BGN terapkan skema insentif SPPG Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober

01.10.2026 - - ~

BGN terapkan skema insentif SPPG Rp2.000 per porsi mulai 5 Oktober

Kamis, 1 Oktober 2026 20:05 WIB

Jakarta (ANTARA) - Badan Gizi Nasional (BGN) akan menerapkan perubahan mekanisme pemberian insentif bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) mulai 5 Oktober 2026 yang akan datang sebagai bagian dari penyempurnaan tata kelola pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Sebelumnya, setiap SPPG memperoleh insentif dengan besaran yang sama, yakni Rp6 juta per hari, meskipun jumlah penerima manfaat yang dilayani oleh masing-masing SPPG berbeda.

"Yang sebelumnya masing-masing SPPG memberikan layanan MBG dengan jumlah penerima manfaat yang berbeda-beda, namun mendapatkan insentif yang sama yaitu Rp6 juta per hari. Itu kemudian kami sesuaikan sesuai dengan proporsionalnya, yaitu kami kembalikan menjadi Rp2.000 per porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat," ujar Kepala BGN Sudaryono di Jakarta, Kamis.

Berdasarkan Peraturan Badan Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program MBG dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG, insentif diberikan secara proporsional berdasarkan jumlah porsi makanan yang dibagikan kepada penerima manfaat.

Sudaryono menambahkan, besaran Rp2.000 tersebut merupakan bagian dari alokasi Rp15.000 untuk setiap penerima manfaat. Alokasi tersebut terdiri atas Rp10.000 untuk makanan yang diberikan kepada penerima manfaat, Rp3.000 untuk operasional, dan Rp2.000 sebagai insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG.

Selain itu, pemberian insentif juga berkaitan dengan keberlangsungan operasional SPPG. BGN menegaskan, dapur MBG mendapatkan insentif ketika beroperasi dan memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat.

"Melalui peraturan yang kami sebutkan tadi, itu kemudian lebih menegaskan bahwa SPPG akan mendapatkan insentif jika dapur itu beroperasi. Apabila dapur itu operasionalnya berhenti sementara atau suspend, maka dapur tidak dapat beroperasi sehingga tidak mendapatkan insentif," tuturnya.

Hal yang sama berlaku ketika SPPG tidak melayani penerima manfaat karena hari libur nasional atau kondisi tertentu yang menyebabkan kegiatan belajar-mengajar ditiadakan. Dalam kondisi tersebut, ketika SPPG tidak memberikan layanan MBG kepada penerima manfaat, insentif juga tidak diberikan.

"Misalnya ada bencana alam sebagaimana terjadi di Nusa Tenggara Timur atau kebakaran hutan, itu yang terjadi di beberapa titik, yang kemudian mengakibatkan kegiatan belajar mengajar dilaksanakan secara online atau daring, maka SPPG itu tidak melayani penerima manfaat dalam memberikan MBG sehingga insentif juga tidak diberikan," ujar Sudaryono.

BGN juga berharap perubahan mekanisme insentif tersebut dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak yang terlibat dalam operasional SPPG, mulai dari mitra dan yayasan, kepala dapur, akuntan, ahli gizi, hingga seluruh tim dapur.

Pewarta : Lintang Budiyanti Prameswari
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

+world-news

YPMAK hibahkan Rp1 miliar bangun Kantor Klasis GKII Angaiya - ANTARA News Papua Tengah

01.10.2026 - - ~

Timika (ANTARA) - Yayasan Pemberdayaan Masyarakat Amungme dan Kamoro (YPMAK) pengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia menyerahkan dana hibah senilai Rp1 miliar untuk pembangunan gedung Kantor Klasis Persiapan Angaiya, Gereja Kemah Injil Indonesia di Papua (KINGMI) Daerah Timika.

Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka dalam keterangannya yang diterima di Timika, Kabupaten Mimika, Papua Tengah, Kamis, mengatakan pemberian bantuan ini diputuskan dalam rapat pembina yayasan. Langkah tersebut sebagai bagian dari peran YPMAK dalam mendukung masyarakat secara berkelanjutan.

"Mudah-mudahan bantuan yang diberikan YPMAK sebagai salah satu mitra pemerintah, tetapi juga yang mengelola dana kemitraan PT Freeport Indonesia, itu akan bermanfaat bagi pengembangan keimanan masyarakat kita yang ada di sana," kata Leonardus.

Leonardus berharap bantuan itu bermanfaat bagi pembinaan keimanan warga, bantuan tersebut juga diharapkan dapat mempercepat pembangunan fisik gedung sehingga umat segera memiliki tempat ibadah yang lebih representatif.

"Lebih dari itu, kami berharap dengan adanya bantuan ini, pembangunan gereja bisa diperlancar, dipercepat, sehingga masyarakat terutama umat bisa beribadah lebih baik," ujarnya.

Ketua Badan Pengurus Klasis Angaiya KINGMI Daerah Timika Pendeta Janes Natkime berterima kasih atas bantuan dan dukungan yang diberikan oleh YPMAK.

“Dana ini akan digunakan untuk pembangunan kantor klasis dan perkembangannya akan disampaikan secara berkala,"ujarnya.

Penyerahan dana tersebut dilakukan di Kantor YPMAK, Jalan Yos Sudarso, Timika, pada Rabu (30/9) ditandai dengan penandatanganan Berita Acara Serah Terima (BAST) Nomor 721/KETUA-YPMAK/III-A/IX/2026.

BAST ditandatangani Ketua Pengurus YPMAK Leonardus Tumuka dan Ketua Badan Pengurus Klasis Angaiya KINGMI Daerah Timika Pendeta Janes Natkime disaksikan oleh Sekretaris Pengurus YPMAK Kristianus Ukago dan Pendeta Deteanus Abugau.

Penyerahan dan hibah ini merupakan tindak lanjut keputusan Rapat Pengurus YPMAK pada 13 Juli 2026. Dana ditransfer langsung ke rekening Badan Pengurus Klasis Persiapan Angaiya.

Adapun sejumlah ketentuan tata kelola dana bantuan YPMAK yakni dana hibah wajib digunakan sepenuhnya untuk pembangunan fisik Kantor Klasis Persiapan Angaiya, penerima dilarang menggunakan dana untuk kepentingan politik praktis, sumbangan kepada partai atau organisasi politik, serta keuntungan pribadi dan karyawan Klasis.

Badan Pengurus Klasis Angaiya wajib menyusun dan menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban (LPj) penggunaan dana hiba kepada YPMAK, penerima membebaskan YPMAK dari tuntutan atau masalah hukum yang timbul di kemudian hari terkait pengelolaan teknis anggaran tersebut.

Bantuan ini sebagai bentuk komitmen YPMAK mendukung pembinaan keagamaan serta pemenuhan sarana dan prasarana kelembagaan gereja di Timika dan sekitarnya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: YPMAK serahkan hibah Rp1 miliar untuk bangun Kantor Klasis Angaiya

Pewarta: Marselinus Nara
Editor : Evarianus Supar

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

+world-news

Limbah Pertanian Tak Terbuang, Warga Sumbar Olah Jadi Produk Bernilai

01.10.2026 - - ~

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah potensi lokal di Sumatera Barat dimanfaatkan untuk mendukung pengelolaan lingkungan sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Upaya tersebut dilakukan melalui Program Cadiak Pandai di Kabupaten Padang Pariaman dan ONDE MANDE di Kota Padang.

Pengelolaan lingkungan dalam kedua program tersebut mencakup pemanfaatan limbah pertanian, pengembangan energi terbarukan, optimalisasi hutan produktif, serta pengelolaan sumber daya air secara berkelanjutan.

