OJK dan Kemendikdasmen sediakan bahan ajar literasi finansial

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

OJK dan Kemendikdasmen sediakan bahan ajar literasi finansial

Kamis, 24 September 2026 21:52 WIB

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan OJK Dicky Kartikoyono (kanan) dan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti (kedua kanan) memberikan keterangan pers di Jakarta, Kamis (24/9/2026). (ANTARA/Shofi Ayudiana)

Jakarta (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersama Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyediakan bahan ajar literasi finansial bagi peserta didik melalui platform Rumah Pendidikan.

Peluncuran bahan ajar literasi finansial tersebut dilakukan di Kantor Kemendikdasmen, Jakarta, Kamis.

Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Usaha Jasa Keuangan OJK Dicky Kartikoyono mengatakan kerja sama dengan Kemendikdasmen merupakan bagian dari strategi memperkuat pemahaman masyarakat mengenai keuangan, termasuk keuangan syariah, sejak usia muda melalui pendidikan formal.

“Tujuannya adalah untuk menyusun sebuah strategi besar bagaimana masyarakat kita sejak usia muda, di pendidikan dasar menengah, memahami mengenai keuangan syariah,” ujarnya.

Menurut Dicky, penguatan literasi tersebut perlu dilakukan melalui pendidikan formal dan diharapkan berjalan seiring dengan peningkatan inklusi keuangan syariah.

Sementara itu, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mengatakan kerja sama dengan OJK juga mencakup penyediaan bahan bacaan bagi murid sekolah di Indonesia yang disusun oleh tim OJK bersama penulis dan pakar.

Ia mengatakan bahan bacaan tersebut dapat diakses secara gratis melalui Rumah Pendidikan, yang menyediakan berbagai buku, baik buku pelajaran maupun buku pendukung.

“Semoga ini dapat menjadi bagian dari awal bekerja sama yang semakin memiliki peran dalam tidak hanya meningkatkan kemampuan literasi bagi murid-murid kita, tapi mendorong produktivitas dan inklusi,” kata Abdul Mu’ti.

Bahan ajar tersebut disusun mengacu pada Panduan Pendidikan Literasi Finansial Kemendikdasmen untuk membantu generasi muda memahami pilihan keuangan, menilai manfaat dan risiko, serta mengambil keputusan keuangan secara sadar, mandiri, dan bertanggung jawab.

Materi tersebut mengintegrasikan kompetensi literasi finansial dalam pembelajaran intrakurikuler, termasuk matematika dan ekonomi, serta kegiatan kokurikuler pada pendidikan formal.

Bahan ajar literasi finansial tersebut telah melalui proses kurasi dan tersedia di platform Rumah Pendidikan untuk diakses guru dan tenaga kependidikan.

Pewarta : Shofi Ayudiana
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

DPR Kumpulkan Petinggi BI hingga OJK, Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Kamis, 24 September 2026 - 21:52 WIB

Jakarta, VIVA – DPR RI menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pemangku kepentingan utama di sektor ekonomi. 

Baca Juga

Rapat tersebut bertujuan untuk mensinkronisasi kebijakan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Turut hadir dalam forum tersebut jajaran petinggi negara, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.

Baca Juga

Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria.

Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur BI Destry Damayanti dan Menkeu Suahasil Nazara

Photo :

• Istimewa

Baca Juga

Dalam arahannya, Dasco menyoroti pentingnya harmoni antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta pengelolaan investasi negara. 

Ia menegaskan bahwa forum ini digagas bukan untuk mencampuri atau melebur independensi masing-masing institusi, melainkan untuk memastikan seluruh lembaga negara bergerak menuju tujuan ekonomi yang sama.

“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.

Melalui pertemuan ini, para pimpinan lembaga saling bertukar pandangan terkait perkembangan ekonomi dan keuangan terkini. Dasco meyakini, dengan mengetahui tantangan dan langkah strategis satu sama lain, kebijakan di satu sektor tidak akan berbenturan dengan sektor lainnya. 

Oleh karena itu, ia mendorong komunikasi lintas kelembagaan terus diperkuat guna menjaga efektivitas program negara.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.

Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasannya, DPR memandang ruang pertukaran pikiran semacam ini sangat krusial. Dengan koordinasi yang terawat dengan baik, DPR berharap implementasi kebijakan strategis di bidang perekonomian nasional dapat dieksekusi secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, tanpa mengurangi tanggung jawab tiap-tiap lembaga.

Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bakom Sebut Investasi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi

Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Investasi semakin mengambil peran sebagai motor pertumbuhan, melengkapi konsumsi masyarakat jadi penopang ekonomi.

VIVA.co.id

24 September 2026

Tur Trofi Singgah di Bandung, Erick Thohir Ungkap Kejutan untuk Penonton FIFA ASEAN Cup 2026

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Bandung - Bandung menjadi salah satu persinggahan tur trofi FIFA ASEAN Cup 2026. Piala bergengsi itu dipamerkan di Mall Paris Van Java (PVJ), Sukajadi, Kamis (24/9/2026), dan menarik perhatian pengunjung yang ingin melihatnya dari dekat.

Acara pameran trofi turut dihadiri Ketua Umum PSSI Erick Thohir, Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, serta Wali Kota Bandung Muhammad Farhan. Sejumlah legenda Timnas dari berbagai negara juga hadir, yakni Kurniawan Dwi Yulianto, Ponaryo Astaman, Baihakki Khaizan, Teeratep Winothai, Stephan Schrock, dan Safiq Rahim.

Bandung dipercaya menjadi tuan rumah fase Grup B FIFA ASEAN Cup 2026. Grup ini dihuni Timnas Thailand, Filipina, Pakistan, dan Vietnam. Erick Thohir menyebut penunjukan Bandung berkaitan dengan rekam jejak Jawa Barat dalam menyelenggarakan ajang sepak bola internasional.

"Jadi alhamdulillah, Bandung, Jawa Barat, kedua kalinya mendapat event besar dari FIFA. Sebelumnya waktu itu Kejuaraan Dunia U-17, sekarang FIFA ASEAN edisi pertama juga di Bandung," kata Erick.

Respons Peserta dan Kejutan di Si Jalak Harupat

Erick Thohir menyampaikan turnamen ini disambut positif oleh negara peserta. Ia menyebut Vietnam, Thailand, Malaysia, dan Indonesia akan tampil dengan kekuatan terbaik.

"Mau dari Vietnam, dari Thailand, dari Malaysia, termasuk tentu Indonesia. Nah ini hal yang menurut saya positif, tidak hanya tadi kita menggerakkan masyarakat berolahraga dan juga prestasi olahraga di Jawa Barat, tetapi tentu untuk perekonomian," ungkapnya.

"Supaya tadi kita coba putar ekonomi melalui sepak bola, ada yang jual baju, ada yang jual makanan, dan kita ada festivalnya," lanjutnya.

Erick juga menuturkan panitia menyiapkan kejutan untuk penonton yang hadir langsung di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung. Hadiah akan diundi saat jeda pertandingan berdasarkan nomor tiket.

"Spesial nanti di setiap pertandingan, panitia atau FIFA akan memberikan semacam hadiah untuk penonton-penonton yang nanti dilihat dari tiketnya di babak halftime, babak jeda waktu ya," kata Erick.

"Ada kalau enggak salah ada dua motor listrik sama empat sepeda listrik. Nah itu bagian dari komitmen FIFA. Jadi mudah-mudahan ini juga menggairahkan seluruh penduduk di Jawa Barat," lanjutnya.

Dukungan Pemerintah

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyambut positif kepercayaan PSSI dan FIFA kepada Jawa Barat. Ia menilai penyelenggaraan di Bandung membawa dampak ekonomi sekaligus menjadi ruang hiburan bagi publik.

"Kegiatan ini pasti memiliki efek. Pertama efek ekonomi, tiket, pedagang. Yang kedua itu yang paling utama adalah efek bahagia. Karena ini orang penting, ada tempat untuk mengekspresikan seluruh suaranya sehingga olahraga itu kan sebenarnya tempat orang untuk berbahagia," terang Dedi.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengapresiasi dukungan FIFA dan PSSI serta kolaborasi pemerintah daerah. Ia menyebut Bandung konsisten menjadi kota olahraga berskala internasional.

