Prabowo Klaim Penghasilan Ojol Naik 3 Kali Lipat Imbas Pemotongan Biaya Aplikator

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:08 WIB

Jakarta, VIVA – Presiden Prabowo Subianto mengatakan pemerintah telah membuat aturan untuk menciptakan pembagian hasil yang lebih adil antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator.

Baca Juga

Prabowo mengatakan melalui kebijakan tersebut, porsi pendapatan yang diterima pengemudi meningkat dari sebelumnya 80 persen menjadi 92 persen.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

"Kita juga telah mengatur pembagian hasil yang lebih adil bagi pengemudi-pengemudi ojek online dan aplikator," kata Presiden Prabowo dalam pidato pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR-DPD RI Tahun 2026 di Gedung MPR/DPR RI, Jakarta, Jumat, 14 Agustus 2026.

Baca Juga

Presiden Prabowo mengatakan kebijakan tersebut merupakan upaya pemerintah memastikan pengemudi ojol mendapatkan bagian yang lebih layak dari hasil kerja mereka.

Menurut Presiden, perubahan pembagian hasil itu juga telah berdampak terhadap peningkatan penghasilan sejumlah pengemudi.

Baca Juga

Kepala Negara menjelaskan sebelumnya pengemudi ojol hanya mendapatkan sekitar 80 persen dari hasil pekerjaan mereka, sementara 20 persen menjadi bagian aplikator.

Setelah pemerintah memberikan rekomendasi terkait pembagian hasil tersebut, porsi yang diterima pengemudi meningkat menjadi 92 persen.

"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka karena aplikator minta 20 persen. Tapi, dengan rekomendasi pemerintah, saya tidak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya agak intervensi juga, para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka," ujar Presiden Prabowo.

Presiden Prabowo menyatakan kebijakan tersebut telah memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan pengemudi.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Prabowo mengatakan banyak pengemudi melaporkan adanya peningkatan penghasilan setelah aturan pembagian hasil tersebut diterapkan.

"Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan. Ada yang naik dua kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik tiga kali," kata Presiden Prabowo. (Ant)

Jawab Instruksi Prabowo, Kemendagri Jalankan Program Ekosistem Pengelolaan Sampah Berkelanjutan

Mewakili Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kemendagri Tomsi Tohir mengatakan, persoalan sampah merupakan tantangan yang harus diselesaikan secara bersama

VIVA.co.id

15 Agustus 2026

Prabowo Mau Semua Barang Subsidi Disalurkan Lewat Koperasi

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

"Semua barang-barang subsidi akan disalurkan melalui Koperasi Merah Putih sehingga barang-barang subsidi tidak boleh dan tidak bisa diperdagangkan," kata Prabowo dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menegaskan subsidi yang diberikan pemerintah berasal dari uang rakyat. Karena itu, barang yang memperoleh subsidi tidak seharusnya diperlakukan sebagai komoditas untuk diperjualbelikan demi mendapatkan keuntungan.

Baca Juga: Prabowo: Bagian Ojol Kini 92 Persen, Penghasilan Ada yang Naik 3 Kali

"Subsidi adalah uang rakyat, barang yang disubsidi, disubsidi oleh uang rakyat, untuk rakyat, dan bukan dagangan," ujarnya.

Prabowo mengatakan pemerintah saat ini terus memperluas keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Menurut dia, sekitar 10 ribu koperasi telah berhasil didirikan dan mulai beroperasi.

Dari jumlah tersebut, sekitar 3.300 koperasi disebut telah beroperasi secara optimal. Pemerintah kemudian menargetkan jumlah Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih yang berdiri dan beroperasi mencapai 30 ribu pada akhir 2026.

"Dalam rangka memperkuat ekonomi rakyat dari bawah, kita juga membangun Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Hari ini kita telah berhasil mendirikan dan mengoperasikan 10 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih," kata Prabowo.

"3.300 di antaranya telah beroperasi secara optimal. Dan target akhir tahun 2026 harus 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih berdiri dan beroperasi dengan baik," sambungnya.

