Presiden Prabowo akan perkuat LKPP jadi Badan Pengadaan Pemerintah - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya memperkuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menjadikannya sebagai Badan Pengadaan Pemerintah untuk konsolidasi pengadaan barang dan jasa seluruh kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Dalam rangkaian acara Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, rencana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah itu disampaikan oleh Presiden saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.

"Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai kementerian/lembaga, berbagai pemerintah daerah, membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda. Bahkan, harganya lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Presiden Prabowo saat berpidato.

Dalam pidato yang sama, Presiden menjelaskan alasannya ingin mengonsolidasikan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selama ini, ia mengatakan pengadaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya acap kali tidak standar, yang artinya untuk pembelian barang yang sama, harganya dapat berbeda-beda.

"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-seolah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia," ujar Presiden Prabowo.

Ke depan, Presiden menekankan kebutuhan pengadaan barang/jasa kementerian/lembaga dan pemerintah akan dihimpun, kemudian spesifikasi-spesifikasinya akan mengikuti standar yang ditetapkan terpusat.

"Volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," kata Prabowo.

Bagi Presiden, setiap rupiah yang berhasil dihemat merupakan ruang fiskal tambahan yang dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, antara lain untuk memperbaiki ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah, memperbaiki dan membangun puskesmas serta rumah sakit tambahan.

"Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik," ujar Presiden Prabowo.

Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Uploader : Rustam Effendi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

KAI Jember beri diskon tiket 17 persen tujuh KA peringati HUT Ke-81 RI - ANTARA News Jawa Timur

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jember, Jawa Timur (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) 9 Jember memberikan diskon tiket sebesar 17 persen untuk tujuh kereta api ekonomi komersial dalam rangka peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 Republik Indonesia.

"Masyarakat berkesempatan memperoleh diskon tiket sebesar 17 persen untuk perjalanan menggunakan kereta api ekonomi komersial pada 17 Agustus 2026," kata Manajer Hukum dan Humas KAI Daop 9 Jember, Cahyo Widiantoro di Jember,  Jawa Timur, Jumat.

Program tersebut dihadirkan sebagai bagian dari semangat KAI dalam menyambut Hari Kemerdekaan sekaligus memberikan alternatif perjalanan yang lebih terjangkau bagi masyarakat yang ingin bepergian pada momentum 17 Agustus.

"Momentum Hari Kemerdekaan menjadi salah satu kesempatan untuk mengajak masyarakat semakin dekat dengan layanan transportasi publik," tuturnya.

Ia mengatakan peringatan Hari Kemerdekaan tidak hanya dirayakan melalui berbagai kegiatan, tetapi juga dapat diisi dengan aktivitas sederhana seperti bepergian, mengunjungi keluarga, atau menikmati destinasi di berbagai daerah.

"Melalui program itu, KAI ingin memberikan nilai tambah bagi masyarakat yang memilih kereta api sebagai moda transportasi dalam perjalanan mereka," katanya.

Program diskon 17 persen berlaku untuk tujuh kereta api ekonomi komersial di wilayah Daop 9 Jember yakni KA Blambangan Ekspres relasi Ketapang–Pasarsenen PP, KA Ranggajati relasi Jember–Cirebon PP, KA Wijayakusuma relasi Ketapang–Cilacap PP, KA Mutiara Timur relasi Ketapang–Surabaya PP, KA Ijen Ekspres relasi Ketapang–Malang PP, KA Logawa relasi Ketapang–Purwokerto PP, dan KA Sangkuriang relasi Ketapang–Bandung PP.

"Untuk program tersebut, kami menyediakan 3.824 tempat duduk dengan tarif diskon 17 persen. Jumlah tersebut menjadi kesempatan bagi masyarakat untuk mendapatkan tiket perjalanan dengan harga lebih terjangkau pada momentum peringatan HUT Ke-81 RI," ujarnya.

Ia menjelaskan diskon sebesar 17 persen diberikan dari tarif normal dan berlaku khusus untuk keberangkatan pada 17 Agustus 2026. Tiket diskon dapat dibeli mulai 14 Agustus 2026 pukul 00.01 WIB hingga 17 Agustus 2026 pukul 24.00 WIB, selama tiket diskon masih tersedia serta memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

“Dengan adanya tarif spesial itu, masyarakat memiliki kesempatan untuk merencanakan perjalanan pada momentum Kemerdekaan dengan biaya yang lebih ringan. Kami berharap program itu dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya, terutama oleh masyarakat yang memang sudah memiliki rencana bepergian pada 17 Agustus," katanya.

