Kemendes libatkan pendamping desa jadi agen perlindungan sosial

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan siap melibatkan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 Provinsi untuk menjadi agen perlindungan sosial (perlinsos).

“Jadi kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini,” kata Menteri Desa PDT (Mendes) Yandri Susanto ketika menghadiri rapat tingkat menteri dalam rangka perluasan Perlinsos dan rencana implementasi pada tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.

Langkah itu, ujar Yandri merupakan salah satu wujud dukungan Kemendes dalam menyukseskan program perlinsos untuk masyarakat. Para pendamping desa diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendaftar atau memperbaiki data bantuan sosial.

Kemendes pun akan berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi, dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.

Lebih lanjut, Mendes Yandri mengatakan terdapat enam tugas dan peran strategis pendamping desa dalam mendukung perlinsos, yakni fasilitasi identifikasi masyarakat rentan, penguatan akurasi data sosial, edukasi dan sosialisasi program perlinsos, fasilitasi akses layanan perlindungan sosial, penguatan pengawasan partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Baca juga: Kemensos buka peluang kuota bansos ditambah jika digitalisasi berhasil

Diketahui, perluasan perlinsos menjadi prioritas nasional guna menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir bernilai krusial dalam memastikan program perlinsos tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.

“Intinya, kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos,” ujar dia.

Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perluasan perlinsos dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kebersamaan untuk masyarakat di Indonesia.

Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di kementerian/lembaga beserta TNI dan Polri untuk bersatu padu dalam menyukseskan perluasan perlinsos ini. Semua pihak diharapkan menjadi agen perluasan perlinsos yang akan terus melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026. Dengan demikian, pada 2027, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.

Baca juga: SPLP memproses 19,8 juta transaksi dalam uji coba Perlinsos Digital

Baca juga: Kemendagri: Agen Perlinsos bersifat sukarela, bansos bebas pungutan

Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Pelatih ungkap kondisi Thom Haye yang harus absen akibat kartu merah

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Pelatih Kepala Timnas Indonesia John Herdman mengungkap kondisi gelandang Thom Haye yang harus absen melawan Banglades pada laga ketiga Grup A FIFA ASEAN Cup 2026 karena dihukum kartu merah saat melawan Malaysia.

"(Kondisi Tom Haye secara mental) cukup sulit. Thom adalah pribadi yang sangat bersemangat dan emosional," kata John Herdman dalam sesi latihan menjelang laga melawan Bangladesh di Stadion PTIK, Jakarta, Rabu.

Ia menjelaskan bahwa Thom mendapatkan kartu merah saat melakukan pelanggaran taktikal karena menghadapi pemain sayap Malaysia yang sangat cepat.

Dalam momentum seperti itu, kata dia, pemain harus melakukan pelanggaran taktis.

"Kaki/posisinya hanya sedikit terlalu tinggi, dan ketika diulas melalui VAR secara lambat, itu selalu terlihat lebih buruk dari kejadian aslinya," katanya.

Herdman mengatakan bahwa tidak ada niat dari Thom untuk mencederai lawan. Pelanggaran tersebut, kata dia, murni pelanggaran taktis yang perlu dilakukan dalam kondisi tertentu.

Baca juga: John Herdman sebut skuad Garuda fokus penuh hadapi Bangladesh

Sebelumnya, Thom Haye dihukum kartu merah pada menit ke-37 dalam laga kedua Grup A melawan Malaysia. Kekurangan pemain tersebut membuat skuad Garuda harus bekerja keras menahan gempuran sepanjang babak kedua.

Meski bermain dengan 10 pemain, gawang Indonesia yang dikawal Maarten Paes tidak kebobolan hingga laga berakhir dengan skor imbang 0-0.

Hasil imbang tersebut membuat Indonesia tertahan di peringkat kedua klasemen sementara Grup A dengan mengoleksi empat poin. Poin yang dibukukan yang sama dengan Malaysia yang memuncaki klasemen dengan keunggulan selisih satu gol dari Indonesia.

Justin Hubner dan kawan-kawan kini bersiap untuk laga ketiga melawan Bangladesh di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Kamis (1/10). Kick-off dimulai pukul 19.30 WIB. Sedangkan, Malaysia akan menghadapi Singapura pada jam yang sama di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung.

Laga tersebut menjadi kesempatan terakhir bagi Indonesia untuk mengejar selisih gol dan mengambil alih posisi puncak klasemen untuk melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026.

Baca juga: Herdman tertantang kejar selisih gol dengan Malaysia untuk capai final

Pewarta: Aloysius Lewokeda
Editor: Irwan Suhirwandi
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Transaksi Patungan Makin Umum, Layanan Digital Permudah Pembagian Tagihan |Republika Online

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Aktivitas membagi tagihan atau split bill menjadi bagian dari kebiasaan transaksi masyarakat, terutama ketika makan bersama, berkumpul dengan teman, hingga melakukan kegiatan secara berkelompok. Perkembangan layanan pembayaran digital turut mendorong proses tersebut menjadi lebih praktis.

