Idham Nur Indrajaya
| 24 September 2026, 18:40 WIB

Identitas digital makin sulit diverifikasi di era AI. Kenali risiko manipulasi suara, video, dokumen, dan keamanan data. - Ilustrasi: Gemini Google
AKURAT.CO Bagaimana jika suara seseorang yang terdengar di telepon ternyata bukan benar-benar suaranya? Atau video yang memperlihatkan seseorang berbicara ternyata telah dibuat dengan bantuan Artificial Intelligence (AI)?
Pertanyaan tersebut semakin relevan ketika AI berkembang dari sekadar alat untuk mengolah informasi menjadi teknologi yang mampu menghasilkan dan memanipulasi konten. Kondisi ini membuat identitas digital menghadapi tantangan baru, terutama ketika suara, video, dan dokumen selama ini menjadi bagian dari cara seseorang membuktikan keaslian dirinya.
Dalam layanan keuangan dan asuransi, persoalan tersebut menjadi lebih penting karena identitas berkaitan dengan akses terhadap layanan, perlindungan data, hingga berbagai proses yang melibatkan informasi pribadi nasabah.
Identitas digital semakin sulit diverifikasi karena AI membuat konten yang tampak autentik dapat dibuat atau dimanipulasi dengan lebih mudah. Suara, video, identitas visual, dan dokumen kini perlu diperhatikan keasliannya secara lebih serius dalam proses autentikasi.
Persoalannya bukan berarti suara atau video tidak lagi dapat digunakan sebagai bukti identitas. Tantangannya adalah bukti tersebut tidak selalu cukup jika berdiri sendiri, terutama ketika teknologi dapat digunakan untuk menghasilkan representasi seseorang yang tampak meyakinkan.
Perubahan ini menciptakan pergeseran sederhana dalam cara memahami keamanan digital. Jika sebelumnya seseorang cenderung bertanya “apakah ini benar-benar orang tersebut?”, perkembangan AI membuat pertanyaan berikutnya menjadi “bagaimana keaslian identitas tersebut dapat dibuktikan?”
Pertanyaan kedua menjadi penting karena penampilan yang meyakinkan belum tentu identik dengan autentisitas.
Perkembangan AI membuat sejumlah bentuk representasi digital perlu mendapatkan perhatian lebih dalam proses verifikasi.
Suara: teknologi AI dapat digunakan untuk menghasilkan atau memanipulasi suara sehingga menyerupai seseorang.
Video: wajah dan gerakan seseorang dapat menjadi bagian dari konten yang dimanipulasi.
Dokumen: dokumen digital juga menghadapi tantangan ketika teknologi semakin mampu menghasilkan atau mengubah konten.
Identitas visual: representasi seseorang dalam bentuk digital semakin membutuhkan mekanisme untuk memastikan bahwa identitas tersebut benar-benar autentik.
Risiko utamanya bukan hanya muncul ketika konten palsu dibuat. Masalah yang lebih besar dapat terjadi ketika seseorang atau organisasi menganggap konten tersebut autentik tanpa melakukan verifikasi yang memadai.
Inilah yang membuat perkembangan AI berkaitan langsung dengan keamanan identitas digital. Semakin sulit membedakan representasi asli dan hasil manipulasi hanya dari tampilannya, semakin penting pula proses autentikasi yang berada di baliknya.
Kamis, 24 September 2026 - 18:39 WIB
Jakarta, VIVA – Satgas Preventif Polda Sumatera Selatan bergerak cepat menindak aksi premanisme di kawasan Simpang Macan Lindungan, Palembang, Kamis siang, 24 September 2026.
Baca Juga
Penindakan ini merupakan bagian dari Operasi Sikat Musi I 2026 hari pertama yang dipimpin Kasatgas Preventif Ops Sikat Musi I Kompol Amin Hanafi.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Operasi ini melibatkan 11 personel serta dipastikan dapat berlangsung tertib, aman, dan lancar.
Baca Juga
Petugas berhasil mengamankan tiga orang beserta uang tunai yang diduga berkaitan dengan aktivitas premanisme jalanan. Ketiganya yakni A (28), pengamen asal Jalan Perintis 1 Palembang, dengan uang tunai Rp4.500; MRD (26), pengamen asal Jalan Macan Lindungan LR. Kopri, dengan uang tunai Rp15.000; serta RF (21), pegawai bangunan asal Macan Lindungan LR. Tunggal 5, dengan uang tunai Rp24.000.
