Selasa, 22 September 2026 - 20:00 WIB
Jakarta, VIVA – Dua warga masih dalam pencarian setelah banjir bandang menerjang Kabupaten Solok, Sumatra Barat, Senin malam, 21 September 2026. Pemerintah Kabupaten Solok kini menetapkan status tanggap darurat untuk mempercepat penanganan bencana.
Baca Juga
Pencarian dua warga tersebut menjadi salah satu fokus tim gabungan. Tim SAR telah menyusuri aliran sungai yang terdampak banjir untuk mencari keberadaan korban.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Pelaksana Tugas (Plt) Kapusdatin dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan mengatakan penetapan status tanggap darurat dilakukan melalui rapat koordinasi yang dipimpin Wakil Bupati Solok.
Baca Juga
”Rapat koordinasi penetapan status (tanggap darurat) sudah dilakukan oleh wakil bupati Solok,” kata Berton di Jakarta pada Selasa, 22 September 2026.
Tak hanya menelan korban, banjir bandang juga merusak sejumlah fasilitas dan berdampak pada permukiman warga. BNPB mencatat 100 rumah dan 10 kantor pemerintah terdampak.
Baca Juga
Satu jembatan serta sejumlah kendaraan juga ikut terdampak akibat derasnya aliran banjir. Berton menyebut bencana tersebut dipicu hujan dengan intensitas sangat tinggi. Hal itu berdasarkan analisis Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG).
Sementara dari enam warga yang terdampak, empat orang mengalami luka-luka. Satu di antaranya mengalami luka berat, sedangkan tiga lainnya mengalami luka ringan.
”Saat ini ada 2 korban yang belum ditemukan, 1 luka berat, dan 3 luka ringan. Sementara untuk pengungsi ada 50 warga dan ada 100 rumah yang terdampak,” ujarnya.
Sebanyak 50 warga telah dievakuasi ke lokasi pengungsian. Di saat yang sama, petugas masih melakukan pendataan untuk mengetahui dampak bencana secara keseluruhan.
Tim SAR terus memperluas pencarian terhadap dua warga yang belum ditemukan. Sungai menjadi salah satu titik yang disisir karena banjir membawa material dan aliran air dengan deras.
ADVERTISEMENT
GULIR UNTUK LANJUT BACA
Selain pencarian korban, tim gabungan juga mulai membersihkan lumpur yang memenuhi sejumlah lokasi setelah banjir surut.
”Pendataan dampak masih tetap berlangsung. Kemudian Tim SAR sudah menyusur sungai dan tim gabungan sudah melakukan pembersihan lumpur,” katanya.
VIVA.co.id
22 September 2026
Gorontalo (ANTARA) - Kejaksaan Tinggi (Kejati) Gorontalo mendorong aparat penegak hukum mengusut kasus dugaan penyelundupan tiga ton sianida hingga mengungkap pihak yang berada di balik jaringan tersebut.
Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejati Gorontalo Guntur Triyono mengatakan proses penegakan hukum terhadap kasus tersebut perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak berhenti pada pihak yang berperan sebagai operator di lapangan.
"Koordinasi itu memang mudah diucap tapi sulit untuk diimplementasikan. Penyidikan soal ini sekarang sudah di dalam KUHP yang baru olehnya itu tidak ada rintangan tidak ada halangan dalam rangka penegakan hukum," kata Guntur di Gorontalo, Selasa.
Ia mengatakan Kejati Gorontalo mendukung proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan aparat dalam mengungkap kasus penyelundupan sianida tersebut.
Menurut dia, penanganan perkara perlu diarahkan untuk mengungkap pihak yang memiliki peran lebih besar di balik distribusi bahan tersebut, termasuk kemungkinan aktor intelektual berdasarkan hasil penyidikan.
"Kami juga mendorong bahwa di dalam proses hukum ini murni dilaksanakan semat dan melaksanakan penegakan hukum oleh di dalam praktik penegakan hukum ini tidak terbatas kepada operator," ujarnya.