Kebutuhan itu kini direspons melalui fitur Split Bill pada aplikasi ShopeePay. Fitur tersebut memungkinkan pengguna membagi tagihan bersama teman melalui foto struk maupun memasukkan nominal secara manual.

Melalui fitur ini, pengguna dapat menentukan bagian tagihan masing-masing, membagikannya kepada teman, sekaligus memantau status pembayaran secara real-time. Proses yang sebelumnya kerap dilakukan melalui kombinasi kalkulator, foto struk, aplikasi pesan, dan transfer secara terpisah dapat dilakukan dalam satu layanan.

Presiden Direktur ShopeePay Indonesia Eka Nilam Dari mengatakan perkembangan layanan pembayaran digital perlu mengikuti perubahan kebutuhan masyarakat dalam melakukan transaksi sehari-hari.

“Patungan sudah menjadi bagian dari berbagai aktivitas sehari-hari. Melalui fitur Split Bill kami ingin membuat prosesnya lebih praktis, mulai dari membagi tagihan hingga memantau status pembayarannya langsung melalui aplikasi ShopeePay,” kata Lala, sapaan akrab Eka Nilam Dari, Rabu (30/9/2026).

Fitur Split Bill dapat digunakan dengan memindai atau mengunggah foto struk. Sistem kemudian membaca sejumlah informasi pada struk yang dapat diperiksa kembali pengguna sebelum tagihan dibagikan.

Pengguna selanjutnya dapat memilih teman yang ikut dalam patungan serta menentukan item atau bagian tagihan masing-masing. Setelah Split Bill dibuat dan dibagikan, status pembayaran dapat dipantau secara real-time.

Untuk transaksi yang tidak memiliki struk, pengguna dapat memasukkan nominal tagihan secara manual. Setelah mencantumkan nama dan total tagihan, pengguna dapat memilih teman yang ikut patungan dan menentukan nominal pembayaran masing-masing.

Proses tersebut juga dapat digunakan untuk aktivitas yang dilakukan berulang bersama orang yang sama. Aplikasi dapat menampilkan grup terbaru sehingga pengguna tidak perlu mengulang proses pemilihan anggota ketika membuat Split Bill berikutnya.

Selain melalui foto struk dan input manual, fitur Split Bill dapat dibuat dari sejumlah riwayat transaksi ShopeePay yang memenuhi ketentuan, termasuk transaksi QRIS, pembayaran daring, dan transaksi ShopeeFood.

Perkembangan fitur tersebut menunjukkan perubahan fungsi layanan pembayaran digital dalam kehidupan sehari-hari. Dompet digital tidak lagi hanya digunakan untuk menyelesaikan pembayaran, tetapi juga mulai menyediakan sejumlah fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan transaksi bersama.

“Dengan menggabungkan proses penghitungan, pembagian tagihan, hingga pemantauan pembayaran dalam satu fitur, layanan Split Bill dapat menjadi salah satu bentuk adaptasi teknologi pembayaran terhadap kebutuhan transaksi bersama yang semakin umum di masyarakat,” ujar Lala.

Ia menambahkan, informasi mengenai fitur Split Bill dan ketentuan penggunaannya dapat diperoleh melalui aplikasi dan kanal resmi ShopeePay. Pengguna juga diimbau memastikan informasi mengenai layanan maupun promosi diperoleh melalui kanal resmi untuk menghindari tautan atau penawaran yang mengatasnamakan ShopeePay.

Sekjen ATR/BPN tekankan penyusunan Anggaran 2027 harus berdampak bagi masyarakat

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Sekjen ATR/BPN tekankan penyusunan Anggaran 2027 harus berdampak bagi masyarakat

Rabu, 30 September 2026 21:52 WIB

Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan. (ANTARA/HO-Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol Kementerian ATR/BPN)

Yogyakarta (ANTARA) - Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mulai menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-K/L) Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027. Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan, menekankan agar penyusunan anggaran dilakukan secara terukur dan akuntabel sehingga seluruh program dan kegiatan dapat dipersiapkan serta dilaksanakan sejak awal tahun anggaran.

“Keberhasilan pelaksanaan anggaran tidak hanya diukur dari tingkat penyerapan namun juga diukur dari kualitas _output_. Kita tidak ingin kegiatan yang asal capai target tapi tolong kualitas _output_, kepatuhan dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Sekjen Kementerian ATR/BPN, Dalu Agung Darmawan saat membuka kegiatan Penyusunan RKA-K/L Pagu Alokasi Anggaran Tahun 2027 secara daring.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2027 mengusung tema “Akselerasi Pertumbuhan Berkualitas melalui Produktivitas, Investasi dan Industri”. Dalu Agung Darmawan memastikan setiap program, kegiatan, dan anggaran Kementerian ATR/BPN diarahkan untuk mendukung agenda tersebut melalui pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan dan tata ruang.