Pemerintah tidak hanya menempatkan koperasi sebagai wadah aktivitas ekonomi masyarakat desa dan kelurahan. Prabowo juga mengaitkannya dengan upaya pemerintah membangun rantai pasok yang lebih kuat dari tingkat bawah.

Prabowo mengatakan keberadaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membuat negara memiliki kendali yang lebih kuat terhadap rantai pasok barang yang dibutuhkan masyarakat.

Presiden menyebut mekanisme tersebut diperlukan karena pasar tetap dapat mengalami distorsi ketika terdapat pihak dengan kekuatan modal besar yang memiliki pengaruh terhadap distribusi dan perdagangan.

"Dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih dalam sejarah Republik Indonesia untuk pertama kali negara akan menguasai rantai pasok sendiri sehingga kita tidak bisa dipermainkan saudagar-saudagar yang hendak mempermainkan pasar," ujar Prabowo.

Baca Juga: Prabowo Target Bangun 1.386 Kampung Nelayan dan 30 Ribu Kopdes Merah Putih hingga Akhir Tahun

Meski demikian, Prabowo menegaskan pemerintah tidak bermaksud menghilangkan mekanisme pasar. Menurutnya, kegiatan ekonomi tetap membutuhkan pasar sebagai mekanisme yang mengatur pergerakan barang dan jasa.

"Kita tidak anti pasar, tidak bisa kita anti pasar. Ekonomi didasarkan atas bergeraknya pasar," katanya.

Namun, dia menilai pasar dapat mengalami manipulasi ketika terdapat pelaku yang memiliki kekuatan modal besar dan mampu memengaruhi harga maupun distribusi.

"Tapi pasar bisa dimanipulasi, pasar bisa dirusak, pasar bisa diatur oleh mereka yang menguasai modal besar," ujar Prabowo.

Karena itu, pemerintah mendorong koperasi sebagai instrumen untuk memperkuat posisi masyarakat dalam aktivitas ekonomi. Koperasi diharapkan tidak hanya menjadi tempat transaksi, tetapi juga bagian dari sistem distribusi yang menjangkau masyarakat secara langsung.

"Karena itu, rakyat kita harus kita bantu, kita harus organisir, kita harus berdayakan melalui koperasi. Koperasi yang dibantu, diperkuat, diberdayakan," kata Prabowo.

Kebijakan penyaluran barang subsidi melalui koperasi menjadi salah satu bentuk konkret dari arah tersebut. Pemerintah ingin memastikan manfaat subsidi yang bersumber dari anggaran negara dapat diterima masyarakat sesuai tujuan awal pemberiannya.

Dengan target 30 ribu Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih pada akhir 2026, pemerintah pada saat yang sama menghadapi tantangan untuk memastikan koperasi tersebut tidak hanya terbentuk secara administratif, tetapi benar-benar mampu menjalankan fungsi distribusi dan pelayanan ekonomi bagi masyarakat.

Dari target tersebut, pemerintah menyebut 3.300 koperasi saat ini telah beroperasi secara optimal.

Artinya, masih terdapat pekerjaan untuk memastikan ribuan koperasi lainnya memiliki kapasitas operasional yang memadai sebelum digunakan sebagai bagian dari jalur distribusi barang subsidi.

Di Depan Prabowo, Puan Ungkap Progres RUU Perampasan Aset

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia Puan Maharani menegaskan parlemen akan fokus pada pembahasan terhadap 14 rancangan undang-undang (RUU) pada tahap pembicaraan pertama di sisa masa sidang 2026.

Menurutnya, DPR akan memprioritaskan pembahasan RUU Perampasan Aset.

"Selain itu, DPR RI juga akan melanjut kan 43 RUU yang sedang dalam tahap penyusunan, termasuk penyusunan RUU Perampasan Aset," kata Puan dalam sidang DPR RI, dalam rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan.

Puan menuturkan RUU tentang perampasan aset masih dalam tahap untuk menerima masukan dari masyarakat yang bermakna.

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas sebelumnya memastikan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan agar pembahasan RUU Perampasan Aset segera dilakukan. Supratman meyakini DPR segera menjadikan RUU tersebut sebagai usul inisiatif DPR.