Guntur mengatakan pengungkapan perkara diharapkan tidak hanya berhenti pada pihak yang menjalankan aktivitas di lapangan, tetapi dapat berkembang hingga mengetahui pihak yang mengendalikan jaringan tersebut.
"Ini bisa mengungkap tidak hanya di operator aja ini bisa melangkah ke depan siapa aktor intelektualnya," katanya.
Ia berharap penyidik dapat menelusuri rantai peredaran sianida tersebut hingga mengetahui pihak yang berada di balik pengiriman bahan berbahaya itu.
"Kami menaruh harapan besar kepada penyidik yang handal dan profesional ini bisa terungkap dengan tingkat operatornya di samping itu juga bisa sampai ke akar-akarnya," ujar Guntur.
Sebelumnya, Lanal Gorontalo bersama unsur terkait telah berhasil menggagalkan pengiriman sekitar tiga ton sianida asal Filipina di sekitar perairan Pulau Bugisa dan Pulau Lampu, Kabupaten Gorontalo Utara, Senin (21/9).
Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Gorontalo (ANTARA) - Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Gorontalo menduga tiga ton sianida asal Filipina yang digagalkan masuk melalui perairan Gorontalo Utara ditujukan untuk memasok aktivitas pertambangan emas ilegal di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo, dan Sulawesi Tengah.
Komandan Lanal Gorontalo Letkol Marinir Andi Arif Mangkubumi mengatakan dugaan tersebut berdasarkan pola penyelundupan sianida yang sebelumnya ditemukan di wilayah Gorontalo serta karakteristik penggunaannya dalam aktivitas pertambangan emas ilegal.
"Dugaan sementara sianida ini akan ditujukan ke tambang ilegal atau peti di wilayah Sulawesi Utara, Gorontalo dan Sulawesi Tengah," kata Andi dalam konferensi pers di Gorontalo, Selasa.
Ia mengatakan berdasarkan pola penyelundupan sebelumnya di Gorontalo, sianida dengan merek yang sama diketahui hampir seluruhnya digunakan untuk aktivitas tambang emas ilegal.
"Pola penyelundupan sebelumnya yang di Gorontalo merek ini berada di 99% digunakan untuk tambang emas yang tentunya tadi sudah disampaikan yang ilegal ini sangat sangat digunakan dan sangat bermanfaat untuk proses itu di dalam melaksanakan aktivitasnya," ujarnya.
Menurut Andi, dugaan penggunaan tersebut berkaitan dengan motif ekonomi karena peredaran sianida untuk aktivitas tambang ilegal dapat memberikan keuntungan bagi pihak-pihak yang terlibat.
Ia mengatakan aparat akan menelusuri jaringan penyelundupan tersebut secara berkelanjutan untuk mengungkap pihak yang berada di balik pengiriman bahan berbahaya tersebut.
Sementara itu, Direktur Polisi Perairan dan Udara (Dirpolairud) Polda Gorontalo Kombes Pol. Devy Firmansyah mengatakan kelangkaan sianida saat ini turut mendorong tingginya nilai jual bahan tersebut.
"Memang saat ini posisi barang ini yaitu sianida dari informasi yang kami dapatkan di lapangan sedang langka jadi memang harganya sangat fantastis" kata Devy.
Ia menjelaskan harga yang tinggi tersebut berkaitan dengan kondisi pasokan dan aktivitas pertambangan yang masih menggunakan sianida, meskipun penertiban terhadap kegiatan tersebut telah berulang kali dilakukan.
Dalam kasus tersebut, Lanal Gorontalo bersama Bea Cukai Gorontalo menggagalkan pengiriman sekitar tiga ton sianida pada Senin (21/9) sekitar pukul 02.30 WITA di sekitar perairan Pulau Bugisa dan Pulau Lampu, Kabupaten Gorontalo Utara.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Sianida 3 ton diduga dipasok untuk tambang ilegal di tiga provinsi
Pewarta: Faradila Alim
Editor : Debby H. Mano
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta, CNN Indonesia --
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia akan memangkas proses tender di proyek Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) 100 Gigawatt (GW).