Seluruh pihak yang diamankan beserta barang bukti telah didata dan diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Baca Juga
Kasatgas Humas Ops Sikat Musi I Kompol I Putu Suryawan, membenarkan adanya penindakan tersebut. Menurutnya, langkah yang dilakukan Satgas Preventif merupakan bagian dari respons kepolisian terhadap keresahan masyarakat sekaligus upaya menjaga situasi kamtibmas tetap kondusif.
“Benar bahwa Satgas Preventif Operasi Sikat Musi I telah melaksanakan giat penindakan terhadap aksi premanisme di kawasan Simpang Macan Lindungan Palembang. Langkah penertiban ini dilakukan secara terukur untuk merespons keresahan masyarakat serta memastikan situasi kamtibmas di wilayah hukum Polda Sumsel tetap kondusif,” ujar Kompol I Putu Suryawan.
“Kami mengimbau masyarakat untuk terus mendukung langkah kepolisian dan tidak ragu melaporkan segala bentuk tindakan premanisme yang mengganggu ketertiban umum,” imbuhnya.
Polda Sumsel menegaskan bahwa pelaksanaan Operasi Sikat Musi I 2026 tidak hanya berorientasi pada penindakan, tetapi juga pada upaya preventif dan pemeliharaan keamanan di ruang publik.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Kehadiran personel di lokasi-lokasi yang dinilai rawan diharapkan dapat mencegah gangguan kamtibmas sekaligus memberikan rasa aman bagi masyarakat.
Masyarakat juga diimbau untuk tidak melakukan tindakan yang mengganggu ketertiban umum serta segera melaporkan kepada kepolisian apabila menemukan aktivitas yang meresahkan atau berpotensi mengganggu keamanan lingkungan. (rpi)
VIVA.co.id
23 September 2026
Kamis, 24 September 2026 18:39 WIB
Rapat koordinasi (Rakor) yang digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2026, dengan tema “Sinergi Multipihak dalam Pengakuan Hak Tenurial dan Perlindungan Wilayah Adat” di Kota Palu, Kamis (24/9/2029). (ANTARA/Fauzi Lamboka)
Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengawal tujuh usulan penetapan wilayah adat, dengan total luas mencapai 116.477 hektare.
“Ini amanah besar untuk Pemprov Sulteng. Selanjutnya akan kita verifikasi, dan berkoordinasi dengan kementerian,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sulteng Novalina di Palu, Kamis.
Hal itu disampaikan Nova dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2026, dengan tema “Sinergi Multipihak dalam Pengakuan Hak Tenurial dan Perlindungan Wilayah Adat”.
Dalam rakor tersebut, tujuh masyarakat hukum adat juga mengusulkan penetapan wilayah adat dengan total luas mencapai 116.477,26 hektare.
Usulan tersebut meliputi Tau Taa Wana Lipu Mpoa dengan luas 16.955 hektare di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai.
Kemudian Tau Taa Wana Lipu Vula Vanangga Bulang mengusulkan 22.098,61 hektare di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara.
Tau Taa Wana Lipu Uamatopa mengusulkan wilayah seluas 14.738,91 hektare di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara Tau Taa Wana Lipu Kasiala mengusulkan 32.130,03 hektare di dua kabupaten yang sama.
Berikutnya, Ngata Sivoi Bangga mengusulkan 16.193,80 hektare di Kabupaten Sigi dan Donggala.
Ngata Tompu mengusulkan 5.604,67 hektare di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong. Sedangkan Topo Tara Ngata Fatutela mengusulkan 3.756,44 hektare di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.
Novalina juga mengakui jika ada beberapa usulan yang masuk ke kementerian dan dinyatakan belum lengkap. Hal itu menjadi perhatian bersama serta memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten.
“Koordinasi itu agar setiap usulan yang ke kementerian, sudah terverifikasi dengan baik, dokumennya sudah lengkap, hingga waktu penetapan pengakuan tidak menunggu lama,” katanya.
