Senin, 27 Juli 2026 14:07 WIB
Ilustrasi: Gempa. ANTARA/dok ANTARA
Kupang (ANTARA) - Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melaporkan satu Gedung Puskesmas di Desa Nefokoko, Kecamatan Mollo Utara, rusak akibat gempa dengan magnitudo 5,3 yang terjadi pada Minggu (26/7) malam.
"Ya benar ada kerusakan akibat gempa tadi malam, dimana plafon di Puskesmas Bati rusak dan sebagian roboh," kata Kepala Dinkes TTS Ria Tahun di Kota So'e Senin.
Dia mengatakan saat kejadian tak ada korban jiwa ataupun luka-luka, karena plafon yang rusak dan roboh tepatnya di loket depan puskesmas dan beberapa ruangan lain.
Walaupun ada kerusakan plafon, lanjutnya, namun pelayanan Kesehatan masih tetap berjalan seperti biasa pada Senin (27/7) ini.
"Tadi juga jaringan listrik yang sempat rusak sudah diperbaiki oleh pihak PLN, sehingga pelayanan di puskesmas itu tetap berjalan seperti biasa," ucap Ria Tahun.
Terkait perbaikan plafon, kata dia, karena saat ini masih dalam masa pemeliharaan, gedung tersebut kini masih bisa diperbaiki oleh pembangun.
Karena itu dia mengaku sudah menghubungi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk melakukan proses perbaikan atau renovasi.
"Puskesmas itu kan baru dibangun pada tahun lalu dan kini masih dalam masa pemeliharaan, sehingga nanti akan direnovasi lagi," ujar Ria.
Sebelumnya gempa bumi magnitudo 5,3 mengguncang Kabupaten Kupang, NTT, pada Minggu (26/7) malam pukul 19:00 WITA.
Menurut keterangan resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Stasiun Geofisika, titik koordinat gempa tersebut berlokasi di 10,00 derajat Lintang Selatan (LS) dan 123,71 derajat Bujur Timur (BT).
Episentrum gempa bumi berada di darat, sejauh 19 km barat daya Kabupaten Kupang, dengan kedalaman 26 kilometer.
Gempa tersebut dilaporkan tidak berpotensi menimbulkan tsunami.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Plafon puskesmas di TTS roboh akibat gempa magnitudo 5,3
Pewarta : Kornelis Kaha
Editor:
Anwar Maga
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Alhamdulillah, di sini masyarakat sudah tahu ada hutan adat, jadi kalau masuk ke hutan adat, itu otomatis dijaga, ibaratnya kalau di mana-mana kan pasti ada polisi hutan, di sini simpel, dengan pamali,...
Ciamis, Jawa Barat (ANTARA) - Hutan Adat Leuweung Gede di Kampung Kuta, Kecamatan Tambaksari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat (Jabar), menjadi penyangga utama keberlanjutan masyarakat di wilayah sekitarnya.
"Karena di sini itu menjaga tradisi sebetulnya untuk menjaga keberlanjutan. Kalau umumnya hutan itu dihabiskan, kampung ini mungkin enggak akan ada karena hutan di bawah, kita di atas. Kebalik, biasanya kan hutan di atas, hutannya di bawah, jadi hutan itu yang menyangga kami (masyarakat Kampung Kuta). Kalau hutan dihabiskan karena tanah labil, hilang kampung kita, tergeser," kata Sekretaris Adat Kampung Adat Kuta Ciamis Firman Khabibi pada Senin.
Firman menjelaskan tradisi seperti pamali atau pantangan yang masih dijaga ketat oleh adat menjadi salah satu kekuatan di Kampung Adat Kuta yang menjaga masyarakat tetap bisa berdaya secara ekonomi tanpa meninggalkan tradisi.
"Alhamdulillah, di sini masyarakat sudah tahu ada hutan adat, jadi kalau masuk ke hutan adat, itu otomatis dijaga, ibaratnya kalau di mana-mana kan pasti ada polisi hutan, di sini simpel, dengan pamali, sampai ranting pun warga nggak akan menggunakan untuk kayu bakar karena sudah aturan adat," ucapnya.