"RUU Perampasan Aset teman-teman lihat, Komisi III kan hari ini baru mulai masa sidang nih ya. Nanti akan dibuka oleh Ibu Wakil Ketua. Komisi III teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu," kata Supratman usai menghadiri Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR-DPD di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip dari Detikcom, Jumat (14/8/2026).

"Bagi Presiden perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan," sambungnya.

Supratman yakin DPR akan segera mengajukan RUU Perampasan Aset sebagai usul inisiatif. Pemerintah, kata Supratman, siap membahas RUU tersebut bersama DPR.

"Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif dan kami siap untuk membahas bersama dengan DPR," ujarnya.

Supratman mengatakan pemerintah sebelumnya juga telah memiliki draf RUU Perampasan Aset. Namun, berdasarkan kesepakatan politik, RUU tersebut kini menjadi usul inisiatif DPR.

(haa/haa) [Gambas:Video CNBC]

Pemkot wajibkan kontraktor tuntaskan evaluasi kawasan Teras Samarinda - ANTARA News Kalimantan Timur

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Samarinda (ANTARA) - Pemerintah Kota Samarinda, Kalimantan Timur, mewajibkan kontraktor menyelesaikan belasan catatan evaluasi teknis dan administrasi untuk memastikan kawasan Teras Samarinda Tahap II layak, aman dan berkualitas sebelum diresmikan menjadi ruang publik.

Wali Kota Samarinda, Andi Harun di Samarinda, Jumat, menegaskan bahwa serah terima fisik dan pembayaran akhir tidak akan disetujui jika seluruh kekurangan proyek senilai Rp41 miliar tersebut belum dituntaskan sesuai spesifikasi.

"Layak diresmikan bukan berarti kewajiban kontraktor selesai. Semua kekurangan harus dituntaskan berbasis data ukur yang presisi, bukan perkiraan,” ujar Andi Harun saat memimpin Rapat Koordinasi Evaluasi Teknis di Samarinda.

Evaluasi tersebut, lanjut Andi Harun, mencakup pengerjaan Segmen 1 hingga Segmen 4, mulai dari depan Kantor Gubernur Kaltim hingga Pagar Pelindo.

Berdasarkan laporan Tim Konsultan Supervisi, proyek ini terbagi atas Segmen 2 dan 3 senilai Rp21 miliar (taman, pedestrian, MEP, dermaga, rumah pompa), serta Segmen 4 senilai Rp20 miliar (amphitheater, playground, halte, pos polisi, drainase).

Sejumlah catatan krusial yang wajib diperbaiki kontraktor antara lain, penguatan struktur pondasi arena bermain (playground), perbaikan paving, ubin dan pemasangan pagar pengaman tepian sungai.

Selanjutnya, penutupan dan pembongkaran akses pelabuhan lama yang dinilai membahayakan, perapian kabel koridor, pemasangan kanopi pos jaga, dan pengecatan ulang, pengukuran ulang kerusakan rumput gajah mini dari total kontrak 1.558,70 meter persegi, pembersihan sisa material konstruksi dan optimalisasi sistem drainase serta sprinkler.

Andi Harun menginstruksikan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Konsultan Pengawas segera melakukan pemeriksaan fisik di lapangan.

"Hasilnya wajib dituangkan dalam matriks perbandingan antara volume kontrak dan kondisi riil di lapangan demi menjaga akuntabilitas keuangan daerah," kata Andi Harun.

Sembari menunggu perbaikan rampung, Pemkot Samarinda telah menyiapkan skema pengelolaan sementara kawasan hingga Desember 2026.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) akan menangani kebersihan dan perawatan taman, sedangkan Dinas Perhubungan bersama Satpol PP bertanggung jawab atas operasional listrik, air dan keamanan kawasan

Untuk diketahui, Teras Samarinda mulai dibangun pada tahun 2023, bertujuan menata ulang kawasan tepian Sungai Mahakam dari area kumuh menjadi ruang publik yang modern, hijau, ramah keluarga, sekaligus menjadi pusat pariwisata baru yang mengintegrasikan pelaku UMKM digital lokal secara tertata.

