Ke depan, pihaknya berharap operasional Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik dapat segera berjalan sehingga distribusi bahan baku dari berbagai daerah di Indonesia menjadi lebih lancar, terutama untuk komoditas yang mudah rusak.
Baca juga: BGN: Presiden instruksikan kolaborasi lintas sektor sukseskan MBG
“Harapannya, kalau PLBN sudah beroperasi, distribusi bahan baku akan lebih mudah sehingga kebutuhan dapur dapat terpenuhi dengan lebih baik,” kata Partiwi.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut) Rohmat Marzuki mengatakan kekayaan hayati Indonesia menjadi fondasi ketahanan pangan, pengatur iklim, hingga penyangga kehidupan masyarakat.
“Indonesia sebagai salah satu negara mega biodiversitas menyimpan lebih dari 17 persen kekayaan hayati dunia. Kekayaan tersebut menjadi fondasi ketahanan pangan, sumber obat-obatan, pengatur iklim, sekaligus penyangga kehidupan bagi ratusan juta penduduk Indonesia,” kata Rohmat dalam keterangannya di Jakarta, Rabu.
Namun, menurut dia, keanekaragaman hayati Indonesia masih menghadapi berbagai tekanan, antara lain perubahan penggunaan lahan, perubahan iklim, eksploitasi berlebihan, serta masuknya spesies asing invasif.
“Kita tidak bisa lagi sekadar prihatin. Kita harus bertindak secara terukur, berbasis sains, dan berorientasi jangka panjang. Keanekaragaman hayati bukan sekadar daftar spesies dalam buku ilmiah, tetapi merupakan napas kehidupan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke,” ujar Rohmat.
Oleh karena itu, Wamenhut mengatakan Dokumen Status Keanekaragaman Hayati Papua, Bali–Nusa Tenggara, Jawa, dan Maluku oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) menjadi salah satu aspek penting dalam pendataan keanekaragaman hayati.
Ia menjelaskan, kehadiran empat dokumen tersebut akan mendukung pelaksanaan Strategi dan Rencana Aksi Keanekaragaman Hayati Indonesia atau Indonesia Biodiversity Strategy and Action Plan (IBSAP) 2025–2045.
Dokumen tersebut menyajikan informasi ilmiah mengenai kondisi spesies dan ekosistem pada empat kawasan biogeografis utama Indonesia.
Salah satu indikator yang perlu mendapat perhatian adalah Red List Index (RLI), yaitu indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau SDGs 15.5.1 yang menggambarkan risiko kepunahan spesies secara agregat.
RLI Indonesia tercatat menurun dari 0,77 pada tahun 2018 menjadi 0,75 pada tahun 2024. Melalui Rencana Strategis Kementerian Kehutanan (Kemenhut) 2025–2029, pemerintah menargetkan RLI meningkat menjadi 0,76 pada tahun 2029.
“Dokumen ini menjadi kompas untuk menentukan spesies yang membutuhkan penyelamatan segera, kawasan yang perlu diperkuat pengelolaannya, serta program pemulihan yang harus diprioritaskan. Pembalikan tren kehilangan keanekaragaman hayati membutuhkan intervensi yang presisi, dan presisi hanya dapat dilakukan dengan dukungan data yang akurat dan mutakhir,” kata Rohmat.
Kolaborasi lintas sektor pun dinilai menjadi kunci untuk menjawab krisis keanekaragaman hayati secara sistematis dan berkelanjutan.
Wamenhut juga mengajak kementerian dan lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, akademisi, serta masyarakat sipil menjadikan dokumen tersebut sebagai rujukan dalam penyusunan kebijakan, perencanaan program, dan pengalokasian sumber daya.
Data yang akurat, terstruktur, dan mudah diakses merupakan dasar bagi kebijakan berbasis bukti serta pertanggungjawaban publik yang transparan.
“Melalui kerja bersama, kita wujudkan visi hidup selaras dengan alam untuk menjaga keberlangsungan seluruh bentuk kehidupan di Indonesia, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan memastikan kekayaan keanekaragaman hayati tetap tersedia bagi generasi mendatang,” ujar dia.
Pewarta: Arnidhya Nur Zhafira
Editor: Virna P Setyorini
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Posisi duduk Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka saat mengikuti Sidang Kabinet Paripurna di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin, 20 Juli 2026, menuai pergunjingan karena Gibran tidak duduk semeja dengan Presiden Prabowo Subianto.