VP Corporate Communication Pertamina Patra Niaga, Kitty Andhora, mengatakan keberlanjutan dapat tumbuh ketika masyarakat diberi ruang untuk mengembangkan potensi yang dimiliki.

“Melalui Program Cadiak Pandai dan ONDE MANDE, Pertamina Patra Niaga berupaya menghadirkan manfaat yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Kedua program ini juga menjadi bagian dari kontribusi kami dalam mendukung pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs), mulai dari pemberdayaan perempuan, penguatan ekonomi masyarakat, hingga pelestarian lingkungan dan aksi iklim,” ujar Kitty, Kamis (1/10/2026)

Limbah Pertanian DimanfaatkanDi Nagari Padang Toboh Ulakan, Kecamatan Ulakan Tapakis, Kabupaten Padang Pariaman, Program Cadiak Pandai melibatkan perempuan dalam pengelolaan limbah pertanian melalui Kelompok Usaha Kompos Sejahtera Bersama (UKASEMA).

Sejak 2023, anggota kelompok tersebut terlibat dalam pengembangan pertanian organik, pengolahan limbah pertanian menjadi pupuk kompos dan parfum jerami, serta kegiatan edukasi lingkungan bagi masyarakat dan pelajar.

Melalui pelatihan dan pendampingan, program tersebut mendorong pemanfaatan 42 ton limbah jerami dan 6 ton limbah kotoran ternak setiap tahun.

Selain mengurangi limbah yang tidak termanfaatkan, kegiatan tersebut memberikan tambahan pendapatan bagi anggota UKASEMA sekitar Rp300.000 hingga Rp 700.000 per bulan.

“Melalui Program Cadiak Pandai, kami belajar bahwa limbah yang sebelumnya tidak dimanfaatkan ternyata bisa diolah menjadi sesuatu yang bernilai. Kami juga mendapat kesempatan untuk mengembangkan keterampilan dan usaha bersama, sehingga kegiatan ini tidak hanya membantu menjaga lingkungan, tetapi juga memberikan tambahan penghasilan bagi anggota UKASEMA,” ujar Siti Aniar, Local Hero Program Cadiak Pandai.

Wali Nagari Padang Toboh Ulakan, Mulyadi, mengatakan program tersebut turut membuka ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan potensi yang ada di lingkungan sekitar.

“Bagi kami, Program Cadiak Pandai menunjukkan bahwa pengelolaan lingkungan dapat berjalan beriringan dengan pemberdayaan dan peningkatan ekonomi masyarakat. Kami mengapresiasi kolaborasi yang telah terbangun dan berharap program ini dapat terus berkembang serta memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat di nagari,” ujar Mulyadi.

+world-news

Wamenkeu: Kebijakan subsidi energi akan terus diperbaiki

01.10.2026 - - ~

Wamenkeu: Kebijakan subsidi energi akan terus diperbaiki

Kamis, 1 Oktober 2026 20:04 WIB

Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung (tengah) dalam agenda Media Gathering Kementerian Keuangan (Kemenkeu) di Bogor, Jawa Barat, Kamis (1/10/2026). ANTARA/Muhammad Baqir Idrus Alatas

Bogor (ANTARA) - Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung menyatakan kebijakan subsidi energi akan terus dilakukan perbaikan agar semakin tepat sasaran.

“Saya kira kebijakan subsidi yang tepat sasaran ini sudah on the pipeline, baik itu listrik, BBM (bahan bakar minyak), maupun LPG (Liquefied Petroleum Gas). Ini kan sebagian belum benar-benar tepat sasaran. Ini yang terus akan dilakukan perbaikan agar subsidi benar-benar mengena pada sasarannya,” ujarnya saat Media Gathering Kementerian Keuangan di Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Dalam kesempatan tersebut, dia menerangkan bahwa pergerakan harga minyak mentah Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP) memiliki keterkaitan langsung terhadap postur defisit anggaran. Setiap kenaikan ICP sekitar 6,1 dolar AS, lanjutnya, diperkirakan berdampak terhadap peningkatan defisit sebesar Rp6,8 triliun akibat beban subsidi melonjak.