"Terima kasih untuk FIFA dan PSSI, dukungan dari Pak Gubernur begitu juga, sehingga Kota Bandung akan selalu menjadi ibu kota olahraga tidak hanya di Jawa Barat tapi di Indonesia, bahkan sekarang di Asia Tenggara," ucap Farhan.

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

Jakarta Hybrid Race Layaknya Latihan Hyrox, Trainer 20FIT Tekankan Atlet Tak Lampaui Batas Fisik

Alasan Sara Wijayanto Gugat Cerai Demian Aditya Belum Diungkap, Pengadilan Buka Suara

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Jadi intinya...

• Sara Wijayanto gugat cerai Demian Aditya di Pengadilan Agama Jakarta Selatan.
• Alasan gugatan dan tuntutan harta gono-gini belum diungkap ke publik.
• Sidang perdana digelar, Sara hadir; Demian absen akan dipanggil ulang.

Liputan6.com, Jakarta - Sara Wijayanto telah mengajukan gugatan cerai terhadap sang suami, Demian Aditya, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Hingga kini, alasan yang melatarbelakangi gugatan tersebut belum disampaikan secara terbuka kepada publik. Pihak pengadilan pun belum dapat memberikan keterangan lebih lanjut terkait materi gugatan.

Humas Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Abid, M.H., menjelaskan dirinya tidak mengetahui isi lengkap gugatan lantaran bukan bagian dari majelis hakim yang menangani perkara tersebut.

"Ya, alasannya ya saya tidak tahu. Karena saya bukan Ketua Majelis atau Anggota Majelisnya. Jadi saya tidak tahu," ujar Abid, M.H. saat ditemui di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Kamis (24/9/2026).

PA Jakarta Selatan Enggan Membeberkan Materi Gugatan

Ia menegaskan hal serupa juga berlaku untuk pertanyaan terkait ada tidaknya tuntutan harta gono-gini dalam gugatan yang diajukan Sara.

"Itu yang saya tidak tahu. Jadi, secara umum (hanya) gugatan perceraian," katanya.

Meski enggan membeberkan materi gugatan, Abid memastikan sidang perdana perkara ini telah berlangsung pada hari ini dengan kehadiran pihak penggugat.

"Sidang perdana tadi sudah dilaksanakan. Yang hadir cuma P-nya saja. Penggugatnya saja, didampingi kuasanya," jelasnya.

Demian Absen Sidang Perdana

Ia juga menyebutkan nomor perkara resmi yang telah teregister di Pengadilan Agama Jakarta Selatan atas gugatan tersebut.

"Ya, (nomor perkaranya) 3594," ungkapnya.

Abid menambahkan, karena tergugat tidak hadir dalam sidang perdana, proses persidangan akan berlanjut melalui pemanggilan ulang sebelum masuk ke tahap berikutnya.

"Iya, jadi biasanya kalau pertama tidak hadir, itu akan dipanggil ulang dua kali, ya," pungkasnya.

Baca berita terkini dan terpercaya di Berita Liputan6

Ruben Onsu dan Aditya Gumay Akui Rugi Rp15 Miliar, Laporkan Dugaan Penggelapan Film Nia

Menteri Ara Dapat Pagu Anggaran Rp 11,77 T, 92% Dipakai Buat Ini

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait menegaskan komitmen Kementerian PKP untuk memprioritaskan anggaran pada program perumahan yang memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja bersama Komisi V DPR RI di Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Dalam rapat yang dipimpin Ketua Komisi V DPR RI Lasarus, Komisi V DPR RI menyetujui pagu anggaran RAPBN Tahun Anggaran 2027 Kementerian PKP sebesar Rp11,77 triliun sebagai hasil penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA K/L).

Pagu tersebut terdiri atas Program Dukungan Manajemen sebesar Rp913,82 miliar atau 7,77% dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman sebesar Rp10,85 triliun atau 92,23%.

Menteri PKP Maruarar Sirait menyampaikan bahwa Kementerian PKP berupaya menjaga alokasi dukungan manajemen tidak lebih dari 8 persen sehingga sebagian besar anggaran dapat diprioritaskan untuk program perumahan dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.