Bahlil menyebut proyek PLTS berkapasitas 100 GW ini membutuhkan investasi sekitar US$70 miliar hingga US$73 miliar.
Ia pun berencana memangkas proses tender dalam proyek ini agar tidak berjalan terlalu lama. Menurut Bahlil, hal yang terpenting adalah proyek ini bisa menguntungkan kedua belah pihak.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Proses tendernya harus mulai berjalan. Kita pertimbangkan untuk tendernya tidak perlu terlalu lama. Kita pangkas birokrasinya, kalau memang ekonomis kita tunjuk dia saja. Tidak usah terlalu lama, terlalu mutar-mutar terlalu banyak, yang penting bisa saling menguntungkan dan win-win," ujarnya dalam acara Electricity Connect 2026 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Selasa (22/9).
Bahlil mengatakan pembangunan proyek PLTS 100 GW akan melibatkan pemerintah, akademisi, dan pengusaha.
Bahan konstruksinya pun akan memprioritaskan hasil produksi dari dalam negeri.
Jika memang harus menggunakan bahan produksi dari luar negeri, Bahlil mengatakan impor akan dilakukan secara selektif.
"Kalau dalam negerinya tidak cukup, kita juga akan membuka peluang untuk melakukan impor, tapi betul-betul selektif. Kita tidak ingin pasar dalam negeri diisi oleh produk-produk dari luar, kemudian mematikan produk dalam negeri," ujar Bahlil.
Dalam rencana pembangunan PLTS berkapasitas 100 gigawatt (GW) selama tiga tahun ke depan, Bahlil menyebut pemerintah telah meluncurkan sekitar 5,5 GW pada tahap pertama tahun ini.
Pada tahun ini, kapasitas PLTS yang dapat terbangun diperkirakan mencapai sekitar 25-30 GW.
Pada 25 Agustus yang lalu, Presiden Prabowo Subianto resmi meluncurkan program PLTS 100 GW di Kabupaten Jembrana, Bali.
Prabowo mengatakan proyek nasional PLTS dengan kapasitas total 100 GW ini diawali dari 14 PLTS di sejumlah provinsi, termasuk Bali.
"Selasa 25 Agustus 2026, dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto Presiden Republik Indonesia dengan ini secara resmi saya luncurkan Pembangkit Listrik Tenaga Surya 100 GW diawali dengan 14 PLTS di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kepulauan Bangka Belitung, dan Kepulauan Riau berkapasitas total 5,3 GW," ujar Prabowo saat peresmian yang disiarkan daring.
Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pada tahun ini pemerintah menargetkan pembangunan 30 GW PLTS sekaligus penghentian 13 GW pembangkit listrik tenaga diesel (PLTD).
Ia menyebut Indonesia memiliki potensi energi surya sekitar 3.294 GW, sementara kapasitas terpasang hingga April 2026 baru sekitar 1,5 GW.
[Gambas:Video CNN]
(dhz/sfr)
Tangerang, CNBC Indonesia - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia mengungkapkan Indonesia hingga kini belum menandatangani kesepakatan interkoneksi listrik dengan Malaysia melalui ASEAN Power Grid.
Hal itu dilakukan lantaran skema kerja sama yang dinilai belum memberikan keuntungan secara adil bagi kedua negara.
Bahlil mengatakan bahwa Menteri Energi Malaysia telah berkomunikasi dengannya terkait rencana pengembangan ASEAN Power Grid. Kerja sama tersebut juga menjadi salah satu komitmen dalam Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila.
"Kemarin Menteri Energi dari negara Malaysia juga sudah bicara sama saya untuk bagaimana power grid ASEAN bisa kita lakukan dan itu salah satu komitmen kita di KTT ASEAN di Manila," kata Bahlil dalam acara MKI Electricity Connect 2026 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang, Selasa (22/9/2026).