Pewarta : Fauzi
Editor:
Muhammad Zulfikar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Ini sudah dibagi-bagi untuk wilayah barat, tengah, dan timur. Mohon dukungan dan juga arahan dari bapak ibu pimpinan dan anggota Komisi V
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengatakan pihaknya mempersiapkan sebanyak 129 Sekolah Lapang di 30 provinsi pada tahun 2027 sebagai bentuk dukungan program prioritas nasional.
"Ini sudah dibagi-bagi untuk wilayah barat, tengah, dan timur. Mohon dukungan dan juga arahan dari bapak ibu pimpinan dan anggota Komisi V," kata Kepala BMKG Teuku Faisal Fathani mengatakan dalam rapat bersama DPR di Jakarta, Kamis, tentang penetapan Hasil Penyesuaian RKA K/L Tahun 2027 Mitra Kerja Komisi V DPR RI Sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran.
Sekolah Lapang adalah upaya mengedukasi publik dan meningkatkan ketangguhan masyarakat dalam menghadapi berbagai bencana di Indonesia.
Dia menyebutkan ada kebutuhan sebesar Rp119 miliar untuk program kerja prioritas nasional.
Baca juga: BMKG edukasi nelayan antisipasi cuaca ekstrem lewat sekolah lapang
Teuku Faisal mengatakan pada 2027 kebutuhan BMKG sebesar Rp4,6 triliun. Untuk pagu indikatif Rp2,16 triliun. Kemudian pagu anggaran SBPA adalah Rp2,522 triliun sehingga ada backlog sebesar Rp2,1 triliun.
Terkait belanja modal, lanjut dia, ada kebutuhan untuk pembangunan gedung layanan Balai Besar MKG Wilayah 1 di Medan.
"Untuk deputi bidang meteorologi yang paling besar, 65,9 persen untuk berbagai penguatan di radar cuaca, radar maritim, dan infrastruktur gedung. Untuk klimatologi Rp56,62 miliar," katanya.
Untuk infrastruktur gedung layanan klimatologi dan geofisika untuk 2027, lanjut dia, masih relatif kecil, 2,5 persen. Namun pada 2028, akan ada prioritas lebih untuk hal itu.
Baca juga: BMKG tingkatkan literasi cuaca nelayan lewat SLCN di Bekasi
Pewarta: Mecca Yumna Ning Prisie
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Partai Gerindra menjadi partai politik (parpol) dengan elektabilitas tertinggi versi survei nasional Poltracking Indonesia dengan mencatatkan elektabilitas sebesar 23,2 persen.
"Pada simulasi surat suara 18 partai politik, Partai Gerindra memperoleh elektabilitas 23,2 persen," kata Peneliti Poltracking Indonesia Yoki Alvetro saat dikonfirmasi ANTARA di Jakarta, Kamis.
Berdasarkan hasil survei tersebut, Gerindra berada pada angka 23,2 persen, diikuti PDI Perjuangan sebesar 11,6 persen dan Partai Golkar sebesar 10,4 persen.
Selanjutnya, PKB memperoleh elektabilitas 6,2 persen, Partai Demokrat 6,1 persen, Partai NasDem 4,4 persen, PAN 3,4 persen, PKS 3,3 persen, PSI 2,3 persen, dan PPP 1,9 persen.
Sementara itu, partai politik lainnya dalam simulasi tersebut memperoleh elektabilitas di bawah 1 persen.
Survei nasional tatap muka Poltracking Indonesia bertajuk "Membaca Peta Elektoral & Dinamika Partai Politik" tersebut dilaksanakan pada 14-20 Agustus 2026.
Pengambilan data lapangan dilakukan pada 14-20 Agustus 2026. Sampel pada survei itu adalah 1.220 responden dengan margin of error +/-2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.
Klaster survei menjangkau 38 provinsi di seluruh Indonesia secara proporsional berdasarkan data jumlah daftar pemilih tetap (DPT) 2024, sedangkan stratifikasi survei tersebut adalah proporsi jenis kelamin pemilih.
Pengumpulan data dilakukan oleh pewawancara terlatih melalui wawancara tatap muka terhadap responden yang telah terpilih secara acak serta dibantu teknologi aplikasi. Setiap pewawancara mewawancarai 10 responden untuk setiap satu desa/kelurahan terpilih.