Proyek ini dilaksanakan secara bertahap menggunakan dana APBD, di mana Tahap I (Segmen 1) menghabiskan anggaran sebesar Rp36,9 Miliar dan sempat mendapat dana penyempurnaan pedestrian sebesar Rp10,6 Miliar pada tahun 2026.

Sementara itu, Tahap II yang dibagi ke dalam 4 segmen paralel mengucurkan anggaran multikontrak untuk mempercepat pemerataan fasilitas di sepanjang Jalan Gajah Mada.

Saat ini, pembangunan fisik Tahap II dari depan Lamin Etam hingga area Dermaga Pasar Pagi sudah rampung seratus persen.

Kontraktor tengah menyelesaikan masa pemeliharaan akhir untuk perbaikan fasilitas minor hingga akhir Agustus, sehingga kawasan baru ini ditargetkan resmi dibuka untuk umum pada 1 September 2026 dengan sistem pembatasan jam operasional demi menjaga ketertiban kota.

Pewarta: Arumanto
Editor : Rahmad

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bongkar Makna Gestur Jokowi Beri Jari Jempol Usai Pidato Presiden Prabowo di Sidang Tahunan MPR

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:06 WIB

VIVA – Gestur sederhana Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato di Sidang Tahunan MPR menjadi perhatian. Jokowi terlihat memberikan jempol kepada Prabowo usai rangkaian pidato kenegaraan tersebut.

Baca Juga

Momen itu terlihat sederhana, tetapi gestur tangan seperti jempol memang kerap digunakan dalam komunikasi nonverbal untuk menyampaikan persetujuan, dukungan, atau tanda bahwa sesuatu dinilai positif.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam budaya komunikasi modern, mengangkat ibu jari atau thumbs-up merupakan salah satu gestur yang paling mudah dikenali.

Baca Juga

Jempol Sering Menjadi Simbol Persetujuan

Dikutip VIVA Jum'at, 14 Agustus 2026, Cambridge Dictionary menjelaskan bahwa gestur thumbs-up dapat digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang menyetujui sesuatu atau menganggap sesuatu sebagai hal yang baik.

Baca Juga

Dengan konteks tersebut, jempol Jokowi kepada Prabowo dapat dibaca sebagai respons positif secara nonverbal. Namun, gestur tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan isi pikiran atau sikap politik Jokowi terhadap seluruh isi pidato.

Namun, ada penelitian dalam Proceedings of the National Academy of Sciences mengenai gestur lintas budaya menemukan bahwa ekspresi dan gestur dapat memiliki perbedaan makna tergantung pada budaya serta konteks penggunaannya.

Hal ini penting ketika menafsirkan gestur tokoh publik. Satu gerakan tangan sebaiknya tidak langsung diterjemahkan menjadi kesimpulan politik tanpa melihat situasi ketika gestur tersebut dilakukan.

Dalam percakapan sehari-hari, seseorang yang mengacungkan ibu jari sering kali ingin menyampaikan pesan singkat seperti "bagus", "setuju", "oke", atau "lanjut".

Oxford Learner's Dictionaries juga mendefinisikan thumbs-up sebagai gerakan mengangkat ibu jari untuk menunjukkan bahwa seseorang menyetujui sesuatu atau merasa sesuatu tersebut baik.

Karena itu, gestur Jokowi dapat dipahami sebagai bentuk komunikasi singkat yang tidak membutuhkan kata-kata.

Gestur semacam ini juga lazim digunakan dalam situasi formal maupun informal. Seseorang dapat memberikan jempol sebagai respons terhadap presentasi, hasil pekerjaan, kabar baik, atau tindakan yang dianggap positif.

Mengapa Gestur Jokowi Menarik Perhatian?

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Presiden Prabowo Subianto

Photo :

• Biro Pers Sekretariat Presiden

Jokowi dan Prabowo memiliki sejarah politik yang panjang. Keduanya pernah berada dalam posisi berseberangan dalam kontestasi politik, sebelum kemudian bekerja sama dalam pemerintahan.

Halaman Selanjutnya

Karena itu, setiap interaksi publik antara keduanya mudah menjadi perhatian.