Indonesia sendiri menurut dia menjadi salah satu negara yang disebut belum menandatangani kesepakatan itu. Ia pun mengaku belum akan melakukan tanda tangan sebelum skema kerja sama memberikan manfaat yang seimbang.
Ia lantas menekankan bahwa prinsip win-win harus menjadi dasar dalam kerja sama interkoneksi listrik tersebut. Menurutnya, keuntungan yang diperoleh masing-masing negara harus dibagi secara adil.
"Win-win itu untung bagi kamu, untung juga bagi kita. Dan untungnya harus adil. Bukan kamu untung 70, kita untung 30, itu bukan win-win, abuleke namanya itu," kata dia.
Meski demikian, Bahlil menegaskan Indonesia tetap terbuka terhadap kolaborasi energi dengan negara-negara ASEAN. Ia menilai kerja sama antar negara diperlukan untuk memperkuat ketahanan energi kawasan.
"Tapi saya ingin mengatakan di forum ini bahwa tidak ada sebuah negara hebat tanpa ada kolaborasi. Enggak ada. Kita harus berkolaborasi. Kolaborasi sama Asia Tenggara, sesama ASEAN, sesama dunia," tambahnya.
(wia)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta (ANTARA) - PT Freeport Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan hulu hingga hilir mineral strategis menjalin sinergi dan kolaborasi multipihak bersama masyarakat lokal serta pemerintah daerah demi menjaga kelestarian keanekaragaman hayati dan ekosistem di kawasan operasional Papua.
Koordinator untuk Konservasi dan Pemantauan Keanekaragaman Hayati PT Freeport Indonesia Kukuh Indra Kusuma dalam rilis Katadata SAFE 2026 di Jakarta, Senin, menyampaikan bahwa pemulihan alam tidak dapat dilakukan secara mandiri mengingat tantangan topografi wilayah kerja yang terbentang dari ketinggian 0 meter hingga 4.200 meter di atas permukaan laut.
Kukuh menjelaskan keberagaman 14 tipe ekosistem di wilayah Timika, Papua, yang berbatasan langsung dengan Taman Nasional Lorentz, menghadirkan kompleksitas tersendiri sehingga penanganan kawasan membutuhkan pendataan komprehensif serta kerja sama strategis dengan para pemangku kepentingan.
Sejak 1997, pihak perusahaan telah melakukan pemetaan dan mengumpulkan basis data keanekaragaman hayati yang menghasilkan 10 buku panduan lapangan mengenai ragam spesies, di mana catatan terkini berhasil mengidentifikasi 130 spesies baru meski masih ada spesimen yang belum terdeskripsi.
Selain ketersediaan data, tantangan pemeliharaan ekosistem di kawasan tersebut juga dipengaruhi oleh faktor manusia, seperti aktivitas pembalakan liar (penenbangan kayu secara ilegal) yang dilakukan masyarakat nonkaryawan serta dinamika isu keamanan lokal.
Sementara itu, Ketua Konsorsium Gerbangtara Aie Natasha menilai pelibatan masyarakat adat sangat krusial dalam keberlanjutan industri karena kearifan lokal (pengetahuan asli masyarakat setempat) menjadi kunci utama dalam memulihkan habitat fauna dan flora yang terdampak pembangunan kawasan.
Aie juga menambahkan bahwa pendampingan secara langsung kepada warga lokal di wilayah tengah dan timur Indonesia masih sangat diperlukan untuk menjembatani kesenjangan tingkat pendidikan serta pemahaman terkait konsep keberlanjutan.
Sesi diskusi tematik yang turut menghadirkan perwakilan Konservasi Indonesia tersebut merupakan bagian dari rangkaian forum tahunan Katadata SAFE 2026 bertema "The Green Changer" bertujuan mendorong aksi nyata ekonomi berkelanjutan.
Pewarta: Feru Lantara
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 1 Jakarta mencatat sebanyak 16 kejadian pencurian dan/atau perusakan kabel prasarana perkeretaapian sepanjang 2026, terhitung Januari hingga September ini.
