Catat! Prabowo: Suatu Negara Bisa Berhasil Jika Elitenya Kerja Sama

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNBC Indonesia - Presiden Prabowo Subianto bicara mengenai nation building atau pembangunan bangsa saat bertemu para pengusaha anggota Kamar Dagang dan Industri Indonesia pusat dan daerah di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (31/7/2026).

Dalam sambutannya, Prabowo mengatakan kalau nation building adalah suatu proses yang sangat panjang dan sangat berat. Selain itu, nation building juga merupakan pembangunan lintas sektor.

"Karena itu nation building memerlukan kekuatan dari bangsa itu, untuk bisa dikerahkan, untuk bisa dipersatukan, sehingga bangsa itu dapat memanfaatkan semua sumber daya yang ada di bangsa itu," kata Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya itu lantas menekankan sejarah peradaban manusia, di mana bisa terlihat jelas bangsa yang berhasil dan bangsa yang gagal.

"Bangsa yang gagal disebut failed state, negara gagal. Punya sumber daya tapi gagal. Apalagi tidak punya sumber daya dan tidak punya kelebihan-kelebihan lain," ujar Prabowo.

"Yang terutama, yang kita belajar adalah memang perlunya suatu sinergitas antarelite, perlunya ada kerja sama, kolaborasi," lanjutnya.

Eks Menteri Pertahanan itu menegaskan, semua bangsa yang berhasil tak lepas dari elite yang bisa bekerja sama. Sementara negara yang gagal disebabkan elite yang ribut.

"Apa yang dimaksud dengan elite? Elite adalah unsur pimpinan. Elite politik, elite ekonomi, elite intelektual, elite agama, elite budaya, elite seni, elite produsen, elite buruh," ujar Prabowo.

"Ini semacam matriks. Ini kalau AI kan ada data yang dikumpulkan, tinggal buka saja. Tunjukkan kepada saya, negara yang mana berhasil kalau elitenya ribut terus," lanjutnya.

Oleh karena itu, Prabowo sangat berterima kasih lantaran sejak awal pemerintahannya, Kadin menunjukkan niat ingin bekerja sama dan ingin berjuang bersama untuk kebaikan seluruh bangsa dan negara.

(miq/miq) [Gambas:Video CNBC]

Pemerintah ikuti putusan MK soal anggaran MBG - ANTARA News Bali

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi mengenai pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari pos anggaran pendidikan yang berlaku paling lambat mulai 2028.

"Kita ikuti putusan MK. 2028 kan?" kata Purbaya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat.

Purbaya menyampaikan pelaksanaan putusan tersebut akan mengacu pada anggaran tahun 2028.

Menurut dia, pemerintah akan mengikuti ketentuan yang telah diputuskan MK terkait waktu pemberlakuannya.

"(Tahun) 2028 kan itu berlakunya? Oh ya buat 2028 saja," katanya.

Purbaya menjelaskan anggaran yang berjalan pada tahun ini tidak mengalami perubahan karena telah dibahas dan saat ini tinggal memasuki tahap finalisasi.

Perubahan terhadap anggaran yang sudah berjalan dinilai berpotensi menghambat penyelesaian proses penganggaran.

"Kalau ini kan udah dibahas. Nanti pusing kita capek lagi kerja. Jadi, kalau 2028 ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu," ujarnya.

Terkait dampak fiskal dari pemisahan anggaran MBG tersebut, Purbaya mengatakan pemerintah masih akan melakukan perhitungan.

Sebelumnya, MK lewat putusan nomor 40/PUU-XXIV/2026 menyatakan anggaran program MBG harus dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan. Mahkamah menilai, program makan bergizi bukan merupakan komponen utama pendidikan.

Mahkamah, sebagaimana amar putusannya, memerintahkan pemisahan tersebut berlaku paling lambat dalam APBN Tahun Anggaran 2028 atau paling lama dua tahun sejak putusan diucapkan pada Kamis (30/7).

Pewarta: Fathur Rochman
Editor : Dewa Ketut Sudiarta Wiguna

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Kemhan pastikan jadwal Diklat SPPI gelombang ke dua di bahas hari ini

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Kementerian Pertahanan (Kemhan) memastikan jadwal pembukaan pendidikan dan pelatihan (Diklat) Bela Negara Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) Koperasi Merah Putih gelombang ke dua akan dibahas Jumat (31/7).

"Diklat gelombang kedua ini masih kita menunggu dari panitia pusat yang akan nanti siang akan dirapatkan. Nanti siang akan dirapatkan," kata Sekretaris Jenderal Kemhan Letjen TNI Tri Budi Utomo usai mengikuti upacara penutupan Diklat SPPI gelombang pertama di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat.

Tri menjelaskan bahwa ada kemungkinan kuota penerimaan diklat gelombang ke dua akan lebih sedikit dari gelombang pertama. Hal tersebut dikarenakan penerimaan gelombang pertama memang dipersiapkan untuk penempatan awal.