“Selaku perencana harus paham, secara makronya harus paham, kalau anda akan melakukan kegiatan seperti pengukuran, pemetaan, penerbitan sertipikat dan seterusnya di kegiatan di 2027 harus diarahkan ke dalam tonggak-tonggak pilar produktivitas, investasi dan industri. Dukungan tersebut dilaksanakan melalui pembiayaan perumahan dan penanganan permukiman kumuh, rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, layanan digital terintegrasi, kemudahan perizinan, dukungan kawasan strategis, serta kepastian ruang,” ujar Sekjen ATR/BPN.

Turut hadir, Staf Ahli Bidang Partisipasi Masyarakat dan Pemerintah Daerah, Andi Tenri Abeng. Ia menekankan pentingnya koordinasi internal dan eksternal dalam pelaksanaan program dan anggaran agar kinerja Kementerian ATR/BPN dapat terus dipantau dan dipertanggungjawabkan.

Sejumlah kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan turut mengawal capaian Kementerian ATR/BPN. Oleh karena itu, setiap unit kerja perlu menjaga koordinasi serta memperkuat kerja sama yang telah dibangun, antara lain dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK), Kantor Staf Presiden (KSP), dan Kementerian PPN/Bappenas.

“Saya harapkan untuk kerja sama yang sudah kita bangun, walaupun kerja sama dengan KPK kita masih baru di enam provinsi, selanjutnya nanti akan bergerak ke provinsi lain. Teman-teman yang belum didatangi atau belum di-_launching_ kerja sama KPK dan Pemerintah Daerah, tentunya sudah bisa mengadopsi apa yang sudah dilakukan di provinsi-provinsi sebagai pelaksana,” ujarnya.

Sejalan dengan hal tersebut, pelaporan kinerja perlu dilakukan secara tepat waktu dan diperbarui secara berkala agar perkembangan pelaksanaan program dan anggaran dapat dipantau secara efektif. Seluruh unit kerja juga diminta disiplin dalam menyampaikan laporan dan memperbarui data pada Sistem Kendali Mutu Pelaksanaan Anggaran (SKMPP).

“Jangan lelah untuk memberikan pelaporan yang _update_ untuk memudahkan kita dalam membaca kinerja Bapak/Ibu semua. Pembaruan sistem pelaporan secara berkelanjutan diharapkan dapat semakin memudahkan pemantauan kinerja secara real-time,” ujar Andi Tenri Abeng.

Kegiatan yang berlangsung secara daring ini diikuti oleh sejumlah Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi beserta jajaran. Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Bahrun Munawir.

Pewarta : SP
Editor: Sutarmi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

OJK: pastikan NPL perbankan di Papua tetap di bawah lima persen

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Jayapura (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Papua memastikan rasio kredit bermasalah atau Non-Performing Loan (NPL) perbankan di wilayah ini masih berada di bawah 5 persen, meski penyelesaian kredit bermasalahnya menghadapi sejumlah kendala.

Kepala OJK Provinsi Papua Fatwa Aulia, di Jayapura, Rabu, mengatakan berdasarkan pemantauan OJK dengan perbankan setempat masih mampu menjaga kualitas kredit dalam kondisi ekonomi yang sedang mempengaruhi proses penyelesaian kredit bermasalah.

“Dari sisi penetrasi kredit tetap berjalan, dan perbankan juga masih bisa menjaga posisi NPL tetap di bawah 5 persen,” katanya pula.

Menurut Fatwa, kondisi ekonomi saat ini sedang mempengaruhi proses penyelesaian kredit bermasalah, terutama dalam pelaksanaan eksekusi jaminan.

"Memang untuk penyelesaian kredit bermasalah saat ini tidak semudah sebelumnya, karena eksekusi jaminan menghadapi sejumlah kendala," ujarnya lagi.

Dia membenarkan memang saat ini kondisi ekonomi dan dari sisi penyelesaian kredit bermasalah cukup terganggu. Kalau dulu saat ekonomi lebih fleksibel, upaya menyelesaikan kredit termasuk eksekusi jaminan relatif lebih mudah namun kini eksekusi jaminan banyak terkendala.

"Meski menghadapi kendala tersebut, kami menyebut aktivitas penyaluran kredit perbankan di Papua masih terus berjalan. Oleh sebab itu OJK juga mendorong perbankan menjaga kualitas kredit agar pertumbuhan pembiayaan tetap berlangsung secara sehat," katanya lagi.

Dia menambahkan, OJK bakal terus memantau sejumlah bank, termasuk bank umum yang memiliki kantor pusat di Papua, untuk memastikan kualitas kredit tetap terjaga.

"Pengawasan tersebut dilakukan seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan sektor perbankan, termasuk dalam menjaga tingkat NPL agar tetap terkendali. Dan kami juga mendorong perbankan menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit," ujarnya pula.