Lebih dari sekadar menghadirkan tarif diskon, program itu juga menjadi bagian dari upaya KAI mendorong masyarakat untuk memilih transportasi publik dalam melakukan perjalanan.

Kereta api menawarkan konektivitas antarkota yang memungkinkan masyarakat melakukan perjalanan dengan lebih terencana, baik untuk keperluan keluarga, pekerjaan, maupun rekreasi.

"Di momentum 81 tahun Indonesia Merdeka, kami berharap kereta api dapat terus menjadi bagian dari mobilitas masyarakat, menghubungkan lebih banyak kota dan mempertemukan lebih banyak orang," ujarnya.

Pewarta: Zumrotun Solichah
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

LaLiga 2026/27 Resmi Bergulir, 3 Raksasa Spanyol Malah Absen, Ini Alasan Sebenarnya

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 16:36 WIB

VIVA – Kompetisi LaLiga 2026/27 resmi bergulir akhir pekan ini. Namun, ada pemandangan tidak biasa pada pekan pertama karena tiga klub raksasa Spanyol, Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid, belum akan tampil.

Baca Juga

Absennya tiga tim tersebut bukan karena penundaan kompetisi, melainkan karena mereka mendapatkan waktu istirahat tambahan setelah sejumlah pemainnya tampil hingga fase semifinal Piala Dunia 2026.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Berdasarkan kesepakatan antara Asosiasi Pesepak Bola Spanyol (AFE) dan LaLiga, klub yang memiliki pemain sampai babak semifinal Piala Dunia berhak meminta penundaan pertandingan pembuka. Tujuannya agar para pemain mendapatkan waktu istirahat yang cukup sebelum kembali menjalani musim baru.

Baca Juga

Situasi tersebut turut berdampak kepada jadwal Barcelona dan Real Madrid. Kedua raksasa Spanyol itu bahkan baru akan menjalani pertandingan perdana pada jornada kedua.

Barcelona dijadwalkan bertandang ke markas Elche pada 23 Agustus 2026. Sehari berselang, giliran Real Madrid yang melawat ke markas Espanyol.

Baca Juga

Setelah itu, keduanya akan memainkan laga pekan pertama yang ditunda pada pertengahan pekan.

Real Madrid dijadwalkan menghadapi Real Sociedad pada 26 Agustus, sedangkan Barcelona akan menjamu Athletic Club sehari kemudian.

Sementara itu, Atletico Madrid tidak harus menunggu terlalu lama. Los Colchoneros akan menghadapi Malaga di Stadion Metropolitano pada Rabu.

Dengan demikian, Atletico hanya mengalami penundaan selama beberapa hari dibandingkan jadwal normal.

Barcelona dan Real Madrid sendiri memanfaatkan waktu tambahan tersebut untuk menyelesaikan persiapan pramusim.

Real Madrid bahkan masih memiliki satu pertandingan uji coba menghadapi Schalke pada Minggu. Barcelona juga dijadwalkan menjalani dua laga persahabatan melawan Basel dan Al Ahly dalam ajang Joan Gamper Trophy.

Penundaan ini sebenarnya tidak terlalu menimbulkan polemik di Spanyol. Namun, dari sisi pemasaran global, absennya Barcelona dan Real Madrid pada pekan pembuka tentu menjadi kerugian tersendiri bagi LaLiga.

Pasalnya, kompetisi Spanyol biasanya langsung menjadi sorotan dunia berkat kehadiran bintang-bintang seperti Lamine Yamal dan Kylian Mbappe.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Tanpa dua pemain tersebut pada pekan pertama, LaLiga tetap akan bergulir, tetapi daya tariknya dipastikan belum maksimal.

Meski begitu, pekan pertama tetap menghadirkan sejumlah pertandingan menarik. Klub-klub lain memiliki kesempatan mencuri perhatian sebelum Barcelona, Real Madrid, dan Atletico Madrid akhirnya turun ke lapangan.

Halaman Selanjutnya

Dengan jadwal yang berbeda dari biasanya, LaLiga 2026/27 pun langsung menyajikan cerita unik sejak pertandingan pertama.

Prabowo: Terima Kasih Khusus untuk PDIP

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta, CNN Indonesia --

Presiden RI Prabowo Subianto secara khusus mengucapkan terima kasih kepada PDI Perjuangan, dalam pidato Rangka Penyampaian RUU APBN 2027 dan Nota Keuangan, Jakarta, Jumat (14/8).

Di pemerintahan Prabowo-Gibran, PDI-P kerap dinilai sebagai partai politik yang mengambil posisi berseberangan dengan pemerintah.

