BPS Maluku perkuat literasi statistik lewat program Berseri Edisi Spesial HSN 2026 - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

AMBON (ANTARA) - Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Maluku memperkuat literasi statistik masyarakat melalui program Berseri Edisi Spesial Hari Statistik Nasional (HSN) dan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026), dengan mendorong masyarakat memahami data secara utuh, kontekstual, dan relevan.

Kepala BPS Provinsi Maluku Maritje Pattiwaellapia di Ambon, Selasa, mengatakan "Berseri" merupakan inovasi pelayanan publik yang dirintis BPS Maluku sejak Januari 2023 untuk mendekatkan data statistik kepada masyarakat dan pengguna data melalui ruang dialog serta diskusi.

"Berseri tidak hanya menyampaikan angka statistik, tetapi juga membuka ruang untuk memahami data secara lebih utuh, kontekstual, dan mudah dimanfaatkan dalam melihat perkembangan kondisi sosial dan ekonomi di Provinsi Maluku," katanya.

Maritje menjelaskan, penguatan literasi statistik penting agar masyarakat tidak sekadar mengetahui angka yang dirilis BPS, tetapi mampu memahami makna, konteks, dan keterkaitan data dengan kondisi yang terjadi di lapangan.

Menurut dia, "Berseri" menjadi ruang untuk membedah indikator-indikator strategis yang dirilis BPS, seperti perkembangan inflasi, tingkat kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, ketimpangan gender, sektor pertanian, hingga pariwisata.

Ia mengatakan data statistik dapat dibaca dari berbagai perspektif sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif terhadap perkembangan Maluku.

"Data perlu dibaca dengan konteks yang tepat agar tidak menimbulkan persepsi yang keliru. Karena itu, kami ingin masyarakat semakin memahami bagaimana data dihasilkan dan bagaimana data tersebut digunakan," ujarnya.

Pada "Berseri" Edisi Spesial HSN dan SE2026 BPS Maluku mengangkat tema "Membangun literasi statistik" dengan topik "Antara data, persepsi dan realitas masyarakat".

Maritje mengatakan program tersebut dikembangkan melalui kolaborasi lintas sektor dengan melibatkan pemerintah daerah, Bank Indonesia, lembaga riset, serta akademisi dalam membahas berbagai persoalan pembangunan di Maluku.

Kolaborasi itu, lanjutnya, diperlukan karena karakteristik Maluku sebagai wilayah kepulauan menghadirkan tantangan tersendiri, antara lain konektivitas antargugus pulau serta pengembangan potensi komoditas unggulan daerah.

"Data menjadi salah satu dasar untuk melihat persoalan dan potensi daerah. Dengan literasi statistik yang baik, data dapat dimanfaatkan untuk mendukung perencanaan dan pengambilan kebijakan yang lebih tepat," kata Maritje.

BPS Maluku berharap keberlanjutan program Berseri dapat meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap statistik sekaligus mendorong pemanfaatan data sebagai bagian dari proses pembangunan di daerah.

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis
Editor : Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Bima jadi episentrum kekeringan ekstrem di NTB

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Mataram (ANTARA) - Kabupaten Bima menjadi wilayah dengan kekeringan ekstrem paling parah di Nusa Tenggara Barat (NTB) yang ditandai dengan Hari Tanpa Hujan (HTH) mencapai 125 hari atau lebih dari empat bulan.

Prakirawan Stasiun Klimatogi NTB Cakra Mahasurya Atmojo Pamungkas mengatakan HTH terpanjang di Kabupaten Bima terletak di Kecamatan Belo dan Kecamatan Bolo.

"Kami harap masyarakat menggunakan air secara bijak untuk mengantisipasi krisis air bersih," ujarnya di Mataram, Selasa.

Fenomena HTH lebih dari empat bulan tersebut membuat Kabupaten Bima saat ini menghadapi ancaman kekeringan ekstrem yang serius.

Cakra menjelaskan kondisi kering itu terjadi lantaran curah hujan di wilayah NTB berada dalam kategori rendah, yakni 0 sampai 50 milimeter per dasarian.