FWD Syariah Resmi Kantongi Izin Usaha Asuransi Jiwa Syariah dari OJK

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

ILUSTRASI. FWD Life fokus perkuat platform digital (KONTAN/Cheppy A Muchlis)

Reporter: Tendi Mahadi | Editor: Tendi Mahadi

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. PT FWD Insurance Indonesia mengumumkan bahwa PT FWD Insurance Indonesia Syariah (FWD Syariah) telah resmi memperoleh izin usaha asuransi jiwa syariah dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berdasarkan Surat Keputusan No. KEP-63/D.05/2026  tanggal 7 Agustus 2026.

Perolehan izin usaha ini merupakan bagian dari proses pemisahan unit usaha syariah (spin-off) FWD Insurance sekaligus langkah perusahaan dalam memenuhi ketentuan regulator serta memperkuat lini bisnis asuransi syariah di Indonesia.

Sebagai tahapan berikutnya dalam proses spin-off tersebut, FWD Insurance akan mengajukan permohonan kepada OJK untuk memperoleh persetujuan atas pengalihan portofolio kepesertaan dari unit usaha syariah FWD Insurance kepada FWD Syariah.

Setelah memperoleh persetujuan OJK, portofolio kepesertaan asuransi jiwa syariah akan dialihkan dan dikelola oleh FWD Syariah.

Baca Juga: Kontribusi Bruto Asuransi Allianz Syariah Tumbuh 10% sepanjang Tahun 2025

Direktur Utama FWD Insurance, Jeffrey Woo mengatakan bahwa perolehan izin usaha FWD Syariah merupakan tonggak penting dalam proses pemisahan unit usaha syariah FWD Insurance.

"Langkah ini tidak hanya menjadi pemenuhan ketentuan regulator, tetapi juga mencerminkan komitmen kami untuk terus menghadirkan layanan dan perlindungan yang relevan bagi masyarakat Indonesia, melalui layanan asuransi jiwa syariah," kata Jeffrey dalam keterangannya, Jumat (14/8).

FWD Insurance menegaskan bahwa proses pemisahan unit usaha syariah maupun pengalihan portofolio kepesertaan nantinya tidak mengubah manfaat polis, hak, kewajiban, layanan, maupun proses klaim.

Seluruh peserta polis akan tetap memperoleh manfaat perlindungan sesuai dengan syarat dan ketentuan polis yang berlaku.

Baca Juga: OJK Tunda Penyesuaian Tarif Premi Kendaraan Bermotor, Ini Kata Asuransi Zurich

Pelaksanaan proses tersebut dilakukan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan ketentuan Bagian III huruf C angka 15 Surat Edaran OJK Nomor 10/SEOJK.05/2024 tentang Mekanisme dan Tata Cara Pemisahan Unit Syariah Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi.

“FWD Insurance berkomitmen untuk memastikan seluruh tahapan proses dilaksanakan sesuai dengan ketentuan OJK serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga proses transisi dapat berjalan dengan baik dan peserta tetap memperoleh layanan serta manfaat perlindungan yang menjadi haknya,” tutup  Jeffrey.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Prabowo Sebut CKG Sudah Tembus 108 Juta Orang, 66 RSUD di Daerah Terpencil Ikut Dibenahi

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:05 WIB

VIVA – Presiden RI Prabowo Subianto mengungkap sejumlah langkah pemerintah untuk memperluas dan memeratakan akses kesehatan di Indonesia. Salah satu capaian yang disoroti adalah program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang telah menjangkau lebih dari 100 juta masyarakat.

Baca Juga

Selain CKG, pemerintah juga melakukan peningkatan fasilitas kesehatan di berbagai daerah, termasuk memperbaiki 66 Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Upaya tersebut disampaikan Prabowo dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI, Jumat, 14 Agustus 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Dalam pidatonya, Prabowo menyebut program CKG yang mulai dilaksanakan pada Februari 2025 telah memberikan manfaat kepada 108 juta orang hingga Juni 2026.