Pengamat politik sekaligus Direktur Parameter Politik Indonesia, Adi Prayitno, menilai perbedaan posisi duduk tersebut memunculkan beragam spekulasi di ruang publik. Meski demikian, ia berharap hubungan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran tetap berjalan harmonis.
Menurut Adi, Prabowo dan Gibran merupakan pasangan yang dipilih rakyat dalam Pilpres 2024 dan memiliki tanggung jawab politik yang sama dalam menjalankan pemerintahan.
"Harapannya tentu hubungan Presiden dan Wakil Presiden baik-baik saja. Mereka kan satu paket dalam Pilpres 2024, saling melengkapi dalam satu kepentingan politik yang sama," kata Adi melalui kanal YouTube miliknya, Rabu, 22 Juli 2026.
Adi mengatakan berbagai kontroversi dan tafsir yang berkembang di ruang publik tidak seharusnya mengganggu soliditas hubungan keduanya dalam menjalankan roda pemerintahan.
"Semoga di panggung depan yang saat ini terjadi kontroversi panjang dan menimbulkan berbagai tafsir, tetapi pada saat kebersamaan di panggung belakangnya tetap kondusif," ujarnya.
Ia menegaskan, kondusivitas hubungan Presiden dan Wakil Presiden merupakan modal penting bagi stabilitas politik nasional. Menurutnya, kerja sama yang solid di tingkat kepemimpinan menjadi faktor penting agar pemerintah mampu menyelesaikan berbagai persoalan strategis yang dihadapi bangsa.
"Karena apa pun judulnya, kondusivitas, persatuan politik, dan kerja sama adalah modal sosial bagaimana bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar, saling bekerja sama, dan mampu menyelesaikan persoalan-persoalan krusial yang dihadapi," tandasnya.
Temukan berita-berita hangat terpercaya dari RMOL.ID di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.
Bagikan:
JAKARTA - BYD Group terus memperkuat posisinya sebagai brand otomotif global, bukan hanya hadir di berbagai negara dengan model andalan tapi juga melakukan kemitraan strategis dengan dua klub sepak bola elite Eropa, Paris Saint-Germain (PSG) dan Manchester City Football Club.
Kedua kolaborasi ini menjadi bagian dari strategi global BYD untuk memperkuat kehadirannya di dunia olahraga sekaligus menghadirkan inovasi teknologi, mobilitas berkelanjutan, dan pengalaman yang lebih dekat bagi jutaan penggemar sepak bola di berbagai belahan dunia.
Kemitraan dengan Paris Saint-Germain diumumkan usai klub tersebut menorehkan musim yang luar biasa 2025–2026 dengan meraih gelar UEFA Champions League untuk kedua kalinya secara berturut-turut. Melalui kerja sama berdurasi tiga tahun hingga Juni 2029, BYD resmi ditunjuk sebagai Official Automotive Partner Paris Saint-Germain.
Selama tiga musim ke depan, BYD dan Paris Saint-Germain akan menghadirkan berbagai kampanye global, konten eksklusif yang melibatkan tim putra maupun putri PSG, beragam aktivasi bagi para penggemar, serta pengalaman interaktif yang dapat dinikmati oleh komunitas pendukung PSG di berbagai belahan dunia. Selain itu, kendaraan BYD dan DENZA, sebagai merek premium di bawah BYD Group, akan mendukung kebutuhan mobilitas operasional klub selama masa kemitraan berlangsung.
Executive Vice President BYD Stella Li, mengatakan, perusahaan sangat bangga dapat bermitra dengan Paris Saint-Germain, sebuah klub yang telah menjadi simbol global atas prestasi, ambisi, dan inovasi.
“Di BYD, kami memiliki semangat yang sama untuk terus menantang batasan, mendorong kemajuan melalui inovasi, serta menghadirkan pengalaman terbaik bagi masyarakat. Kemitraan ini mempertemukan dua brand global yang memiliki visi yang sejalan untuk masa depan. Bersama Paris Saint-Germain, kami berharap dapat menjangkau jutaan penggemar di seluruh dunia sekaligus mendorong masa depan mobilitas yang lebih inovatif dan berkelanjutan,” katanya, dalam keterangan resminya yang diterima, Rabu, 22 Juli.