Baca juga: Bank Papua kembangkan aplikasi pengajuan kredit secara online

Baca juga: OJK Papua sebut total aset perbankan Rp88,95 T pada Maret 2024

Pewarta: Qadri Pratiwi
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Siap Rilis di Indonesia, POCO F9 Series Andalkan Dapur Pacu Snapdragon Kelas Flagship - Hybrid.co.id

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Penggemar gawai dan komunitas teknologi di Tanah Air bersiap menyambut kehadiran lini ponsel kelas atas (flagship) terbaru dari POCO.

Melalui pengumuman resminya, POCO memastikan bahwa POCO F9 Series, yang mencakup varian POCO F9 Pro dan POCO F9 Ultra, akan resmi meluncur di pasaran Indonesia pada 5 Oktober 2026.

Kehadiran seri terbaru ini sekaligus menegaskan konsistensi jenama tersebut dalam mempertahankan pangsa pasarnya di segmen perangkat berperforma tinggi.

Penguatan Posisi di Segmen Flagship Global

Lini produk F Series selama ini konsisten menjadi salah satu lini yang paling dinantikan oleh para pengguna berorientasi kinerja (tech enthusiast) maupun komunitas penggiat gim seluler di Indonesia. Konsistensi ini turut terefleksi pada capaian bisnis global perusahaan.

Sepanjang kuartal pertama 2026, POCO tercatat menempati jajaran Top 4 Global Online Sales untuk rentang harga US800 (sekitar Rp11 juta hingga Rp12,5 juta). Momentum pertumbuhan ini berlanjut hingga akhir Juni 2026, di mana total pengapalan global ponsel pintar POCO secara kumulatif telah melampaui angka 100 juta unit.

Terkait strategi dan peluncuran lini teranyar ini, PR Manager POCO Indonesia, Novita Krisutami, memberikan pandangannya:

“POCOnyaBeraksi selalu jadi semangat kami untuk terus berani mendobrak batas. Kami akan kembali membuktikan posisi sebagai The True Flagship lewat satu formula yang selalu kami pegang: Extreme Performance, Extreme Value.”

“Produk kami bukan cuma soal tenaga buas, tapi sudah menyatu dengan keseharian Gamer Kalcer jadi perangkat yang mereka andalkan sekaligus bagian dari style dan level of coolness mereka. POCO F9 Series akan membawa semangat itu lebih jauh lagi.”

Spesifikasi yang Fokus akan Performa

Mengusung tema besar Ultrapower Unbound, POCO F9 Series dirancang untuk memberikan peningkatan performa yang menyeluruh dibanding pendahulunya. Perangkat ini diposisikan untuk mengakomodasi kebutuhan penggunaan intensif, mulai dari aktivitas pengoperasian harian, sesi permainan kompetitif berdurasi panjang, hingga penyiaran langsung (live streaming).

Dapur pacu perangkat ini disebutkan akan ditenagai oleh rangkaian cip (chipset) kelas atas dari lini Snapdragon. Konfigurasi tersebut dipadukan dengan kapasitas baterai berukuran besar, sistem optimasi khusus gim, serta arsitektur pendingin termal guna menjaga kestabilan kinerja perangkat saat dioperasikan dalam beban berat.

Selain berfokus pada kekuatan pemrosesan perangkat keras, POCO F9 Series juga membawa peningkatan pada aspek keluaran audio-visual serta integrasi fitur kecerdasan buatan (AI). Seluruh pembaruan teknologi ini dibungkus dalam karakteristik desain khas lini POCO.

Bagi konsumen yang ingin memantau informasi terkini, jadwal siaran langsung peluncuran, serta detail penawaran khusus selama periode penjualan perdana (first sale), pihak manajemen mengarahkan publik untuk memantau kanal media sosial resmi POCO Indonesia di Instagram, TikTok, dan YouTube.

Telkom tunjuk Nanang Hendarno jadi Direktur Utama baru - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (TLKM) menunjuk Nanang Hendarno sebagai Direktur Utama menggantikan Dian Siswarini.

Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Telkom yang digelar di Jakarta, Rabu.

“RUPSLB juga menyetujui perubahan susunan pengurus Perseroan,” kata SVP Group Sustainability & Corporate Communication Telkom Ahmad Reza dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu.

Mengutip laman resmi Telkom, Nanang merupakan alumnus Delft University of Technology, Belanda, dengan bidang Space System Engineering pada 1997.

Ia juga meraih gelar Sarjana Teknik Elektro dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya pada 1991.

Nanang memiliki pengalaman di lingkungan TelkomGroup, antara lain sebagai Chief Executive Officer PT Infrastruktur Telekomunikasi Indonesia pada 2022–2025, Chief of Technology PT Telekomunikasi Indonesia International pada 2016–2022, serta Executive General Manager Divisi Service Operation Telkom pada 2015–2016.