Baca juga: Gubernur Jabar larang izin wisata dan perumahan di kawasan hutan Jabar
Hingga kini masyarakat di Kampung Adat Kuta juga masih menjaga keberlanjutan lingkungan dengan menaati aturan tidak mengebor sumur maupun menembok rumah. 100 persen tempat tinggal warga hingga kini masih berbentuk rumah panggung dengan fondasi kayu.
Firman menegaskan hal itu dilakukan selain untuk menjaga lingkungan, juga untuk membuat bangunan agar tetap kokoh mengingat tanah di wilayah Kampung Adat Kuta sangat labil.
"Sebenarnya air mudah di sini karena aturan adat, jadi kita tidak boleh menggali sumur karena tanahnya labil. Kalau orang adat bilang pamali, karena sudah turun-temurun enggak boleh, tapi kalau secara logika ya tadi, tanahnya labil," ujarnya.
"Saya pernah coba (menggali sumur) kenapa sih dilarang, padahal kita kan butuh air, tetapi ketika kita gali di tiga meter, dia akan tertutup lagi, karena di bawah ini pasir," imbuhnya.
Baca juga: 15 kukang jawa siap dilepasliarkan di Hutan Ciamis
Untuk menjaga air tetap mengaliri rumah-rumah warga, masyarakat Kampung Adat Kuta mengebor aliran di luar perbatasan wilayah, yang kemudian dialirkan melalui pompa air PAM (Perusahaan Air Minum).
"Itu dikelola oleh masyarakat adat komunal, makanya di depan-depan rumah ada meteran PAM kan, jadi kita di sini air itu beli, tetapi dengan begitu tidak melanggar adat, dan tetap menjaga tradisi," ucap Firman.
Hutan Adat Leuweung Gede memiliki luas sekitar 31 hektare dan menjadi satu-satunya hutan adat di Jabar, serta salah satu dari 10 hutan adat yang telah ditetapkan di Pulau Jawa.
Baca juga: Menteri LH: Dataran tinggi lebih baik hutan daripada ditanami palawija
Pewarta: Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Risbiani Fardaniah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Bagikan:
JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Menko IPK) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengungkapkan rencana Garuda Indonesia menjadi holding maskapai penerbangan BUMN dapat mendukung konektivitas dan ekosistem kedirgantaraan nasional.
"Terkait dengan sektor transportasi udara, saya mendukung dirgantara dan maskapai domestik, khususnya flag carrier kita Garuda Indonesia, ini juga membuka ruang yang luas, karena memang kebutuhan penerbangan ini masih tinggi sekali, apalagi memang negara kita negara kepulauan, banyak yang harus ditembus menggunakan pesawat," ujar AHY dilansir ANTARA, Senin, 27 Juli.
Dia mengatakan, industri nasional terus diperkuat untuk bisa menjawab kebutuhan masyarakat yang juga semakin besar.
"Ini akan bisa mudah-mudahan mengurangi biaya transportasi udara dan mengembangkan ekosistem kedirgantaraan industri kita, itu juga penting sekali," katanya.
Sebagai informasi, Danantara bersama Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN) mendorong konsolidasi maskapai penerbangan BUMN, yakni dengan menggabung Pelita Air dan Garuda Indonesia, sebagai langkah untuk memperkuat industri penerbangan nasional.
“Garuda Indonesia nanti akan menjadi holding maskapai kita. Pelita akan menjadi bagian dari Garuda Indonesia,” ujar Kepala BP BUMN sekaligus COO Danantara Dony Oskaria.
Dony meyakini, konsolidasi maskapai BUMN akan memperkuat kapasitas grup dalam menghadapi persaingan industri penerbangan.
Dengan konsolidasi ini, katanya, perusahaan-perusahaan tersebut akan memiliki kemampuan yang lebih kuat untuk bersaing dan menguasai pasar.
Selain memperkuat struktur korporasi, Dony menekankan bahwa industri penerbangan merupakan bisnis yang membutuhkan ketelitian tinggi dan pengambilan keputusan yang cepat di setiap aspek operasional agar kinerja perusahaan tetap terjaga.