Pada kesempatan yang sama, Chief Revenue Officer Paris Saint-Germain, Richard Heaselgrave, mengatakan sangat bangga menyambut BYD sebagai bagian dari keluarga besar Paris Saint-Germain. Sebagai salah satu perusahaan dengan pertumbuhan tercepat sekaligus paling inovatif di dunia, BYD merupakan mitra yang tepat bagi klub kami.
“Kemitraan ini membuka berbagai peluang untuk menghadirkan pengalaman baru yang kreatif, inovatif, dan berkesan bagi para penggemar di berbagai belahan dunia,” ucapnya.
Kolaborasi bersama Paris Saint-Germain menjadi bagian dari strategi global BYD di dunia sepak bola. Sebelumnya, pada Februari 2026, BYD juga menjalin kemitraan strategis dengan Manchester City Football Club sebagai Official Automotive Partner. Dalam kerja sama ini, BYD menghadirkan penyediaan kendaraan BYD dan DENZA bagi operasional klub, pengisian daya kendaraan listrik dan sistem penyimpanan energi berbasis baterai di City Football Academy, hingga kehadiran identitas BYD pada berbagai aset klub, termasuk lengan jersey latihan tim utama serta area Etihad Stadium.
Dalam pengumuman kolaborasi dengan Manchester City pada Februari 2026, Chief Executive Officer City Football Group, Ferran Soriano, mengatakan, BYD merupakan pemimpin global di bidangnya yang terus menghadirkan inovasi melalui teknologi dengan tujuan menciptakan masa depan yang lebih baik.
“Nilai tersebut sejalan dengan komitmen Manchester City untuk terus mengejar keunggulan sekaligus mendorong inovasi, termasuk dalam menciptakan operasional yang lebih berkelanjutan. Kami bangga menjadi mitra BYD dan berharap dapat bersama-sama mewujudkan masa depan yang lebih baik melalui kemitraan jangka panjang ini,” ungkapnya.
Melalui kedua kemitraan tersebut, BYD menunjukkan bagaimana inovasi teknologi dapat berjalan seiring dengan semangat olahraga kelas dunia.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengumumkan Wakil Menteri Pertanian Sudaryono akan dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) di Istana Negara, Jakarta, Rabu sore.
Pras, sapaan akrab Prasetyo mengatakan, Presiden menunjuk Sudaryono untuk menggantikan Nanik S. Deyang yang mengundurkan diri karena alasan kesehatan.
"Bapak Presiden memutuskan pengganti Kepala BGN, beliau Bapak Sudaryono, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri Pertanian," kata Prasetyo saat jumpa pers di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu.
Ia menjelaskan pelantikan dijadwalkan berlangsung pukul 15.00 WIB. Menurut dia, Sudaryono akan menjabat sebagai Kepala BGN definitif dan tidak akan merangkap jabatan sebagai wakil menteri pertanian.
Prasetyo mengatakan Presiden memilih Sudaryono karena sejak awal terlibat dalam penyusunan konsep dan pembahasan teknis Program Makan Bergizi Gratis.
"Sejak awal mengikuti konsep dari dilahirkannya program Makan Bergizi Gratis ini, beliau juga bersama-sama kami berdiskusi dan menggagas bagaimana teknis pelaksanaan program tersebut," ujarnya.
Selain itu, pengalaman Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian dinilai menjadi nilai tambah karena pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis berkaitan erat dengan penyediaan bahan baku pangan.
Menurut Prasetyo, Kementerian Pertanian selama ini menjadi bagian dari ekosistem penyediaan bahan pangan bagi penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis sehingga pengalaman Sudaryono dinilai mendukung pelaksanaan tugasnya sebagai Kepala BGN.
Sebelumnya, Nanik S. Deyang, yang dilantik Presiden Prabowo sebagai Kepala BGN pada 8 Juni 2026, resmi mengajukan pengunduran diri kepada Presiden di Jakarta, Rabu.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Istana umumkan pelantikan Sudaryono sebagai Kepala BGN Rabu sore
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Editor : Ricky Prayoga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Sebatik (ANTARA) - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia, tepatnya di Kecamatan Sebatik Tengah, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara telah menjangkau sekolah-sekolah hingga balita di posyandu yang berada di garis batas negara.