"Kami berusaha untuk dukungan manajemen tidak lebih dari 8%. Jadi seperti tahun lalu, kita memprioritaskan program untuk perumahan dan untuk masyarakat, terutama untuk rakyat kecil," ujar pria yang akrab disapa Ara itu.

Ara menjelaskan, penetapan pagu anggaran tersebut merupakan hasil rangkaian pembahasan bersama Komisi V DPR RI, termasuk Rapat Kerja pada 2 September 2026, pendalaman RKA K/L, serta Rapat Dengar Pendapat pada 3 dan 16 September 2026.

Ia menyampaikan, pagu anggaran Kementerian PKP sebesar Rp11,77 triliun masih berada di bawah kebutuhan anggaran ideal yang mencapai Rp106 triliun. Dengan demikian, masih terdapat kebutuhan anggaran sebesar Rp94,23 triliun yang belum terakomodasi dalam pagu anggaran Tahun Anggaran 2027.

Di sisi lain, Kementerian PKP terus mendorong berbagai sumber pembiayaan di luar APBN untuk memperluas akses masyarakat terhadap hunian. Salah satunya melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan.

Pada tahun ini, dukungan KUR Perumahan telah mencapai sekitar Rp50 triliun. Hingga saat ini, pembiayaan tersebut telah mendukung renovasi sekitar 87 ribu rumah serta pembelian dan pembangunan sekitar 18 ribu rumah. Selain itu, dukungan melalui kerja sama pemerintah dan sektor perbankan turut mendorong peningkatan kuota rumah subsidi dari 220 ribu menjadi 350 ribu unit.

Ara juga menyampaikan komitmen Kementerian PKP untuk melaksanakan program dan anggaran Tahun Anggaran 2027 dalam mendukung pencapaian program Pemerintah serta aspirasi pimpinan dan anggota Komisi V DPR RI untuk penyediaan rumah bagi masyarakat Indonesia.

"Kementerian PKP mengucapkan terima kasih atas dukungan Komisi V dalam pemenuhan kebutuhan anggaran belanja TA 2027. Kami berharap dukungan Komisi V dapat terus berlanjut dalam pencapaian target pembangunan perumahan dan kawasan permukiman serta pelaksanaan program Prioritas Nasional," kata dia.

Melalui optimalisasi anggaran APBN dan penguatan pembiayaan di luar APBN, Kementerian PKP terus mendorong percepatan penyediaan rumah bagi masyarakat serta memperluas akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau.

(fys/wur) [Gambas:Video CNBC]

Pemkot Banjarbaru-PTAM Intan Banjar sinergi kerja sama pajak dan retribusi - ANTARA News Kalimantan Selatan

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Banjarbaru (ANTARA) - Pemerintah Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan bersama PT Air Minum (PTAM) Intan Banjar Perseroda menyepakati kerja sama pemungutan pajak dan retribusi daerah guna memperkuat sinergi sekaligus mengoptimalkan pelayanan kebutuhan dasar masyarakat.

Wali Kota Banjarbaru Erna Lisa Halaby di Banjarbaru, Kamis mengapresiasi terjalinnya kerja sama dua belah pihak yang menjadi bagian dari langkah strategis pemerintah daerah dalam upaya mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.

"Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis pemerintah daerah untuk mengoptimalkan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat di Kota Idaman," ujar Lisa usai kesepakatan kerja sama di Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru. 

Menurut Lisa, sinergi antara Pemkot Banjarbaru dan PTAM Intan Banjar tidak hanya berkaitan pengelolaan pajak dan retribusi daerah, tetapi juga mencakup dukungan ketersediaan air bersih serta penanganan kondisi darurat, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Baca juga: Wali Kota Lisa safari PAUD, edukasi bahaya asap hingga cegah stunting

Lisa juga menyampaikan terima kasih atas kesiapsiagaan PTAM Intan Banjar yang memberikan respons layanan selama 24 jam mendistribusikan air bagi para relawan pemadam karhutla di lapangan sehingga bisa bergerak melakukan pemadaman. 