Terkait penempatan tugas para SPPI, Tri mengaku hal tersebut bukan ranah Kemhan. Pihaknya akan menyerahkan hal tersebut kepada Badan Pengaturan Badan Usaha Milik Negara (BP BUMN)

Pada kesempatan sama, Direktur PT Agrinas Pangan Nusantara Joao Angelo de Sousa Mota mengatakan para SPPI yang telah menyelesaikan diklat akan ditempat di beberapa koperasi yang sudah beroperasi.

"Jadi, teman-teman yang sudah selesai dilatih ini akan segera kita deploy ke tempat-tempat (koperasi) yang sudah bisa beroperasi. Penempatan dilakukan kurang lebih sekitar dua atau tiga minggu ke depan," kata Joao.

Berdasarkan data yang dimiliki ANTARA, tercatat ada 33.758 anggota SPPI yang selesai menjalani diklat gelombang pertama di seluruh Indonesia.

Jumlah itu terdiri atas 28.626 orang calon manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan 5.159 orang calon manajer Koperasi Nelayan Merah Putih (KNMP).

Mereka dinyatakan lulus setelah mengikuti Diklat Bela Negara selama satu setengah bulan di berbagai fasilitas pelatihan milik TNI.

Selama satu setengah bulan, mereka menimba ilmu di bidang manajerial koperasi, kedisiplinan, cinta tanah air dan bela negara.

Materi itu diberikan agar para SPPI memiliki jiwa nasionalisme tinggi dan jiwa patriot saat mengemban tugas sebagai manajer Koperasi Merah Putih.

Baca juga: Kemenhan pastikan para SPPI jadi manajer koperasi selama dua tahun

Baca juga: Kemhan tutup diklat Bela Negara manajer Koperasi Merah Putih

Pewarta: Walda Marison
Editor: Imam Budilaksono
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Sambil Nangis, IRT Adukan Dugaan Pelanggaran Jabatan Notaris ke Menkum

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Menteri Hukum RI, Supratman Andi Agtas, menerima secara langsung aspirasi masyarakat terkait penanganan pengaduan dugaan pelanggaran jabatan notaris dalam program PASTI Ada Solusi di Kantor Kementerian Hukum, Jakarta, Jumat (31/7).

Pertemuan tersebut menjadi wujud komitmen Kementerian Hukum dalam memberikan ruang kepada masyarakat untuk menyampaikan keluhan serta memastikan setiap pengaduan diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam kesempatan tersebut, Menteri Hukum mendengarkan penyampaian dari Julia Subintoro yang mengajukan pengaduan terkait proses pemeriksaan terhadap seorang notaris berinisial F.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Berdasarkan dokumen pengaduan, Majelis Pengawas Wilayah (MPW) Provinsi DKI Jakarta sebelumnya telah memutus bahwa notaris yang bersangkutan menjalankan jabatannya sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris. Atas putusan tersebut, pelapor mengajukan upaya banding kepada Majelis Pengawas Pusat (MPP).

Menteri Hukum menegaskan seluruh mekanisme pemeriksaan dan penyelesaian pengaduan terhadap notaris harus dilaksanakan secara profesional, objektif, dan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

"Kementerian Hukum berkomitmen memberikan kepastian hukum kepada seluruh pihak. Setiap laporan masyarakat akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang-undangan, dengan tetap menjunjung tinggi asas keadilan, transparansi, dan akuntabilitas," ujar Supratman dalam kegiatan PASTI Ada Solusi.

[Gambas:Instagram]

Berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 15 Tahun 2020, pemeriksaan banding baru dapat dilakukan setelah seluruh berkas perkara dari Majelis Pengawas Wilayah diterima secara lengkap oleh Majelis Pengawas Pusat, meliputi laporan pengaduan, berita acara pemeriksaan, rekomendasi, putusan, memori banding, kontra memori apabila ada, serta bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

Hingga saat ini, berdasarkan informasi yang diterima Kementerian Hukum, Majelis Pengawas Pusat belum menerima kelengkapan berkas sebagaimana dipersyaratkan dalam peraturan tersebut. Oleh karena itu, proses pemeriksaan banding belum dapat dilanjutkan sampai seluruh persyaratan administratif terpenuhi.

Menteri Hukum juga menginstruksikan jajaran terkait untuk memastikan koordinasi dengan seluruh pihak yang berwenang agar proses administrasi dapat berjalan sesuai ketentuan, sekaligus menjamin hak masyarakat untuk memperoleh kepastian hukum.

"Kementerian Hukum terbuka terhadap setiap aspirasi masyarakat. Kami akan memastikan seluruh proses berjalan sesuai koridor hukum sehingga hak setiap pihak tetap terlindungi," ucap Menteri Hukum.

(tim)

[Gambas:Video CNN]

Potret 33.785 Peserta Merayakan Kelulusan Diklat SPPI KDKMP & KNMP

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Program diklat berlangsung selama lebih dari satu bulan, yakni mulai 17 Juni hingga 31 Juli 2026.