Pada 11-20 September atau Dasarian II September 2026, BMKG mencatat curah hujan tertinggi hanya sebanyak 9 milimeter per dasarian di Pos Hujan Suwela, Kabupaten Lombok Timur.

"Sifat hujan di wilayah NTB dalam periode tersebut didominasi bawah normal dan hanya sebagian kecil wilayah yang memiliki sifat hujan kategori atas normal," kata Cakra.

Berdasarkan prakiraan BMKG, peluang hujan turun di sebagian besar wilayah NTB masih tergolong rendah di bawah 10 persen pada Dasarian III September atau 21-30 September 2026.

Kondisi atmosfer saat ini turut dipengaruhi fenomena El Nino sangat kuat. Hasil pemantauan menunjukkan Indeks Nino3.4 berada pada angka +2,6 derajat Celcius dan diprediksi bertahan hingga awal 2027.

Baca juga: BPBD memasok 3,4 juta liter air buat warga terdampak kekeringan

Daerah berstatus awas kekeringan meteorologis di NTB adalah Kecamatan Labuapi dan Lembar di Kabupaten Lombok Barat, kemudian Kecamatan Jerowaru, Labuhan Haji, Pringgasela, Sakra Barat, Sembalun, Sukamulia di Kabupaten Lombok Timur, lalu Kecamatan Gangga, Kayangan, Pemenang, Tanjung di Kabupaten Lombok Utara.

Selain itu Kecamatan Jereweh, Poto Tano, Taliwang di Kabupaten Sumbawa Barat, lalu Kecamatan Batulanteh, Labuhan Badas, Lape, Moyo Utara, Moyohilir, Moyohulu, Rhee, Sumbawa, Unter Iwes di Kabupaten Sumbawa, serta Kecamatan Dompu, Kilo, Manggalewa, Pajo, Woja di Kabupaten Dompu.

Baca juga: Lombok Tengah memperkuat koordinasi antisipasi kekeringan lahan pertanian

Selanjutnya daerah yang juga berstatus Awas kekeringan meteorologis di Kabupaten Bima adalah Kecamatan Belo, Bolo, Donggo, Lambitu, Lambu, Palibelo, Sape, dan Soromandi, sedangkan daerah Kota Bima yang mengalami kekeringan meteorologis level Awas adalah Kecamatan Raba.

"Seluruh wilayah NTB saat ini masuk musim kemarau yang diperkuat oleh El Nino. Waspada terhadap potensi kebakaran hutan, lahan, maupun pemukiman dengan tidak melakukan pembakaran sampah sembarangan atau meninggalkan sumber api tanpa pengawasan," ucap Cakra.

Pewarta : Sugiharto Purnama
Editor: I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Utang Pinjol Masyarakat Menggunung, AFPI Putar Otak Guna Cegah Nasabah Gali Lubang Tutup Lubang

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Selasa, 22 September 2026, 17:35 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) memperkuat pengawasan riwayat pinjaman melalui Fintech Data Center (FDC) untuk menekan praktik gali lubang tutup lubang di tengah pertumbuhan pinjaman daring (Pindar) masyarakat Indonesia.

Ketua Umum AFPI Entjik S. Djafar mengatakan FDC digunakan untuk mencatat dan mengintegrasikan riwayat pinjaman dari seluruh platform anggota. Sistem tersebut memungkinkan industri mendeteksi pengajuan pinjaman yang dilakukan konsumen pada beberapa platform dalam waktu bersamaan.

“Pemanfaatan FDC digunakan untuk mendeteksi jika ada konsumen yang mengajukan pinjaman di platform dalam waktu bersamaan, menyediakan data riwayat pembayaran, hingga mencegah upaya fraud atau gagal bayar,” kata Entjik kepada Warta Ekonomi, Selasa (22/9/2026).

Melalui integrasi data tersebut, platform dapat memperoleh informasi mengenai riwayat pembiayaan konsumen sebelum memproses pengajuan pinjaman. FDC juga menyediakan data mengenai riwayat pembayaran konsumen.