Baca juga: Dasco tambah kendaraan operasional pacu mesin Gerindra Tangerang
Baca juga: Gerindra sepakat ambang batas parlemen 5 persen
Baca juga: Gerindra gerakkan kader dukung Gerakan Indonesia ASRI di Jakarta
Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
AKURAT.CO Pengguna iPhone yang ingin beralih ke Samsung Galaxy tidak harus memindahkan foto, kontak, pesan, dan data lainnya satu per satu. Samsung menyediakan Smart Switch yang dapat digunakan untuk mentransfer berbagai data dari iPhone ke Galaxy baru.
Prosesnya dapat dilakukan secara nirkabel maupun menggunakan kabel, tergantung perangkat dan jenis data yang ingin dipindahkan. Samsung juga menyediakan metode terbaru menggunakan kode QR untuk menghubungkan iPhone dengan Galaxy.
Setelah perangkat terhubung, pengguna dapat memilih data yang ingin dipindahkan sebelum memulai proses transfer. Namun, tidak semua data atau aplikasi dapat dipindahkan karena sebagian bergantung pada sistem operasi, layanan pihak ketiga, enkripsi, atau kebijakan pengembang aplikasi.
Menurut halaman resmi Samsung, proses terbaru untuk memindahkan data dari iPhone ke Galaxy dapat dilakukan secara nirkabel.
Pertama, nyalakan Galaxy baru dan pilih opsi iPhone atau iPad ketika diminta. Galaxy kemudian akan membuat kode QR. Selanjutnya, pindai kode QR tersebut menggunakan iPhone.
Setelah koneksi terbentuk, ikuti instruksi yang muncul di kedua perangkat dan berikan izin yang diperlukan agar Smart Switch dapat mengakses data. Setelah terhubung, pengguna dapat memilih jenis data yang ingin dipindahkan.
Data yang didukung antara lain kontak, foto, video, musik, pesan, file, kalender, aplikasi tertentu, tata letak layar utama, alarm, wallpaper, jaringan Wi-Fi, kata sandi, serta riwayat panggilan. Setelah pilihan selesai, proses transfer dapat dimulai.
Samsung menjelaskan bahwa jenis data yang dapat ditransfer bergantung pada metode yang digunakan dan sistem operasi perangkat.
Untuk transfer iPhone ke Galaxy, beberapa data dapat dipindahkan langsung, sementara sebagian lainnya memiliki keterbatasan.
Calang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Aceh Jaya melaporkan bahwa kasus penyakit malaria di daerah setempat kembali merebak, diduga karena banyaknya aktivitas masyarakat di lokasi penambangan emas rakyat sejak beberapa bulan terakhir.
"Jumlah kasus malaria per 22 September sebanyak 76 kasus, terus bertambah kalau kita bandingkan pada Mei hanya 30 dan Juli 56 kasus," kata Kepala Dinas Kesehatan Aceh Jaya Ferdian di Aceh Jaya, Kamis.
Ferdian menyampaikan, kasus malaria ini terjadi melonjak akibat meningkatnya aktivitas warga di kawasan tambang emas di sejumlah kecamatan di Aceh Jaya.
Kebanyakan jenis malaria yang ditemukan saat ini, kata dia, adalah malaria knowlesi yaitu jenis penyakit malaria zoonosis (penularan dari hewan ke manusia) yang disebabkan oleh parasit.
"Jenis malaria ini menular dari hewan yang menyebar ke manusia, dan ini lokus nya kebanyakan dari area pertambangan di dalam hutan," ujarnya.
Ia menjelaskan, untuk penanganan terhadap penyakit tersebut, pihaknya sudah memperkuat sosialisasi hingga membagikan kelambu kepada para penambang yang semakin hari meningkat.
Selain itu, pihaknya juga sudah duduk bersama melakukan koordinasi dan advokasi pemeliharaan eliminasi malaria di Aceh Jaya.
"Tokoh masyarakat dan pemuka adat juga dilibatkan untuk memperkuat edukasi kepada masyarakat serta pekerja tambang," katanya.
Dirinya menambahkan, sebagai tindak lanjut, pemerintah daerah menyepakati bahwa Dinas Kesehatan bersama unsur TNI/Polri segera melakukan skrining atau pemeriksaan darah secara massal di pintu masuk kawasan tambang.