"Saya terima kasih, dan terima kasih khusus sekali lagi untuk PDIP," kata Prabowo.

ADVERTISEMENT

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Prabowo pun berkelakar bahwa pemikiran ekonominya yang selama ini disebut sebagai Prabowonomics, sebetulnya merupakan marhaenisme yang merupakan pemikiran Presiden ke-1 RI Ir Sukarno.

Oleh karenanya, Prabowo menyebut sulit bagi PDI-P untuk tidak mendukungnya, mengingat PDI-P sangatlah lekat dengan pemikiran Bung Karno.

Pilihan Redaksi

• Renovasi 10.000 Puskesmas, Prabowo Bakal Gelontorkan Rp4 M per Unit
• Prabowo: Kita Harus Dikritik, Tapi Juga Harus Kerja Cepat buat Rakyat
• Prabowo Ingin Bikin Ambulans Udara Hingga Program 'Dokter Terbang'

"Sebenarnya ini bukan Prabowonomics, ini marhaen ini, PDI-P susah tidak mendukung ini," ujarnya.

Terima kasih Prabowo ke PDI-P ini juga bukanlah yang pertama kali. Pada kesempatan-kesempatan sebelumnya, ia juga sempat menyanjung sikap politik PDI P.

Pada saat yang sama, Prabowo mengatakan pemerintahannya tetap membutuhkan kritik, tetapi di sisi lain pemerintah juga butuh untuk bekerja cepat untuk rakyat.

Ia mengatakan pemerintahan dan DPR hari ini telah bersinergi dengan baik. Prabowo berterima kasih atas itu.

"Saya terima kasih sekarang sudah ada kerjasama yang sinergis antara pemerintah dan DPR, ini tidak berarti bahwa tidak ada demokrasi, kita harus ada demokrasi, kita harus diawasi, kita harus dikritik. Tapi kita harus kerja cepat buat rakyat kita," kata Prabowo.

Prabowo pun menyatakan bahwa pemerintahannya akan senantiasa bekerja dengan optimal demi kemakmuran rakyat Indonesia.

(mnf/isn)

Kantor Pertanahan Sukamara percepat layanan peralihan hak jadi 10 hari

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Kantor Pertanahan Sukamara percepat layanan peralihan hak jadi 10 hari

Jumat, 14 Agustus 2026 16:36 WIB

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Irwandi saat melaksanakan kegiatan koordinasi di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara. Jumat (14/8/2026). ANTARA/HO-Kakantah Sukamara

Sukamara (ANTARA) - Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, Kalimantan Tengah, melakukan koordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) setempat serta Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) se-Kabupaten Sukamara dalam rangka mempersiapkan transformasi layanan pertanahan, di antaranya percepatan layanan peralihan hak.

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara Irwandi mengatakan transformasi tersebut menjadi langkah untuk memangkas rantai birokrasi sekaligus mempercepat pelayanan kepada masyarakat.

"Transformasi layanan pertanahan ini bertujuan memutus rantai birokrasi yang panjang. Mulai 17 Agustus 2026, waktu penerbitan sertipikat peralihan hak yang sebelumnya rata-rata mencapai 55 hari ditargetkan dapat diselesaikan dalam 10 hari kerja," kata Irwandi dalam kegiatan koordinasi di Aula Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara, Jumat.

Menurut dia, percepatan layanan tersebut merupakan bagian dari kebijakan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kebijakan itu dituangkan melalui Surat Edaran Bersama (SEB) Nomor 16/SE-HR.01/VIII/2026 dan Nomor 900.1.13.1/5782/SJ yang ditandatangani Menteri ATR/Kepala BPN Nusron Wahid bersama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian pada Senin (10/8).

SEB tersebut mengatur percepatan verifikasi dan validasi pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) di daerah dengan batas waktu maksimal tiga hari.

Irwandi menjelaskan, proses pelayanan peralihan hak nantinya dibagi menjadi tiga tahapan yang melibatkan tiga pihak dan saling terhubung.

Tahap pertama berupa penyelesaian pembuatan akta oleh PPAT dengan waktu maksimal dua hari. Selanjutnya, proses verifikasi dan validasi pajak oleh BPKAD dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama ditargetkan selesai dalam tiga hari.

"Setelah itu, lima hari merupakan proses penyelesaian pendaftaran sampai dengan penerbitan sertipikat di Kantor Pertanahan. Jadi total waktu pelayanan peralihan hak ditargetkan menjadi 10 hari kerja," ujarnya.