“SPPG Sebatik Tengah sudah mulai beroperasi sejak awal tahun ini. Saat ini kami mencakup 13 sekolah dan 10 posyandu dengan total sekitar 1.700 penerima manfaat,” ujar Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) Sebatik Tengah Partiwi Hariati di Sebatik Tengah, Rabu.
Pratiwi mengatakan pengantaran MBG dilakukan di sekolah-sekolah sepanjang garis tepi batas negara, sementara pembagian MBG bagi balita dilakukan melalui posyandu terdekat.
Menurut dia, berdasarkan keterangan orang tua, kehadiran MBG di wilayah perbatasan memberikan manfaat besar bagi masyarakat, khususnya keluarga yang sebagian besar bekerja sebagai buruh di perkebunan sawit.
Profil masyarakat di wilayah Sebatik Tengah masuk dalam kategori desil 1-4 (sangat miskin dan rentan miskin). Berbeda apabila dibandingkan dengan masyarakat yang berada di wilayah Sebatik Timur.
“Banyak orang tua menyampaikan program ini membantu karena mereka tidak perlu lagi menyiapkan bekal makan siang anak saat berangkat bekerja sejak pagi,” kata Pratiwi.
Selain memenuhi kebutuhan gizi anak sekolah dan balita, pelaksanaan MBG di wilayah perbatasan juga diarahkan untuk menggerakkan ekonomi masyarakat setempat melalui pemanfaatan bahan pangan lokal.
“Kita dorong masyarakat untuk menanam maupun berternak ayam pedaging dan petelur, agar bisa meningkatkan perekonomian,” ujar Pratiwi.
Manfaat MBG ini dirasakan di Madrasah Ibtidaiyah Darul Furqan yang terkenal sebagai Sekolah Tapal Batas. Kepala Madrasah Ibtidaiyah Darul Furqan Adnan Lolo bersyukur MBG dapat masuk ke sekolahnya.
Apalagi lokasi sekolah tersebut berada di dalam kawasan hutan sawit yang sulit diakses oleh kendaraan roda empat dan hanya beberapa ratus meter saja dari garis batas negara Indonesia-Malaysia.
“Alhamdulillah karena siswa di sini semuanya adalah anak-anak yang orang tuanya bekerja di Malaysia. Mereka (anak-anak) tinggal di asrama di sini jadi meringankan kita. Mereka sudah tak pusing makan,” kata Adnan.
Pembenahan tata kelola MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) menjadi salah satu agenda pemerintah. Salah satunya mengenai mekanisme serta sasaran penerima manfaat.
Penataan juga dilakukan di seluruh SPPG untuk memastikan telah memenuhi standar yang telah ditetapkan, mulai dari kelengkapan peralatan hingga aspek kesehatan dan keamanan operasional.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar menekankan penerima manfaat MBG harus tepat sasaran dan memberikan dampak nyata bagi pemberdayaan ekonomi masyarakat di tingkat akar rumput, terutama di daerah 3T.
"Dalam pelaksanaan perbaikan manajemen MBG yang dikelola oleh BGN ini, saya mengingatkan untuk mengacu pada Inpres 4 tahun 2025 tentang Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), dimana daerah tertinggal, kemiskinan ekstrem, kemiskinan dan juga prioritas yang harus diutamakan," kata Menko Muhaimin.
Menurut dia, melalui data DTSEN, pemerintah memiliki dasar yang kuat untuk memastikan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan menjadi prioritas penerima manfaat program.
Pewarta: Asep Firmansyah
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
CNN Indonesia
Rabu, 22 Jul 2026 13:15 WIB
Jakarta, CNN Indonesia --
Mediasi gugatan hak asuh anak yang diajukan Ruben Onsu terhadap Sarwendah rampung digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (22/7). Agenda mediasi yang berlangsung sekitar satu jam sejak pukul 10.30 WIB itu digelar tertutup.
Sembari tersenyum kepada awak media, kedua belah pihak kompak menilai proses mediasi berlangsung lancar, tapi memilih bungkam soal materi pembahasan karena mediasi masih akan berlanjut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Mediasinya berjalan dengan baik, ya doakan mudah-mudahan semuanya baik-baik ya mediasinya," kata Ruben Onsu.
"Doakan semuanya baik-baik dan berjalan dengan lancar. Terima kasih semuanya," kata Sarwendah secara terpisah.
Ruben Onsu menjelaskan, selama mediasi berlangsung dirinya dan Sarwendah tidak berbicara secara langsung. Seluruh komunikasi difasilitasi oleh hakim mediator.