"Kami mengapresiasi dan berterima kasih atas kesiapsiagaan dan respons layanan 24 jam PTAM Intan Banjar dalam mendistribusikan air untuk mendukung para relawan pemadam karhutla di lapangan," ucapnya.

Baca juga: Wali Kota Lisa Halaby kawal tumbuh kembang anak melalui pendidikan dan gizi

Lisa mengimbau proses pengambilan air melalui sejumlah titik hidrant air untuk penanganan karhutla tetap dilakukan melalui koordinasi terpadu sehingga tidak mengganggu tekanan pasokan pipa reguler bagi pelanggan.

Direktur Utama PTAM Intan Banjar Syaiful Anwar mengatakan manajemen perusahaan berkomitmen mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah Banjarbaru melalui tata kelola keuangan yang mandiri tanpa bergantung pada penyertaan modal pemerintah.

Ditekankan, komitmen itu antara lain ditunjukkan melalui setoran dividen untuk mendukung pembangunan daerah Kota Banjarbaru yang nilainya mencapai hampir Rp6 miliar dan telah diserahkan.

"Selain itu, juga terjadi peningkatan arus kas perusahaan, serta efisiensi operasional yang mampu menghemat anggaran hingga Rp50 miliar dalam satu dekade sehingga menguntungkan bagi Pemkot Banjarbaru," tuturnya. 

Dikatakan Syaiful, PTAM Intan Banjar dalam mendukung ketahanan air, juga melakukan perluasan jaringan infrastruktur, di antaranya pembangunan intake di Sungai Rangas yang salurannya diarahkan menuju kawasan Aero City serta intake di Sungai Tabuk dengan kapasitas awal 100 liter per detik (LPS) yang kini berkembang menjadi 120 LPS.

"PTAM Intan Banjar juga sudah merencanakan pembangunan reservoir di kawasan Lingkar Utara dengan tujuan memperkuat ketahanan pasokan air harian sekaligus mendukung mitigasi bencana di Kota Banjarbaru," katanya. 

Pewarta: Yose Rizal
Editor : Sukarli

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Punya Jokowi dan Kaesang, PSI Siap Hadapi Ambang Batas Parlemen 5 Persen

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Moehamad Dheny Permana

| 24 September 2026, 21:49 WIB

Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, optimistis partainya lolos ke Senayan di Pemilu 2029. - Foto: CNBC Indonesia/Faisal Rahman

AKURAT.CO Partai Solidaritas Indonesia (PSI) menyatakan kesiapannya menghadapi wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold yang diproyeksikan menjadi lima persen pada Pemilu 2029.

Pernyataan tersebut disampaikan langsung Sekjen PSI, Raja Juli Antoni, merespons dinamika politik nasional, terkait aturan batas minimal perolehan suara parpol untuk bisa lolos ke DPR RI.

Meski saat ini belum menduduki kursi di parlemen Senayan, pimpinan PSI menilai tantangan aturan pemilu tersebut bukan lagi hambatan yang berarti.

"Pada dasarnya kita tidak ada di parlemen, tidak ada di DPR ya. Apa pun yang diputuskan oleh parlemen, PSI insyaAllah siap," kata Raja Juli, di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (24/9/2026).

Kesiapan itu didorong oleh kehadiran figur penting di tubuh partai, mulai dari kepemimpinan Kaesang Pangarep sebagai ketua umum, hingga dukungan penuh yang diberikan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo.

Baca Juga: Demokrat Usulkan Dapil Nasional di RUU Pemilu

"Apalagi, insyaAllah dengan pengalaman dua kali pemilu, sekarang ada Mas Kaesang sebagai ketua umum dan kemudian Pak Jokowi insyaAllah juga full meng-endorse PSI. InsyaAllah kami tidak ada masalah," jelas Raja Juli.

Namun, Raja Juli mengingatkan untuk menyoroti putusan Mahkamah Konstitusi yang menekankan perlunya formulasi ulang, agar suara rakyat tidak terbuang sia-sia akibat terhalang aturan ambang batas.

"Yang jadi persoalan adalah keputusan MK ya, yang terang-terang mengatakan bahwa perlu ada formulasi yang lebih tepat. Agar suara rakyat itu tidak mubazir, suara rakyat tidak sia-sia," ujarnya.

