Jakarta, CNN Indonesia --
Sebuah studi dari Nature Reviews Biodiversity mengungkap maraknya perdagangan satwa liar ilegal di media sosial dan e-commerce, termasuk Facebook, Instagram, TikTok, eBay, Google, Alibaba, Shopee, dan Tokopedia.
Beberapa platform yang disebutkan memungkinkan aktivitas penjualan secara anonim, tanpa penegakan aturan yang tegas, dan berbagai kemudahan lainnya.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dikutip dari ScienceAlert, sebagian satwa dijual hidup-hidup sebagai hewan peliharaan, sementara yang lain dibunuh untuk diambil bagian-bagian tubuhnya. Banyak di antara hewan-hewan ini yang berada dalam kategori hampir punah.
"Perdagangan satwa liar ilegal secara daring tersebar melalui banyak platform, termasuk platform media sosial populer, dan merupakan ancaman yang terus berkembang dan berevolusi terhadap konservasi keanekaragaman hayati," kata salah satu penulis studi yang juga ahli konservasi dari Universitas Helsinki di Finlandia, Enrico Di Minin.
Kondisi ini disebut mengkhawatirkan, terutama bagi spesies yang terancam punah. Sekalipun tidak dilakukan secara kejam, atau dengan jumlah yang sedikit, perdagangan satwa liar ilegal meningkatkan risiko spesies invasif dan penyakit zoonosis yang dapat menular.
Meskipun bukti-bukti perdagangan satwa liar ilegal secara daring telah ditemukan, peneliti mencatat bahwa beberapa detail penting masih belum jelas, sehingga rencana mitigasi dan pencegahan masih terhambat.
Perdagangan online ini tidak hanya melibatkan hewan, tapi juga beragam tanaman dan jamur. Iklan dari penjual di platform juga sering kali samar-samar, sehingga mempersulit pelacakan dari mana asal spesies diambil, sekaligus memastikan mana yang legal dan ilegal.
Banyak situs mengkhususkan diri pada jenis satwa tertentu. Sebagai contoh, bagian tubuh satwa seperti cula badak atau primata sebagai peliharaan.
Dalam sebuah survei selama enam pekan terhadap 280 platform daring, peneliti mengidentifikasi 33.006 spesimen (54 persen hewan hidup dan 46 persen turunan) dari spesies yang berisiko punah atau rentan berdasarkan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES).
Para peneliti mencatat bahwa jangkauan dan kecepatan platform memperbesar dampak negatif penjualan daring terhadap kesejahteraan hewan dan keanekaragaman hayati.
"Perdagangan satwa liar ilegal secara daring beroperasi melalui jaringan yang kompleks dan tersebar antarnegara, memperluas, atau menggantikan rute perdagangan tradisional dalam beberapa kasus," kata salah satu penulis dan ahli biologi konservasi Manchester Metropolitan University di Inggris, Neil D'Cruze.
Lebih lanjut, studi ini membantu memperjelas masalah perdagangan ilegal tersebut, tetapi masih diperlukan lebih banyak penelitian untuk mendapatkan solusi dari temuan ini.
Temuan ini mengungkap kebutuhan mendesak terhadap strategi terpadu dan multi-level untuk menangani perdagangan satwa liar ilegal secara daring.
"Strategi ini tidak hanya harus memperkuat perlindungan spesies, tetapi juga meningkatkan kapasitas regulasi dan teknologi, melibatkan komunitas lokal, dan mengenalkan konservasi kepada seluruh masyarakat," kata salah satu penulis dan peneliti kejahatan satwa liar dari Universitas Cape Town di Afrika Selatan, Annette Hübschle.
(fta/lom)
Warta Ekonomi, Jakarta -
Sejumlah kementerian dan lembaga mengajukan tambahan anggaran untuk tahun 2027 meski pemerintah telah menetapkan pagu anggaran masing-masing instansi. Pengajuan tersebut muncul dalam rangkaian rapat komisi DPR dengan mitra kerja yang membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sejak Senin (31/8) hingga Selasa (1/9).