PLN catat 1.203 pelanggan di Papua manfaatkan program tambah daya

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

PLN catat 1.203 pelanggan di Papua manfaatkan program tambah daya

Jumat, 31 Juli 2026 15:25 WIB

Masyarakat Jayapura memanfaatkan program promo tambah daya di salah satu kegiatan bertempat Kota Jayapura, Papua. ANTARA/HO- PLN Papua

Jayapura (ANTARA) - PT PLN (Persero) Unit Induk Wilayah (UIW) Papua dan Papua Barat mencatat 1.203 pelanggan memanfaatkan program tambah daya bertema "Semangat Baru Makin Berdaya digelar dalam rangka menyambut HUT Ke-81 Republik Indonesia di daerah itu.

General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat, Roberth Rumsaur di Jayapura, Kamis, mengatakan jumlah pelanggan yang mengikuti program tersebut telah melampaui target perusahaan 132 persen di mana hal ini menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat terhadap layanan kelistrikan PLN.

"Keberhasilan melayani 1.203 pelanggan ini merupakan bukti nyata kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap keandalan energi listrik yang terus meningkat," katanya.

Oleh sebab itu, pihaknya berkomitmen untuk terus menghadirkan pelayanan listrik yang andal guna mendukung berbagai aktivitas perekonomian.

"Melalui program tersebut kami ingin memberikan solusi kelistrikan yang lebih terjangkau sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat dalam menggunakan energi listrik, baik untuk kebutuhan rumah tangga maupun kegiatan usaha," ujarnya.

Dia menjelaskan program promo tambah daya ini ditujukan bagi pelanggan satu fasa dengan daya 450 volt ampere (VA) hingga 5.500 VA yang ingin meningkatkan kapasitas listrik hingga 7.700 VA.

"Sehingga berdasarkan hasil evaluasi, Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Jayapura mencatat jumlah peserta terbanyak dengan 244 pelanggan. Selanjutnya disusul UP3 Merauke sebanyak 170 pelanggan dan UP3 Sorong sebanyak 169 pelanggan," katanya.

Dia menilai tingginya partisipasi masyarakat di sejumlah wilayah tersebut mencerminkan meningkatnya kebutuhan listrik yang andal untuk mendukung aktivitas sehari-hari maupun produktivitas usaha.

"Kami bakal terus menghadirkan berbagai inovasi layanan guna mempermudah masyarakat memperoleh akses listrik yang andal," ujarnya.

Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Ikuti Putusan MK, Purbaya Pisahkan Anggaran MBG dan Pendidikan Mulai 2028 - Makro Katadata.co.id

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan pemerintah akan mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mewajibkan pemisahan anggaran Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari anggaran pendidikan. Namun, Purbaya mengatakan tak akan merombak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah dibahas periode 2026-2027.

Dia mengatakan pemisahan anggaran MBG dari anggaran pendidikan baru akan berlaku pada APBN 2028. “Kami ikuti putusan MK. 2028 kan?" kata Purbaya kepada wartawan di Istana Merdeka Jakarta pada Jumat (31/7).

Ia menegaskan APBN yang saat ini telah melalui proses pembahasan tidak perlu diubah. Menurutnya, perubahan pada tahap akhir penyusunan anggaran justru akan menghambat proses finalisasi.

“Kalau ini kan sudah dibahas. Nanti kusut kita capek lagi kerja. Jadi kalau 2028, ya 2028. Karena mungkin MK juga menghitung bahwa ini sudah dibahas, tinggal difinalisasi. Kalau berubah semua nanti enggak keburu,” katanya.

Purbaya mengatakan pemerintah masih akan mempelajari pelaksanaan putusan MK tersebut. Namun, arah kebijakan yang disiapkan adalah menerapkannya pada APBN 2028.

“Kami akan ikuti, kami akan lihat. Mungkin kalau kami ikuti di 2028 ya untuk anggaran 2028-lah,” katanya.

Mengenai dampak fiskal dari pemisahan anggaran MBG dan pendidikan, Purbaya mengatakan Kementerian Keuangan masih melakukan penghitungan.

“Nanti kami hitung,” kata Purbaya.

Ia juga mengungkapkan pemerintah belum membahas implementasi putusan MK tersebut dengan Presiden Prabowo Subianto.

“Belum," kata Purbaya saat ditanya apakah sudah ada pembahasan dengan Presiden maupun rencana membicarakan putusan MK dalam waktu dekat.

Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian gugatan yang diajukan soal program Makan Bergizi Gratis (MBG). Hakim Konstitusi memutuskan agar anggaran MBG dipisahkan dari pos anggaran pendidikan.

Dengan putusan ini, maka pemerintah diminta tak memasukkan program MBG dalam alokasi dana Pendidikan 20% dari APBN dan 20% dari APBD 20%.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih mengatakan alokasi pendidikan 20% harus memenuhi pembiayaan komponen utama yakni peserta didik, pendidik, sarana prasarana, kurikulum, serta pengembangan pendidikan.

"Pembiayaan atas komponen utama tersebut, tidak termasuk pembiayaan untuk program MBG," kata Hakim Enny pada sidang hari Kamis (30/7).

MK menyatakan penjelasan Pasal 22 ayat (3) UU APBN 2026 yang menyatakan pendanaan MBG termasuk dalam operasional penyelenggaraan pendidikan menimbulkan perluasan makna. Dampaknya, pos anggaran bisa tidak memenuhi kewajiban 20% untuk pendidikan sesuai amanat Pasal 31 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Dasar.