"Kan sudah ada tuh angkanya, sekitar 16 juta suara yang kemudian tidak ada representasinya di DPR dengan threshold empat persen. Kalau lima persen kira-kira berapa? Jadi, saya kira formulasi yang berkeadilan dan demokratis saya kira itu menjadi penting," sambungnya menjelaskan.

Kendati begitu, Raja Juli menegaskan bahwa PSI siap berjuang penuh untuk menembus parlemen pusat pada Pemilu 2029.

Kementerian ATR/BPN lebih dekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Kementerian ATR/BPN lebih dekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat

Kamis, 24 September 2026 21:48 WIB

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Nusron Wahid saat menjadi pemimpin upacara pada peringatan Hantaru 2026 di Jakarta, Kamis (24/9/2026). ANTARA/HO-ATR/BPN

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) berkomitmen mendekatkan layanan pertanahan kepada masyarakat melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah (Larasita+) serta transformasi organisasi dan tata kerja (OTK) Kantor Pertanahan (Kantah) dengan pendekatan kewilayahan.

"Semangat mendekatkan pelayanan kepada masyarakat diwujudkan melalui Layanan Rakyat untuk Sertifikasi Tanah atau Larasita+, yang mulai hari ini kembali hadir di 44 lokasi di Pulau Jawa dan Bali," kata Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid di Jakarta, Kamis.

Menurut dia, pada momentum Hantaru 2026, Kementerian ATR/BPN terus berkomitmen dalam mempermudah pelayanan kepada masyarakat.

Ia menjelaskan bahwa melalui Larasita+, masyarakat dapat memperoleh sejumlah layanan pertanahan tanpa harus datang langsung ke Kantah.

Layanan yang disediakan untuk masyarakat meliputi konsultasi pertanahan, pengecekan status tanah, pendaftaran tanah pertama kali, perubahan data sertipikat, serta layanan Hak Tanggungan dan Roya.

Selain menghadirkan layanan yang lebih dekat kepada masyarakat, Kementerian ATR/BPN juga melakukan transformasi OTK Kantah, dari pendekatan tematik jadi pendekatan kewilayahan.

Setelah perubahan tahap pertama diterapkan pada 10 Kantah, kata dia, tahap kedua diluncurkan pada momentum Hantaru 2026 ini ke 50 Kantah.

"Selanjutnya kita menargetkan seluruh Kantah dapat menerapkan pendekatan kewilayahan pada tahun 2027," ujarnya.

Nusron mengatakan bahwa transformasi layanan pertanahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan sistem dan pemanfaatan teknologi. Peningkatan kualitas layanan juga harus dilakukan beriringan dengan penguatan integritas di lingkungan Kementerian ATR/BPN.

"Perlu saya tegaskan, transformasi layanan tidak cukup hanya dengan perubahan sistem dan teknologi," katanya menambahkan.

Pewarta : Khaerul Izan
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

PTPN IV petakan potensi lahan ekstensifikasi sawit di Rejang Lebong - ANTARA News Bengkulu

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Rejang Lebong, Bengkulu (ANTARA) - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) IV memetakan potensi lahan seluas 6.064,16 hektare untuk program ekstensifikasi kelapa sawit di Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu.

Strategic Advisor PTPN IV Irwan Perangin Angin mengatakan pihak perusahaan telah menggelar audiensi bersama Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong Hendri Praja guna menyampaikan rencana ground check teknis serta pemetaan kesesuaian lahan di lapangan.

"Kedatangan kami ke sini untuk menyampaikan informasi rencana kegiatan sekaligus memohon dukungan dari Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong," ujar Irwan di Pemkab Rejang Lebong, Kamis.

Dia menjelaskan, potensi lahan seluas 6.064,16 hektare tersebut berada di areal Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Rencana peninjauan ini merupakan tindak lanjut dari rapat koordinasi bersama Wakil Gubernur Bengkulu Mian pada Rabu 23 September 2026 kemarin.