Menurut Entjik, pemanfaatan data tersebut menjadi salah satu upaya industri menjaga kualitas portofolio ketika permintaan pembiayaan Pindar terus meningkat. Informasi mengenai pola pembayaran dan riwayat pembiayaan dapat digunakan dalam proses penilaian sebelum pembiayaan diberikan.

Baca Juga: Pembiayaan Pinjol Tembus Rp105,63 Triliun, AFPI Peringatkan Risiko Gagal Bayar Makin Besar

Baca Juga: OJK Bongkar Kondisi Pindar, 16 Pemain Masih TWP90 di Atas 5 Persen

Baca Juga: Pembiayaan Pindar Tembus Rp105 Triliun, Risiko Fraud Jadi Perhatian

Penguatan sistem data tersebut dilakukan di tengah pertumbuhan outstanding Pindar yang berlangsung ketika kondisi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan masyarakat memenuhi kewajiban pembiayaan. Industri perlu memastikan ekspansi pembiayaan tidak diikuti peningkatan risiko gagal bayar.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat outstanding Pindar per Juli 2026 tumbuh 24,76% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp105,63 triliun.

Selain memperkuat FDC, AFPI mendorong perusahaan Pindar menerapkan prinsip kehati-hatian dalam proses penyaluran. Seleksi terhadap calon peminjam menjadi bagian dari pengelolaan risiko untuk menjaga kualitas portofolio.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Penulis: Azka Elfriza
Editor: Annisa Nurfitri

Potret Warga Berdatangan Bawa Galon Kosong-Dapat Air Bersih dari PMI

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Dampak kekeringan akibat musim kemarau berkepanjangan mulai dirasakan sejumlah warga.

Dua Nama Besar, Dua Jalan Buntu: Anies dan Jokowi Sama-sama Teganjal Aturan Baru Capres

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Selasa, 22 September 2026, 17:35 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) berpotensi terhalang untuk mengikuti kontestasi Pilpres 2029 apabila aturan baru pencalonan presiden dan wakil presiden mewajibkan dukungan minimal dari dua fraksi di DPR RI.

Pengamat politik Adi Prayitno menilai, jika aturan tersebut benar-benar diterapkan, peluang Anies untuk kembali maju pada Pilpres 2029 akan semakin sulit.

"Maka kalau ini kemudian lahir sebagai sebuah aturan disetujui nantinya, orang seperti Anies Baswedan itu akan dianggap kesulitan untuk bisa maju di 2029," ucapnya dalam kanal YouTube Adi Prayitno Official, dikutip Selasa (22/9).

Menurut Adi, saat ini Anies teridentifikasi sebagai bagian dari Partai Gerakan Rakyat, partai yang baru berdiri dan tengah berupaya menjadi peserta Pemilu 2029.

Bahkan jika Partai Gerakan Rakyat nantinya lolos sebagai peserta pemilu, hal tersebut belum tentu cukup untuk mengusung Anies sebagai calon presiden.

"Karena kalau soal aturan maju capres-cawapres itu harus dukungan minimal dua fraksi, kan itu hanya berlaku untuk partai yang ada di parlemen," jelasnya.

Adi juga menilai wacana tersebut berpotensi menyulitkan manuver politik Jokowi menjelang Pilpres 2029.

Baca Juga: Garap Kasus Gibran di MK, Bambang Widjajanto Dulu Kalah Telak di Sengketa Pilpres Anies

"Ada juga yang mengatakan bahwa ini juga akan mempersulit kekuatan politik Solo, ini akan mempersulit bagaimana Pak Jokowi bermanuver," ujarnya.

Menurutnya, Jokowi saat ini masih kerap diasosiasikan dengan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

"Karena apapun judulnya, Pak Jokowi hari ini itu kan terasosiasi atau teridentifikasi bagian dari keluarga besar PSI," katanya.

Namun, PSI hingga saat ini belum memiliki kursi di DPR RI.