Pemerintah juga meminta tokoh masyarakat menggerakkan gotong royong untuk membersihkan tempat-tempat yang berpotensi menjadi sarang nyamuk serta memastikan para pekerja menggunakan kelambu sebagai perlindungan dari gigitan nyamuk penular malaria.
"Selain itu, pos kesehatan lapangan atau pos satelit darurat akan ditempatkan untuk mempercepat deteksi dini, pemeriksaan dan pengobatan terhadap pasien yang dinyatakan positif," ujarnya.
Ia kembali menekankan bahwa penanganan malaria membutuhkan keterlibatan seluruh sektor, terutama karena aktivitas di kawasan tambang menjadi salah satu lokasi yang ditemukan terkait dengan klaster kasus.
Pewarta: Arif Hidayat
Editor : M.Haris Setiady Agus
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Ombudsman RI menginvestigasi menemukan hunian menyerupai klaster dengan fasilitas berstandar apartemen di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Mereka akan melakukan investigasi untuk mengetahui siapa saja yang menempati hunian tersebut. Salah satu yang ditelusuri apakah bangunan tersebut ditempati Ferdy Sambo.
"Kami akan melakukan investigasi apa malaadministrasi yang terjadi di sana," kata Anggota Ombudsman Syafrida Rachmawati di Jakarta, Kamis (24/9) dikutip dari Antara.
Dia mengatakan, hal pertama yang diperiksa adalah dugaan adanya warga binaan yang tidak berada di bloknya. Hasil investigasi akan dilaporkan ke Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan.
Sebelumnya, Ombudsman menemukan sejumlah fasilitas berstandar apartemen di LP Cibinong pada sidak pada Rabu (23/9). Mereka menemukan lebih dari 10 kamar yang tersebar di kompleks tersebut. Sejumlah kamar memiliki ruang tamu, kamar tidur, televisi, hingga kulkas.
Tim juga menemukan minuman beralkohol di salah satu kulkas, serta sejumlah botol minuman beralkohol di tempat pembuangan sampah.
Mereka juga mendapati enam hingga tujuh orang yang diduga warga binaan berada secara terpisah di kamar tersebut. Meski demikian, Ombudsman belum bisa memastikan identitas orang yang berada di kamar.
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat menyatakan fasilitas mirip apartemen yang ditemukan Ombudsman RI di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, merupakan rumah dinas jabatan.
Sedangkan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan (Ditjenpas) Jawa Barat merespons temuan Ombudsman. Mereka mengatakan fasilitas mirip apartemen itu rumah dinas jabatan.
Menurut Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno, fasilitas tersebut berada di kawasan asimilasi yang sebelumnya dikenal sebagai Sarana Asimilasi dan Edukasi (SAE).
"Kalau ada rumah singgah itu sebetulnya sifatnya mereka (warga binaan dalam proses asimilasi) bisa istirahat di situ," kata Yudi di Cibinong, Kamis (24/9).
Yudi juga berjanji akan mendalami temuan Ombudsman untuk memastikan fasilitas hunian itu digunakan sesuai fungsinya. Dia mengatakan, jika ada penyalahgunaan, pihaknya akan melakukan penindakan.
Dia juga akan mendalami informasi lain dari Ombudsman soal dugaan pengutan Rp 150 ribu tiap minggu kepada warga binaan. "Kalau memang ada pelanggaran, pasti akan ditindak," katanya.
Ombudsman temukan bangunan mewah mirip vila di dekat Lapas Cibinong yang diduga dihuni warga binaan. Fasilitas lengkap hingga gym ditemukan.