Dalam rapat tersebut, sejumlah kementerian dan lembaga menyampaikan kebutuhan anggaran tambahan karena pagu indikatif yang diberikan Menteri Keuangan serta Menteri PPN/Kepala Bappenas dinilai masih berada di bawah kebutuhan ideal. Besaran tambahan yang diminta pun beragam, mulai dari puluhan miliar hingga puluhan triliun rupiah.
Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menjadi salah satu instansi dengan usulan tambahan terbesar, yakni Rp157,76 triliun dari pagu Rp61,10 triliun. Kejaksaan Agung juga meminta tambahan Rp22,1 triliun dari pagu Rp21,5 triliun, sementara Polri mengajukan tambahan Rp66 triliun dari pagu Rp139,19 triliun.
Kementerian Sekretariat Negara memiliki pagu Rp2,6 triliun dan mengusulkan tambahan Rp6,6 triliun. Sementara itu, Badan Narkotika Nasional (BNN) mengajukan tambahan Rp5,05 triliun dari pagu Rp1,4 triliun dan Kementerian Kehutanan meminta tambahan Rp4,68 triliun dari pagu Rp8,69 triliun.
Kementerian Komunikasi dan Digital memiliki pagu Rp11,5 triliun dengan usulan tambahan Rp3,2 triliun. Kementerian Hukum juga mengajukan tambahan Rp837,18 miliar dari pagu Rp3,4 triliun, sedangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta tambahan Rp774,3 miliar dari pagu Rp1,4 triliun.
Di sektor penegakan hukum dan lembaga negara, Mahkamah Agung memiliki pagu Rp19,34 triliun dan meminta tambahan Rp7,9 triliun. Mahkamah Konstitusi mengusulkan tambahan Rp67 miliar dari pagu Rp360,8 miliar, Komisi Yudisial meminta Rp31,3 miliar dari pagu Rp201,09 miliar, sedangkan Komnas HAM mengajukan tambahan Rp99,3 miliar dari pagu Rp94,23 miliar.
Lembaga penyelenggara pemilu juga mengusulkan tambahan anggaran untuk 2027. Komisi Pemilihan Umum (KPU) meminta tambahan Rp78,3 miliar dari pagu Rp4,68 triliun, sementara Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mengajukan tambahan Rp772,74 miliar dari pagu Rp3,74 triliun.
Komnas Perempuan tercatat memiliki pagu Rp39,30 miliar dan mengusulkan tambahan Rp14,9 miliar. Basarnas juga mengajukan tambahan Rp2,16 triliun dari pagu Rp1,56 triliun untuk memenuhi kebutuhan anggaran tahun depan.
Baca Juga: Menhut Raja Juli Minta Tambahan Anggaran Rp4,68 Triliun ke DPR, Buat Apa?
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memiliki pagu anggaran Rp2,52 triliun, sementara kebutuhan anggarannya mencapai Rp4,64 triliun. Dengan demikian, terdapat backlog atau kekurangan anggaran sebesar Rp2,12 triliun yang dinilai masih perlu dipenuhi.
Besarnya usulan tambahan dari sejumlah kementerian dan lembaga menunjukkan adanya kesenjangan antara pagu indikatif dengan kebutuhan yang diajukan masing-masing instansi. Selanjutnya, DPR bersama pemerintah akan membahas kemampuan fiskal serta prioritas program sebelum menentukan besaran anggaran final untuk 2027.
ILUSTRASI. Total premi industri asuransi jiwa dari kanal bancassurance mencapai Rp 41,58 triliun pada semester I-2026 atau tumbuh 17,9% (KONTAN/Baihaki)
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Anna Suci Perwitasari
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Asosiasi Asuransi Jiwa Indonesia (AAJI) menyampaikan kanal distribusi bancassurance masih menjadi penopang utama pendapatan premi di industri asuransi jiwa.
Ketua Dewan Pengurus AAJI Albertus Wiroyo menerangkan, total premi industri asuransi jiwa dari kanal bancassurance mencapai Rp 41,58 triliun pada semester I-2026. Nilainya tumbuh 17,9%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu yang sebesar Rp 35,28 triliun. Adapun kontribusi kanal bancassurance sebesar 43,88% terhadap total premi industri asuransi jiwa.