Selain menunjuk direktur utama baru, Telkom juga melakukan perubahan pada sejumlah jajaran direksi.

Karim Siregar diangkat sebagai Direktur IT Digital menggantikan Faizal Rochmad Djoemadi.

Selanjutnya, Radita Ali Putra ditunjuk sebagai Direktur Wholesale & International Service menggantikan Budi Satria Dharma Purba. Budi kemudian dipercaya mengemban posisi sebagai Direktur Network.

Dengan perubahan tersebut, susunan Direksi Telkom menjadi sebagai berikut:

• Direktur Utama: Nanang Hendarno
• Direktur Enterprise & Business Service: Veranita Yosephine
• Direktur Human Capital Management: Willy Saelan
• Direktur IT Digital: Karim Siregar
• Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko: Arthur Angelo Syailendra
• Direktur Network: Budi Satria Dharma Purba
• Direktur Strategic Business Development & Portfolio: Seno Soemadji
• Direktur Wholesale & International Service: Radita Ali Putra
• Direktur Legal & Compliance: Andy Kelana

Sementara itu, susunan Dewan Komisaris Telkom menjadi:

• Komisaris Utama: Angga Raka Prabowo
• Komisaris: Ossy Dermawan
• Komisaris: Rizal Mallarangeng
• Komisaris: Edwin Hidayat Abdullah
• Komisaris Independen: Rofikoh Rokhim
• Komisaris Independen: Anthony Leong
• Komisaris Independen: Deswandhy Agusman
• Komisaris Independen: Ira Noviarti

Pewarta: Bayu Saputra
Uploader : Bima Agustian

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

FIA Rallycross World Cup Hadir di Ancol, Ini Keseruan yang Bisa Disaksikan

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta -

Pecinta rallycross punya agenda baru yang bisa masuk kalender akhir tahun. FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan hadir di Ancol Rallycross Circuit Jakarta pada 5-6 Desember 2026.

Selama dua hari, penonton bisa menyaksikan langsung aksi pembalap rallycross dunia, balapan pendukung dari Indonesia, hingga berbagai hiburan di area festival. Jadi, pengalaman yang ditawarkan bukan cuma datang, duduk, lalu menonton balapan sampai selesai.

Saksikan Aksi Pembalap Dunia di Lintasan Rallycross

FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 menghadirkan kelas RX1 dan RX5 sebagai bagian dari kompetisi utama. Pembalap akan beradu cepat di lintasan yang menggabungkan permukaan aspal dan kerikil dengan karakter tikungan yang rapat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Format rallycross juga membuat aksi di lintasan terasa lebih dekat. Mobil bisa saling berdampingan saat melewati tikungan, sementara perubahan permukaan lintasan ikut menjadi tantangan bagi para pembalap.

Buat pecinta motorsport yang selama ini mengikuti rallycross dari layar, momen ini bisa jadi kesempatan untuk melihat langsung atmosfer balapan di sirkuit.

Ada Indonesia Supporting Race

Keseruan tidak berhenti di kelas utama. FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 juga menghadirkan Indonesia Supporting Race yang mempertemukan pembalap lokal di lintasan yang sama.

Ajang ini bisa menjadi bagian menarik buat penonton yang ingin melihat aksi pembalap Indonesia secara langsung. Apalagi, mereka akan menghadapi karakter lintasan rallycross yang sama selama gelaran berlangsung.

Sekalian Main ke Sarga Festival

Selain area balapan, ada Sarga Festival yang menghadirkan hiburan dan aktivitas lain di sekitar acara. Jadi, pengunjung bisa menghabiskan waktu di venue dengan pengalaman yang lebih beragam.

Untuk kategori tiket tertentu, termasuk premium dan VIP Hospitality, akses ke Sarga Festival sudah termasuk dalam tiket. Detail fasilitas tiap kategori tiket bisa dicek sebelum melakukan pembelian.

Catat Jadwal FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026

Kalau sudah tertarik datang, jangan sampai salah tanggal. FIA Rallycross World Cup Indonesia 2026 akan berlangsung selama dua hari dengan detail berikut:

• Tanggal: 5-6 Desember 2026

• Hari: Sabtu dan Minggu

• Waktu: 10.00-22.00 WIB

• Lokasi: Ancol Rallycross Circuit Jakarta, Jakarta Utara

• Tiket: Berlaku untuk dua hari dan sudah termasuk tiket masuk Ancol

Pilih Spot Nonton Sesuai Pengalaman yang Diinginkan

Ada beberapa kategori tiket yang bisa dipilih, mulai dari area berdiri di Red Zone, tribun bernomor, hingga VIP Hospitality. Masing-masing menawarkan pengalaman menonton yang berbeda.

Buat pecinta rallycross yang ingin merasakan atmosfer balapan dari dekat, area yang lebih dekat dengan lintasan bisa menjadi pilihan. Sementara itu, tribun bisa dipertimbangkan jika ingin menonton dengan posisi duduk dan pandangan yang lebih terarah ke lintasan.