Kenaikan biaya energi ini dinilai memerlukan langkah pengendalian yang baik agar tak menekan fleksibilitas fiskal. Karena itu, skema kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran akan terus diperbaiki agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat.

“Tentu saja (subsidi energi diarahkan untuk) masyarakat yang kurang mampu, mobil juga mobil yang ber-CC (Cubic Centimeter) rendah, listrik juga yang kVA-nya (Kilovolt-Ampere) rendah. Ini semua (kebijakan subsidi energi yang tepat sasaran) akan mengurangi impact (dampak) harga minyak terhadap defisit kita,” ucap Wamenkeu.

Sebelumnya, pemerintah dan DPR RI menyepakati anggaran subsidi energi dalam Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (UU APBN) 2027 sebesar Rp261,5 triliun, atau turun Rp11,44 triliun dibandingkan alokasi sebelumnya sebesar Rp272,94 triliun.

Pemangkasan anggaran tersebut terutama berasal dari subsidi BBM dan LPG tabung 3 kilogram (kg) yang disepakati sebesar Rp131,39 triliun, turun dari sebelumnya Rp143,84 triliun.

Sementara itu, anggaran subsidi listrik tetap sebesar Rp130,11 triliun. Dengan demikian, total subsidi energi dalam APBN 2027 mencapai Rp261,5 triliun.

Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Said Abdullah menyampaikan penurunan subsidi tersebut disertai dengan pembenahan data penerima subsidi, agar lebih tepat sasaran dan lebih mengefisienkan anggaran subsidi energi. Karena itu, penyempurnaan DTSEN (Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional) sebagai basis penerima subsidi akan terus disempurnakan oleh pemerintah.

Menurut dia, dengan pembenahan data penerima subsidi yang lebih tepat, langkah ini dianggap bakal memperbaiki kesalahan penerima subsidi yang berjalan bertahun-tahun.

Pewarta : M Baqir Idrus Alatas
Editor: Victorianus Sat Pranyoto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

+world-news

KPP Natuna perkuat kompetensi personel operasi SAR di air

01.10.2026 - - ~

KPP Natuna perkuat kompetensi personel operasi SAR di air

Kamis, 1 Oktober 2026 20:04 WIB

Personel KPP Natuna menggunakan alat penyelamatan di laut dalam rangka latihan operasi SAR di Pantai Tanjung, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau. ANTARA/HO-KPP Natuna

Natuna (ANTARA) - Kantor Pencarian dan Pertolongan (KPP) Natuna, Kepulauan Riau, memperkuat kompetensi personel dalam menghadapi operasi pencarian dan pertolongan atau search and rescue (SAR) di wilayah perairan.

Kepala KPP Natuna Abdul Rahman, dikonfirmasi dari Natuna, Kamis, mengatakan peningkatan kemampuan tersebut dilakukan melalui latihan water rescue.

Tujuannya untuk menjaga kesiapsiagaan personel, terutama rescuer dalam menghadapi berbagai kondisi kedaruratan di laut. Latihan digelar di Pantai Tanjung, Natuna, Rabu (30/9).

“Latihan ini sangat penting untuk menjaga kesiapan fisik, mental, dan penguasaan alat utama bagi seluruh personel, khususnya rescuer,” ucapnya.

Dalam latihan tersebut, KPP Natuna mengerahkan sejumlah peralatan pendukung, antara lain satu unit perahu karet, mesin tempel berkekuatan 30 PK, lima set peralatan selam, jaket pelampung, pelampung berbentuk cincin, pelampung torpedo, serta tali penyelamat.