"Bukan obrol berdua, tapi tadi memang obrolan yang ditengahkan oleh hakim. Jadi enggak langsung kita berdua. Jadi obrolan yang ditengahkan, dari saya disampaikan, ya dari pihak Sarwendah juga menyampaikan gitu," kata Ruben.
Meski begitu, Ruben enggan membeberkan isi pembahasan dalam mediasi. Menurutnya, tidak semua proses mediasi perlu disampaikan kepada publik. Ruben hanya berharap dapat memperoleh hasil terbaik.
"Adalah pokoknya, gitu. Kan mediasi itu enggak semuanya kita mesti publish," kata Ruben.
"Ya insyallah semuanya kan kita ingin yang terbaik ya. Enggak ada yang ingin semuanya dengan enggak baik, inginnya yang terbaik. Apa pun yang terbaik ya mudah-mudahan Allah mudahkan," ucapnya.
Ruben menegaskan proses mediasi masih belum selesai dan akan kembali dilanjutkan pada agenda berikutnya.
"Pokoknya mudah-mudahan, semuanya itu kami jalani dengan baik sesuai dengan arahan, terus juga kami bisa semuanya berproses. Kan enggak semuanya sekarang baru selesai semuanya langsung diubah, semuanya butuh proses," pungkasnya.
Pilihan Redaksi
Sementara itu, kuasa hukum Sarwendah, Chris Sam Siwu, mengatakan mantan pasangan suami istri tersebut telah sepakat untuk tidak mengungkap isi pembahasan selama mediasi.
"Kami sudah sepakat bahwa kami tidak akan lagi memberitahukan apa yang terjadi di dalam. Karena memang itu ada hakim mediator juga," kata Chris Sam Siwu.
"Ya kita harus saling menjaga, tidak mau mendahului, tidak mau akhirnya proses mediasi ini menjadi akhirnya jauh dari kata sepakat," lanjutnya.
Agenda mediasi gugatan hak asuh anak tersebut akan kembali digelar pada 6 Agustus 2026. Ini menjadi agenda mediasi kedua setelah keduanya menjalani sidang perdana gugatan hak asuh anak pada 15 Juli 2026.
Agenda mediasi akan berlangsung selama maksimal 30 hari.
Perseteruan rebutan hak asuh anak ini jadi yang pertama kalinya buat mantan pasangan tersebut, mengingat ketika berpisah pada 2024, Sarwendah dan Ruben Onsu tidak meributkan soal hak asuh kedua anak mereka.
Gugatan yang diajukan Ruben Onsu pada 30 Juni 2026 dilandasi alasan ia merasa tidak mendapatkan haknya sebagai ayah terkait pengasuhan yang sudah disepakati saat Ruben dan Sarwendah bercerai, yakni waktu bersama anak 2-3 hari sepekan.
(van/end)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNN]
Pengecekan dilakukan di RSUD Kota Mataram tadi malam
Mataram (ANTARA) - Kepolisian Resor Kota Mataram memastikan wisatawan asal India, Vijaya Vishnu Hande (65), meninggal dunia akibat serangan jantung saat berwisata di Pulau Lombok, Nusa Tenggara Barat.
Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Mataram AKP I Made Dharma Yulia Putra di Mataram, Rabu, mengatakan penyebab kematian korban diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan medis di rumah sakit.
"Pengecekan dilakukan di RSUD Kota Mataram tadi malam," katanya.
Made menjelaskan pengecekan dilakukan oleh perwira pengawas bersama personel piket fungsi Polsek Mataram untuk memastikan identitas korban sekaligus mengumpulkan informasi awal terkait peristiwa tersebut.
Baca juga: Turis asal Korea ditemukan tewas mengapung di Gili Trawangan Lombok
Menurut dia, jenazah korban masih disemayamkan di RSUD Kota Mataram. Kepolisian berkoordinasi dengan rumah sakit, instansi terkait, dan perwakilan negara asal korban agar proses administrasi serta penanganan jenazah berjalan sesuai prosedur.
"Kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait, termasuk perwakilan negara korban, agar seluruh proses administrasi maupun penanganan jenazah dapat berjalan dengan baik," ujarnya.
Made mengatakan korban tiba di Bali pada 13 Juli 2026 untuk berlibur di kawasan Nusa Penida, kemudian melanjutkan perjalanan wisata ke Pulau Lombok.