Manager Humas KAI Daop 1 Jakarta Franoto Wibowo melalui keterangan resmi, Selasa mengatakan, dari jumlah tersebut, sebanyak 9 kejadian atau 56,25 persen terjadi pada dini hari.
"Dengan 12 kejadian berada di jalur KA dan empat kejadian di area emplasemen stasiun," kata dia.
Franoto menegaskan bahwa pencurian dan perusakan kabel prasarana perkeretaapian merupakan tindakan sangat berbahaya karena dapat mengganggu sistem yang mendukung keselamatan perjalanan kereta api.
“Kabel yang dipotong atau dirusak , merupakan bagian dari sistem kelistrikan, persinyalan, maupun pendeteksian perjalanan kereta api.
Ketika fungsinya terganggu, sistem dapat mengalami kondisi tidak normal dan perjalanan KA harus diamankan," kata dia. Menurut KAI, gangguan pada kabel prasarana dapat menyebabkan sistem keselamatan mendeteksi kondisi tidak normal. Dalam kondisi tersebut, perjalanan KA harus dikendalikan dengan cara diperlambat, dihentikan, atau dilakukan pemeriksaan prasarana sampai kondisi dinyatakan aman.
Risikonya tidak hanya terhadap satu perjalanan KA. Gangguan pada prasarana dapat berdampak pada perjalanan KA lain yang menggunakan jalur yang sama.
Dalam kondisi terburuk, apabila kerusakan prasarana tidak diketahui dan tidak segera ditangani, terdapat potensi terjadinya kondisi yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api.
KAI Daop 1 Jakarta menegaskan bahwa tindakan menghilangkan, merusak, atau menyebabkan tidak berfungsinya prasarana perkeretaapian merupakan perbuatan yang dilarang berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian.
KAI mengajak masyarakat ikut menjaga keselamatan perjalanan kereta api dengan tidak mengambil, memotong, merusak, atau memindahkan kabel maupun komponen apa pun di sekitar jalur KA.
Franoto menambahkan, KAI akan terus melakukan pengamanan prasarana, meningkatkan pengawasan, serta berkoordinasi dengan aparat penegak hukum dalam menangani setiap kejadian pencurian dan perusakan prasarana perkeretaapian.
Pewarta: Lia Wanadriani Santosa
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) mengusulkan sejumlah ketentuan dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Reforma Agraria untuk memperkuat kepastian hak dan akses ekonomi pekebun rakyat. Usulan tersebut mencakup penataan lahan masyarakat di kawasan hutan, pengaturan penguasaan lahan perkebunan, hingga penguatan akses pembiayaan dan pasar.
Ketua Umum SPKS Sabarudin mengatakan, RUU Reforma Agraria perlu ditempatkan sebagai instrumen untuk menjalankan dan memperkuat mandat Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) Tahun 1960. Menurut dia, reforma agraria juga perlu menjawab persoalan yang dihadapi pekebun rakyat, termasuk terkait kepastian status tanah.
“Tanah harus ditempatkan sebagai basis produksi dan kehidupan rakyat, bukan sekadar objek administrasi pertanahan. RUU Reforma Agraria harus benar-benar menjawab persoalan struktural yang dihadapi pekebun rakyat, termasuk mereka yang menghadapi ketidakpastian status tanah di kawasan hutan,” tegas Sabarudin dalam pernyataan sikap SPKS terhadap RUU Reforma Agraria, Selasa (22/9/2026).
Salah satu usulan SPKS berkaitan dengan kebun masyarakat yang berada di kawasan hutan. SPKS meminta kebun masyarakat yang telah diusahakan secara nyata minimal selama lima tahun dengan luasan sampai lima hektare per penggarap dapat dimasukkan secara tegas sebagai objek reforma agraria.
SPKS juga mengusulkan penataan kembali penguasaan lahan perkebunan agar memberikan ruang lebih besar bagi pekebun rakyat dan koperasi. Dalam usulannya, 80 persen ruang penguasaan kawasan perkebunan dialokasikan untuk pekebun rakyat dan koperasi, sedangkan perusahaan dibatasi 20 persen.