Makanya pembentuk UU harus menyesuaikan APBN sehingga program MBG dipisah dan tak lagi dalam satu alokasi anggaran operasional.

"Akan menjadi lebih baik apabila anggaran program MBG dipisah dari anggaran operasional penyelenggaraan pendidikan sejak APBN Tahun 2027," kata Enny.

DPRD Mura ingatkan alokasi anggaran terkait Raperda perubahan susunan perangkat daerah

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

DPRD Mura ingatkan alokasi anggaran terkait Raperda perubahan susunan perangkat daerah

Jumat, 31 Juli 2026 15:04 WIB

Juru Bicara Bapemperda DPRD Murung Raya Sutrisno saat menyampaikan pidato paripurna DPRD di Puruk Cahu, Kamis (30/7/2026). ANTARA/HO.

Puruk Cahu (ANTARA) - DPRD Kabupaten Murung Raya, Kalimantan Tengah, melalui Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda), meminta bupati komitmen menyediakan alokasi anggaran yang memadai, agar implementasi kebijakan terkait perubahan susunan perangkat daerah bisa diimplementasikan dengan maksimal.

Hal Juru bicara Bapemperda DPRD Murung Raya, Sutrisno saat rapat paripurna penyampaian laporan hasil pembahasan Bapemperda bersama Tim Pemerintah Daerah terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Murung Raya.

"Kesepakatan ini dicapai setelah dilakukan serangkaian pembahasan mendalam serta koreksi dan penyesuaian pasal bersama Tim Pembahas dari Pemerintah Daerah pada tanggal 29 Juli 2026," kata Sutrisno di Puruk Cahu, kemarin.

Menurut politisi dari Partai Gerindra itu, substansi dari raperda perubahan itu dalam rangka penyesuaian struktur organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), agar selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 18 Tahun 2025.

Sutrisno mengatakanb, setelah dilakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap masukan-masukan dari tim Bapemperda DPRD, disepakati bahwa Raperda tentang Perubahan Ketiga Perda Nomor 9 Tahun 2016 itu disetujui untuk disahkan dan diundangkan.

Dalam kesempatan itu juga, Sutrisno berharap Pemkab segera menyerahkan setiap salinan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) atau Surat Keputusan (SK) Bupati, yang diterbitkan sebagai petunjuk pelaksanaan Perda untuk menjadi bahan evaluasi dan pengawasan dewan.

Pewarta : Supriadi
Uploader: Admin 3
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Ujian pertama John Herdman di luar kandang

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Era timnas Indonesia di bawah asuhan pelatih John Herdman sudah lima kali bermain, tapi tak pernah satu pun mereka bermain di luar kandang.

Lima laga yang dimainkan semuanya digelar di rumah sendiri diakhiri dengan rekor yang bisa dibilang meyakinkan karena meraih empat kemenangan dan hanya sekali kalah, itu pun menghadapi tim Eropa sekelas Bulgaria lewat kekalahan dari tendangan penalti.

Dari empat kemenangan itu, Indonesia tampil cukup produktif dengan mencetak 13 gol atau rata-rata mencetak 3,25 gol setiap laganya. Mereka mencetak tiga cleansheet, sementara satu kemenangan diraih dengan kebobolan satu gol, yakni saat membantai Kamboja pada laga perdana Grup A ASEAN Hyundai Cup (Piala AFF) 2026.

Setelah lima laga bermain di depan pendukung sendiri, nanti sore Indonesia-nya Herdman akan memainkan laga pertamanya di luar kandang. Tim Garuda akan menghadapi Timor Leste di Stadion Chonburi, Thailand, pukul 17.00 WIB.

Jelas, Indonesia lebih difavoritkan untuk memenangkan pertandingan ini meski berstatus sebagai tim tamu. Bahkan tak hanya sekedar menang, namun juga menang dengan banyak gol.

Prediksi ini lahir dari kesenjangan kualitas antara Indonesia dengan Timor Leste. Di lihat dari ranking FIFA terbaru, Indonesia jauh di atas Timor Leste, setelah tim Garuda menghuni peringkat 118 dunia, sementara tim berjuluk O Sol Nascente itu berada di luar 200 besar dunia, tepatnya di ranking 201 dunia.

Timor Leste juga selalu kalah setiap kali bertemu dengan Indonesia. Dari enam pertemuan sejak 2010, negara tetangga itu menelan enam kekalahan, dengan kemasukan 21 gol, dan hanya berhasil memasukkan dua gol ke gawang Indonesia.

Pertemuan terakhir kedua tim terjadi pada 30 Januari 2022, saat Indonesia yang masih dilatih Shin Tae-yong menang 3-0 melalui gol Terens Puhiri, Ramai Rumakiek, dan Ricky Kambuaya.

Dari enam pertemuan ini, Indonesia dan Timor Leste sekali bertemu di ajang Piala AFF. Saat itu, Indonesia menang 3-1 pada 13 November 2018.