Jadi, kalau sudah lama ingin melihat aksi rallycross secara langsung, inilah saatnya! Cek ketersediaan kursi dan amankan tiketmu sekarang melalui detikevent!

(deve/dspo)

Pemerintah lanjutkan Program Magang dan insentif PPH 21 pada 2027

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Pemerintah lanjutkan Program Magang dan insentif PPH 21 pada 2027

Rabu, 30 September 2026 21:50 WIB

Menko Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto (kanan) dan CEO Danantara Rosan Roeslani saat memberikan keterangan kepada wartawan usai ratas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (30/9/2026) ANTARA/Genta Tenri Mawangi

Jakarta (ANTARA) - Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan sejumlah program dan bantuan akan kembali diberikan oleh pemerintah pada 2027, termasuk Program Magang Nasional dan insentif pajak penghasilan pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.

"Bapak Presiden juga memberikan arahan terkait dengan program-program yang akan diluncurkan ke tahun 2027," kata Menko Perekonomian Airlangga dalam keterangan usai rapat terbatas di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta pada Rabu.

Menurut dia, program-program yang sudah dilaksanakan tahun ini dan akan dilanjutkan di tahun 2027. Yang pertama itu terkait dengan Program Magang yang di Kementerian Tenaga Kerja dilanjutkan untuk 150 ribu, kemudian program vokasi itu dilanjutkan untuk 300 ribu orang," kata

Selain melanjutkan Program Magang Nasional, Presiden juga mengarahkan kelanjutan Pajak Penghasilan Pasal 21 Ditanggung Pemerintah menyasar pekerja dengan gaji di bawah Rp10 juta.

"Ini akan dilanjutkan di tahun depan dan ini diberikan untuk sekitar 7 setengah juta pekerja," imbuh Airlangga.

Turut dibahas dalam pertemuan pada hari ini adalah angka yang masuk dalam penghasilan tidak kena pajak (PTKP) untuk menyesuaikan dengan angka inflasi. Jumlahnya sendiri akan dihitung bersama dengan Kementerian Keuangan.

Untuk industri perumahan, Airlangga mengatakan pajak pertambahan nilai ditanggung pemerintah (PPN DTP) yang saat ini berlaku akan dilanjutkan kembali pada tahun depan.

Tidak hanya itu, pemerintah juga akan melakukan penyesuaian untuk kebijakan jaminan sosial ketenagakerjaan di bawah BPJS Ketenagakerjaan terutama Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dan Jaminan Kematian.

"Kemudian juga terkait dengan pemanfaatan daripada Jaminan Kehilangan Pekerjaan yang selama 6 bulan. Ini angkanya juga disesuaikan berbasis tingkatan gaji," tuturnya.

Dia menjelaskan pekerja yang masuk dalam kelompok 1 dengan upah Rp2,3 juta akan menerima penuh jumlah yang sama selama enam bulan. Sedangkan untuk kategori 2 yaitu upah Rp2,3 juta sampai kurang Rp3,6 juta akan diberikan Rp2,3 juta dan kelompok 3 dengan gaji di antara Rp3,6 juta akan mendapatkan JKP sebesar 60 persen.

Saat ini juga tengah dibahas untuk pembuatan program tambahan untuk KPR bersubsidi bagi masyarakat dengan penghasilan tetap sekitar Rp17 juta.

Dia menyebut akan melakukan pengumuman lanjutan terkait kapan program-program itu akan dilaksanakan, mengingat anggarannya saat ini sedang disisir oleh Kementerian Keuangan.

“Nanti anggarannya sedang disisir lagi oleh Menteri Keuangan, kira-kira si Rp31 T. Itu tahun depan. Iya, 2027,” demikian Airlangga Hartarto.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah lanjutkan Program Magang dan insentif PPH 21 pada 2027

Pewarta : Prisca Triferna Violleta/Genta Tenri Mawangi
Editor: Nur Istibsaroh
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Kronologi Skandal Manchester City hingga Peran Pangeran Arab

calendar_today 30.09.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Manchester City dinyatakan bersalah atas seluruh tuduhan pelanggaran aturan keuangan Premier League. Dalam putusan inti setebal 40 halaman yang baru dipublikasikan, komisi independen menemukan sejumlah skema pendanaan yang disebut sebagai transaksi "palsu" atau sham, termasuk kesepakatan sponsor bernilai besar dari perusahaan-perusahaan Abu Dhabi.

Mengutip laporan The Guardian, Rabu (30/9/2026) putusan tersebut memberikan gambaran mengenai bagaimana City membiayai ambisi besar klub setelah dibeli anggota keluarga kerajaan Abu Dhabi, Sheikh Mansour bin Zayed al-Nahyan, pada 2008.