Saat berada di kawasan wisata di Kabupaten Lombok Barat, korban dilaporkan mendadak mengalami kondisi darurat hingga tidak sadarkan diri.
Korban kemudian dievakuasi ke Puskesmas Meninting untuk mendapatkan pertolongan pertama sebelum dirujuk ke Rumah Sakit Siloam Mataram.
"Berdasarkan hasil pemeriksaan awal oleh dr. Galan Armadani di RS Siloam, korban dinyatakan meninggal dunia pada Selasa sore sekitar pukul 17.50 Wita," kata Made.
Setelah dinyatakan meninggal dunia, jenazah korban dievakuasi ke RSUD Kota Mataram untuk penanganan lebih lanjut.
Pewarta: Dhimas Budi Pratama
Editor: Abdul Hakim
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta -
Masih ada penyalahgunaan yang ditemukan pada penggunaan QR code untuk pembelian BBM subsidi. Bahkan, dalam sebulan ada satu kendaraan yang mengisi BBM hingga 2.560 liter!
Beli BBM subsidi Pertalite dan Biosolar wajib menggunakan QR code. Jadi setiap kali kamu isi BBM, kamu harus menunjukkan QR code yang didapat dari aplikasi myPertamina. Penggunaan QR code itu ditujukan agar penyaluran BBM subsidi tepat sesuai dengan segmen yang diatur pemerintah sekaligus melindungi konsumen yang berhak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun pada kenyataannya, ditemukan adanya anomali pembelian BBM subsidi itu. Kepala BPH Migas Wahyudi Anas mengungkap, ada beberapa kendaraan yang melakukan penyalahgunaan QR code tersebut. Wahyudi mencontohkan, ada kendaraan yang melakukan pengisian BBM subsidi secara berulang dalam satu hari. Jika ditotal dalam sebulan, konsumsi BBM kendaraan tersebut mencapai 2.000-an liter.
"Ini dengan pelat nomor BM...0 UO itu aja transaksinya hampir 2.560 (liter) dengan QR Code yang beda. Per hari transaksinya bisa satu sampai tiga kali. Ini contoh-contoh terjadinya anomali di dalam pemanfaatan teknologi yang perlu kita permutakhirkan bersama," ungkap Wahyudi dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi XII DPR baru-baru ini.
Tak cuma satu, ada juga beberapa kendaraan lain yang kedapatan mengisi BBM secara berulang dalam sehari sekaligus melebihi batasan. Bahkan dalam sehari ada yang mengisi hingga 200 liter.
Untuk diketahui, saat ini pembelian BBM jenis Pertalite dan Biosolar untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 50 liter per hari per kendaraan. Hal itu tertuang dalam Keputusan Kepala BPH Migas Nomor 024/KOM/BPH.DBBM/2026 yang ditetapkan di Jakarta pada 30 Maret 2026 yang ditandatangani oleh Kepala BPH Migas Wahyudi Anas.
Pembelian Pertalite untuk kendaraan bermotor untuk pelayanan umum seperti mobil ambulance, mobil jenazah, mobil pemadam kebakaran dan mobil pengangkut sampah paling banyak 50 liter/hari/kendaraan. Kemudian pembatasan juga dilakukan bagi kendaraan bermotor umum pengguna Biosolar untuk angkutan orang dan/atau barang roda empat paling banyak 80 liter/hari/kendaraan.
Selanjutnya, kendaraan bermotor umum untuk angkutan orang dan/atau barang roda enam atau lebih paling banyak 200 liter/hari/kendaraan.
"Dan ini menjadikan suatu catatan koreksi penyaluran BBM yang benar-benar tidak dimanfaatkan untuk masyarakat yang tepat," jelas Wahyudi.
(dry/rgr)
Liputan6.com, Jakarta - Mobil listrik kini menjadi salah satu pilihan kendaraan yang semakin diminati masyarakat. Perkembangan teknologi, efisiensi biaya penggunaan, hingga berbagai insentif yang ditawarkan menjadi faktor yang mendorong pertumbuhan kendaraan listrik di Indonesia.
Di DKI Jakarta, misalnya, pemilik kendaraan bermotor listrik berbasis baterai mendapatkan insentif Pajak Kendaraan Bermotor atau PKB sebesar 0%. Kebijakan tersebut merupakan bagian dari langkah pemerintah daerah dalam mendukung percepatan ekosistem kendaraan rendah emisi.