Gol Rufino Walter Gama pada awal babak kedua mengejutkan Indonesia kala itu, namun mereka kemudian bangkit dan mencetak tiga gol balasan lewat Alfath Fathier, Stefano Lilipaly, dan Beto.

Selain soal rekor pertemuan dengan Indonesia, Timor Leste juga dianggap sebagai tim terlemah di Piala AFF. Pasalnya, mereka menjadi satu-satunya tim yang belum pernah meraih kemenangan atau belum pernah mendapatkan poin di turnamen sepak bola paling bergengsi di Asia Tenggara ini.

Dari lima edisi yang mereka ikuti, termasuk tahun ini, 18 laga yang mereka jalani semuanya berakhir dengan kekalahan. Mereka kemasukan sebanyak 77 gol dan hanya mampu mencetak sembilan gol.

Rendah hati

Meski begitu, Herdman tetap meminta timnas Indonesia untuk rendah hati. Ia memandang Timor Leste sebagai tim yang punya potensi mengejutkan Indonesia karena mereka akan bermain lepas.

Di jumpa pers pra-laga, Kamis, pelatih asal Inggris itu merasa melihat permainan Timor Leste pada laga terakhir menunjukkan banyak hal positif, walaupun tetap kalah 0-2 dari Singapura.

Permainan tim asuhan Jose Pedro Alves Salazar itu, dinilai Herdman sudah memahami ritme dan memainkan tempo pertandingan di Piala AFF. Pemahaman taktik mereka juga berjalan lebih baik dari sebelumnya saat mereka dibantai oleh sang juara tiga kali Vietnam dengan skor 0-7.

Timor Leste menjadi sasaran empuk Indonesia untuk pesta gol lagi, guna mendapatkan keuntungan di klasemen akhir dari selisih gol atau produktivitas gol jika tim Garuda mendapatkan poin yang sama dengan tim lain.

Apabila situasi ini terjadi, hal ini akan menguntungkan Indonesia untuk mendapatkan tiket ke semifinal, sekaligus menghadapi lawan yang relatif mudah.

Soal hal ini, Herdman tak ingin timnya terlalu percaya diri dan berujung memandang sebelah mata kekuatan lawan. Pesannya kepada tim adalah hanya fokus memenangkan pertandingan dengan penampilan yang lebih baik daripada pertandingan terakhir saat menang 5-1 atas Kamboja.

Di saat yang bersamaan, pesan Herdman juga tertuju pada lini pertahanan Indonesia untuk tampil lebih disiplin dan tak membiarkan membuat kesalahan sedikit pun, seperti ketika kemasukan gol oleh Kamboja di laga pertama.

Rotasi

Teka-teki di laga nanti adalah apakah Indonesia akan memainkan skuad yang sama atau tidak. Diketahui, dengan minimnya waktu istirahat dan format turnamen yang tidak terpusat di satu kota, membuat Herdman harus jeli mengatur kebugaran pemainnya.

Hal ini membuat dirinya nanti diprediksi akan melakukan rotasi sejumlah pemain, demi mendapatkan kebugaran terbaik menghadapi dua laga sisa babak grup, yang di atas kertas lebih berat dibanding menghadapi Kamboja dan Timor Leste. Dua laga berikutnya adalah melawan Vietnam dan Singapura, dua tim yang sama-sama tampil sempurna sejauh ini.

Di jumpa pers pra-laga, kehadiran Jordi Amat memunculkan kemungkinan rotasi pemain yang akan dilakukan setelah bek tengah Persija Jakarta itu tak dimainkan di laga pertama.

Saat melawan Kamboja, dalam formasi 3-4-2-1, tiga bek tengah yang diturunkan Herdman adalah Rizky Ridho, Sandy Walsh, dan Shayne Pattynama. Herdman juga lebih memilih Brian Fatari dibanding Jordi saat Pattynama ditarik keluar pada pertengahan babak kedua.

Ketika ditanya pada jumpa pers pra-laga, Herdman menyatakan dirinya tak ingin membocorkan rencana permainan dan kemungkinan merotasi pemain pada nanti.

"Saya harus membuat kalian menebak-nebak untuk besok," kata Herdman.

"Saya pikir penting untuk membuat para penggemar tetap bersemangat dan membiarkan mereka memprediksi susunan pemainnya," tambah pelatih bersusia 51 tahun itu.

Yang pasti, siapa pun pemain yang diturunkan nanti, misi Garuda tetaplah membawa pulang tiga poin. Dengan kemenangan, Indonesia akan memperbesar peluang lolos ke semifinal untuk kesebelas kalinya.

Satu tiket ke semifinal akan mendekatkan Indonesia mewujudkan mimpinya, untuk mematahkan kutukan tak pernah juara dan menjadi penguasa Asia Tenggara pertama kalinya.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Timor Leste vs Indonesia: Ujian pertama John Herdman di luar kandang

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

How a research program in Sulawesi is narrowing Indonesia’s research-policy gap

calendar_today 31.07.2026 - person  - timer ~

Silakan baca versi bahasa Indonesia di sini

In more than a decade at The Conversation, I have rarely seen what I witnessed in Makassar, South Sulawesi, last week. Policymakers were not just expressing interest in using research findings. They were offering their facilities and identifying local budget sources to support the work.

