Sulawesi Tengah kawal tujuh usulan penetapan wilayah adat

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Sulawesi Tengah kawal tujuh usulan penetapan wilayah adat

Kamis, 24 September 2026 18:39 WIB

Rapat koordinasi (Rakor) yang digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2026, dengan tema “Sinergi Multipihak dalam Pengakuan Hak Tenurial dan Perlindungan Wilayah Adat” di Kota Palu, Kamis (24/9/2029). (ANTARA/Fauzi Lamboka)

Palu (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) mengawal tujuh usulan penetapan wilayah adat, dengan total luas mencapai 116.477 hektare.

“Ini amanah besar untuk Pemprov Sulteng. Selanjutnya akan kita verifikasi, dan berkoordinasi dengan kementerian,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Sulteng Novalina di Palu, Kamis.

Hal itu disampaikan Nova dalam rapat koordinasi (Rakor) yang digelar bertepatan dengan Hari Tani Nasional 2026, dengan tema “Sinergi Multipihak dalam Pengakuan Hak Tenurial dan Perlindungan Wilayah Adat”.

Dalam rakor tersebut, tujuh masyarakat hukum adat juga mengusulkan penetapan wilayah adat dengan total luas mencapai 116.477,26 hektare.

Usulan tersebut meliputi Tau Taa Wana Lipu Mpoa dengan luas 16.955 hektare di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Banggai.

Kemudian Tau Taa Wana Lipu Vula Vanangga Bulang mengusulkan 22.098,61 hektare di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara.

Tau Taa Wana Lipu Uamatopa mengusulkan wilayah seluas 14.738,91 hektare di Kabupaten Tojo Una-Una dan Kabupaten Morowali Utara. Sementara Tau Taa Wana Lipu Kasiala mengusulkan 32.130,03 hektare di dua kabupaten yang sama.

Berikutnya, Ngata Sivoi Bangga mengusulkan 16.193,80 hektare di Kabupaten Sigi dan Donggala.

Ngata Tompu mengusulkan 5.604,67 hektare di Kabupaten Sigi dan Parigi Moutong. Sedangkan Topo Tara Ngata Fatutela mengusulkan 3.756,44 hektare di Kota Palu dan Kabupaten Donggala.

Novalina juga mengakui jika ada beberapa usulan yang masuk ke kementerian dan dinyatakan belum lengkap. Hal itu menjadi perhatian bersama serta memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah kabupaten.

“Koordinasi itu agar setiap usulan yang ke kementerian, sudah terverifikasi dengan baik, dokumennya sudah lengkap, hingga waktu penetapan pengakuan tidak menunggu lama,” katanya.

Pewarta : Fauzi
Editor: Muhammad Zulfikar
COPYRIGHT © ANTARA 2026