Berdasarkan hasil pemetaan awal, areal tersebut tersebar di beberapa lokasi, yakni Kecamatan Kota Padang seluas 3.229,58 hektare, Sindang Beliti Ulu (993,89 hektare), Sindang Beliti Ilir (910,07 hektare), serta wilayah Binduriang dan Sindang Kelingi (930,62 hektare).

PTPN IV juga berkoordinasi dengan Kantor Pertanahan serta pihak terkait untuk mengidentifikasi status kawasan guna memastikan area yang dipetakan bebas dari tumpang-tindih dengan kawasan hutan lindung maupun wilayah pertambangan.

Sementara itu, Plt Bupati Rejang Lebong Hendri Praja menyambut positif rencana investasi PTPN IV dalam mengoptimalkan lahan yang belum tergarap secara maksimal di daerahnya.

"Pada intinya kami menyambut baik dan mendukung rencana PTPN IV berinvestasi di Rejang Lebong. Semoga lahan yang belum tergarap bisa dimanfaatkan dan masyarakat mendapatkan keuntungan ekonomi," kata Hendri.

Selain pengembangan kebun inti, Pemkab Rejang Lebong berharap PTPN IV dapat mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di daerah itu, serta mempertimbangkan perluasan pemetaan ke area lain seperti Kecamatan Padang Ulak Tanding (PUT).

Pewarta: Nur Muhamad
Uploader : Musriadi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pemkot Yogyakarta siapkan layanan pemutakhiran desil dalam DTSEN

calendar_today 24.09.2026 - person  - timer ~

Pemkot Yogyakarta siapkan layanan pemutakhiran desil dalam DTSEN

Kamis, 24 September 2026 21:47 WIB

Kantor Pemerintah Kota Yogyakarta. ANTARA/Hery Sidik.

Yogyakarta (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta menyiapkan loket layanan untuk menerima pengaduan dan membantu masyarakat yang mengajukan pemutakhiran desil dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) apabila terdapat ketidaksesuaian di lapangan.

"Kalau ada data atau dukungan eviden yang bisa digunakan untuk perubahan desil, bisa dilakukan secara mandiri atau datang ke loket 8 dan 9 di Dinas Sosial," kata Plt Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinsosnakertrans) Yogyakarta Patricia Heny Dian Anitasari di Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, pemerintah pusat menyadari penggabungan berbagai sumber data dalam DTSEN masih memerlukan penyempurnaan, karenanya pemutakhiran data dan penyempurnaan parameter dilakukan secara berkala.

Dia mengatakan, apabila warga yang merasa peringkat desilnya tidak sesuai dengan kondisi sosial ekonomi sebenarnya, maka dapat mengajukan pemutakhiran.

"Penggabungan beberapa data dalam DTSEN masih belum sempurna, sehingga perlu pemutakhiran maupun penyempurnaan berbagai parameter," katanya.

Menurut dia, perubahan desil tidak dapat dilakukan pemerintah daerah, sehingga Pemkot hanya melakukan verifikasi dan memfasilitasi usulan masyarakat, sedangkan pengolahan dan pemeringkatan DTSEN dilakukan pemerintah pusat.

Dia mengatakan, masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya dapat mengajukan pemutakhiran melalui beberapa jalur.

Pengajuan bisa dilakukan melalui musyawarah kelurahan (Muskel), maupun dilakukan secara mandiri pada aplikasi Cek Bansos atau portal Badan Pusat Statistik (BPS) RI https://dtsen-form.bps.go.id/.

Kepala Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinsosnakertrans Yogyakarta Supriyanto mengatakan masyarakat perlu memahami pemutakhiran data tidak hanya bagi warga yang ingin mengajukan perubahan desil dari peringkat tinggi menjadi lebih rendah.

"Kalau mau mengajukan perubahan, bukan hanya yang dari besar ke kecil, tapi juga sebaliknya. Kalau memang kondisi sosial ekonomi sudah membaik, maka ajukan juga pemutakhiran data kondisi terbaru, supaya bantuan tepat sasaran," katanya.

Menurut dia, pemutakhiran data dilakukan agar penerima bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi sosial ekonomi terkini, masyarakat yang mengajukan dapat menyampaikan kondisi terbaru melalui RT atau RW dan kelurahan untuk dibahas dalam muskel.

Pewarta : Hery Sidik
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026