Baca juga: Pemkab Sukamara gandeng UMPR akselerasi pendidikan-peningkatan IPM

Ia mengatakan percepatan verifikasi BPHTB menjadi salah satu kunci karena selama ini proses tersebut menjadi salah satu hambatan dalam pelayanan peralihan hak yang dinilai masyarakat masih membutuhkan waktu cukup lama.

Dengan integrasi data perpajakan dan pertanahan, pemerintah berharap pelayanan kepada masyarakat dapat berlangsung lebih cepat sekaligus meningkatkan penerimaan BPHTB sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain mempercepat peralihan hak, Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara juga menyiapkan program pengukuran terjadwal sebagai bagian dari peningkatan kualitas pelayanan publik.

Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengetahui waktu dan petugas yang akan melaksanakan pengukuran. Untuk jenis layanan pengukuran kadastral pertama kali, waktu penyelesaian ditetapkan selama 12 hari.

Irwandi menegaskan Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara mendukung penuh transformasi layanan pertanahan tersebut dan akan terus melakukan pembenahan sistem pelayanan.

"Kami berharap Kantor Pertanahan Kabupaten Sukamara dapat menjadi rujukan dalam pelaksanaan transformasi layanan. Kata kuncinya adalah mempermudah layanan untuk masyarakat," katanya.

Transformasi layanan itu juga diharapkan dapat mempersempit ruang terjadinya negosiasi di luar prosedur maupun praktik percaloan yang berpotensi merugikan masyarakat.

Kementerian ATR/BPN menyiapkan mekanisme pengawasan dan sanksi bagi petugas yang tidak memenuhi tenggat waktu pelayanan sesuai ketentuan disiplin pegawai.

Baca juga: Pemkab Sukamara gandeng UMPR percepat peningkatan IPM melalui akses pendidikan

Baca juga: Bupati Cup 2026 dorong lahirnya atlet voli berprestasi dan gerakkan ekonomi daerah

Baca juga: Bupati Sukamara ingatkan bantuan pangan KHBS harus tepat sasaran dan transparan

Pewarta : Donefrid Lalang
Uploader: Admin 2
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Timnas Indonesia Gelar TC Thailand, Siap Bersaing di Kualifikasi Piala Asia U-20 2027

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Liputan6.com, Jakarta - Timnas Indonesia akan mematangkan persiapan melalui pemusatan latihan di Thailand sebagai tahap akhir menuju Kualifikasi Piala Asia U-20 2027. Agenda ini menjadi penutup rangkaian program sebelum skuad terbang ke lokasi pertandingan.

Tim asuhan Nova Arianto dijadwalkan berlatih di Thailand pada 16 hingga 27 Agustus 2026. Usai periode tersebut, tim akan bertolak ke Laos untuk menjalani babak kualifikasi.

Sebelumnya, Garuda Muda telah menggelar dua tahap pemusatan latihan di dalam negeri: Yogyakarta pada 12–26 Juli 2026 serta Solo pada 2–16 Agustus 2026.

Jadwal Grup H dan Peta Persaingan di Laos

Seluruh pertandingan Grup H Kualifikasi Piala Asia U-20 2027 akan dipusatkan di Vientiane, Laos, pada 31 Agustus hingga 6 September 2026.

Indonesia berada satu grup dengan tuan rumah Laos, rival kawasan Malaysia, dan Australia yang berstatus juara bertahan. Komposisi ini membuat persaingan menuju puncak klasemen grup berlangsung ketat.

Hanya juara grup yang berhak lolos langsung ke putaran final di China pada Maret 2027. Adapun posisi runner-up akan bersaing dengan sepuluh runner-up dari grup lain untuk memperebutkan tujuh tiket tersisa.

Klub Kirim Bakat Muda untuk TC Thailand

Menjelang keberangkatan, PSSI belum merilis daftar lengkap skuad Timnas Indonesia U-20. Meski begitu, sejumlah klub BRI Super League sudah mengonfirmasi pemanggilan pemain mudanya untuk mengikuti TC menuju kualifikasi.

Informasi mengenai pemusatan latihan di Thailand turut terkonfirmasi melalui pengumuman resmi Persib Bandung. Tim Maung Bandung melepas dua talenta, yakni Nazriel Alfaro dan Rafi Rasyid, untuk bergabung bersama tim nasional.

Dari ibu kota, Persija Jakarta menyumbang lima nama: Radityo Raharjo, Algazani Dwi, Fabio Azka, Zahaby Gholy, dan Irpan Abadi. Seluruhnya dipanggil untuk mengikuti agenda persiapan jelang laga Grup H.