"Kita pun juga tahu bahwa PSI per hari ini itu tidak lolos ke parlemen. Itu artinya apa? PSI tidak punya anggota dewan di pusat di DPR RI, yang itu artinya tidak bisa mengusung calon presiden atau sebagai calon wakil presiden," lanjutnya.

Karena itu, muncul anggapan di kalangan tertentu bahwa wacana syarat dukungan minimal dua fraksi DPR dapat mempersempit ruang gerak sejumlah tokoh politik.

"Jadi itulah yang kemudian dikait-kaitkan oleh banyak pihak, Oh, ini sebagai upaya untuk menjegal Anies, ini adalah sebagai upaya untuk menutup ruang geraknya Pak Jokowi," tandasnya.

Baca Juga: Mau Duet dengan Gibran, Dedi Mulyadi Malah Kecilkan Nilai Politiknya

Sebagai informasi, wacana tersebut bergulir setelah Mahkamah Konstitusi (MK) menghapus aturan presidential threshold atau ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen kursi DPR atau 25 persen suara sah nasional melalui Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024.

Karena syarat lama tidak lagi berlaku untuk Pemilu 2029, DPR dan pemerintah wajib merumuskan formulasi baru mengenai syarat pencalonan presiden dan wakil presiden melalui revisi Undang-Undang Pemilu.

Korem Baabullah Ternate gelar pasar murah sambut HUT ke-81 TNI libatkan pelaku UMKM - ANTARA News Ambon, Maluku

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

TERNATE (ANTARA) - Korem 152/Baabullah Ternate, Maluku Utara, menggelar pasar murah yang melibatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) untuk membantu memenuhi kebutuhan pokok masyarakat sekaligus menyambut HUT ke-81 TNI.

Komandan Korem 152/Baabullah Brigjen TNI Enoh Solehudin di Ternate, Selasa mengatakan pasar murah tersebut menyediakan sejumlah kebutuhan pokok yang banyak dibutuhkan masyarakat dengan melibatkan 23 stan UMKM.

"Hari ini kita melaksanakan acara pasar murah, untuk membantu masyarakat memperoleh bahan masakan yang terjangkau," kata Enoh seusai meninjau sejumlah stan UMKM di pelataran Korem 152/Baabullah, Ternate.

Ia menjelaskan, komoditas yang dijual dalam kegiatan tersebut antara lain beras, gula, minyak goreng, dan telur. Kegiatan itu diharapkan dapat membantu masyarakat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau sekaligus memberikan ruang bagi UMKM untuk memasarkan produknya.

"Yang banyak dibutuhkan hari ini oleh ibu-ibu yaitu telur, beras, dan minyak. Jadi kita melaksanakan secara bersama-sama," ujarnya.

Sejumlah kebutuhan pokok dijual dengan harga di bawah harga pasar, di antaranya beras Rp58.000 per lima kilogram, minyak goreng Rp17.000 per liter, dan gula pasir Rp18.000 per kilogram.

Menurut Enoh, pasar murah tersebut merupakan bagian dari rangkaian kegiatan HUT ke-81 TNI yang dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia.

Kegiatan itu turut melibatkan unsur TNI lainnya, seperti Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) dan Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) di Maluku Utara.

Selain pasar murah, Korem 152/Baabullah juga melaksanakan sejumlah kegiatan sosial dan olahraga dalam rangkaian HUT ke-81 TNI. Pihaknya juga menggelar pertandingan tenis lapangan, sedangkan pertandingan tenis meja dijadwalkan berlangsung pada pekan ini.

Korem juga menggelar kegiatan sosial berupa pengobatan gratis dan bakti sosial lainnya untuk membantu masyarakat.