“Industri yang membutuhkan ketelitian, yang harus dikelola day by day, minute by minute, adalah industri penerbangan. Begitu pesawat terbang, kita sudah bisa mengukur untung atau ruginya satu penerbangan. Karena itu, penting melakukan analisis terhadap setiap rute dan konektivitas,” ujar Dony.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+
27 Juli 2026, 08:25
27 Juli 2026, 08:15
27 Juli 2026, 08:32
27 Juli 2026, 07:07
27 Juli 2026, 13:11
AKURAT.CO Limbah kelapa sawit dinilai memiliki potensi besar untuk diolah menjadi berbagai produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) bernilai tambah tinggi.
Pemanfaatan limbah tersebut tidak hanya meningkatkan nilai ekonomi, tetapi juga mendukung industri sawit yang lebih berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Dosen sekaligus peneliti Pusat Studi Sawit IPB University, Siti Nikmatin, mengatakan, optimalisasi limbah kelapa sawit menunjukkan komoditas ini memiliki nilai strategis yang dapat terus dikembangkan untuk memberikan manfaat ekonomi, sosial, dan lingkungan.
“Misalnya, pemanfaatan tandan kosong kelapa sawit (TKKS) yang memiliki pasokan melimpah dan potensi sangat besar,” kata Nikmatin di Jakarta, Senin (27/7/2026).
Ia menjelaskan, volume limbah kelapa sawit di Indonesia sangat besar. Sekitar 23 persen tandan buah segar (TBS) yang diolah menjadi crude palm oil (CPO) akan menghasilkan tandan kosong dengan kadar bahan kering sekitar 35 persen.
Berdasarkan perhitungan tersebut, potensi ketersediaan TKKS di Indonesia diperkirakan mencapai 16 juta ton per tahun dan terus meningkat seiring bertambahnya produksi TBS nasional.
“Setiap hari limbah kelapa sawit akan terus menumpuk di pabrik pengolahan CPO. Karena itu, pemanfaatannya perlu terus dioptimalkan agar memiliki nilai tambah,” ujarnya.
Menurut Nikmatin, sejumlah pelaku usaha telah membuktikan limbah sawit dapat diolah menjadi produk bernilai ekonomi tinggi.
Salah satunya PT Intertisi Material Maju (IMM) yang memanfaatkan TKKS sebagai bahan baku berbagai produk, seperti helm, tas, alas kaki, batik, rompi antipeluru, hingga filter air conditioner (AC) kendaraan bermotor.
Ia menuturkan, selama ini TKKS umumnya hanya dimanfaatkan sebagai pupuk organik di sekitar pabrik.
Melalui inovasi dan riset, limbah tersebut kini dapat diolah menjadi bahan baku berbagai produk yang memiliki nilai jual lebih tinggi.
“Saat ini saya mengolah tandan kosong di PT Intertisi Material Maju menjadi berbagai produk UMKM bernilai tambah. Bahan bakunya kami peroleh dari PTPN maupun IPB,” ujarnya.
Baca Juga: AHY Dorong Aglomerasi Polisentris untuk Genjot Ekonomi Kawasan Kunci Bersama
Jakarta, CNBC Indonesia - Sebuah bom rakitan (IED) meledak hanya beberapa jam sebelumnya Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. menyampaikan pidato kenegaraan. Kejadian ini terjadi di dekat pintu masuk Kementerian Kehakiman Filipina di Manila, Senin (27/7/2026) dini hari.
Kementerian Kehakiman Filipina mengatakan ledakan terjadi sekitar pukul 00.17 waktu setempat di Padre Faura Street, kawasan Ermita, Manila. Unit Penjinak Bom Kepolisian Nasional Filipina (PNP) segera dikerahkan ke lokasi untuk melakukan pemeriksaan teknis.
"Tidak ada korban jiwa dalam insiden tersebut," kata Kementerian Kehakiman dalam pernyataan resminya dimuat Philstar.
"Penyelidikan masih berlangsung untuk mengetahui sumber, jenis, dan keadaan yang melatarbelakangi ledakan tersebut," tambah laman itu.