I was at Universitas Hasanuddin, sitting at the first meeting of PAIR Sulawesi’s Research Advisory Panel, where I serve as a member.

PAIR Sulawesi is managed by the Australia-Indonesia Centre (AIC). The program involves 19 universities and more than 200 researchers from Australia and Indonesia. It aims to produce policy-relevant solutions to address climate change and strengthen coastal communities in Sulawesi.

AIC and Universitas Hasanuddin held the PAIR Sulawesi Annual Summit, connecting the research groups with policymakers and the business community.

Narrowing the research-policy gap

Indonesia has long faced the challenge of connecting research to policy. Often, the problem is simply a supply and demand mismatch: the research produced is not immediately relevant for policymakers.

Other times, academic research serves only to legitimize government programs, without any critical lens. In other instances, the government view some academics as “adversaries”. Policymakers at best ignore them, at worst censor them.

PAIR Sulawesi offers a model to narrow this gap. The AU$12 million research program is co-funded by the Indonesian and Australian governments. It is place-based, concentrating on one region’s development problems. It is demand-driven, shaped by what policymakers, businesses and communities actually need. And it is interdisciplinary, drawing experts from across fields.

Other members of the Research Advisory Panel came from national ministries, including the Marine Affairs and Fisheries Ministry and the Energy and Mineral Resources Ministry. Regional governments across Sulawesi were also represented, along with the seaweed farming sector, civil society, and business.

The panel met on the second day of the Summit. Elvira Katuuk, who heads regional development planning for North Sulawesi, said she looks forward to adopting PAIR’s findings in their province’s development planning. In North Sulawesi, five research groups are investigating how to make local health facilities (puskesmas) more climate-resilient and low-carbon.

One of PAIR’s longest-running research areas is developing a sustainable seaweed industry. Aditya Emawan leads the seaweed seed working team at the Marine Affairs and Fisheries Ministry. He offered the PAIR Sulawesi program their Seaweed Center research facilities. “The Ministry is ready to collaborate. We have six Seaweed Centers across Indonesia including in Takalar, Sulawesi.”

Muhammad Ilyas heads the South Sulawesi Marine and Fishery Agency. He was persuaded enough by the seaweed research to suggest tapping into research funds at Regional Research and Innovation Agencies to support the program further.

Seaweed research shaping policy

PAIR’s seaweed research in particular shows how the gap narrows. Sulawesi is Indonesia’s biggest producer of seaweed, and the country supplies a third of the world’s seaweed. Indonesia leads globally in the type of seaweed used to produce carrageenan, a thickener and stabilizer for food and skincare. Even its waste can be made into biofuel.

AIC Executive Director Boyd Whalan said research on this area began in 2019, with 13 research projects and counting. “From value chains and pricing to satellite mapping and growing conditions. That evidence has traveled and has shaped the South Sulawesi seaweed industry roadmap,” he said in his speech to open the Summit.

The AIC is now working with Indonesian and Australian companies to move the research into commercial trials and improve farmer income through value-added processsing, he said.

Building value-added processes is crucial according to Daniel Prajogo, a PAIR researcher from Monash University. Indonesia leads the world in seaweed production. Yet it captures a tiny fraction of industry’s final dollar value, because it sits at the bottom of the supply chain.

Daniel pointed to South Korea. The country produces a sixth of Indonesia’s output but gains five times its economic value. “Indonesia’s seaweed production is 10.7 million tons per year. Converted to dollars, Indonesia’s production amounts to 260 million dollars per year. Korea’s production is 1.7 million tons per year, a sixth of it. Korea’s is 1.3 billion dollars per year.”

Seaweed farmers in Indonesia sell the commodity in its rawest form. “We know raw material has minimum value, therefore the profit is also minimal,” he said.

His team is developing product prototypes from Ulva, a type of seaweed often dismissed as waste. The research brings together seaweed processing experts from Bandung Institute of Technology, IPB University, Sepuluh Nopember Institute of Technology, and Hasanuddin University.

Ulva, he said, is remarkable because it can be processed repeatedly, leaving zero waste. Its biopigment color food and textiles. Its extract works as an edible coating. Even its waste becomes plant fertilizer and bioplastic. “As far as I know, we always encounter problems of waste and how to manage it. This has zero waste. So it’s something that’s incredible,” he said.

Sulawesi’s challenge in sustainable development

Sulawesi is part of Wallacea, one of the world’s most biodiverse regions. The island is home to plants and animals found nowhere else on Earth. According to Ilyas, South Sulawesi wants to build their economic growth on a circular blue and green economy. The province tops the National Development Planning Agency (Bappenas) blue economy index; North Sulawesi ranks fourth.

That ambition aligns with PAIR’s research. But this is not without challenges. The island hosts several national strategic projects (Proyek Strategis Nasional, or PSN) directed from Jakarta. Most center on extractive mining and nickel downstreaming.

