Jakarta (ANTARA) - Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT) menyatakan siap melibatkan 25.380 pendamping desa yang tersebar di 37 Provinsi untuk menjadi agen perlindungan sosial (perlinsos).
“Jadi kami memang punya pendamping desa, yang aktif sekarang hampir 26 ribu tersebar di seluruh Indonesia. Fungsinya memang sangat relevan dengan yang kita bahas hari ini,” kata Menteri Desa PDT (Mendes) Yandri Susanto ketika menghadiri rapat tingkat menteri dalam rangka perluasan Perlinsos dan rencana implementasi pada tahun 2027 di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta, Rabu.
Langkah itu, ujar Yandri merupakan salah satu wujud dukungan Kemendes dalam menyukseskan program perlinsos untuk masyarakat. Para pendamping desa diharapkan bisa membantu masyarakat untuk mendaftar atau memperbaiki data bantuan sosial.
Kemendes pun akan berperan sebagai penyedia data pendukung untuk memperkuat penargetan, desain intervensi, dan efektivitas program pengentasan kemiskinan berbasis desa.
Lebih lanjut, Mendes Yandri mengatakan terdapat enam tugas dan peran strategis pendamping desa dalam mendukung perlinsos, yakni fasilitasi identifikasi masyarakat rentan, penguatan akurasi data sosial, edukasi dan sosialisasi program perlinsos, fasilitasi akses layanan perlindungan sosial, penguatan pengawasan partisipatif, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Baca juga: Kemensos buka peluang kuota bansos ditambah jika digitalisasi berhasil
Diketahui, perluasan perlinsos menjadi prioritas nasional guna menurunkan tingkat kemiskinan dan kerentanan masyarakat secara lebih cepat dan tepat sasaran. Ketersediaan data yang akurat dan mutakhir bernilai krusial dalam memastikan program perlinsos tepat sasaran, inklusif, dan berkelanjutan.
“Intinya, kami siap bergerak dan kami akan segera melakukan hal-hal teknis. Kita dukung penuh, kami akan bergerak cepat untuk perluasan Perlinsos,” ujar dia.
Sementara itu dalam kesempatan yang sama, Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bahwa perluasan perlinsos dilakukan sebagai upaya untuk memberikan rasa keadilan dan kebersamaan untuk masyarakat di Indonesia.
Oleh karena itu, ia meminta semua pihak di kementerian/lembaga beserta TNI dan Polri untuk bersatu padu dalam menyukseskan perluasan perlinsos ini. Semua pihak diharapkan menjadi agen perluasan perlinsos yang akan terus melakukan pendataan hingga akhir tahun 2026. Dengan demikian, pada 2027, bantuan sosial yang diberikan kepada masyarakat bisa tepat sasaran.
Baca juga: SPLP memproses 19,8 juta transaksi dalam uji coba Perlinsos Digital
Baca juga: Kemendagri: Agen Perlinsos bersifat sukarela, bansos bebas pungutan
Pewarta: Tri Meilani Ameliya
Editor: Bernadus Tokan
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.