Meski terjadi ledakan, Kementerian Kehakiman memastikan situasi telah terkendali dan kompleks kementerian tetap aman. Lembaga itu mengatakan tetap berkomitmen menjamin keselamatan personel dan masyarakat serta mendukung penyelidikan yang menyeluruh dan tidak memihak
Beberapa jam setelah ledakan dilaporkan bagaimana aparat menemukan sebuah perangkat peledak rakitan di dekat gedung Senat Filipina di Pasay City. Menurut laporan Kepolisian Distrik Selatan, bom rakitan tersebut ditemukan di sepanjang Diokno Boulevard, sekitar pukul 09.00 waktu setempat.
Perangkat itu berisi jam, detonator, baterai, serta sebuah wadah berisi serbuk cokelat yang diduga merupakan bahan peledak. Tim penjinak bom langsung mengamankan lokasi sebelum berhasil menjinakkan perangkat tersebut.
"Operasi menghasilkan temuan positif adanya komponen bahan peledak. IED berhasil diamankan oleh tim EOD," kata polisi.
Marcos sendiri dijadwalkan menyampaikan pidato kenegaraan pada Senin sore waktu setempat. Agenda tersebut berlangsung ketika Wakil Presiden Sara Duterte masih menghadapi proses pemakzulan , sementara pemerintah juga diterpa skandal dugaan korupsi proyek pengendalian banjir.
Meski sebelumnya menyatakan tidak mendeteksi ancaman spesifik terhadap pelaksanaan pidato kenegaraan, polisi dan aparat lainnya tetap meningkatkan status siaga. Lebih dari 20.000 personel kepolisian telah dikerahkan di seluruh Metro Manila untuk mengamankan gedung-gedung pemerintahan, jalur utama, serta lokasi-lokasi yang berkaitan dengan penyelenggaraan pidato kenegaraan Presiden Marcos.
(sef/sef)
Add
as a preferred
source on Google
[Gambas:Video CNBC]
Pemberian izin ini menciptakan iklim usaha lebih kompetitif.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Jakarta tunjukkan komitmennya dalam mendukung pertumbuhan industri nasional melalui pemberian izin fasilitas gudang berikat kepada PT Asiatec-Link.
"Pemberian izin ini bagian dari upaya Bea Cukai menciptakan iklim usaha lebih kompetitif melalui penyediaan fasilitas kepabeanan yang mampu meningkatkan efisiensi kegiatan logistik dan operasional perusahaan," jelas Kepala Kanwil Bea Cukai Jakarta, Hendri Darnadi dalam keterangan, Senin (27/7/2026).
PT Asiatec-Link merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perdagangan komponen dan pendukung industri manufaktur.
Dengan diterbitkannya izin gudang berikat, perusahaan diharapkan bisa mengoptimalkan pengelolaan persediaan barang, memperlancar arus logistik, serta memperkuat arus kas (cash flow) perusahaan sehingga mampu mempercepat pengembangan usahanya.
Efisiensi tersebut juga diharapkan dapat membuka peluang perluasan lini bisnis, meningkatkan permintaan terhadap komponen baru, serta memperkuat peran PT Asiatec-Link sebagai pemasok komponen bagi industri manufaktur di Indonesia.
Disebutkan Hendri, selain mendatangkan manfaat bagi perusahaan, fasilitas kawasan berikat juga memberikan dampak positif bagi perekonomian secara lebih luas.
Meningkatnya daya saing PT Asiatec-Link di tingkat global diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan pelaku industri untuk berinvestasi dan memperluas kegiatan usahanya di Indonesia.
Kondisi tersebut berpotensi menciptakan lapangan kerja baru, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta mendorong pertumbuhan sektor industri dan rantai pasok nasional.
"Melalui pemberian fasilitas kepabeanan ini, Bea Cukai Jakarta terus menjalankan perannya sebagai trade facilitator dan industrial assistance dalam mendukung terciptanya industri yang efisien, berdaya saing, dan berorientasi pada pertumbuhan ekonomi nasional," katanya.
Ke depan, menurut Hendri, Bea Cukai Jakarta akan terus berkomitmen memberikan pelayanan yang cepat, transparan, dan profesional, disertai dengan pendampingan serta pengawasan yang optimal agar pemanfaatan fasilitas kepabeanan dapat berjalan sesuai ketentuan dan memberikan manfaat nyata bagi dunia usaha, masyarakat, dan perekonomian Indonesia.