"Pengobatan gratis juga kita laksanakan. Selain itu ada kegiatan-kegiatan bakti sosial lainnya, sebagai wujud syukur sekaligus wujud TNI manunggal bersama rakyat," kata dia.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Korem Baabullah Ternate gelar pasar murah sambut HUT ke-81 TNI

Pewarta: Ode Dedy Lion Abdul Azis/Andri Saputra
Editor : Daniel

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Tanda Kiamat Kian Dekat, Umat Islam akan Hancur Bukan oleh Musuh tetapi Penyakit Wahn |Republika Online

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, Rasulullah SAW telah mengingatkan umat Islam tentang munculnya penyakit wahn. Penyakit ini muncul ditandai dengan jumlah umat Islam banyak tetapi kehilangan kekuatan di hadapan musuh.

Syekh Mahir Ahmad Ash-Shuffi menjelaskan bahwa kondisi tersebut telah berulang dalam sejarah umat Islam, ketika kelemahan internal membuka peluang bagi berbagai bangsa untuk menyerang dan menguasai wilayah kaum Muslimin.

Tsauban Radhiyallahu anhu berkata, "Rasulullah SAW bersabda: Hampir saja bangsa-bangsa memangsa kalian sebagaimana orang-orang lapar menghadapi meja penuh hidangan."

"Seseorang bertanya: Apakah saat itu jumlah kami sedikit?"

"Rasulullah SAW menjawab: Bahkan saat itu jumlah kalian banyak, akan tetapi kalian seperti buih di lautan. Allah sungguh akan mencabut rasa takut kepada kalian dari dada musuh kalian, dan Allah sungguh akan mencampakkan penyakit wahn ke dalam hati kalian."

"Seseorang bertanya: Wahai Rasulullah, apa itu wahn?”

"Rasulullah SAW menjawab: Cinta dunia dan takut mati." (HR Imam Abu Dawud)

Syekh Mahir Ahmad Ash-Shuffi dalam bukunya Asyratus sa'ah al-hasyru wa qiyamus sa'ah menerangkan, berita yang disampaikan Rasulullah benar-benar telah terjadi lebih dari sekali dalam lintasan sejarah kaum Muslimin. Berbagai bangsa telah berkonspirasi terhadap kaum Muslimin serta menyerang mereka di negeri-negeri mereka. Padahal sebelumnya umat Islam memiliki kemuliaan, kekuatan, dan kekokohan.

Namun, ketika Kekhilafahan Abbasiyah melemah dan para khalifah terakhirnya mulai cenderung kepada dunia berikut kesenangannya, cinta syahwat, wanita-wanita penghibur, musik, dan minum khamer, maka Allah pun menjadikan beberapa kaum semisal Tatar, Mongol, dan Turki berkuasa atas mereka, sebelum mereka masuk ke dalam Islam dan terpatrinya keimanan dalam jiwa-jiwa mereka. Lalu, mereka pun membuat kerusakan besar pada tubuh umat Islam.

Ketika tentara Tatar sampai di ibu kota kekhalifahan Abbasiyah, mereka mendapati sang khalifah lebih dekat kepada senda gurau. Mereka juga mengetahui bahwa kekhilafahan telah mulai melemah. Tatar menang bukan karena mereka kuat, akan tetapi lebih karena kelemahan Khalifah Al-Mu‘tasim Billah beserta segenap pejabatnya. Karena itu, jatuhlah Baghdad dalam genggaman mereka. Di kota Baghdad saja, jumlah korbannya mencapai satu juta Muslim.

Gibran Digugat ke MK, Prabowo Bisa Diminta Ajukan 2 Nama Wapres ke MPR

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Selasa, 22 September 2026, 17:33 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Presiden Prabowo Subianto berpotensi diminta mengusulkan dua nama calon wakil presiden kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) jika gugatan terhadap keabsahan Gibran Rakabuming Raka dikabulkan Mahkamah Konstitusi (MK). Permintaan tersebut tercantum dalam petitum perkara yang diajukan sejumlah pihak yang mempersoalkan status Gibran sebagai wakil presiden.

Dalam petitum ketujuh, para pemohon meminta MK memerintahkan MPR menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden. Pemilihan itu diminta dilakukan paling lambat 60 hari sejak putusan MK dibacakan.