Rangkaian latihan diawali dengan pengarahan dan doa bersama, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan. Personel selanjutnya mengikuti simulasi ketahanan fisik melalui metode lari, berenang, lalu lari kembali, serta latihan pengoperasian motor tempel dan penggunaan peralatan selam.

Abdul Rahman mengatakan latihan tersebut disesuaikan dengan kondisi geografis Natuna yang sebagian besar wilayahnya berupa perairan sehingga personel dituntut memiliki kemampuan dan kesiapan dalam melakukan operasi SAR di laut.

“Melalui integrasi latihan run swim run hingga pemantapan materi scuba diving, harapan kami seluruh personel selalu dalam kondisi siap siaga untuk menghadapi berbagai situasi kedaruratan di laut,” katanya.

Pewarta : Muhamad Nurman
Editor: Ogen
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

+world-news

Infinix GT NX Series Resmi di Indonesia, Bikin HP Jadi Konsol Gaming

01.10.2026 - - ~

Teknologi.id – Infinix resmi menghadirkan GT NX Series di Indonesia, yang terdiri dari GT NX Controller dan GT NX Station. Kedua perangkat ini dirancang untuk membuat pengalaman bermain game di smartphone terasa lebih mirip konsol gaming.

GT NX Controller memungkinkan pengguna mengubah smartphone menjadi konsol gaming portabel, sedangkan GT NX Station dapat menghubungkan smartphone ke monitor atau TV untuk mendapatkan pengalaman bermain di layar yang lebih besar.

Infinix juga berkolaborasi dengan Blood Strike untuk mengoptimalkan pengalaman bermain, terutama bagi penggemar game bergenre first-person shooter (FPS).

Infinix GT NX Controller

GT NX Controller merupakan gamepad yang dirancang khusus untuk smartphone Android dan iOS. Salah satu fitur unggulannya adalah Pixel-Level FPS Precision Touchpad, yang diklaim Infinix sebagai teknologi pertama di dunia pada controller mobile gaming.

Teknologi tersebut dirancang untuk memberikan kontrol bidikan yang lebih presisi, sehingga pemain FPS dapat membidik dengan lebih akurat.

Controller ini menggunakan arsitektur tiga chip dengan teknologi Millisecond-Level Direct Connect untuk menjaga latensi tetap rendah saat bermain. Baterainya juga diklaim mampu bertahan hingga lebih dari 22 jam dalam satu sesi penggunaan.

Ada pula fitur FPS Tactical Haptics Sync dengan tiga tingkat intensitas, yakni Low, Medium, dan High. Sistem haptik ini memberikan getaran yang menyesuaikan kondisi di dalam game, misalnya ketika karakter terjun menggunakan parasut atau saat zona permainan mulai menyempit.

GT NX Controller dapat digunakan dengan smartphone berukuran lebar hingga 81,7 mm dan ketebalan maksimal 11,8 mm.

Baca juga: Infinix Hot 70 Resmi di Indonesia, Baterai 6000 mAh Mulai Rp 2 Jutaan

Infinix GT NX Station

Berbeda dari controller, GT NX Station dirancang untuk pengguna yang ingin memainkan game smartphone melalui monitor atau TV.

Perangkat ini mendukung dua mode tampilan, yaitu Extend Display dan Mirror Display. Pada mode Extend, game dapat ditampilkan di layar eksternal sementara smartphone tetap bisa digunakan untuk aktivitas lain.

Sementara itu, Mirror Mode akan menampilkan layar smartphone secara langsung di monitor atau TV.

GT NX Station juga membawa sistem pendingin TEC yang membantu menjaga suhu smartphone ketika digunakan untuk bermain game dalam waktu lama.

Untuk konektivitas, perangkat ini menyediakan 9 port, termasuk:

HDMI
Ethernet RJ45
2x USB-A
USB-C
USB-C PD
microSD
Jack audio 3,5 mm

Dengan konektivitas tersebut, pengguna dapat menghubungkan berbagai perangkat tambahan seperti keyboard, headset, mouse, hingga media penyimpanan eksternal.