Dengan insentif tersebut, pemilik mobil listrik tidak hanya dapat menikmati pengalaman berkendara yang berbeda, tetapi juga memperoleh manfaat langsung dari sisi pajak tahunan. Namun, ada satu hal yang tetap perlu dipahami: kendaraan listrik tetap diperhitungkan dalam urutan kepemilikan pajak progresif, meskipun nilai PKB-nya menjadi 0%.
Berikut 7 keuntungan menggunakan mobil listrik yang perlu diketahui:
1. Mendapatkan Insentif PKB 0%
Salah satu keuntungan utama menggunakan mobil listrik di DKI Jakarta adalah insentif PKB 0%. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menetapkan pengenaan PKB untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai sebesar 0% dari dasar pengenaan PKB. Artinya, kendaraan listrik tidak dikenakan PKB sebagaimana kendaraan konvensional berbahan bakar bensin atau solar.
PKB merupakan kewajiban pajak yang dibayarkan pemilik kendaraan setiap tahun. Dengan adanya insentif ini, pemilik kendaraan listrik dapat lebih ringan dari sisi kewajiban pajak tahunan.
Bagi masyarakat yang sedang mempertimbangkan untuk membeli kendaraan baru, insentif PKB 0% dapat menjadi salah satu nilai tambah. Selain memperhitungkan harga kendaraan, biaya perawatan, jarak tempuh, serta fasilitas pengisian daya, aspek pajak tahunan juga menjadi pertimbangan penting dalam kepemilikan kendaraan.
2. Lebih Hemat Biaya Operasional
Selain dari sisi pajak, mobil listrik juga menawarkan potensi penghematan biaya operasional. Kendaraan listrik menggunakan tenaga baterai, sehingga pengguna tidak perlu membeli BBM untuk kebutuhan mobilitas harian.
Biaya pengisian daya dapat berbeda-beda tergantung kapasitas baterai, tarif listrik, lokasi pengisian, dan pola penggunaan kendaraan. Namun, bagi sebagian pengguna, mobil listrik dinilai dapat membantu menekan pengeluaran rutin untuk transportasi, terutama jika digunakan untuk aktivitas sehari-hari di wilayah perkotaan.
Penghematan ini menjadi salah satu alasan kendaraan listrik semakin dipertimbangkan. Dengan biaya operasional yang lebih efisien dan adanya insentif PKB 0%, mobil listrik tidak hanya menawarkan teknologi baru, tetapi juga manfaat ekonomi bagi pemiliknya.
3. Mengurangi Ketergantungan terhadap BBM
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4142628/original/009530000_1661967410-shutterstock_548313280.jpg)
Perbesar
Di tengah kondisi ekonomi global yang penuh tantangan, efisiensi energi menjadi salah satu isu penting. Pemerintah terus mendorong berbagai langkah untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak atau BBM.
Penggunaan kendaraan listrik menjadi salah satu cara yang dapat mendukung upaya tersebut. Berbeda dengan kendaraan konvensional yang mengandalkan bensin atau solar, mobil listrik menggunakan energi listrik sebagai sumber tenaga utama.
Jika semakin banyak masyarakat beralih ke kendaraan listrik, konsumsi BBM untuk transportasi harian berpotensi berkurang. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam mendorong efisiensi energi dan penggunaan moda transportasi yang lebih berkelanjutan.
Dengan demikian, keputusan menggunakan mobil listrik bukan hanya berdampak pada pengeluaran pribadi, tetapi juga mendukung arah kebijakan energi yang lebih efisien.
4. Lebih Ramah Lingkungan
Keuntungan lain dari mobil listrik adalah tidak menghasilkan emisi gas buang dari knalpot. Hal ini berbeda dari kendaraan berbahan bakar minyak yang menghasilkan emisi saat digunakan.
Di wilayah perkotaan dengan aktivitas transportasi yang tinggi, penggunaan kendaraan yang lebih ramah lingkungan menjadi semakin relevan. Mobil listrik dapat menjadi salah satu pilihan untuk membantu mengurangi emisi dari sektor transportasi.
Meski transisi menuju kendaraan listrik masih membutuhkan dukungan ekosistem yang lebih luas, mulai dari ketersediaan infrastruktur pengisian daya hingga edukasi masyarakat, penggunaan kendaraan listrik merupakan salah satu langkah menuju mobilitas yang lebih bersih.