Namun, mekanisme tersebut masih berupa permintaan yang diajukan pemohon dan belum menjadi keputusan MK. Artinya, posisi Gibran sebagai wakil presiden belum berubah dan kemungkinan adanya pemilihan wapres baru masih bergantung pada proses pemeriksaan serta putusan akhir perkara.

Perkara tersebut diajukan oleh Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP), Partai Ummat, Denny Indrayana, Forum Purnawirawan Prajurit TNI, M Subhan, Bonatua Silalahi, dan Tiurma M.S. Sihombing. Mereka mempersoalkan keabsahan pencalonan Gibran pada Pemilu 2024 dengan mendalilkan adanya persoalan terkait pemenuhan syarat pendidikan.

Pokok persoalan yang dibawa ke MK berkaitan dengan Pasal 169 huruf r UU Pemilu yang mengatur syarat pendidikan bagi calon presiden dan wakil presiden. Para pemohon mendalilkan Gibran tidak memiliki bukti yang menunjukkan dirinya telah memenuhi ketentuan pendidikan tersebut ketika proses pencalonan berlangsung.

Persoalan kemudian diarahkan pada surat keterangan penyetaraan pendidikan yang diterbitkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan digunakan dalam proses pencalonan Gibran. Para pemohon mempertanyakan proses penerbitan surat tersebut, termasuk dasar dokumen yang digunakan sebagai bukti penyetaraan pendidikan.

Menurut dalil yang diajukan, surat keterangan tersebut diproses dalam waktu singkat dan tidak disertai dokumen seperti ijazah atau sertifikat yang menurut pemohon dapat membuktikan penyelesaian pendidikan tingkat atas atau sederajat. Mereka juga mempersoalkan bagaimana dokumen tersebut kemudian digunakan dalam proses administrasi pencalonan Gibran.

Para pemohon turut mempermasalahkan akses publik terhadap surat keterangan tersebut. Dalam perkara yang diajukan, mereka mendalilkan dokumen itu baru diperoleh setelah adanya proses sengketa keterbukaan informasi yang berlangsung belakangan.

Baca Juga: Projo: Kita Mengharapkan Dua Periode Prabowo-Gibran

Persoalan administrasi pendidikan itu kemudian dikaitkan para pemohon dengan penetapan Gibran sebagai calon wakil presiden pada Pemilu 2024. Mereka meminta MK tidak hanya menyatakan adanya persoalan pada proses pencalonan, tetapi juga membatalkan keputusan yang berkaitan dengan penetapan Gibran sebagai cawapres.

Permohonan tersebut juga meminta konsekuensi lebih jauh terhadap posisi Gibran setelah dirinya dilantik sebagai wakil presiden. Salah satu bagian petitum meminta pembatalan pelantikan Gibran dan pembukaan mekanisme konstitusional untuk memilih wakil presiden baru melalui MPR.

Jika permintaan tersebut pada akhirnya dikabulkan sesuai dengan petitum, maka presiden akan menjadi pihak yang diminta mengusulkan dua calon untuk kemudian dipilih MPR. Akan tetapi, tahapan tersebut baru relevan apabila MK terlebih dahulu menjatuhkan putusan yang berdampak terhadap status Gibran.

Perkara ini juga memiliki persoalan lain karena diajukan jauh setelah tahapan Pemilu 2024 selesai. Para pemohon membawa sengketa tersebut hampir dua tahun setelah pemungutan suara, sementara perkara perselisihan hasil pemilu pada umumnya memiliki tenggat pengajuan yang jauh lebih singkat.

Meski demikian, MK tetap meregistrasi perkara tersebut dengan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan melanjutkan proses persidangan. Dalam agenda berikutnya, MK dijadwalkan mendengar jawaban KPU sebagai Termohon, keterangan Bawaslu sebagai Pemberi Keterangan, serta keterangan Pihak Terkait.

Tahapan tersebut menunjukkan bahwa perkara masih berada dalam proses pemeriksaan dan belum menghasilkan keputusan mengenai sah atau tidaknya status Gibran sebagai wakil presiden. Karena itu, seluruh konsekuensi yang diminta para pemohon, termasuk kemungkinan pemilihan wakil presiden baru, masih bergantung pada putusan MK.