Ombudsman Republik Indonesia (ORI) menemukan sejumlah bangunan mewah dengan fasilitas lengkap yang diduga dihuni warga binaan di dekat rumah dinas Kepala Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Pondok Rajeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Rabu (23/9/2026). Bangunan tersebut berbentuk seperti vila mini dan berada di area sekitar lapas. (Instagram/ombudsmanri137)
Anggota ORI Syafrida Rachmawati Rasahan mengatakan fasilitas di bangunan tersebut cukup lengkap, mulai dari televisi berukuran besar, pendingin ruangan, hingga alat kebugaran. Bahkan, kawasan itu disebut tengah dibangun fasilitas gym dan memiliki rencana pembangunan shelter untuk golf mini. Tim juga menemukan botol minuman keras di salah satu pendingin ruangan. (Instagram/ombudsmanri137)
Syafrida menyebut warga binaan yang menempati fasilitas tersebut mengaku harus membayar sejumlah uang. Namun, pengakuan tersebut masih perlu didalami lebih lanjut. Selain itu, kawasan rumah mewah tersebut tidak memiliki pagar pembatas permanen dan terhubung langsung dengan perkampungan melalui semak serta rumpun bambu, sehingga dinilai berpotensi menjadi akses keluar masuk tanpa pengawasan. (Instagram/ombudsmanri137)
Dalam pemeriksaan, tim Ombudsman juga mengaku mendapat penolakan saat hendak masuk ke area Lapas Cibinong meski telah membawa surat tugas. Anggota Ombudsman RI Fikri Yasin mengatakan proses sidak mendapat pengawasan dari lebih dari 10 petugas, bahkan kamera Ombudsman disebut sempat ditutupi saat melakukan dokumentasi. (Instagram/ombudsmanri137)
Menindaklanjuti temuan tersebut, Ombudsman akan menyampaikan tindakan korektif kepada Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto serta meminta agar bangunan tersebut dievaluasi. (Instagram/ombudsmanri137)
Sementara itu, Ditjen Pemasyarakatan telah membentuk tim untuk melakukan pemeriksaan dan verifikasi terkait sarana prasarana, administrasi, serta standar pelayanan dan pengamanan di Lapas Cibinong. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Mashudi memastikan pihaknya akan mengambil tindakan apabila ditemukan pelanggaran berdasarkan hasil pemeriksaan. (Instagram/ombudsmanri137)
Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman membongkar temuan sel dan sejumlah fasilitas mewah di area Lapas Cibinong, Jawa Barat saat melakukan sidak pada Rabu (23/9/2026) kemarin. Sel mewah tersebut berbentuk hunian. Ada yang mirip homestay dan cluster kecil.
Bangunan-bangunan tersebut berada di area belakang gedung utama lapas. Lokasi persisnya bisa diakses melalui sebuah pintu pagar kayu berwarna cokelat.
"Kami menanyakan ini ada apa di belakang pagar ini, dijawab di belakang itu ada rumah dinas Kalapas dan kemudian kami masuk ke dalam," kata Syafrida Rachmawati Rasahan, dalam jumpa pers di Gedung Ombudsman, Kamis (24/9/2026). Dalam jumpa pers tersebut juga diperlihatkan bangunan menyerupai homestay dan cluster kecil.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9356971/original/067066800_1790228015-Screenshot_2026-09-24_122357.jpg)
Perbesar
Untuk bangunan mirip homestay berdinding seng dicat warna biru dilengkapi taman kecil dan jendela. Di dalamnya terdapat kamar dengan luasan berbeda. Persis seperti indekos. Di bagian tengah terdapat ruang makan bersama, beberapa kamar mandi dan area tempat sepatu.
Sedangkan di sebelah kanan dari gerbang, terdapat bangunan bercat krem. Rumah itu cukup besar. Furniture yang digunakan juga cukup premium. Dilengkapi beberapa kamar, ruang makan dan area keluarga.
Sementara di sisi lainnya, ada rumah bercat putih dengan pagar hitam yang disebut mirip cluster.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9356972/original/070084300_1790228015-Screenshot_2026-09-24_122405.jpg)
Perbesar
Saat dicek, di dalam rumah tersebut terdapat fasilitas sofa, karpet, kulkas dua pintu yang didalamnya terdapat beberapa botol minuman keras. Sementara di area ruang makan terdapat meja makan dan kitchen set dan televisi serta AC.
Tidak dirinci total berapa unit rumah di area tersebut. Seorang petugas mengklaim rumah tersebut sebagai tempat asimilasi.
Saat melakukan pengecekan, tim Ombudsman sempat bertemu dengan satu warga binaan. Rumah ditersebut diakuinya sebagai hunian warga binaan. Setelah menyadari kehadiran tim Ombudsman, dia langsung mengunci pintu kamar.
"Diduga kuat ada fasilitas khusus untuk beberapa warga binaan di dalam Lapas Cibinong," katanya.
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/9356973/original/073068300_1790228015-Screenshot_2026-09-24_122343.jpg)
Perbesar
Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6