“Kami mengusulkan agar 80 persen ruang penguasaan kawasan perkebunan dialokasikan untuk pekebun rakyat dan koperasi, sementara perusahaan dibatasi 20 persen. Perusahaan harus diarahkan agar lebih berperan dalam pengolahan, industri, teknologi, perdagangan, dan hilirisasi,” ujar Sabarudin.
Menurut Sabarudin, reforma agraria tidak hanya berkaitan dengan penyelesaian konflik pertanahan yang telah terjadi. Ia menilai penataan tanah juga perlu mempertimbangkan lahan yang dapat ditata kembali untuk mengurangi ketimpangan penguasaan tanah.
“Objek reforma agraria juga perlu mencakup tanah yang dapat ditata kembali berdasarkan prinsip keadilan agraria dan koreksi terhadap ketimpangan penguasaan tanah,” tegas Sabarudin.
Dalam aspek subjek penerima, SPKS mengusulkan pengakuan terhadap masyarakat pedesaan, masyarakat adat, dan pekebun rakyat yang telah menguasai tanah secara turun-temurun meski belum memiliki bukti hak formal. Pengakuan tersebut, menurut SPKS, perlu mempertimbangkan kondisi penguasaan tanah di lapangan.
SPKS juga mengusulkan agar objek reforma agraria tidak hanya bersumber dari penyelesaian konflik, sisa lahan perusahaan, pelepasan kawasan hutan, atau bank tanah. Penataan tersebut diharapkan dapat mencakup pengaturan kembali tanah berdasarkan prinsip keadilan agraria.
Untuk mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan antara sektor pertanahan, kehutanan, perkebunan, dan tata ruang, SPKS mendukung pelaksanaan serta kelembagaan reforma agraria yang terintegrasi.
Sabarudin mengatakan, kepastian hak atas tanah perlu berjalan bersama dengan penguatan ekonomi pekebun rakyat. Akses pembiayaan, penguatan koperasi, program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR), dan akses pasar dinilai perlu menjadi bagian dari dukungan setelah redistribusi tanah.
Liputan6.com, Jakarta - Tiga hari sebelum laga pertama FIFA ASEAN Cup 2026, Timnas Malaysia melakukan perombakan skuad. Tiga pemain diputuskan tidak berangkat ke Indonesia karena masih dalam tahap pemulihan cedera.
Mereka yang dicoret ialah Sergio Aguero, Romel Morales, dan Faris Danish Asrul. Keputusan ini diambil jelang turnamen dimulai agar komposisi tim tetap kompetitif dan bugar.
Pelatih Tan Cheng Hoe kemudian memanggil tiga pengganti: Syahir Bashah dari Selangor FC, Paulo Josue dari Kuala Lumpur City FC, serta Harith Haiqal Adam Afkar yang juga bernaung di Selangor FC.
#EMTEKFIFAASEANCUP2026 #INDOSIARFIFAASEANCUP2026
:strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3921454/original/068737200_1643780276-182561623_164897595549441_7380297137108897270_n.jpg)
Perbesar
Sergio Aguero menjadi salah satu nama yang batal memperkuat Malaysia di FIFA ASEAN Cup 2026. Keputusan ini membuat ekspektasi publik Indonesia urung terwujud untuk menyaksikan aksinya di ajang tersebut.
Pemain naturalisasi Malaysia itu baru bergabung dengan PSM Makassar untuk musim 2026/2027. Kehadirannya sempat dinantikan karena statusnya sebagai rekrutan penting klub.
Aguero mengalami cedera hamstring pada 19 Agustus 2026. Cedera tersebut terjadi saat ia membela Timnas Malaysia melawan Vietnam pada semifinal leg kedua Piala AFF 2026.