Perkara ini pada akhirnya tidak hanya menyentuh persoalan dokumen pendidikan Gibran, tetapi juga membawa pertanyaan mengenai konsekuensi hukum apabila status seorang wakil presiden dipersoalkan setelah proses pemilu dan pelantikan berlangsung. Untuk saat ini, mekanisme dua calon wapres yang diusulkan Prabowo kepada MPR masih sebatas bagian dari petitum gugatan dan belum menjadi agenda konstitusional yang harus dijalankan.

Divonis 7 Tahun, Pelaku Kekerasan Seksual Santriwati Sudah Dibebaskan

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Di tengah sorotan bebasnya Bechi, mencuat dugaan kekerasan seksual pada Pondok Pesantren Abul Barokat, Lombok, Nusa Tenggara Barat (NTB).

Mantan santri Pondok Pesantren Abul Barokat, Sukma, mengaku menjadi korban. Berdasarkan hasil investigasi BBC, Sukma baru berusia 12 tahun ketika pertama kali mondok di pesantren tersebut.

Sukma kemudian menceritakan secara terbuka dugaan kekerasan seksual yang dia alami dari "abah", pendiri Pondok Pesantren Abul Barokat. Para santri mengenal Ahmad dengan panggilan "Abah".

Sukma mengatakan, Abah mulai mendekatinya ketika usianya 15 tahun. Pada tahun terakhirnya di pesantren, tepatnya pada 2021, Sukma mengaku dipanggil ke rumah Abah pada larut malam saat malam tahun baru.

Saat itu, Abah disebut menjanjikan akan memberikan "amalan khusus" kepadanya. Sukma mengatakan, istri dan anak-anak Abah sedang berada di luar kota.

Di rumah tersebut, Sukma mengaku Abah mulai memintanya membuka pakaian. Sukma menolak dan menangis, tetapi menurut pengakuannya, Abah tetap melakukan tindakan tersebut.

"Saya ingin berteriak, tetapi mulut saya ditutup," kata Sukma.

Sukma juga mengaku Abah berupaya memperkosanya. Dalam kondisi tersebut, dia teringat ibunya yang telah meninggal dan berdoa agar mendapat pertolongan.

"Dia [melakukan] percobaan perkosaan gitu. [Saya berkata dalam hati] ibu [saya] waktu itu sudah meninggal. [Saya bilang] Ibu, bantu. Masa biarin Sukma kayak gini? Bantu Sukma, saya bilang, ibu bantu, saya bilang. Ya Allah, bantu aku.”

Sukma akhirnya berhasil melarikan diri dengan menendang Abah. Dia kemudian berlari keluar rumah dan mengurung diri.

Bertahun-tahun setelah kejadian itu, Sukma akhirnya menceritakan pengalamannya kepada sekelompok mantan santri. Kepada mereka, dia mengaku Abah telah berupaya memperkosanya.

Kelompok tersebut sebelumnya telah melakukan penyelidikan terhadap dugaan pelanggaran lain yang melibatkan Abah. Kelompok itu dipimpin Yusron, yang kemudian mengumpulkan kesaksian dari lima santriwati, termasuk Sukma, yang mengaku mengalami pelecehan seksual.

Salah satu mantan santri lainnya yang memberikan kesaksian adalah Zia. Setelah mengalami trauma, Zia memilih melanjutkan studinya ke Kairo, Mesir.

Zia bersama tiga mantan santri lainnya kemudian berupaya meminta bantuan Nahdlatul Wathan Diniyah Islamiyah (NWDI), organisasi yang menaungi pesantren tersebut.

Dalam pertemuan dengan perwakilan NWDI, para mantan santri menyerahkan sejumlah bukti yang telah dikumpulkan Yusron. Bukti tersebut antara lain berupa kesaksian, foto, serta nama-nama orang yang disebut menjadi sasaran Abah.