Asrun Lio, an academic and former regional secretary of Southeast Sulawesi, voiced this concern at the RAP meeting. The national projects may lift Indonesia’s economic figures, he said. But they would do little to reduce poverty in the region, as smelters largely employ foreign workers. And they cut against environmental protection and climate commitments, through emissions and water pollution. Seaweed farming needs clean waters; smelter waste directly threatens them.

The paradox is not one of indifference from Jakarta. The central government co-funds PAIR Sulawesi through the Indonesia Endowment Fund for Education (LPDP). The Ministry of Marine Affairs and Fisheries offers its facilities.

What’s missing is coherence: one part of the state is financing evidence for a blue economy while another is fast-tracking the industry that undermines it.

This is why the work ahead for PAIR and other programs promoting evidence-based policymaking goes beyond producing good research and finding receptive local policymakers. It must also demonstrate that a circular economy built on Sulawesi’s coastal wealth can deliver growth. And it must make that case visible to the broader policy system and to the Indonesian public. Jakarta may not always listen, but pressure requires a public that knows what’s at stake.

The local governments of Sulawesi have chosen their vision. Whether the research that supports it can reach the decisions being made about their island is the test that matters now.

Program riset di Sulawesi menemukan cara menghubungkan riset dengan kebijakan

Lebih dari satu dekade saya bekerja di The Conversation Indonesia, dan saya jarang menyaksikan apa yang berlangsung di Makassar, Sulawesi Selatan, pekan lalu. Saat itu, para pembuat kebijakan tak sekadar menyatakan minat memakai temuan riset. Mereka juga menawarkan fasilitas dan mengidentifikasi sumber anggaran daerah untuk mendukungnya.

Saat itu saya di Universitas Hasanuddin, mengikuti pertemuan perdana Panel Penasihat Riset PAIR Sulawesi, tempat saya duduk sebagai anggota.

PAIR Sulawesi dikelola Australia-Indonesia Centre (AIC). Program ini melibatkan 19 universitas dan lebih dari 200 peneliti dari Australia dan Indonesia. Tujuannya menghasilkan solusi yang relevan bagi kebijakan untuk menghadapi perubahan iklim dan memperkuat masyarakat pesisir Sulawesi.

AIC dan Universitas Hasanuddin menggelar PAIR Sulawesi Annual Summit, mempertemukan kelompok-kelompok riset dengan pembuat kebijakan dan kalangan usaha.

Mempersempit jarak antara riset dan kebijakan

Indonesia lama bergulat dengan persoalan menghubungkan riset dengan kebijakan. Kerap kali masalahnya sesederhana ketimpangan pasokan dan permintaan: riset yang dihasilkan tak langsung relevan bagi pembuat kebijakan. Tak jarang, riset akademik hanya berfungsi melegitimasi program pemerintah, tanpa kacamata kritis. Ada pula peneliti yang kerap diposisikan “sebagai lawan” oleh pemerintah. Pembuat kebijakan lalu mengabaikan mereka, atau bahkan membungkam.

PAIR Sulawesi menawarkan model untuk mempersempit jarak tersebut. Program riset senilai 12 juta dolar Australia ini dibiayai bersama pemerintah Indonesia dan Australia. Progam ini berbasis kawasan: fokus pada persoalan pembangunan satu wilayah. Program ini digerakkan kebutuhan: apa yang benar-benar diperlukan pembuat kebijakan, pelaku usaha, dan masyarakat. Program ini lintas disiplin, menghimpun ahli dari berbagai bidang.

Anggota Panel Penasihat Riset lainnya datang dari Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Hadir pula pemerintah daerah se-Sulawesi, sektor budidaya rumput laut, masyarakat sipil, dan dunia usaha.

Anggota Panel bertemu pada hari kedua Summit. Elvira Katuuk, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sulawesi Utara, mengatakan ia menantikan temuan PAIR untuk dipakai dalam perencanaan pembangunan provinsinya. Di Sulawesi Utara, lima kelompok riset tengah menelaah cara membuat puskesmas lebih tahan iklim dan rendah karbon.

Salah satu bidang riset PAIR yang paling lama berjalan adalah pengembangan industri rumput laut berkelanjutan. Aditya Emawan, Analis akuakultur dari Direktorat Rumput Laut, Direktorat Jenderal Perikanan Budi Daya Kementerian Kelautan dan Perikanan, menawarkan fasilitas riset Seaweed Center kementeriannya. “Kementerian siap berkolaborasi. Kami punya enam Seaweed Center di Indonesia, termasuk di Takalar, Sulawesi.”

Muhammad Ilyas, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Selatan, cukup yakin dengan riset itu hingga mengusulkan program ini menggarap dana riset di Badan Riset dan Inovasi Daerah.

Riset rumput laut yang membentuk kebijakan

Riset rumput laut PAIR contoh nyata bagaimana jarak riset-kebijakan menyempit. Sulawesi adalah produsen rumput laut terbesar Indonesia, dan Indonesia memasok sepertiga kebutuhan dunia. Kita unggul dalam jenis rumput laut penghasil karagenan, pengental dan penstabil produk pangan dan perawatan kulit. Limbahnya pun bisa diolah menjadi bahan bakar.