Saat mengambil alih City, Mansour memiliki "rencana ambisius" untuk mengembangkan klub. Namun, kondisi keuangan saat itu dinilai belum mampu menopang target tersebut.

"Klub menyadari sejak awal kepemilikan [Mansour] bahwa dana yang sangat besar akan dibutuhkan jika langkah-langkah yang diperlukan untuk mewujudkan ... ambisi tersebut ingin dipenuhi," tulis komisi.

Pada awalnya, kebutuhan dana tambahan dipenuhi melalui suntikan modal dari Mansour atau yang disebut sebagai owner equity. Namun, model tersebut kemudian dinilai tidak bisa terus dipertahankan.

Komisi menyatakan "Klub menyadari bahwa [hal ini] bukanlah model yang berkelanjutan", dan karena modal pemilik tidak diperhitungkan dalam aturan financial fair play, City "perlu mengembangkan operasi komersialnya".

Salah satu jalan yang dipilih adalah "mencari kesepakatan sponsor bernilai tinggi di Uni Emirat Arab secara umum dan di Abu Dhabi secara khusus".

Dari sinilah muncul skema yang oleh komisi disebut sebagai "Disguised Funding Scheme" (DFS) atau skema pendanaan terselubung.

Nilai sponsor konvensional dinilai tidak akan cukup untuk memenuhi ambisi City sekaligus mencegah klub mengalami kerugian finansial. Karena itu, klub menggunakan mekanisme berbeda.

"Klub akan membuat perjanjian sponsor dengan sponsor-sponsor Abu Dhabi yang mencantumkan [biaya] substansial jauh di atas nilai pasar yang wajar. Namun, sponsor tidak berkewajiban membayar biaya sponsor yang tercatat tersebut, dan tidak akan melakukannya," kata penjelasan komisi tersebut.

Sponsor hanya membayar sebagian kecil dari nilai yang tercantum. Komisi menyebutnya sebagai "base sum" atau pembayaran dasar.

Sementara itu, sisa nilai kontrak, yang disebut "tagged sum", dibayarkan oleh Mansour atau setidaknya perusahaan yang dibentuk untuk mengendalikan City, Abu Dhabi United Group (ADUG).

Menurut komisi, DFS memungkinkan City melaporkan bahwa "pendapatan komersialnya dari perjanjian sponsor Abu Dhabi (dan dengan demikian pendapatannya secara umum) jauh, jauh lebih besar daripada kenyataannya".

Skema itu juga memungkinkan klub "menyembunyikan dari pihak ketiga besarnya kontribusi modal yang sebenarnya diberikan ADUG kepada klub".

Atas dasar tersebut, komisi menyimpulkan, "Masing-masing perjanjian sponsor Abu Dhabi tersebut adalah sebuah kepalsuan."

City sebelumnya membantah tuduhan tersebut. Klub berargumen seluruh uang memang dibayarkan oleh para sponsor. Namun, menurut pembelaan City, sponsor dari waktu ke waktu membutuhkan bantuan keuangan dari pemerintah Abu Dhabi dan kantor putra mahkota untuk memenuhi kewajiban sponsor mereka.

Dengan demikian, City berpendapat bahwa meskipun pemerintah Abu Dhabi memberikan uang kepada para sponsor, klub tidak terlibat dalam proses tersebut.

Besarnya dana yang menjadi persoalan juga sangat signifikan. Dalam sembilan musim yang menjadi objek penyelidikan, yakni sejak 2009-10 hingga 2017-18, City mencatat pendapatan sponsor dari perusahaan-perusahaan berbasis Abu Dhabi sebesar 949,94 juta poundsterling.

Namun, dari jumlah tersebut, hanya 119,25 juta poundsterling yang benar-benar dibayarkan sebagai "base fee". Sisanya, sebesar 830,69 juta poundsterling, merupakan "tagged sums" yang dibayarkan ADUG kepada klub.

Sejumlah perkiraan menyebut nilai 830 juta poundsterling tersebut setara dengan sekitar 30% pendapatan City selama periode yang diperiksa. Nilainya bahkan lebih besar dibandingkan total pendapatan sebagian besar rival City di Premier League.

Nilai pendanaan tersebut juga meningkat tajam dari tahun ke tahun. Pada musim 2009-10, komisi mencatat "tagged sums" yang dibayarkan ADUG sebesar 22,5 juta poundsterling. Angka tersebut melonjak menjadi 134,73 juta poundsterling pada 2017-18, yang menjadi nilai tertinggi selama periode penyelidikan.

Temuan mengenai skema pendanaan tersebut kemudian berdampak pada tuduhan lain terhadap City.

Komisi membagi dakwaan menjadi empat kelompok. Setelah kelompok pertama, yang berkaitan dengan penyampaian informasi keuangan secara akurat, dinyatakan terbukti, efek domino pun terjadi.