"Kalau dilihat bahwa bancassurance untuk unweighted tetap menjadi kanal dengan kontribusi terbesar," ungkapnya dalam konferensi pers AAJI di kawasan Jakarta Selatan, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: Great Eastern Life Indonesia Andalkan SBN, Porsinya Capai 76,92%
Sementara itu, AAJI mencatat, kanal keagenan menjadi kontributor terbesar kedua pendapatan premi industri. Albertus menyebut pendapatan premi industri dari kanal keagenan sebesar Rp 28,67 triliun pada semester I-2026. Nilainya tumbuh 3,1%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun kontribusi kanal keagenan sebesar 30,26% terhadap total premi industri asuransi jiwa.
Lebih lanjut, Albertus mengatakan, pendapatan premi asuransi jiwa dari kanal distribusi alternatif tercatat sebesar Rp 24,50 triliun pada semester I-2026. Nilainya turun tipis 0,1%, jika dibandingkan periode sama tahun lalu. Adapun kontribusi kanal keagenan sebesar 25,86% terhadap total premi industri asuransi jiwa.
Albertus menyampaikan perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kemitraan dengan perbankan dan peran tenaga pemasar tetap menjadi bagian penting dalam memperluas akses pelindungan.
Asal tahu saja, AAJI mencatat, total pendapatan premi industri asuransi jiwa mencapai Rp 94,75 triliun pada semester I-2026. Nilainya tumbuh 8,2%, jika dibandingkan periode sama tahun sebelumnya.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
Jakarta, CNBC Indonesia - Ketua Komite Antidumping Indonesia (KADI) Frida Adiati, mengungkap sektor industri baja dan produk turunannya, serta produk kimia dan petrokimia nasional sebagai sektor industri yang paling rawan mendapat tekanan serbuan produk impor dari luar negeri.
Frida mengatakan, hal tersebut didasarkan pada hasil penyelidikan KADI dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang telah diterbitkan terkait tindakan perdagangan.
"Jika didasarkan pada penyelidikan dan PMK yang sudah diterbitkan, produk yang telah terbukti paling banyak memberikan tekanan terhadap industri dalam negeri, antara lain dari sektor baja dan produk turunannya serta produk kimia dan petrokimia," kata Frida kepada CNBC Indonesia, Kamis (3/9/2026).
Meski demikian, KADI menegaskan penentuan suatu produk melakukan praktik dumping tidak bisa hanya dilihat dari kenaikan impor. Dugaan tersebut harus didasarkan pada bukti dan data sesuai ketentuan yang berlaku.
"Penentuan ada tidaknya praktik dumping pada suatu produk dan dari suatu negara, harus didasarkan pada bukti dan data yang diperoleh sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujarnya.
Frida menjelaskan, pihaknya dalam menindaklanjuti dugaan dumping dilakukan berdasarkan permohonan industri dalam negeri yang disertai bukti awal yang cukup.
"Oleh karena itu, KADI selalu menindaklanjuti dugaan tersebut berdasarkan permohonan dari industri dalam negeri yang disertai bukti awal yang cukup," ucap dia.
Untuk sektor baja, katanya, KADI saat ini tengah mencermati peningkatan impor dan perubahan pola perdagangan yang berpotensi menekan industri dalam negeri. Sejumlah produk baja juga telah dikenakan Bea Masuk Antidumping (BMAD), yakni HRC Alloy, Tinplate, HRC Karbon, HI Section, dan Hot Rolled Plate (HRP). Selain itu, terdapat BMADS terhadap HRC asal Wuhan Iron and Steel (GROUP) Co., Ltd (WISCO), RRT.
KADI juga menemukan dugaan pengalihan impor pada kasus Sunset Review Hot Rolled Coil (HRC) Alloy. Dugaan tersebut berupa pengalihan impor HRC Karbon ke klasifikasi HRC Alloy melalui penambahan unsur boron.
"Penyelidikan awal dari kasus ini dilatarbelakangi oleh adanya dugaan pengalihan impor produk HRC Karbon ke dalam klasifikasi HRC Alloy melalui penambahan unsur boron. Hal tersebut antara lain ditunjukkan oleh adanya peningkatan impor HRC Alloy dari China setelah diberlakukannya BMAD terhadap produk HRC Karbon," jelas Frida.