Persis Solo juga mengirim juru gedor mudanya, Theo Leeming, untuk memperkaya opsi lini depan selama pemusatan latihan.

Ikuti berita bola terbaru di Sport Liputan6

Hero of The Dark Times, Pierre-Emerick Aubameyang Kenang Momen Saat Jadi Pahlawan Barcelona

Ketua DPR: APBN 2027 harus jaga daya beli masyarakat - ANTARA News Bangka Belitung

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2027 harus memberi manfaat nyata kepada masyarakat, menjaga daya beli, dan mendukung keberlangsungan dunia usaha.

"APBN adalah pilihan politik; tentang ke mana sumber daya negara diarahkan, siapa yang diprioritaskan, dan manfaat apa yang harus dirasakan oleh rakyat," kata Puan dalam pidatonya pada Rapat Paripurna DPR RI Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 20262027 di Jakarta, Jumat.

Puan mengatakan besaran belanja APBN 2027 yang akan disampaikan Presiden Prabowo Subianto mendekati Rp4.000 triliun.

"Mungkin tidak ada satu pun di antara kita yang pernah melihat banyaknya uang sebesar hampir Rp4.000 triliun. Angka itu begitu besarnya, bahkan sangat besar," ujarnya.

Namun, menurut Puan, besarnya anggaran tidak akan bermakna apabila belum mampu menjawab kebutuhan masyarakat, seperti petani yang menunggu hasil panen, anak yang ingin melanjutkan pendidikan, masyarakat kurang mampu yang membutuhkan layanan kesehatan, dan pencari kerja yang harus menghidupi keluarga.

"APBN tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang dapat dibelanjakan; APBN harus dinilai dari kinerjanya dalam memenuhi harapan rakyat dan banyaknya kehidupan rakyat yang dapat diubah menjadi lebih baik," katanya.

Puan menegaskan tema kebijakan fiskal 2027, "Tumbuh Lebih Tinggi, Sejahtera Lebih Cepat", harus dimaknai sebagai komitmen untuk mempertemukan pertumbuhan dengan pemerataan serta kemajuan ekonomi dengan keadilan sosial.

DPR RI menggelar Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I Tahun Sidang 20262027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (15/8).

Dalam sidang tersebut, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian pengantar atau keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang APBN Tahun Anggaran 2026 beserta Nota Keuangannya.

Pewarta: Fianda Sjofjan Rassat
Uploader : Rustam Effendi

COPYRIGHT © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Prabowo Yakin Pangan Aman Meski El Nino Dahsyat, IESR Tagih Strategi Konkret - Investasi Hijau Katadata.co.id

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Presiden Prabowo Subianto optimistis pangan terjaga meski dhadapkan dengan kemarau kering imbas fenomena El Nino yang kemungkinan bertahan hingga kuartal 1 2027. Hal ini diungkapkan Prabowo dalam pidatonya pada Sidang Tahunan MPR dan Sidang Bersama DPR dan DPD hari ini.

“Soal pangan untuk rakyat Indonesia, kita berada dalam keadaan aman dan kita akan mampu menghadapi tantangan-tantangan, termasuk El Nino yang katanya tahun ini El Nino-nya paling dahsyat,” kata Prabowo, dalam pidatonya pada Sidang Paripurna DPR, di Jakarta, Jumat (14/8). 

Berdasarkan analisis Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), puluhan wilayah berstatus siaga hingga awas  kekeringan meteorologis. Kondisi ini terjadi di tengah musim kemarau dan kombinasinya dengan El Nino.

Wilayah dalam status kekeringan awas di antaranya Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, D.I. Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. 

Rencana Konkret Pemerintah Ditagih

Merespons pernyataan Prabowo, lembaga think-tank di bidang energi dan lingkungan, Institute for Essential Services Reform (IESR), ‘menagih’ rencana dan tindakan terukur dari pemerintah. 

CEO IESR Fabby Tumiwa mengatakan, analisis BMKG menunjukkan fenomena kemarau lebih kering dan panjang. Situasi ini menuntut kesiapan nyata di tingkat daerah, untuk ketahanan air, pangan, dan energi, serta pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

“Pemerintah perlu segera memperkuat langkah antisipatif, memastikan ketersediaan air baku dan irigasi, melindungi kelompok rentan, memperkuat sistem peringatan dini, serta meningkatkan pengawasan dan restorasi ekosistem rentan kebakaran,” ujar Fabby. 

IESR meminta pemerintah pusat dan daerah untuk membuka data kesiapsiagaan secara berkala. Dan, membuka pintu bagi masyarakat, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil untuk memantau dan mengevaluasinya. 