Kelompok dakwaan kedua dan ketiga berkaitan dengan kewajiban City mematuhi aturan keuangan UEFA dan Premier League. Ketika "tagged sums" dikeluarkan dari laporan keuangan, komisi menyatakan City gagal memenuhi kedua aturan tersebut "di setiap musim" yang menjadi bagian dari dakwaan.

Penyampaian informasi keuangan yang tidak akurat juga membuat City melanggar kelompok dakwaan keempat yang berkaitan dengan "kewajiban untuk bekerja sama" dengan Premier League.

Namun, komisi menemukan persoalannya tidak berhenti di sana. City disebut telah "melakukan upaya terkoordinasi untuk menghentikan dan menggagalkan penyelidikan Premier League" serta "mereka-reka" penjelasan mengenai DFS jauh setelah kejadian untuk mengaburkan dan menyembunyikan kenyataan.

Perilaku sejumlah saksi yang dihadirkan City selama persidangan juga mendapat sorotan keras dari komisi.

"Kesaksian yang diberikan oleh sejumlah saksi fakta penting yang dihadirkan untuk memberikan keterangan atas nama klub adalah palsu dalam sejumlah hal penting," tulis komisi.

Komisi menilai sebagian pernyataan palsu tersebut dilakukan secara sengaja.

"Beberapa dari saksi fakta tersebut memberikan kesaksian dalam persidangan yang mereka tahu tidak benar dan karena itu mereka telah berlaku tidak jujur," demikian bunyi putusan.

Putusan itu juga mengungkap bahwa apabila City dinyatakan bersalah, Premier League telah menyimpan hak untuk menantang "tindakan tambahan dan mungkin lebih serius dalam hal tidak bekerja sama" yang berkaitan dengan perilaku klub selama penyelidikan liga.

Selain persoalan sponsor, City juga dinyatakan bersalah atas sejumlah pelanggaran lain yang lebih kecil.

Pembayaran lebih dari 15 juta poundsterling kepada tiga mantan karyawan, yang tidak dicatat dalam kontrak kerja melainkan melalui perjanjian konsultasi, terbukti dilakukan. Mereka dipahami termasuk Roberto Mancini dan Yaya Touré.

Komisi juga menyatakan skema yang dikenal sebagai "Fordham arrangement" merupakan kepalsuan lainnya. Dalam skema itu, City menjual hak citra pemain kepada pihak ketiga yang menurut komisi "pada kenyataannya tidak lebih dari kedok bagi ADUG".

Satu-satunya tuduhan yang tidak terbukti terhadap City berkaitan dengan salah satu bagian dari kewajiban klub untuk bertindak "dengan itikad baik sepenuhnya" terhadap Premier League.

Proses hukum antara City dan Premier League sendiri berlangsung sengit. Komisi menyebut kasus tersebut "diperdebatkan dengan sangat keras" oleh kedua pihak.

City diketahui sempat berusaha menolak penyelidikan Premier League, keputusan liga untuk mendakwa klub, hingga keputusan untuk membawa dakwaan tersebut ke proses persidangan.

Putusan akhirnya dipublikasikan setelah salah satu pihak gagal mempertahankan kerahasiaannya.

"Proses ini sepanjang waktu berlangsung dengan pertarungan yang sangat sengit di kedua belah pihak," kata komisi. "Kami sama sekali tidak bermaksud menjadikannya sebagai kritik terhadap salah satu pihak; ini hanyalah fakta. Tidak ada satu pun batu yang tidak dibalik."

Sengitnya proses tersebut turut membuat perkara ini berkembang menjadi proses hukum yang sangat besar. Putusan baru dapat diterbitkan lebih dari dua tahun setelah persidangan dimulai.

Komisi mengatakan dokumen bukti yang diajukan mencapai "ribuan halaman, ribuan halaman", sementara kumpulan dokumen utama mencapai "puluhan ribu" halaman. Bahkan, indeks dokumen yang digunakan dalam persidangan mencapai 1.000 halaman.

"Kami membutuhkan waktu jauh lebih lama daripada yang kami inginkan, dan jauh lebih lama daripada yang kami perkirakan ketika persidangan berakhir, untuk menghasilkan keputusan kami," tulis komisi. "Hal itu patut disesalkan."

Perkara ini belum sepenuhnya berakhir. Manchester City disebut berencana mengajukan banding atas putusan tersebut sebelum Jumat. Sementara itu, komisi independen masih harus bersidang untuk menentukan sanksi yang akan dijatuhkan kepada klub.

City sendiri tetap membantah telah melakukan pelanggaran. Klub menyatakan akan mengajukan banding dengan alasan putusan tersebut mengandung "kesalahan material yang jelas, baik dalam hukum, prinsip maupun fakta, dan karena itu tidak dapat dipercaya".

CEO City Ferran Soriano juga menyampaikan sikap klub melalui sebuah video kepada para karyawan. Ia menyebut putusan bersalah tersebut didasarkan pada "teori konspirasi Premier League".

(luc/luc) [Gambas:Video CNBC]