Di sisi lain, KADI pun menilai peningkatan penerapan trade remedies oleh berbagai negara berpotensi memicu pengalihan perdagangan ke negara lain, termasuk Indonesia. Namun, kenaikan impor tidak otomatis menunjukkan adanya pengalihan pasar atau unfair trade, karena bisa juga dipicu peningkatan permintaan dalam negeri, harga yang lebih kompetitif, maupun kondisi pasar global.
Frida mengatakan, saat ini KADI tengah menangani tiga kasus yang masih dalam proses penyelidikan, yakni Sunset Review HRC of Other Alloy, Interim Review Tinplate, dan Superabsorbent Polymers (SAP). Ketiganya terkait dengan impor asal China.
(wur)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNBC Indonesia - Kehidupan rumah tangga tidak selalu berjalan mulus. Setiap pasangan tentu menghadapi berbagai tantangan, mulai dari persoalan kecil sehari-hari hingga konflik yang dapat berkembang menjadi masalah serius.
Ketika berbagai persoalan tidak lagi dapat diselesaikan dengan baik, sebagian pasangan memilih perceraian sebagai jalan terakhir untuk mengakhiri konflik yang berlangsung berkepanjangan.
Selama ini, masalah finansial kerap dianggap sebagai salah satu penyebab utama perceraian, namun anggapan tersebut ternyata tidak sepenuhnya tepat. Mengutip laporan Forbes Advisor, konflik terbesar yang dihadapi pasangan hingga akhirnya memutuskan untuk bercerai bukanlah persoalan uang. Salah satu alasan yang paling umum justru berkaitan dengan kurangnya dukungan dari keluarga.
Sebagian pasangan beruntung memiliki mertua yang benar-benar suportif; mereka yang mau mendengarkan, peduli, bahkan menegur anak sendiri jika memperlakukan pasangannya dengan buruk. Dalam dinamika keluarga yang sehat, rasa saling peduli dan saling menghormati akan tumbuh secara alami.
Namun, ada juga keluarga yang menentang pilihan pasangan anaknya, meskipun mereka sudah menikah. Mertua seperti ini sering kali berusaha untuk memiliki kendali yang berlebihan atas keputusan pasangannya, mengkritik pasangan anaknya tanpa henti, dan pada akhirnya membuat prahara dalam pernikahan.
Berikut adalah daftar penyebab perceraian paling umum menurut statistik Forbes Advisor:
1. Kurangnya dukungan dari keluarga (43 persen)
2. Perselingkuhan atau hubungan di luar pernikahan (34 persen)
3. Ketidakcocokan (31 persen)
4. Kurangnya kedekatan (31 persen)
5. Terlalu banyak konflik atau pertengkaran (31 persen)
6. Stres keuangan (24 persen)
7. Kurangnya komitmen (23 persen)
8. Perbedaan dalam pendekatan sebagai orang tua (20 persen)
9. Menikah terlalu muda (10 persen)
10. Nilai atau moral yang bertentangan (6 persen)
11. Penyalahgunaan zat (3 persen)
12. Kekerasan dalam rumah tangga secara fisik dan/atau emosional (3 persen)
13. Gaya hidup yang berbeda (1 persen)
(hsy/hsy)
[Gambas:Video CNBC]
Daftar Isi
Jakarta -
Bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik sebelumnya pada tahun ini wajib disertai kesanggupan balik nama tahun depan. Lalu apa akibatnya kalau tidak balik nama?
Syarat bayar pajak kendaraan dipermudah. KTP asli yang sebelumnya menjadi persyaratan utama, khusus tahun 2026 tak diperlukan lagi. Kamu yang mau bayar pajak kendaraan tahun ini, hanya perlu menyertakan KTP pemilik saat ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Namun demikian, ada beberapa persyaratan yang wajib dipenuhi. Salah satunya kamu wajib menyertakan kesanggupan untuk balik nama pada tahun 2027. Lengkapnya, berikut ini lima syarat wajib bayar pajak kendaraan tanpa KTP pemilik lama dikutip dari laman Instagram Pemprov Banten.