Baca juga: Infinix XBook 15 Resmi di Indonesia, Laptop Ryzen 7 Harga Mulai Rp 7 Jutaan

Harga Infinix GT NX Series di Indonesia

Infinix GT NX Controller dan GT NX Station sudah tersedia melalui Infinix Official Store serta jaringan penjualan resmi Infinix di Indonesia.

Berikut harga normal keduanya:

GT NX Controller: Rp999.000
GT NX Station: Rp1.099.000

Dalam periode flash sale mulai 30 September 2026, harga GT NX Controller menjadi Rp899.000, sedangkan GT NX Station ditawarkan seharga Rp999.000.

Dengan hadirnya GT NX Series, pengguna tidak harus memiliki konsol khusus untuk mendapatkan pengalaman gaming yang lebih fleksibel. Smartphone yang sudah dimiliki bisa dipadukan dengan controller atau perangkat docking sesuai kebutuhan.

Baca Berita dan Artikel yang lain di Google News.

(dwk)

+technology

OJK Kepri edukasi nelayan Natuna cara kelola keuangan

01.10.2026 - - ~

OJK Kepri edukasi nelayan Natuna cara kelola keuangan

Kamis, 1 Oktober 2026 20:02 WIB

Kegiatan edukasi keuangan kepada nelayan di Kecamatan Bunguran Timur, Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan pada Rabu (30/9/2026). (ANTARA/Muhamad Nurman)

Natuna (ANTARA) - Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Kepulauan Riau (Kepri) mengedukasi nelayan Kabupaten Natuna cara mengelola keuangan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di wilayah perbatasan.

Kepala OJK Provinsi Kepulauan Riau Sinar Danandjaya, di Natuna, Kepri, Kamis, mengatakan edukasi tersebut digelar pada Rabu (30/9) di Kecamatan Bunguran Timur, Natuna. Menurutnya, kegiatan itu diikuti nelayan tangkap dan budidaya, pengrajin olahan perikanan, pengepul perikanan, serta sumber pembiayaan berupa bank.

Menurutnya, pelibatan berbagai pihak dalam kegiatan tersebut bertujuan mempertemukan para pelaku usaha yang saling membutuhkan agar terhubung dalam satu rantai bisnis. Dengan begitu, mereka dapat saling berkomunikasi, bekerja sama, dan membuka peluang usaha baru yang menguntungkan.

Jejaring bisnis antarpelaku usaha perlu dibangun agar setiap pihak dapat saling mendukung dalam mengembangkan usaha. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat membuka lebih banyak peluang usaha sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi.

Ia menegaskan, edukasi tersebut penting dilakukan karena Kabupaten Natuna memiliki potensi perikanan yang besar, bahkan hasil perikanannya telah menembus pasar ekspor.

"Kemarin saya berdiskusi dengan Pak Hadi (Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Natuna), hasilnya ditemukan bahwa nelayan membutuhkan pengembangan kewirausahaan dan beberapa juga membutuhkan bantuan permodalan, untuk itu kita lakukan semacam edukasi," ucapnya.

Ia menjelaskan, dalam kegiatan tersebut para peserta juga mendapatkan informasi mengenai laman yang dapat dimanfaatkan pelaku usaha untuk mengakses layanan keuangan. Laman tersebut dapat diakses melalui https://tpakdkepri.id/.

Masyarakat yang ingin mengetahui informasi mengenai program permodalan, kata dia, dapat mengunjungi laman tersebut. Salah satu program yang tersedia ialah subsidi margin dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Dengan memilih menu subsidi margin, masyarakat akan langsung diarahkan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan layanan yang dibutuhkan.

Dengan demikian, pemohon dapat langsung berkomunikasi dengan pihak terkait, termasuk untuk menjalani proses verifikasi dan validasi apabila mengajukan pinjaman. Menurutnya, layanan tersebut diharapkan dapat memudahkan masyarakat memperoleh informasi sekaligus mengakses layanan permodalan yang tersedia.