“Ketahanan menghadapi El Nino harus dibangun sebelum krisis terjadi, bukan baru diuji saat dampaknya meluas,” kata Fabby.

Sinergi Danantara, NeutraDC gandeng PLN Siapkan Ekspansi Hyperscale Data Center

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Jumat, 14 Agustus 2026 - 15:09 WIB

Jakarta, VIVA – Perusahaan data center, PT Telkom Data Ekosistem (NeutraDC), operating company dari PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) dan bagian dari ekosistem Danantara Indonesia, memperkuat langkah ekspansi infrastruktur digital nasional melalui pengembangan data center yang berlokasi di Cikarang, Jawa Barat. Guna mendukung realisasi ekspansi tersebut, NeutraDC berkolaborasi dengan PT PLN (Persero) dalam memastikan kesiapan pasokan energi bagi pengembangan fasilitas data center berskala hyperscale secara bertahap.

Baca Juga

Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan Nota Kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) antara Direktur Utama NeutraDC Group Rakhmad Tunggal Afifuddin dengan General Manager PT PLN (Persero) UID Jawa Barat Muhammad Joharifin dan Direktur Utama PT PLN Electricity Services PLN Susiana Mutia, dengan disaksikan oleh Direktur Retail dan Niaga PLN, M. Fahrur Rozy, yang dilaksanakan di Bandung, Selasa (11/8). Tidak hanya NeutraDC, penandatanganan juga dilakukan oleh sejumlah perusahaan lainnya yang berkaitan pengadaan tenaga listrik di Cikarang.

ADVERTISEMENT

GULIR UNTUK LANJUT BACA

Ekspansi ini akan meningkatkan kapasitas data center NeutraDC hingga mencapai 200 MW, sekaligus memperkuat kesiapan Indonesia dalam menyediakan infrastruktur digital berskala besar di tengah pesatnya pertumbuhan kebutuhan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI), cloud computing, dan layanan digital. Kolaborasi ini juga menjadi bagian dari langkah strategis NeutraDC untuk memastikan pertumbuhan kapasitas data center didukung oleh infrastruktur energi yang reliable, scalable, dan resilient.

Baca Juga

Bagi NeutraDC, kolaborasi dengan PLN menjadi salah satu langkah konkret untuk mendukung realisasi ekspansi data center sekaligus memperkuat posisi perusahaan sebagai Digital Ecosystem Hub yang siap melayani kebutuhan AI.

Direktur Utama NeutraDC Group Rakhmad Tunggal Afifuddin, mengatakan bahwa pengembangan kapasitas data center merupakan bagian dari strategi jangka panjang NeutraDC untuk memperkuat kapasitas infrastruktur digital Indonesia.

Baca Juga

Menurutnya, kebutuhan terhadap infrastruktur digital terus berkembang seiring dengan semakin luasnya pemanfaatan AI, cloud computing, dan berbagai layanan berbasis data. Kondisi tersebut mendorong kebutuhan data center yang tidak hanya memiliki kapasitas besar, tetapi juga mampu menyediakan layanan yang andal dan dapat ditingkatkan skalanya sesuai pertumbuhan pelanggan.

Halaman Selanjutnya

“Bagi kami di NeutraDC, ekspansi ini bukan sekadar menambah kapasitas data center. Kami sedang mempersiapkan infrastruktur yang dibutuhkan Indonesia untuk tumbuh di era AI. Karena itu, kesiapan energi menjadi bagian yang sangat penting dari strategi ekspansi kami,” lanjut Rakhmad.

IFAR Consortium Conference di UIII soroti ketimpangan iklim yang tak terukur - ANTARA News Megapolitan

calendar_today 14.08.2026 - person  - timer ~

Depok (ANTARA) - Konferensi tahunan yang diselenggarakan oleh Institute for Advanced Research (IFAR) di Universitas Internasional Islam Indonesia (UIII) mengusung tema besar "Contours of Inequality: Power, Protest, and Privilege in Southeast Asia" menyoroti ketimpangan iklim yang tak terukur dan semakin mengkhawatirkan.

Konferensi ini dilakukan selama tiga hari, 12-14 Agustus 2026, di Gedung Fakultas A Kampus UIII, Depok.

Acara ini menghadirkan lebih dari 100 peneliti, akademisi, pembuat kebijakan, dan aktivis dari berbagai negara, dengan peserta yang datang dari universitas, lembaga riset, institusi pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil di seluruh Indonesia, Asia Tenggara, Australia, Eropa, dan Amerika Utara.