1. Membuat surat pernyataan resmi
2. Mengisi formulir yang disediakan Samsat
3. Menyatakan bahwa pemegang kendaraan merupakan pengguna terakhir
4. Meyatakan kesediaan melakukan balik nama kendaraan pada 2027
5. Mencantumkan nomor telepon aktif untuk diverifikasi petugas Samsat
Lebih lanjut dijelaskan, kendaraan yang pajaknya dibayar menggunakan skema tanpa KTP pemilik asli itu, akan masuk dalam sistem pengawasan. Sebab, tahun depan wajib balik nama. Lalu apa jadinya kalau kendaraan itu tak diurus balik nama? Jangan kaget kalau data kendaraan kamu jadi diblokir.
"Apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi, sistem registrasi kendaraan dapat melakukan pemblokiran sebagai bagian dari penertiban administrasi," begitu penjelasannya.
Kalau diblokir, itu artinya kamu harus mengurus ke Samsat sekaligus mengurus balik namanya. Adapun pengurusan balik nama itu biayanya kini lebih murah. Soalnya, bea balik nama yang semula dikenai tarif 1 persen, sudah dihapuskan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD). Tertulis pada Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2022, Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor. Artinya, yang kena balik nama adalah kendaraan baru, sedangkan kendaraan bekas tak lagi kena biaya.
Tapi jangan salah kaprah kalau saat balik nama kamu tak keluar duit sama sekali. Masih ada serangkaian biaya yang wajib dibayar saat melakukan proses balik nama. Biaya yang dimaksud berupa PNBP untuk penerbitan STNK, TNKB, dan BPKB yang baru. Bila kendaraan tersebut pindah daerah, maka kamu harus juga mengeluarkan biaya mutasi. Selain itu, ada juga PKB (Pajak Kendaraan Bermotor) pokok yang dibayarkan untuk tahun berikutnya.
(dry/din)
Deputi Gubernur Bank Indonesia, Filianingsih Hendarta mengatakan, stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk menjaga aktivitas investasi, penciptaan lapangan kerja, serta pertumbuhan dunia usaha.
Baca Juga: Destry Jadi Gubernur Terpilih, Ekonom: BI Tak Bisa Sendirian Jaga Rupiah
Hal tersebut disampaikan Filianingsih dalam pertemuan Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 (G20 Finance Ministers and Central Bank Governors Meeting/FMCBG) yang berlangsung pada 31 Agustus-1 September 2026 di Amerika Serikat.
Pertemuan tersebut membahas berbagai upaya untuk memperkuat pertumbuhan ekonomi global, termasuk melalui peningkatan produktivitas, investasi, dan inovasi.
"Stabilitas ekonomi dan kepastian kebijakan menjadi fondasi penting untuk mendorong investasi, memperluas kesempatan kerja, dan memperkuat pertumbuhan dunia usaha," kata Filianingsih, seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Kamis (3/9/2026).
Delegasi Indonesia dalam pertemuan tersebut dipimpin Filianingsih bersama Wakil Menteri Keuangan RI Juda Agung.
Selain negara-negara G20, forum tersebut turut dihadiri Belanda, Polandia, Singapura, Qatar, Swiss, dan Uni Emirat Arab serta sejumlah organisasi internasional.
Filianingsih memaparkan tiga hal yang menjadi perhatian Indonesia dalam menjalankan kebijakan moneter di tengah perubahan ekonomi global.
Pertama, BI menilai pentingnya menjaga ekspektasi inflasi agar tetap terjangkar. Untuk mencapai tujuan tersebut, kebijakan moneter perlu disusun berdasarkan asesmen yang komprehensif dan berorientasi ke depan atau forward-looking.
Kedua, kerangka kebijakan moneter perlu terus beradaptasi dengan semakin terintegrasinya sistem keuangan global dan pesatnya perkembangan digitalisasi.
Perubahan tersebut membuat kebijakan moneter tidak dapat berdiri sendiri. BI menekankan pentingnya bauran kebijakan yang menggabungkan kebijakan moneter, stabilisasi nilai tukar, kebijakan makroprudensial, serta kebijakan sistem pembayaran.
Ketiga, komunikasi kebijakan menjadi bagian penting dalam menjaga kepercayaan pelaku ekonomi.
BI menilai komunikasi yang jelas, konsisten, dan kredibel dibutuhkan untuk menjaga ekspektasi pasar sekaligus memperkuat efektivitas transmisi kebijakan moneter. Kebijakan tersebut menjadi penting karena kondisi perekonomian global masih menghadapi sejumlah risiko.