Baca Juga

Program pemeriksaan kesehatan gratis tersebut kini tersedia melalui 10.255 Puskesmas yang tersebar di 38 provinsi. Pemerintah berharap cakupan tersebut terus meningkat sehingga masyarakat dapat mengetahui kondisi kesehatannya lebih awal.

Menurut Prabowo, pemeriksaan kesehatan secara rutin penting dilakukan meskipun seseorang belum merasakan gejala tertentu. Ia juga menyoroti masih adanya masyarakat yang merasa khawatir menjalani pemeriksaan karena takut mengetahui penyakit yang dideritanya.

Baca Juga

“Kita menghendaki ini harus lebih baik lagi. Sementara ada rakyat kita yang takut cek kesehatan, takut ketahuan sakitnya apa,” ujar Prabowo.

Melalui CKG, pemerintah berupaya mendorong masyarakat lebih aktif melakukan deteksi dini. Dengan mengetahui kondisi kesehatan sejak awal, penanganan terhadap berbagai penyakit diharapkan dapat dilakukan lebih cepat.

Pemerataan kesehatan tidak hanya dilakukan melalui pemeriksaan gratis. Pemerintah juga berupaya meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan di daerah yang selama ini memiliki keterbatasan layanan.

Prabowo menyampaikan bahwa pemerintah telah membangun dan meningkatkan kualitas 66 RSUD yang berada di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar. Langkah tersebut ditujukan untuk memperkecil kesenjangan layanan kesehatan antara daerah dan pusat.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Selain itu, sebanyak 20 RSUD baru yang dibangun pemerintah telah mulai beroperasi. Kehadiran fasilitas tersebut diharapkan dapat membuat masyarakat di berbagai daerah memperoleh pelayanan kesehatan yang lebih dekat tanpa harus selalu pergi ke kota besar.

Dalam pidatonya, Prabowo juga menyinggung keberlanjutan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), khususnya bagi masyarakat yang kurang mampu.

Halaman Selanjutnya

Pemerintah saat ini menanggung sepenuhnya iuran JKN untuk 96,8 juta warga Indonesia yang masuk kelompok tidak mampu. Kebijakan tersebut menjadi salah satu upaya agar persoalan biaya tidak menjadi penghalang bagi masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.

Prabowo Ingin Beli Perusahaan Terbaik Dunia dari Keuntungan BUMN

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menuturkan akan membeli perusahaan terbaik dunia. Hal ini sebagai salah satu langkah untuk memanfaatkan keuntungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Keuntungan BUMN juga sekarang kita gunakan untuk percepat upaya downstreaming kita dengan upstreaming,” ujar dia saat Sidang Tahunan MPR, Jumat (14/8/2026).

Ia menuturkan, salah satu langkah dilakukan dengan membeli perusahaan terbaik di dunia supaya mendapatkan teknologi dan lainnya sehingga dapat memperkuat ekonomi Indonesia. "Kita juga akan beli perusahaan terbaik dunia untuk kita bisa dapatkan teknologinya, kita bisa dapatkan IP-nya, manajemen terbaik. Kita bisa dapatkan pasarnya, pengalaman mereka sehingga nanti ekonomi kita akan kuat,” kata dia.

Ia mencontohkan salah satunya Indonesia memerlukan jumlah sapi yang banyak. Salah satu dilakukan dengan memanfaatkan teknologi. “Dengan teknologi cloning bisa perbanyak kita punya ternak,” ujar dia.

Selain itu, Prabowo mengatakan, keuntungan BUMN juga saat ini dipakai untuk mempercepat upaya hilirisasi. Melalui Danantara, pemerintah sudah groundbreaking 13 proyek hilirisasi pada 6 Februari 2026, dan 13 proyek hilirisasi pada 29 April 2026. Selain itu, proyek-proyek seperti pengolahan batu bara menjadi Dimethyl Ether (DME), hilirisasi tembaga dan emas, pengolahan garam industri, dan smelter alumina menjadi aluminium serta proyek waste to energy.

Prabowo: Tanpa Permainan Angka, Laba BUMN 2025 Tembus Rp 326 Triliun

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan laba badan usaha milik negara (BUMN) pada 2025 mencapai Rp 326 triliun, melonjak 75,3% dibandingkan 2024 yang sebesar Rp 186 triliun.

