DPR Kumpulkan Petinggi BI hingga OJK, Sinkronisasi Kebijakan Ekonomi
calendar_today 24.09.2026 - person - timer ~
Kamis, 24 September 2026 - 21:52 WIB
Jakarta, VIVA – DPR RI menggelar pertemuan strategis dengan sejumlah pemangku kepentingan utama di sektor ekonomi.
Baca Juga
Rapat tersebut bertujuan untuk mensinkronisasi kebijakan ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, bertempat di Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis, 24 September 2026.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Turut hadir dalam forum tersebut jajaran petinggi negara, yakni Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Menteri Keuangan Suahasil Nazara, Gubernur Bank Indonesia (BI) Destry Damayanti.
Baca Juga
Kemudian, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Friderica Widyasari Dewi, serta Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia Dony Oskaria.
Ketua OJK Friderica Widyasari Dewi, Gubernur BI Destry Damayanti dan Menkeu Suahasil Nazara
Photo :
- Istimewa
Baca Juga
Dalam arahannya, Dasco menyoroti pentingnya harmoni antara kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta pengelolaan investasi negara.
Ia menegaskan bahwa forum ini digagas bukan untuk mencampuri atau melebur independensi masing-masing institusi, melainkan untuk memastikan seluruh lembaga negara bergerak menuju tujuan ekonomi yang sama.
“Pertemuan ini bukan untuk menyatukan kewenangan, tetapi untuk menyatukan arah. Pemerintah, Bank Indonesia, OJK, Danantara, dan DPR memiliki mandat masing-masing. Namun ketika menyangkut perekonomian nasional, kita tidak boleh berjalan sendiri-sendiri,” ujar Dasco.
Melalui pertemuan ini, para pimpinan lembaga saling bertukar pandangan terkait perkembangan ekonomi dan keuangan terkini. Dasco meyakini, dengan mengetahui tantangan dan langkah strategis satu sama lain, kebijakan di satu sektor tidak akan berbenturan dengan sektor lainnya.
Oleh karena itu, ia mendorong komunikasi lintas kelembagaan terus diperkuat guna menjaga efektivitas program negara.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
“Yang perlu kita bangun adalah komunikasi yang semakin kuat. Setiap lembaga tetap menjalankan kewenangannya, tetapi arah kebijakan perlu saling mendukung dan setiap keputusan tetap dapat dipertanggungjawabkan kepada publik,” katanya.
Sebagai wujud pelaksanaan fungsi pengawasannya, DPR memandang ruang pertukaran pikiran semacam ini sangat krusial. Dengan koordinasi yang terawat dengan baik, DPR berharap implementasi kebijakan strategis di bidang perekonomian nasional dapat dieksekusi secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan, tanpa mengurangi tanggung jawab tiap-tiap lembaga.
Jelang 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran, Bakom Sebut Investasi Jadi Motor Pertumbuhan Ekonomi
Jelang 2 tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, Investasi semakin mengambil peran sebagai motor pertumbuhan, melengkapi konsumsi masyarakat jadi penopang ekonomi.
VIVA.co.id
24 September 2026