G20 mencatat ketegangan geopolitik, ketidakpastian perdagangan dan pasokan energi, tekanan inflasi, tingginya utang, serta volatilitas pasar keuangan masih menjadi faktor yang perlu diwaspadai.
G20 menilai perekonomian global masih menunjukkan ketahanan dengan dukungan kebijakan yang diarahkan untuk menjaga stabilitas makroekonomi sekaligus mendorong pertumbuhan.
Namun, ketahanan tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan. Ketegangan geopolitik dapat memengaruhi perdagangan dan rantai pasok, sementara perubahan harga energi berpotensi kembali memberikan tekanan terhadap inflasi.
Di sisi lain, tingginya tingkat utang dan volatilitas pasar keuangan dapat meningkatkan risiko terhadap stabilitas ekonomi dan sistem keuangan. Karena itu, negara-negara G20 mendorong adanya sinergi kebijakan moneter dan fiskal yang terkalibrasi.
Reformasi struktural, peningkatan investasi dan inovasi, serta diversifikasi rantai pasok juga dinilai penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi potensial.
Bagi Indonesia, dinamika tersebut menjadi salah satu alasan pentingnya menjaga stabilitas domestik di tengah perubahan kondisi eksternal.
Selain stabilitas makroekonomi, perkembangan kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) turut menjadi pembahasan dalam forum G20. Investasi AI dinilai memiliki potensi untuk meningkatkan produktivitas dan menciptakan sumber pertumbuhan ekonomi baru.
Namun, perkembangan teknologi tersebut juga membutuhkan penguatan ketahanan sistem keuangan dan keamanan siber. Penggunaan AI yang semakin luas dapat meningkatkan efisiensi kegiatan ekonomi.
Di saat yang sama, muncul kebutuhan untuk memastikan infrastruktur digital dan sistem keuangan mampu menghadapi risiko baru yang muncul dari perkembangan teknologi.
Pembahasan G20 juga mencakup sejumlah agenda lain, antara lain ketidakseimbangan global, literasi keuangan, penanganan fraud dan scam dalam transaksi keuangan, persoalan utang, serta peningkatan kolaborasi dengan sektor swasta.
Di dalam negeri, Bank Indonesia saat ini masih mempertahankan BI-Rate pada level 5,75%. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 18-19 Agustus 2026. Pada saat yang sama, Deposit Facility berada di 4,75% dan Lending Facility 6,50%.
Data BI juga menunjukkan inflasi Indeks Harga Konsumen (IHK) pada Agustus 2026 tercatat 3,19% secara tahunan, masih berada dalam sasaran inflasi 2026 sebesar 2,5% plus minus 1%.
Sementara itu, JISDOR pada 2 September 2026 berada di level Rp17.770 per USD. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa stabilitas harga dan nilai tukar tetap menjadi bagian penting dari bauran kebijakan BI ketika perekonomian global menghadapi ketidakpastian.
BI juga terus menggunakan berbagai instrumen operasi moneter. Pada 31 Agustus 2026, misalnya, BI mencatat hasil lelang Term Repo FTO sesi pagi sebesar Rp6,95 triliun dengan tingkat suku bunga 6,05%.
Pada sesi sore, nominal pemenang mencapai Rp10,74 triliun dengan tingkat yang sama. Selain itu, BI melakukan transaksi Term Deposit Valas Devisa Hasil Ekspor (TD Valas DHE) pada 31 Agustus 2026 dengan tenor satu, tiga, enam, dan 12 bulan.
Berbagai instrumen tersebut menjadi bagian dari upaya bank sentral dalam menjaga stabilitas moneter dan pasar keuangan sekaligus memastikan kebijakan dapat ditransmisikan ke perekonomian.
Pertemuan G20 FMCBG tersebut menghasilkan G20 Chair's Statement yang merangkum hasil pembahasan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral G20 mengenai berbagai prioritas Finance Track di bawah Presidensi G20 Amerika Serikat.
Pembahasan tersebut menunjukkan bahwa tantangan ekonomi global tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan dan inflasi, tetapi juga menyangkut stabilitas keuangan, transformasi digital, keamanan siber, utang, perdagangan, hingga perubahan struktur rantai pasok.