"Kita kenalkan juga satu tools dari OJK, yaitu TPAKD Kepri. Kalau ada nelayan yang membutuhkan permodalan, bisa langsung mengakses ke sana, memilih produknya apa, misalnya subsidi margin nol persen, atau Kredit Usaha Rakyat (KUR)," katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

+world-news

Penyabab Davina Karamoy Batal Berangkat Haji Padahal Sudah Bayar DP Rp178 Juta

01.10.2026 - - ~

Kamis, 1 Oktober 2026 - 20:02 WIB

Jakarta, VIVA – Rencana Davina Karamoy menunaikan ibadah haji bersama sang ibu kini belum bisa dipastikan. Bintang film Ipar Adalah Maut tersebut sebelumnya telah mendaftarkan diri melalui Hanania Travel dan membayar uang muka, tetapi keberangkatannya ikut terdampak persoalan hukum yang tengah dihadapi biro perjalanan tersebut.

Sudah Siapkan Ratusan Juta untuk Haji

Persoalan tersebut menjadi rumit karena Davina dan ibunya telah mengeluarkan dana untuk rencana perjalanan ke Tanah Suci. Keduanya memilih paket Haji Plus yang ditawarkan dengan biaya US$17.000 atau sekitar Rp305 juta untuk satu orang.

Mengapa Davina Belum Bisa Berangkat Haji?

Kendala keberangkatan Davina bukan disebut berasal dari keputusan pribadi untuk membatalkan ibadah. Masalahnya berkaitan dengan kondisi hukum yang sedang menimpa biro perjalanan yang digunakan untuk mengurus keberangkatannya.

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Yulius menyebut keberangkatan Haji Plus sendiri memang memiliki masa tunggu. Berdasarkan keterangan yang disampaikannya, Davina dan sang ibu diperkirakan masih harus menunggu sekitar tiga hingga lima tahun.

Meski demikian, pihak Davina masih membuka kemungkinan agar dana yang telah disetorkan dapat dialihkan sehingga proses keberangkatan nantinya tetap bisa dilakukan melalui biro perjalanan lain.

Halaman Selanjutnya

“Dia Haji Plus memang ada daftar tunggu untuk Haji Plus itu 3 sampai 5 tahun. Nah, tapi melihat bahwa DP sudah dimasukkan, ya kemungkinan dengan posisi hukumnya Hanania yang sedang berjalan, ya kita masih bisa berharap sih dialihkan kepada travel lain untuk keberangkatannya. Ya dari situ, kalau memang tidak bisa nanti kita akan memikirkan upaya selanjutnya,” tutupnya.

+world-news

Bupati Gowa Tak Ditahan Usai Diperiksa 6 Jam di Kasus Pemerasan

01.10.2026 - - ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Bupati Gowa Sitti Husniah Talenrang tidak ditahan setelah diperiksa sebagai tersangka oleh penyidik Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri pada Kamis (1/10) hari ini.

Kabagops Kortastipidkor Polri Kombes Ahmad Yusuf Afandi mengatakan hal ini merujuk pada UU Pemerintahan Daerah, di mana penahanan terhadap bupati/wali kota harus ada persetujuan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Tidak ditahan. Kan sesuai Pasal 90 UU Pemerintahan Daerah jika melakukan penyidikan bupati atau wali kota yang diteruskan penahanan diisyaratkan adanya persetujuan Mendagri," kata Yusuf saat dikonfirmasi, Kamis.

Yusuf menyebut pemeriksaan Sitti sebagai tersangka berlangsung selama kurang lebih enam jam. Dalam pemeriksaan itu, Sitti dicecar puluhan pertanyaan oleh penyidik.

"(Pemeriksaan) pukul 11.00 sampai dengan 17.45, ada 26 pertanyaan," ucap dia.