"Kita berkumpul untuk mengkaji salah satu pertanyaan paling menentukan di zaman kita. Ketimpangan bukanlah abstraksi. Ia membentuk siapa yang bisa belajar, bekerja, sehat, dan didengar. Ia juga menentukan suara siapa yang didengar dalam ekonomi dan demokrasi kita, dan suara siapa yang tidak," ujar Rektor UIII sekaligus Direktur IFAR-UIII, Prof. Jamhari Makruf, dalam keterangannya, Jumat.

Ia juga menyampaikan apresiasi kepada Indonesian Scholarship and Research Support Foundation (ISRSF) atas dukungannya yang membuat konferensi ini terselenggara, serta kepada mitra konsorsium IFAR: IFAR Monash University Indonesia, IFAR Universitas Atma Jaya Jakarta, dan IFAR LPEM Universitas Indonesia.

Sementara itu, Ketua Penyelenggara Konferensi, Sirojuddin Arif, dalam sambutannya menyampaikan pentingnya kajian perbandingan yang sistematik tentang ketimpangan di Asia Tenggara sebagai laboratorium ketimpangan.

"Asia Tenggara sangat heterogen. Beberapa negara di wilayah ini menunjukkan pertumbuhan ekonomi sangat tinggi, namun tetap menghadapi ketimpangan yang tinggi dalam pendapatan, kekayaan, dan akses terhadap layanan publik seperti kesehatan dan pendidikan," jelas Sirojuddin.

Ia menambahkan bahwa ketimpangan di kawasan ini tidak seragam. Ketimpangan dipengaruhi banyak factor, mulai dari warisan sejarah colonial dan model pertumbuhan ekonomi hingga kelas, etnisitas, gender, agama, geografi, dan kewarganegaraan.

Ketimpangan tak jarang direproduksi melalui institusi serta diperkuat oleh hak Istimewa. Akan tetapi, perlawanan sehari-hari dan gerakan terorganisir tak jarang muncul dari mereka yang terpinggirkan untuk mengubah ketimpangan yang ada.

Tiga Ilmuwan, Satu Peringatan

Pada hari kedua konferensi, Kamis (13/8), sesi plenary bertajuk "Climate Change, Resources, and Inequality in Southeast Asia" menampilkan tiga pembicara kunci: Dr. Sonny Mumbunan, Kepala Program Magister Kebijakan Publik UIII spesialisasi Perubahan Iklim, memulai dengan data yang mengkhawatirkan.

Permukaan air laut global telah naik 9,38 sentimeter dalam 26 tahun terakhir, dan kecepatannya terus meningkat. Namun kabar buruknya, untuk Asia Tenggara, angka resmi yang kita gunakan selama ini keliru besar.

Penelitian terbaru di jurnal Nature menemukan bahwa permukaan laut aktual di kawasan Indo-Pasifik 0,9 hingga 1,1 meter lebih tinggi dari asumsi selama ini.

Dampaknya luar biasa: dengan kenaikan 1 meter saja, 48 hingga 68 persen lebih banyak orang akan terdampak dari perkiraan sebelumnya—hingga 132 juta jiwa secara global, dengan Indonesia sebagai salah satu titik paling rawan.

Dr. Inaya Rakhmani, Direktur Asia Research Centre Universitas Indonesia, mengingatkan fakta yang selama ini dihindari: Jakarta tenggelam bukan hanya karena air laut naik, tapi karena ekstraksi air tanah oleh industri. "Konsultan Belanda tahu betul bahwa kota ini tenggelam karena air tanah dipompa dari bawahnya.

Namun strategi tetap dibelokkan ke arah laut," katanya. Rakhmani juga menelusuri bagaimana proyek tembok laut raksasa ini berganti nama selama tiga dekade: dari reklamasi di era Soeharto, pertahanan pesisir di era Yudhoyono, kota tepi air di era Ahok, keadilan lingkungan di era Anies, hingga kini menjadi kedaulatan dan darurat iklim di era Prabowo. Panjangnya pun terus berubah.

"Sebuah objek yang terus berubah bentuk sementara keniscayaannya tetap dianggap mutlak adalah objek yang berfungsi sebagai imajinasi sebelum berfungsi sebagai rencana."

Dr. Edo Andriesse dari Seoul National University memperlihatkan realitas di lapangan.

Datanya suram: 306 juta warga Asia Tenggara—44,7 persen populasi—tergolong miskin atau berpenghasilan rendah. Hanya 117 juta yang masuk kelas menengah. Di permukiman kumuh Klong Toey, Bangkok, sekitar 100.000 orang hidup di kawasan tak terencana.