ILUSTRASI. Great Eastern (Dok/PT Great Eastern General Insurance Indonesia (GEGI))
Reporter: Ferry Saputra | Editor: Yudho Winarto
KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Surat Berharga Negara (SBN) masih menjadi instrumen utama dalam portofolio investasi PT Great Eastern Life Indonesia. Hingga Juli 2026, perusahaan menempatkan dana sebesar Rp 12,80 triliun pada SBN.
Berdasarkan laporan keuangan perusahaan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 104, investasi pada SBN tersebut setara dengan 76,92% dari total investasi Great Eastern Life Indonesia yang mencapai Rp 16,64 triliun per Juli 2026.
Baca Juga: Klaim Kesehatan Industri Asuransi Jiwa Naik Dobel Digit pada Semester I-2026
Direktur Keuangan Great Eastern Life Indonesia Hana mengatakan, penempatan dana pada SBN terutama mempertimbangkan kesesuaian karakteristik instrumen tersebut dengan profil liabilitas jangka panjang yang berasal dari produk-produk asuransi perusahaan.
“Dengan demikian, dapat mendukung pemenuhan kewajiban kepada pemegang polis secara berkelanjutan,” katanya kepada Kontan.co.id, Rabu (2/9/2026).
Meski SBN mendominasi portofolio, Hana menyebut komposisi investasi dapat disesuaikan seiring perubahan komposisi produk dan kebutuhan portofolio perusahaan.
Penyesuaian tersebut dilakukan untuk menjaga kesesuaian antara karakteristik aset dan profil liabilitas perusahaan.
Di tengah volatilitas pasar dan suku bunga acuan Bank Indonesia (BI) yang berada di level 5,75%, Great Eastern Life Indonesia tetap menerapkan strategi investasi secara prudent.
Baca Juga: Tokio Marine Life Ungkap Prospek Unitlink Masih Bisa Tumbuh hingga Akhir 2026
Hana mengatakan, strategi tersebut berfokus pada pengelolaan aset dan liabilitas (asset liability management/ALM) untuk mendukung pemenuhan kewajiban jangka panjang kepada pemegang polis.
Sebagai perusahaan asuransi jiwa, pengelolaan risiko pasar, risiko reinvestasi, serta volatilitas nilai aset menjadi sejumlah aspek yang terus dicermati perusahaan.
Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan portofolio investasi tetap mampu mendukung pemenuhan kewajiban kepada nasabah secara berkelanjutan.
Oleh karena itu, Hana mengatakan alokasi investasi pada setiap instrumen dilakukan berdasarkan kebutuhan portofolio dan hasil kajian internal.
Strategi tersebut tetap mengacu pada kebijakan investasi perusahaan serta ketentuan regulator yang berlaku.
Selain SBN, instrumen dengan alokasi terbesar berikutnya adalah deposito berjangka sebesar Rp 1,26 triliun per Juli 2026.
Great Eastern Life Indonesia juga menempatkan dana sebesar Rp 1,17 triliun pada instrumen reksa dana.
Baca Juga: OJK Sebut Prospek Unitlink Masih Cerah, Tapi Pertumbuhannya Lebih Selektif
Hasil Investasi Melonjak
Di tengah strategi investasi tersebut, Great Eastern Life Indonesia mencatatkan kinerja hasil investasi yang cukup signifikan hingga Juli 2026.
Perusahaan membukukan hasil investasi sebesar Rp 1 triliun per Juli 2026. Nilai tersebut melonjak 138,09% secara tahunan (year on year/YoY).
Sementara itu, premi yang diperoleh Great Eastern Life Indonesia mencapai Rp 2,57 triliun. Adapun nilai klaim yang dibayarkan tercatat sebesar Rp 917,81 miliar hingga Juli 2026.
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Tag
Jakarta, CNBC Indonesia - Emiten terafiliasi Andry Hakim, PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) akan melakukan rights issue hingga sebanyak 11,8 miliar (72,22%) saham, dengan harga pelaksanaan Rp108 per saham dan rasio 100:260.
Berdasarkan keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI), seperti dikutip Kamis (3/9/2026) dana yang dihimpun mencapai maksimum Rp1,3 triliun serta efek dilusi maksimum 72,22%.