Jakarta (ANTARA) - Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) bersama Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (BP Batam) mengintegrasikan layanan sertifikasi mutu ekspor produk perikanan guna mempercepat proses ekspor dari Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas (KPBPB) Batam.
Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Kelautan dan Perikanan KKP Ishartini mengatakan sinergi tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara KKP dan BP Batam.
"Dengan adanya PKS ini, maka regulasi yang ada dapat dilaksanakan oleh semua pihak demi kemudahan berusaha di Batam," kata Ishartini dalam keterangan resmi di Jakarta, Senin.
Menurutnya, melalui kerja sama tersebut, sistem layanan daring KKP akan terhubung langsung dengan aplikasi perizinan BP Batam, IBOSS, sehingga proses sertifikasi ekspor produk perikanan menjadi lebih terintegrasi.
Baca juga: Menteri KKP: Rehabilitasi mangrove harus mampu topang ketahanan pangan
Ishartini menjelaskan integrasi sistem tersebut juga memperjelas pembagian kewenangan antara KKP sebagai otoritas kompeten dan BP Batam sebagai pengelola kawasan perdagangan bebas sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2025.
Dengan demikian, lanjutnya, birokrasi dapat dipangkas untuk menghindari duplikasi proses sertifikasi mutu dan memperlancar kegiatan ekspor produk perikanan dari Batam.
Melalui sistem yang terintegrasi, kata dia, penerbitan Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP) untuk ekspor yang diterbitkan KKP hanya memerlukan waktu sekitar 10-15 menit setelah dokumen penjaminan mutu secara daring diterbitkan BP Batam sebagai prasyarat.
Ishartini mengatakan melalui penandatanganan kerja sama antara KKP dan BP Batam di Batam pada Kamis (23/7) tersebut diharapkan semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada pelaku usaha sekaligus memperkuat daya saing ekspor produk perikanan dari Batam.
Baca juga: KKP perkirakan budi daya lobster di Batam kembali panen pada September
Ia mengatakan nilai ekspor produk perikanan dari Batam menunjukkan tren positif.
Pada 2024, nilai ekspor mencapai Rp203,4 miliar dengan volume 8.790 ton, kemudian meningkat menjadi Rp226,7 miliar dengan volume 8.858 ton pada 2025.
Sementara itu, hingga Juni 2026 nilai ekspor produk perikanan dari Batam tercatat sebesar Rp48,7 miliar dengan volume 1.786 ton.
Seluruh produk perikanan yang diekspor dari Batam, kata Ishartini, telah dilengkapi Sertifikat Mutu dan Keamanan Hasil Kelautan dan Perikanan (SMKHP) yang diterbitkan KKP, yakni sebanyak 1.930 sertifikat pada 2025 dan 713 sertifikat hingga Juni 2026.
"Dengan adanya kerja sama ini, saya optimistis ekspor perikanan Batam memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional maupun Batam, serta stimulasi bagi pelaku usaha perikanan untuk mengembangkan kegiatannya," ujar Ishartini.
Pewarta: Shofi Ayudiana
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 27 Juli 2026 08:49 WIB
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi (tengah) menghadiri konferensi pers pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo di kantor Bank Indonesia, Jakarta, Senin (27/7/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi
Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden
Jakarta (ANTARA) - Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan Presiden Prabowo Subianto telah menerima pengunduran diri Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo dan akan menindaklanjutinya sesuai mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Bank Indonesia.
Prasetyo dalam konferensi pers di Kantor Gubernur Bank Indonesia, Jakarta, Senin, mengatakan surat pengunduran diri Perry telah diterima pemerintah secara resmi pada Minggu (26/7).
Menurut Prasetyo, Presiden Prabowo menerima pengunduran diri tersebut sekaligus menyampaikan apresiasi atas pengabdian Perry selama tujuh tahun memimpin bank sentral.
"Kemarin secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden yang kemudian sesuai dengan mekanisme dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama kita mengacu kepada Undang-Undang Bank Indonesia," kata Prasetyo.