Namun, menurut keterangan para mantan santri, dugaan tersebut tidak langsung dilaporkan kepada polisi. Mereka justru menyebut perwakilan NWDI memberitahukan tuduhan tersebut kepada Abah dan diduga membantu upaya untuk menutupi kasus.

Sukma mengatakan, setelah pertemuan tersebut, dirinya dipanggil ke rumah Abah. Di sana, dia bertemu Abah, istrinya, Hurmiati, yang dipanggil "Umi" oleh para santri, dua anggota polisi, serta seorang pengacara dari NWDI.

Dalam pertemuan itu, Sukma mengaku dipaksa menandatangani dokumen yang menyatakan hubungannya dengan Abah selama ini hanya sebatas hubungan guru dan murid.

"Saya dipaksa melakukan itu. Abah mengancam saya. Dia mengatakan bahwa jika saya berani melapor ke polisi, jika saya bicara, saya akan dipenjara," kata Sukma.

Sukma kemudian melaporkan kasus tersebut ke Polres Lombok Tengah pada Februari 2025. Hingga kini, kasus tersebut masih dalam proses penyelidikan.

Sementara itu, Abah dan Umi belum memberikan tanggapan terkait tuduhan yang disampaikan Sukma.

NWDI menyatakan tengah melakukan investigasi internal terhadap dugaan kasus pelecehan seksual di pesantren yang mereka naungi. NWDI juga membantah pernah melakukan upaya untuk menutupi kasus tersebut.

"NWDI justru berkewajiban menjaga kehormatan dan nama baik pondok pesantren serta lembaga pendidikan agar tidak dirusak oleh perbuatan oknum-oknum tersebut," tulis NWDI dalam pernyataannya.

Dukung Pendidikan Tinggi, Rumah Zakat Salurkan Beasiswa untuk 15 Mahasiswa Yatim Dhuafa |Republika Online

calendar_today 22.09.2026 - person  - timer ~

Rumah Zakat menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 15 mahasiswa aktif dari kalangan yatim dhuafa. Penyaluran dilaksanakan pada Selasa (15/9/2026) di Kantor Rumah Zakat Jakarta.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Rumah Zakat menyalurkan beasiswa pendidikan kepada 15 mahasiswa aktif dari kalangan yatim dhuafa. Penyaluran dilaksanakan pada Selasa (15/9/2026) di Kantor Rumah Zakat Jakarta. Beasiswa ini menjadi bagian dari komitmen Rumah Zakat dalam mendukung keberlanjutan pendidikan tinggi bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu.

Di tengah biaya hidup dan kebutuhan perkuliahan yang terus berjalan, bantuan tersebut diharapkan dapat meringankan beban mahasiswa dalam memenuhi kebutuhan pendidikan.

Sebanyak 15 mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Jakarta menjadi penerima manfaat program ini. Mereka berasal dari keluarga yatim dhuafa dan sebagian besar merupakan mahasiswa perantau dari berbagai daerah.

Bantuan dapat digunakan untuk mendukung kebutuhan pendidikan, termasuk pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT) serta kebutuhan penunjang perkuliahan lainnya.

Selain menjalani aktivitas akademik, beberapa penerima manfaat juga berusaha memenuhi kebutuhan hidup selama merantau. Mereka menjalankan usaha kecil-kecilan, seperti berjualan, di sela-sela aktivitas perkuliahan.

Kisah Rifki, Mahasiswa Yatim yang Terus Berjuang

Salah satu penerima manfaat adalah Rifki Sah Fadilah, mahasiswa aktif Universitas Trilogi. Rifki telah kehilangan ayah sejak duduk di bangku SMP.

Bagi Rifki, kesempatan untuk melanjutkan pendidikan tinggi menjadi salah satu jalan untuk mengubah kehidupan keluarganya.

“Alhamdulillah saya sangat bersyukur dan berterima kasih kepada donatur Rumah Zakat atas bantuan yang diberikan. Saya berharap dengan berkuliah dapat mengubah kehidupan menjadi lebih baik dan membahagiakan ibu saya yang berprofesi sebagai penjahit,” ungkap Rifki.