Di Palawan, Filipina, petani rumput laut yang produknya bernilai Rp3,2 triliun per tahun terjerat utang pada elite lokal. Seorang ketua asosiasi rumput laut mengakui bahwa 30 petani meminjam uang darinya tanpa perjanjian tertulis.

Keynote: Vivek Chibber Buka Konferensi

Sehari sebelumnya, Rabu (12/8), Prof. Vivek Chibber dari New York University membuka konferensi dengan pidato kunci berjudul "What was Industrial Policy?" Chibber, sosiolog ekonomi terkemuka yang karyanya mencakup ekonomi politik pembangunan dan teori Marxian, mengingatkan bahwa kebangkitan kebijakan industri mungkin lebih mudah diucapkan daripada dijalankan.

Korea dan Taiwan berhasil karena negara dapat mendisiplinkan perusahaan. Namun kebijakan industri mengandung dilemma internal.

Ketika kebijakan atau subsidi negara membuat perusahaan menjadi kompetitif, mereka tak lagi butuh negara, sehingga negara tidak bisa lagi mendisiplinkan perusahaan.

"Keberhasilan menghancurkan kondisi asal yang memungkinkan kebijakan industry dapat berhasil," kata Chibber.

Rangkaian Sesi dan Partisipasi Internasional

Konferensi ini tidak hanya menghadirkan sesi plenary, tetapi juga lebih dari 20 sesi paralel dan diskusi tematik yang mencakup beragam isu: ketimpangan iklim, kesenjangan kesehatan, pendidikan, migrasi, agama, gender dan seksualitas, ruang sipil, pembentukan negara, pembangunan industri, hingga politik reproduksi sosial.

Para pembicara dan peserta datang dari berbagai institusi ternama, termasuk Australian National University, Seoul National University, New York University, University of Cambridge, Northwestern University, ISEAS-Yusof Ishak Institute, Western Sydney University, serta berbagai universitas dan lembaga riset dari Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan negara-negara lainnya.

UIII dan Program MPP Perubahan Iklim

Konferensi ini juga menyoroti peran UIII sebagai universitas riset internasional yang menjawab tantangan global. Sejak 2023, UIII melalui Fakultas Ilmu Sosial menawarkan program Magister Kebijakan Publik (MPP) spesialisasi Perubahan Iklim—yang pertama di Global South—kini diikuti mahasiswa dari 18 negara.

Program yang dipimpin Mumbunan ini telah terlibat dengan BNPB, Kementerian LHK, bahkan mewakili UIII di COP29 di Baku. UIII juga meluncurkan inisiatif KOMITMEN untuk menyusun kerangka ekonomi menuju emisi nol bersih.

Andriesse mengutip Somsook Boonyabancha, pendiri Koalisi Asia untuk Hak Perumahan: "Sebagian besar kota Asia kini kaya, dan mereka ingin jadi Kota Cerdas tanpa ruang bagi orang miskin." Mengabaikan nelayan, petani, penghuni kumuh, dan kelas menengah aspiratif, katanya, akan memicu ketimpangan lebih tinggi dan merusak kohesi sosial.

Rakhmani melihat harapan. Biji-biji alternatif sedang tumbuh. Majelis nelayan di ruang-ruang pesantren menawarkan narasi tandingan: bertanggung jawablah pada industri penambang air tanah, bukan pada langit. Mereka mengklaim pesisir bukan sebagai aset, tapi sebagai ruang hidup.

Tiga pembicaraan itu membentuk gambaran utuh: Mumbunan menunjukkan air lebih tinggi dari perkiraan. Andriesse menunjukkan siapa yang sudah tenggelam—dalam utang, di kumuh, dalam jerat. Rakhmani menunjukkan tembok yang melindungi segelintir orang, dan imajinasi yang membuatnya tampak tak terelakkan. Tembok laut bukan sekadar infrastruktur.

Ia monumen bagi ekonomi politik yang tak bisa mendisiplinkan kapital, tak bisa mengukur kerugiannya sendiri, dan tak bisa membayangkan alternatif bagi banyak orang.

Pertanyaan Rakhmani bukanlah apakah tembok akan dibangun, tapi mengapa pengaturan ini dibuat tampak seolah tak ada alternatif. Bagi 77 hingga 132 juta orang yang baru rentan terhadap banjir rob—dan bagi nelayan, penghuni kumuh, petani rumput laut yang sudah menanggung biayanya—jawaban tak bisa datang terlalu cepat.

Di UIII, generasi baru pembuat kebijakan dari Indonesia dan seluruh Global South sedang dilatih untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu—dan, mungkin, membangun alternatif yang selama ini tertutup.

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.