Direktur Eksekutif AIC Boyd Whalan menyebut riset di bidang ini dimulai pada 2019, dengan 13 proyek dan terus bertambah. “Dari rantai nilai dan harga hingga pemetaan satelit dan kondisi budidaya. Bukti itu telah bergerak dan membentuk peta jalan industri rumput laut Sulawesi Selatan,” katanya dalam pidato pembuka.

AIC kini bekerja sama dengan perusahaan Indonesia dan Australia untuk membawa hasil riset ke uji coba komersial, sekaligus meningkatkan pendapatan petani lewat pengolahan bernilai tambah.

Membangun proses bernilai tambah inilah yang krusial, kata Daniel Prajogo, peneliti PAIR dari Monash University. Indonesia memimpin produksi rumput laut dunia. Namun, negeri ini hanya menangguk sebagian kecil nilai akhir industrinya, karena berada di dasar rantai pasok.

Daniel menunjuk Korea Selatan. Negara itu memproduksi seperenam volume Indonesia, tapi meraup lima kali lipat nilai ekonominya. “Produksi rumput laut Indonesia 10,7 juta ton per tahun. Kalau didolarkan Indonesia itu 260 juta dolar per tahun. Produksi dari Korea, 1,7 juta ton per tahun, seperenamnya. Korea 1,3 miliar dolar per tahun.”

Petani rumput laut Indonesia menjual komoditas dalam bentuk paling mentah. “Kita tahu, bahan yang paling mentah itu nilainya minimal. Sehingga keuntungannya juga minimal,” ujarnya.

Timnya kini mengembangkan prototipe produk dari Ulva, jenis rumput laut yang kerap dianggap limbah. Riset ini menghimpun ahli pengolahan rumput laut dari Institut Teknologi Bandung, IPB University, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Hasanuddin.

Ulva menjadi jenis istimewa, katanya, karena bisa diolah berulang kali tanpa menyisakan limbah. Biopigmennya menjadi pewarna pangan dan tekstil. Ekstraknya menjadi pelapis pangan yang bisa dimakan. Ampasnya pun menjadi pupuk dan bioplastik. “Setahu saya, kita selalu menemui masalah limbah dan bagaimana mengelolanya. Ini nol limbah. Jadi ini sesuatu yang luar biasa,” katanya.

Tantangan pembangunan berkelanjutan Sulawesi

Sulawesi adalah bagian dari Wallacea, salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati tertinggi di dunia. Pulau ini menjadi rumah bagi banyak flora dan fauna yang tak ditemukan di tempat lain. Menurut Ilyas, Sulawesi Selatan ingin membangun pertumbuhan ekonominya di atas ekonomi biru dan hijau yang sirkular. Provinsi ini menempati peringkat pertama Indeks Ekonomi Biru Bappenas 2023; Sulawesi Utara berada di urutan keempat.

Ambisi itu sejalan dengan riset PAIR. Namun, jalan ke sana tak mulus. Pulau ini juga menjadi lokasi sejumlah Proyek Strategis Nasional yang digerakkan dari Jakarta. Sebagian besar bertumpu pada pertambangan dan hilirisasi nikel.

Asrun Lio, akademikus dan mantan Sekretaris Daerah Sulawesi Tenggara, menyuarakan kekhawatiran itu dalam pertemuan panel. Menurut dia, proyek-proyek nasional itu mungkin meningkatkan ekonomi nasional, tapi sedikit sekali berdampak pada angka kemiskinan di daerah. Misalnya proyek smelter yang banyak mempekerjakan tenaga kerja asing.

Proyek itu tak jarang juga berlawanan dengan upaya perlindungan lingkungan dan komitmen iklim, lewat emisi dan pencemaran air. Di sisi lain, budi daya rumput laut membutuhkan perairan bersih; tapi limbah smelter bisa mencemarinya.

Ironisnya, Jakarta bukan tak mengacuhkan pembangunan berkelanjutan Sulawesi. Pemerintah pusat ikut membiayai PAIR Sulawesi lewat Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP). Kementerian Kelautan dan Perikanan menawarkan fasilitasnya.

Yang kurang adalah keselarasan: satu bagian negara mendukung pengembangan bukti untuk ekonomi biru, sementara bagian lain memuluskan industri yang bisa mengancamnya.

Karena itu, pekerjaan rumah PAIR dan program lain yang mendorong kebijakan berbasis bukti, tak berhenti pada menghasilkan riset yang baik dan menemukan pembuat kebijakan yang terbuka. Program-program ini juga harus membuktikan bahwa ekonomi sirkular yang bertumpu pada kekayaan pesisir Sulawesi mampu menghasilkan pertumbuhan.

Bukti itu harus terlihat oleh aktor pembuat sistem kebijakan yang lebih luas, juga oleh publik. Jakarta memang tak selalu mendengar. Tapi tekanan hanya mungkin lahir dari publik yang tahu apa yang dipertaruhkan.

Pemerintah daerah di Sulawesi sudah memilih visinya. Apakah riset yang menopang visi itu mampu menjangkau keputusan-keputusan yang dibuat tentang pulau mereka, itulah ujian yang menentukan.