Ia menjelaskan, pemerintah akan segera menindaklanjuti proses administrasi pemberhentian Perry secara hormat melalui penerbitan Keputusan Presiden (Keppres) sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
Prasetyo menambahkan, sesuai ketentuan dalam Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur BI untuk sementara akan dijalankan oleh Deputi Gubernur Senior Destry Damayanti hingga gubernur definitif ditetapkan.
"Untuk selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan secara otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai Pejabat Gubernur Sementara. Di dalam catatan yang dimaksud dengan Deputi Gubernur Senior adalah ibu Destry Damayanti," kata Prasetyo.
Lebih lanjut, Prasetyo mengajak masyarakat tetap tenang dan memastikan koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia akan terus berjalan guna menjaga stabilitas perekonomian nasional.
"Pemerintah menyampaikan kepada seluruh masyarakat bahwa marilah kita terus menjalankan tugas kita sesuai dengan kewenangan yang sudah diberikan oleh undang-undang. BI berperan menjaga moneter kita, sementara pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan juga menjalankan fungsi menjaga fiskal, tentunya tetap di dalam koordinasi yang erat," katanya.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Mensesneg: Presiden terima pengunduran diri Gubernur BI
Pewarta : Maria Cicilia Galuh Prayudhia / Rizka Khaerunnisa
Editor:
Agus Wira Sukarta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Senin, 27 Juli 2026 - 08:48 WIB
Jakarta, VIVA – Pemerintah mengumumkan pengunduran diri Perry Warjiyo dari jabatannya sebagai Gubernur Bank Indonesia (BI), melalui surat resmi yang disampaikannya kepada Presiden Prabowo pada Minggu, 26 Juli 2026 kemarin.
Baca Juga
Dalam konferensi pers di Gedung BI, Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi mengatakan, Presiden Prabowo telah menerima langsung surat pengunduran diri Perry Warjiyo tersebut.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
"Per kemarin, secara resmi kami menerima surat pengunduran diri dari Gubernur Bank Indonesia kepada Bapak Presiden," kata Prasetyo dalam konferensi pers di Gedung BI, Jakarta, Senin, 27 Juli 2026.
Baca Juga
Photo :
Dia menambahkan, sesuai dengan mekanisme perundangan-undangan yang berlaku, terutama mengacu kepada UU Bank Indonesia, maka Presiden Prabowo pun telah menerima pengunduran diri Perry Warjiyo tersebut.
Baca Juga
Prasetyo juga menyampaikan bahwa Presiden Prabowo turut mengucapkan terima kasih atas dedikasi Perry, yang telah menjabat posisi Gubernur BI selama tujuh tahun terakhir.
"Bapak Presiden menerima pengunduran diri dari Bapak Perry Warjiyo disertai ucapan terima kasih, dan penghargaan setinggi-tingginya atas dedikasi beliau selama 7 tahun lamanya," ujarnya.
Untuk selanjutnya, Prasetyo menyampaikan bahwa Deputi Gubernur Senior BI, Destry Damayanti, akan menjabat sebagai Gubernur BI sementara menggantikan posisi yang ditinggalkan oleh Perry Warjiyo tersebut.
"Selanjutnya, jabatan Gubernur Bank Indonesia akan otomatis dijabat oleh Deputi Gubernur Senior, yang selanjutnya akan menjalankan seluruh tugas sebagai pejabat gubernur sementara. Yang dimaksud sebagai Deputi Gubernur Senior adalah Ibu Destry damayanti," ujarnya.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Sebelumnya, Destry Damayanti sendiri telah menegaskan bahwa jabatannya sebagai Gubernur BI ini hanya sebagai pelaksana tugas (Plt) sementara, sesuai dengan UU BI.
"Sebagaimana kami sampaikan sebelumnya, ini adalah pejabat gubernur sementara," ujarnya.
VIVA.co.id
27 Juli 2026
Jakarta (ANTARA) - Badan Pangan Nasional (Bapanas) menggandeng distributor dan importir memperkuat pasokan bawang putih guna menjaga harga tetap terkendali, sekaligus memastikan distribusi berjalan lancar hingga berbagai wilayah Indonesia secara berkelanjutan.
Deputi Ketersediaan dan Stabilisasi Pangan Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan importir dan distributor akan dioptimalkan menyalurkan pasokan, terutama menuju timur Indonesia, guna memperkuat ketersediaan serta menstabilkan harga.