Pelatih PSM Makassar, Darije Kalezic, menyatakan telah berkoordinasi dengan Federasi Sepak Bola Malaysia (FAM) mengenai kondisi terbaru Sergio Aguero. Ia menjelaskan proses komunikasi dilakukan untuk memastikan penanganan dan status kebugaran sang gelandang.
"Soal Sergio Aguero, kami sudah berhubungan dengan Asosiasi Sepak Bola Malaysia tentang kesehatan dan situasi dia. Sergio Aguero masih belum bisa berlari, dan tak beruntungnya, karena masalah ini juga, PSM belum bisa memainkannya," ujar Darije Kalezic.
Pelatih asal Bosnia-Herzegovina itu menambahkan, pemulihan Sergio Aguero belum mencapai 100 persen sehingga belum tersedia untuk diturunkan bersama PSM.
"Dalam kondisi dia seperti itu, saya juga tak berharap Sergio Aguero dimainkan di Timnas Malaysia. Tapi, Timnas Malaysia mempunyai hak untuk memanggil Sergio Aguero di periode FIFA Match Day untuk tampil di FIFA ASEAN Cup 2026," jelasnya.
Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6
Jadi Kapten Timnas Indonesia, Ini Reaksi Kevin Diks
Jakarta, CNN Indonesia --
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi akan menjadikan kesuksesan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang sebagai role model dalam penanganan tengkes (stunting). Dua daerah tersebut dinilai mampu menekan angka prevalensinya mencapai sekitar dua persen.
Luthfi menyatakan hal ini dalam acara Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa, (22/9).
Berdasarkan data triwulan II tahun 2026, prevalensi stunting Jawa Tengah sebesar 9,93%. Meski tren angka prevalensinya sejak 2024 terus turun, namun masih ada kesenjangan atau disparitas antarwilayah.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Misalnya, Wonosobo 18,05%, Purworejo 16,62%, Banjarnegara 16,24%, Kabupaten Magelang 15,82%, dan Kabupaten Tegal 15,59%, sementara daerah lain sudah ada yang di bawah 10% seperti Demak dan Kabupaten Semarang sudah 2%.
Oleh karena itu, ia akan menjadikan Demak dan Kabupaten Semarang jadi role model. Dinas-dinas yang ada di provinsi dan kabupaten/kota diinstruksikan untuk mengamati, meniru, dan memodifikasi terhadap praktik baik dan upaya yang dilakukan oleh dua daerah tersebut.
"Seluruh daerah saya minta agar belajar dengan Demak dan Semarang," katanya.
Menurut Luthfi penanganan stunting perlu dilakukan bersama-sama secara komprehensif sesuai dengan kewenangan masing-masing, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa.
Daerah dengan angka prevalensi stunting tinggi menurutnya disebabkan oleh sejumlah faktor. Mulai dari kurang gizi, lingkungan yang kurang bersih, pola hidup, dan sebagainya.
Oleh karena itu daerah-daerah yang angka stuntingnya masih tinggi diharapkan dilakukan pendataan secara valid, sehingga penanganannya bisa benar-benar tepat sasaran dan berkelanjutan.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumberdaya Manusia Sekretariat Wakil Presiden (Setwapres), Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini sudah 19,8%. Sementara target pada 2029 harus mencapai 14-15% sehingga masih butuh sekitar 4% yang harus dikejar untuk sisa waktu.
Komitmen kepala daerah dan instansi terkait sangat penting, karena stunting harus ditangani secara bersama-sama. Instansi berbagai sektoral juga perlu digerakkan, karena stunting juga berkaitan dengan gizi, lingkungan, sanitasi, infrastruktur, dan lainnya.
"Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten, yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara tapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger (pemicu) daerah lain melakukan langkah serupa," katanya.
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia belum selesai.
Penanganan stunting juga akan disinergikan dengan program makan bergizi gratis (MBG), khususnya untuk ibu hamil, menyusui, dan balita non PAUD. Diharapkan sinergisitas ini bisa lebih efektif karena tersedia dukungan bagi daerah untuk mendayagunakan target sasaran sesuai dengan tujuan MBG.
(tim/sur)