Pengendali CBRE, Omudas Investment Holdco dengan kepemilikan 61,13% dan Republik Capital Indonesia dengan kepemilikan 9,30%, tidak akan melaksanakan haknya dan akan mengalihkan sebagian rights kepada Garuda Nusantara Mineral, Saga Investama Sedaya, Yafin Tandiono Tan, dan Hilong Shipping Holding Ltd.
Keempat pihak tersebut akan melaksanakan total senilai Rp858,6 miliar melalui konversi hak tagih. Sisa dana bersih akan digunakan untuk modal kerja guna mendukung kelangsungan dan pengembangan usaha. C um right dijadwalkan pada 2 November 2026, sedangkan periode perdagangan dan pelaksanaan berlangsung pada 6 - 12 November 2026.
Manajemen menjabarkan, penunjukan pembeli siaga ini bertujuan untuk memberikan kepastian atas terserapnya saham yang diterbitkan dalam PMHMETD I sehingga target perolehan dana Perseroan dapat tercapai secara optimal.
Sehubungan dengan penunjukan tersebut, masing-masing pembeli siaga telah menyampaikan surat pernyataan kesanggupan beserta dokumen pendukung lainnya sesuai dengan ketentuan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang telah diterima oleh Perseroan. Dokumen tersebut akan disampaikan oleh Perseroan kepada instansi dan pihak-pihak berwenang terkait.
"Seluruh informasi terkait Pembeli Siaga, termasuk identitas, hubungan afiliasi serta pokok-pokok perjanjian, akan diungkapkan secara lengkap dalam Prospektus PMHMETD I," sebutnya.
(ayh/ayh)
[Gambas:Video CNBC]
Jakarta, CNN Indonesia --
Petenis Filipina, Alexandra Eala, menjadi petenis Asia Tenggara dengan peringkat paling tinggi dalam ranking WTA. Sementara Janice Tjen di posisi kedua.
Berdasarkan rilis Live WTA Ranking, saat ini terdapat empat petenis putri Asia Tenggara dalam peringkat 100 besar WTA.
Alex Eala yang lolos ke babak kedua US Open 2026 saat ini di peringkat ke-17 dunia. Itu berarti Eala jadi petenis ASEAN dengan ranking tertinggi di WTA.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pilihan Redaksi
Kemenangan telak 6-1, 6-2 atas wakil tuan rumah Mary Stoiana yang lolos kualifikasi pada babak pertama US Open 2026, Rabu (2/9), mendongkrak posisi Eala dalam ranking WTA.
Petenis 21 tahun tersebut kini di peringkat ke-17 dunia dengan memiliki 2.216 poin. Sebelum tampil di US Open 2026, Eala juata WTA 500 Washington Open 2026. Dia juga mencapai babak empat grand slam Wimbledon 2026.
Di posisi kedua petenis ASEAN dalam ranking WTA ada Janice Tjen dari Indonesia. Live WTA Ranking menempatkan Janice di posisi ke-51 setelah kalah di babak pertama US Open 2026.
[Gambas:Video CNN]
Sebelum kalah di US Open, Janice menempati peringkat ke-36. Janice kini mengoleksi poin 1.090.
Lanlana Tararudee asal Thailand ada di peringkat ketiga. Dalam ranking WTA, Tararudee kini di peringkat ke-60 usai meraih 998 poin.
Tararudee sendiri lolos ke babak 64 besar atau babak kedua US Open 2026 setelah mengalahkan Elvina Kalieva. Pada babak 64 besar, Tararudee melawan unggulan enam, Linda Noskova.
Petenis Thailand lain, Mananchaya Sawangkaew berada di peringkat keempat petenis Asia Tenggara dalam ranking WTA tertinggi. Sawangkaew di peringkat ke-87 dengan raihan 868 poin, satu setrip di atas Emma Raducanu.
Ranking WTA Petenis ASEAN:
1. Alexandra Eala - Filipina (17/2.216 poin)
2. Janice Tjen - Indonesia (51/1.090 poin)
3. Lanlana Tararudee - Thailand (60/998)
4. Mananchaya Sawangkaew - Thailand (87/868 poin)
(sry/nva)