"Kami akan mengumpulkan para importir, tentu dengan distributor. Nah setelah itu dilakukan pendistribusian ke wilayah-wilayah timur, karena tentu juga perlu kita jaga harga disana. Relatif distribusinya masih agak berat dan tentu kita harus carikan solusi," kata Ketut dalam keterangan terkonfirmasi di Jakarta, Minggu.
Dia mengaku pihaknya akan melibatkan para importir dan distributor secara aktif. Optimalisasi pasokan dari pengadaan luar negeri yang telah dipegang para pelaku usaha harus juga dapat didistribusikan ke wilayah timur Indonesia.
Lebih lanjut dia mengatakan dalam mengatasi Indeks Perkembangan Harga (IPH) bawang putih sebagaimana data Badan Pusat Statistik (BPS) yang mencatat masih terjadi peningkatan sepanjang Juli 2026, pemerintah memantau kondisi harga di tingkat pedagang grosir.
Salah satu lokasi pemantauan pasokan bawang putih dilakukan Bapanas di Pasar Induk Kramat Jati (PIKJ) Jakarta. Hasil pemantauan masih cukup aman.
Bapanas bersama Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan, dan Pertanian (Dinas KPKP) Provinsi DKI Jakarta dan Perumda Pasar Jaya menjumpai harga bawang putih jenis honan cukup stabil. Namun, jenis bawang putih kating yang lebih digemari masyarakat memerlukan pasokan yang lebih intensif.
"Harga bawang putih memang trennya agak sedikit naik. Kami tanya langsung ke pedagang bawang putih, disini memang ada 2 kategori, kalau bicara bawang putih honan relatif stabil. Kemudian yang kating memang relatif agak tinggi," terang Ketut.
Adapun level harga bawang putih jenis honan di PIKJ terpantau mulai mengalami penurunan dari Rp23.000 per kilogram (kg) menjadi Rp22.500 per kg. Sementara untuk bawang putih jenis kating yang lebih digemari masyarakat perlu ada penambahan stok ke pasar tingkat distributor pertama seperti PIKJ.
Dia mengatakan pasokan bawang putih kating dari luar negeri masih terbatas, sementara permintaannya di Jakarta relatif tinggi sehingga pemerintah akan berkoordinasi kembali dengan para importir.
Menurut Ketut, penambahan pasokan bawang putih kating diharapkan mampu menurunkan harga dan menjaga stabilitas pasar karena PIKJ menjadi barometer distribusi yang memasok kebutuhan Jakarta serta berbagai wilayah di Indonesia.
"Dengan posisi PIKJ yang stoknya relatif stabil, mudah-mudahan ke depan, harga bisa kita kendalikan dengan baik. Ini karena PIKJ distribusinya tidak hanya Jakarta tapi ke berbagai wilayah. Ini tentu menjadi barometer," tambah Ketut.
Baca juga: Bapanas memastikan ketersediaan pangan hadapi musim kemarau
Bapanas berharap kepastian stok bawang putih di PIKJ dapat memberikan efek berantai terhadap stabilitas pasokan dan harga di berbagai daerah, terutama wilayah Indonesia Timur yang masih mengalami fluktuasi.
Menurut Ketut, pengendalian harga di tingkat distributor dan pedagang grosir PIKJ mampu menjaga kestabilan harga bawang putih pada daerah-daerah sebaran, termasuk timur Indonesia.
"Tolong yang impor, jangan permainkan keadaan. Kalau aku dapatkan, anda berakhir menjadi importir. (Saat itu juga) adalah (kesempatan) terakhir anda menjadi importir," tegas Amran.
Menilik data Proyeksi Neraca Pangan Nasional Tahun 2026, kuota impor bawang putih konsumsi yang ditetapkan pemerintah dalam Neraca Komoditas Tahun 2026 adalah sekitar 608,11 ribu ton dan impor bawang putih olahan 67,73 ribu ton.
Sementara produksi bawang putih dalam negeri diperkirakan dapat mencapai 39,65 ribu ton dalam bentuk konde.
Pewarta : Muhammad Harianto
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026