Sebelumnya Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Kortas Tipidkor) Polri menetapkan Bupati Gowa, Sitti Husniah Talenrang (SHT) sebagai tersangka kasus pemerasan dan TPPU.

Direktur Penindakan Kortas Tipidkor Polri, Brigjen Robertus Yohanes De Deo mengatakan dalam kasus ini ada empat aksi pemerasan yang dilakukan oleh Sitti Husniah.

Pertama terkait dengan pengurusan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang (PKKPR) oleh pengembang perumahan.

Kasus kedua, pemerasan dilakukan Sitti kepada Indomaret dengan dalih sebagai CSR sebesar Rp85 juta untuk setiap pembukaan gerai baru.

Kasus pemerasan ketiga, kata dia, terkait pengurusan izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Perumahan Royal Spring. Dalam kasus ini, Sitti meminta 1 unit rumah dengan potongan harga 70 persen dari harga awal Rp1,4 miliar sebagai syarat persetujuan bangunan gedung untuk site plan Sakura 2.

Terakhir, De Deo menyebut pihaknya juga menemukan permintaan dana sponsor sebesar Rp100 juta kepada pihak Indomaret untuk pembukaan gerai Beautiful Malino. Dana itu kemudian ditransfer langsung kepada penyelenggara kegiatan atau event organizer.

(dis/fra)

+world-news

Legislator sebut BP BUMD harus dipimpin figur yang tepat - ANTARA News Jawa Timur

01.10.2026 - - ~

Pimpinan BP BUMD harus personel yang paham persoalan, objektif dan solutif serta paham dunia bisnis.

Surabaya (ANTARA) - Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Jawa Timur Hasan Irsyad menilai Biro Pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) harus dipimpin figur yang memahami persoalan perusahaan daerah dan dunia bisnis agar tata kelola BUMD optimal.

“Pimpinan BP BUMD harus personel yang paham persoalan, objektif dan solutif serta paham dunia bisnis,” kata Hasan Irsyad di Surabaya, Kamis.

Hasan mengatakan keberadaan BP BUMD yang tercantum dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2026 merupakan tindak lanjut rekomendasi Panitia Khusus (Pansus) BUMD DPRD Jatim.

Menurut Anggota Komisi C DPRD Jatim itu, pembentukan lembaga tersebut menunjukkan keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam membenahi pengelolaan perusahaan daerah.

BP BUMD diharapkan dapat membuat pembinaan BUMD lebih fokus, termasuk dalam pengawasan kinerja perusahaan, risiko investasi, aset, rencana bisnis hingga restrukturisasi.

Hasan menyebut urgensi pembenahan terlihat dari kontribusi BUMD terhadap PAD Jatim.

Kinerja BUMD tahun buku 2025 yang direalisasikan pada 2026 mencapai sekitar Rp509,79 miliar, tetapi sekitar Rp434,67 miliar atau lebih dari 85 persen berasal dari Bank Jatim.

Sementara itu, sembilan BUMD Jatim hingga akhir 2025 telah menerima penyertaan modal daerah sekitar Rp4,15 triliun.

Ia menegaskan Komisi C DPRD Jatim akan mengawal implementasi rekomendasi Pansus BUMD, terutama terkait tata kelola, produktivitas aset dan peningkatan kinerja perusahaan.

Hasan berharap BP BUMD berperan sebagai pengendali portofolio dan pemberi rekomendasi profesional kepada Gubernur, tanpa mengambil alih kewenangan RUPS, komisaris, dewan pengawas maupun direksi.

“Kami berharap ke depan sinergi DPRD Jatim, khususnya Komisi C, dengan Pemprov Jatim melalui BP BUMD akan semakin baik sehingga PAD dapat meningkat signifikan di masa mendatang,” katanya.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

+world-news

calendar_today 01.10.2026 - person - timer ~