Pernyataan tersebut disampaikan Prabowo dalam pidato Sidang Tahunan MPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Prabowo menegaskan pemerintah tidak akan mentoleransi manipulasi dalam penyajian laporan keuangan BUMN.

“Saya juga sudah ingatkan di sini, saya tidak mau toleransi permainan angka. Kita harus dapat angka-angka yang benar, yang tepat,” ujar Prabowo.

Ia menjelaskan keuntungan BUMN tahun 2024 telah dikoreksi menjadi Rp 186 triliun dengan dividen yang disetorkan sebesar Rp 85,5 triliun.

Menurut Prabowo, kenaikan laba pada 2025 merupakan hasil dari berbagai perbaikan tata kelola yang dilakukan pemerintah.

“Rp 326 triliun ini adalah keuntungan tanpa permainan angka,” tegasnya.

Selain laba, setoran dividen BUMN pada 2025 juga meningkat signifikan menjadi Rp 142,3 triliun, atau naik 67% dibandingkan tahun sebelumnya.

Setoran Bersih BUMN Naik 160 Persen

Prabowo mengatakan angka dividen BUMN sebaiknya dilihat secara neto, yakni setelah dikurangi penanaman modal negara (PMN) yang diberikan pemerintah melalui APBN pada tahun yang sama.

Ia memaparkan bahwa pada 2024, dividen BUMN setelah dikurangi PMN tercatat sebesar Rp 53 triliun.

Sementara pada 2025, angka tersebut melonjak menjadi Rp 138 triliun.

Kenaikan ini berarti setoran bersih BUMN kepada negara meningkat sekitar 160% dibandingkan tahun sebelumnya.

Prabowo menilai lonjakan tersebut menunjukkan perbaikan efisiensi dan pengelolaan perusahaan pelat merah mulai memberikan dampak nyata terhadap penerimaan negara.

Pemerintah, lanjutnya, akan terus menjaga disiplin pengelolaan BUMN agar kontribusi perusahaan negara terhadap APBN semakin optimal dan tidak lagi bergantung pada dukungan modal dari pemerintah.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Huawei dan BSSN Perpanjang Kerja Sama, Fokus Perkuat Keamanan Siber Nasional

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Bagikan:

JAKARTA - Huawei memperbarui Nota Kesepahaman (MoU) mengenai kerja sama keamanan siber dengan Badan Siber dan Sandi Negara Republik Indonesia (BSSN), dalam mendukung pengembangan pengetahuan di bidang keamanan siber.

Kepala BSSN, Nugroho Sulistyo Budi mengatakan bahwa pembaruan Nota Kesepahaman ini bukan sekadar memperpanjang masa kerja sama, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat sinergi dalam membangun kapasitas keamanan siber nasional.

BACA JUGA:

"Sejalan dengan semangat quad-helix dalam Strategi Keamanan Siber dan Sandi, sektor swasta memiliki peran penting dalam melindungi ruang siber nasional. Oleh karena itu, kerja sama yang kuat dan berkelanjutan antara BSSN dan Huawei menjadi sangat penting,” kata Nugroho.

Ia berharap kolaborasi antara BSSN dan Huawei ini dapat menjadi katalis bagi lahirnya berbagai program yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan dalam pengembangan keamanan siber Indonesia.

Sementara itu, Cyber Security and Privacy Officer (CSPO) Huawei Indonesia, Syarbeni menambahkan, untuk menghadapi ancaman siber secara efektif, dibutuhkan pendekatan yang terkoordinasi dengan melibatkan seluruh sektor industri serta masyarakat luas.

Maka dari itu menurutnya, dengan menggabungkan kekuatan, berbagi praktik terbaik, dan bekerja sama secara erat, BSSN dan Huawei berkomitmen untuk membangun kapabilitas yang lebih kuat sekaligus memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap keamanan siber dan privasi data.

Nota Kesepahaman (MoU) mengenai Pengembangan Keamanan Siber antara BSSN dan Huawei pertama kali ditandatangani pada 29 Oktober 2019, kemudian diperbarui pada tahun 2021 dan 2023.