Dengan memilih mobil listrik, masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam mendukung upaya menciptakan kota yang lebih sehat, bersih, dan berkelanjutan.
5. Mendukung Program Pemerintah
Penggunaan kendaraan listrik juga sejalan dengan program pemerintah dalam mendorong transformasi transportasi menuju energi yang lebih bersih dan efisien.
Insentif PKB 0% menjadi salah satu bentuk dukungan pemerintah daerah agar masyarakat semakin tertarik menggunakan kendaraan listrik. Kebijakan ini tidak hanya memberikan keuntungan bagi pemilik kendaraan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya mendorong perubahan perilaku menuju mobilitas yang lebih ramah lingkungan.
Dengan membeli dan menggunakan mobil listrik, masyarakat turut mendukung pengurangan konsumsi BBM, pengurangan emisi, serta pengembangan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
Karena itu, mobil listrik tidak lagi hanya dipandang sebagai tren otomotif, tetapi juga sebagai bagian dari perubahan menuju transportasi masa depan.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/8263073/original/051094600_1781857233-Depositphotos_357698570_L.jpg)
Perbesar
Meski mendapatkan insentif PKB 0%, kendaraan listrik tetap diperhitungkan dalam urutan kepemilikan kendaraan bermotor.
Artinya, apabila wajib pajak memiliki lebih dari satu kendaraan, mobil listrik tetap masuk dalam susunan kendaraan pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Namun, karena kendaraan bermotor listrik berbasis baterai mendapatkan insentif PKB 0%, nilai PKB untuk kendaraan listrik tersebut tetap menjadi 0%.
Sebagai contoh, apabila kendaraan pertama merupakan mobil non-listrik, kendaraan kedua merupakan mobil listrik, dan kendaraan ketiga kembali merupakan mobil non-listrik, maka mobil listrik tetap dihitung sebagai kendaraan kedua.
Dalam skema progresif di DKI Jakarta, tarif PKB untuk kendaraan pertama sebesar 2%, kendaraan kedua 3%, kendaraan ketiga 4%, kendaraan keempat 5%, dan kendaraan kelima dan seterusnya 6%.
Contoh:
Dari contoh tersebut, mobil listrik tetap masuk dalam urutan kepemilikan kendaraan progresif. Namun, manfaat insentif PKB 0% tetap berlaku untuk kendaraan listrik.
Dengan skema ini, pemilik kendaraan listrik tetap mendapatkan keuntungan dari sisi pajak, sementara sistem pajak progresif untuk kendaraan lainnya tetap berjalan sesuai ketentuan.
7. Menjadi Pilihan Mobilitas Masa Depan
Mobil listrik kini semakin relevan sebagai pilihan kendaraan masa depan. Perkembangan teknologi, semakin banyaknya pilihan model kendaraan, serta dukungan kebijakan pemerintah membuat kendaraan listrik semakin mudah dipertimbangkan masyarakat.
Bagi masyarakat perkotaan, mobil listrik dapat menjadi pilihan untuk mobilitas sehari-hari, terutama bagi pengguna yang ingin menggabungkan efisiensi, kenyamanan, dan kepedulian terhadap lingkungan.
Kendaraan listrik juga menawarkan pengalaman berkendara yang berbeda. Suara mesin yang lebih senyap dan teknologi yang semakin berkembang menjadi daya tarik tambahan bagi pengguna.
Dengan berbagai keuntungan tersebut, mobil listrik bukan hanya menjadi simbol perkembangan teknologi, tetapi juga bagian dari perubahan gaya hidup menuju mobilitas yang lebih efisien dan berkelanjutan.
Beralih ke mobil listrik menawarkan berbagai keuntungan bagi masyarakat. Selain berpotensi menekan biaya operasional dan mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar minyak (BBM), kendaraan listrik juga dinilai lebih ramah lingkungan. Di DKI Jakarta, pemilik mobil listrik bahkan mendapatkan insentif berupa tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar 0%.
Lebih dari sekadar mengikuti tren teknologi, penggunaan mobil listrik mencerminkan dukungan terhadap percepatan transisi energi yang tengah didorong pemerintah. Langkah ini sekaligus menjadi upaya mewujudkan sistem transportasi yang lebih efisien dan berkelanjutan.
(*)