Hingga saat ini, kemitraan tersebut telah menghasilkan lebih dari 200 kegiatan kolaboratif yang melibatkan lebih dari 39.000 peserta, termasuk berbagai program pengembangan keterampilan khusus di bidang pertahanan berbasis AI dan keamanan siber industri, sebagai wujud kontribusi nyata dalam memperkuat ekosistem keamanan siber di Indonesia.

Sinergi ini juga menegaskan komitmen kedua belah pihak dalam memitigasi tantangan keamanan di era AI dan komputasi kuantum, sekaligus membangun ekosistem digital yang tangguh melalui pertukaran pengetahuan lintas negara dan pengembangan talenta secara berkelanjutan.

Prabowo: Bagian Ojol Kini 92 Persen, Penghasilan Ada yang Naik 3 Kali

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan adanya perubahan pembagian hasil antara pengemudi ojek online (ojol) dan perusahaan aplikator.

Menurutnya, porsi pendapatan yang diterima pengemudi kini meningkat menjadi 92% setelah pemerintah memberikan rekomendasi terkait skema pembagian hasil tersebut.

Prabowo mengatakan sebelumnya pengemudi ojol hanya memperoleh sekitar 80% dari pendapatan atas layanan yang mereka jalankan. Sementara itu, sekitar 20% menjadi bagian aplikator.

"Para pengemudi sekarang mendapatkan 92 persen dari jerih payah mereka," kata Prabowo dalam sidang paripurna di komplek parlemen, Jumat (14/8/2026).

Baca Juga: Keuntungan Pengemudi Ojol Jadi UMKM, Dapat Insentif hingga Tak Bayar Pajak

Prabowo menyebut perubahan tersebut dilakukan melalui rekomendasi pemerintah. Ia memilih menggunakan istilah rekomendasi, meski mengakui langkah tersebut memiliki unsur intervensi pemerintah terhadap skema pembagian hasil di industri transportasi daring.

"Tadinya pengemudi ojol hanya dapat 80 persen dari upaya kerja mereka karena aplikator minta 20persen. Tapi dengan rekomendasi pemerintah, saya nggak mau sebut intervensi, saya pakai istilah rekomendasi, tapi sebetulnya ya agak intervensi juga," ujarnya.

Menurut Prabowo, perubahan porsi pembagian hasil tersebut mulai dirasakan oleh sejumlah pengemudi. Ia mengatakan terdapat pengemudi yang melaporkan kenaikan pendapatan secara signifikan setelah porsi yang diterima dari setiap layanan diperbesar.

"Banyak pengemudi melaporkan penghasilan mereka naik signifikan, ada yang naik dua kali, bahkan ada yang mengatakan dia naik tiga kali," kata Prabowo.

Perubahan pembagian hasil ini menjadi salah satu kebijakan yang berkaitan langsung dengan kondisi pendapatan pengemudi ojol. Dengan porsi 92%, pengemudi mendapatkan bagian lebih besar dari nilai transaksi yang dihasilkan melalui layanan aplikasi.

Namun, klaim kenaikan pendapatan hingga dua bahkan tiga kali tersebut merupakan laporan yang disampaikan Prabowo dan belum disertai rincian data agregat mengenai jumlah pengemudi yang mengalami kenaikan dengan besaran tersebut.

Pemerintah sebelumnya memang menaruh perhatian pada tata kelola hubungan antara aplikator dan pengemudi ojol, terutama terkait pembagian pendapatan dan kesejahteraan mitra pengemudi.

Baca Juga: Bank Emas Kelola 153 Ton Emas, Prabowo Kejar Nilai Tambah

Bagi pengemudi, besaran potongan aplikator menjadi salah satu faktor yang menentukan pendapatan bersih yang diterima dari setiap perjalanan.

Karena itu, perubahan persentase pembagian hasil dapat memengaruhi pendapatan yang dibawa pulang pengemudi, meski besaran akhirnya tetap bergantung pada jumlah order, tarif perjalanan, insentif, serta biaya operasional seperti bahan bakar dan perawatan kendaraan.