Produk halal tidak lagi dipandang semata sebagai kebutuhan pasar negara dengan mayoritas penduduk Muslim. Perusahaan manufaktur raksasa Thailand yang bergerak bidang riset, pengembangan, manufaktur, dan distribusi ekstrak herbal standar, Specialty Natural Products Public Company Ltd (SNPS), justru melihat sertifikasi halal sebagai bagian penting dari strategi untuk memperluas pasar produknya ke berbagai negara.
Head of International Division SNPS Laure Desforges mengatakan permintaan terhadap sertifikasi halal tidak hanya datang dari pasar ekspor, tetapi juga dari pelanggan di Thailand. Menurut dia, sejumlah pelanggan besar bahkan mensyaratkan sertifikasi halal sebelum produk dapat dipasarkan melalui jaringan mereka.
“Untuk pasar lokal, contohnya kami memiliki institusi yang sangat besar seperti 7-Eleven. Mereka meminta sertifikasi halal jika ingin menjual di 7-Eleven,” kata Laure saat ditemui dalam kunjungan media ke fasilitas produksi SNPS di Bangkok, Thailand, Selasa (1/9).
Menurut Laure, permintaan serupa juga datang dari kelompok perusahaan besar lainnya. Kondisi tersebut membuat SNPS menempatkan sertifikasi halal sebagai bagian dari strategi pengembangan produk, meski Thailand bukan merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim.
SNPS bahkan telah menjadikan sertifikasi halal sebagai bagian dari portofolio produknya. Laure mengatakan sekitar 98% portofolio bahan baku dan produk SNPS saat ini telah memiliki sertifikasi halal yang ditujukan untuk pasar Thailand, Malaysia, dan Indonesia.
“Kami sebelumnya menjadi salah satu yang pertama mendapatkan sertifikasi halal untuk bahan-bahan kami. Sekarang, 98% portofolio bahan dan produk kami sudah halal,” ujar Laure.
SNPS merupakan perusahaan Thailand yang memproduksi bahan dan ekstrak herbal untuk berbagai industri, termasuk nutraseutikal, makanan fungsional, minuman, kosmetik, serta produk perawatan tubuh. Perusahaan juga menyebut fasilitas produksinya telah menerapkan sejumlah standar internasional, termasuk GMP, ISO 9001:2015, HACCP, dan halal.
Bagi SNPS, sertifikasi halal tidak berhenti pada pemenuhan kebutuhan konsumen Muslim. Sertifikasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan produk dan bahan baku perusahaan dapat memenuhi persyaratan berbagai pasar.
Laure mengatakan pelanggan SNPS tidak hanya berasal dari pasar domestik. Perusahaan juga melayani perusahaan besar di Indonesia, Malaysia, hingga Korea Selatan. Sebagian pelanggan tersebut kemudian mengekspor kembali produk yang menggunakan bahan dari SNPS ke berbagai negara.
Karena itu, kepatuhan terhadap regulasi menjadi salah satu perhatian utama perusahaan.
“Klien kami bukan hanya klien lokal. Jika berbicara tentang Indonesia, Malaysia, atau bahkan Korea, perusahaan-perusahaan ini sangat besar. Mereka akan mengekspor bahan-bahan tersebut ke negara yang berbeda dan akan meminta regulatory compliance,” kata Laure.
Kondisi tersebut membuat SNPS harus memperhatikan berbagai regulasi dan sertifikasi di negara tujuan sejak awal proses pengembangan produknya.
“Kami sangat fokus pada regulasi dan sertifikasi yang berbeda untuk memastikan semua produk kami bisa dijual secara global,” ujarnya.
Strategi tersebut juga diterapkan SNPS untuk pasar Indonesia. Laure mengatakan perusahaan telah bekerja sama dengan distributor di Indonesia untuk memastikan SNPS dapat memahami dan mengikuti perkembangan regulasi yang berlaku di Indonesia.
Langkah tersebut menjadi penting karena salah satu fokus SNPS saat ini adalah memperluas ekspor bahan baku. Dengan memahami regulasi negara tujuan, perusahaan berharap bahan dan produk yang dihasilkan dapat lebih mudah diterima oleh pelanggan di berbagai pasar.
Bagi SNPS, sertifikasi halal pada akhirnya bukan sekadar label untuk memasuki pasar Muslim. Halal telah menjadi salah satu standar yang dipertimbangkan dalam membangun por…
Jakarta (ANTARA) -
Dokter Spesialis Paru sekaligus Subspesialis Onkologi Toraks MRCCC Siloam Semanggi dr. Linda Masniari, SpP(K) mengatakan kualitas udara yang buruk dapat meningkatkan risiko gangguan kesehatan paru, termasuk kanker paru, sehingga masyarakat perlu mengurangi paparan polusi.
“Kanker paru hampir 85 persen penyebabnya karena merokok, dan 15 persen penyebabnya bisa karena non-smoker. Jadi kalau kita perokok pasif, itu kemungkinan kanker parunya meningkat 20 sampai 30 persen,” kata Linda dalam MRCCC Siloam Semanggi Media Hospital Tour 2026 di Jakarta, Selasa.
Linda mengatakan rokok tetap menjadi faktor risiko utama kanker paru. Namun, orang yang tidak merokok juga dapat memiliki risiko akibat paparan lingkungan dan faktor lainnya. Faktor lingkungan tersebut, kata dia, meliputi paparan asap kendaraan bermotor, asap dari pembakaran kayu bakar untuk memasak, serta kondisi lingkungan tempat tinggal.
“Lingkungan seperti tinggal dekat pembuangan sampah juga ada faktor risiko,” ujarnya.
Baca juga: Tumor otak tak selalu berakhir buruk
Risiko kanker paru juga dapat meningkat pada orang yang bekerja di lingkungan dengan paparan tertentu. Linda menyebut pekerja pertambangan, galangan kapal, dan pabrik semen sebagai kelompok yang perlu memperhatikan risiko dari lingkungan kerja.
Selain faktor lingkungan, riwayat keluarga juga perlu diperhatikan. Menurut Linda, seseorang yang memiliki anggota keluarga dengan riwayat kanker paru dapat memiliki risiko lebih tinggi karena faktor genetik.
Linda mengatakan masyarakat perlu mengenali faktor risiko yang dimiliki dan mengurangi paparan polusi dalam kehidupan sehari-hari.
Ia menyarankan masyarakat yang tinggal di lingkungan dengan kualitas udara buruk untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan guna mengurangi paparan polusi.
“Kalau udara di lingkungan kita tidak bagus, kita lebih baik kurangi aktivitas outdoor,” ujarnya.
Linda juga mengingatkan pentingnya menghindari paparan asap rokok. Ia menganjurkan anggota keluarga yang merokok untuk berhenti karena hubungan antara paparan rokok dan kejadian kanker paru sangat kuat.
Ia mengatakan kanker paru di Indonesia banyak ditemukan pada kelompok usia di atas 50 tahun. Karena itu, masyarakat perlu memperhatikan faktor risiko serta melakukan pemeriksaan sesuai kondisi dan tingkat risikonya.
Pewarta : Farika Nur Khotimah
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta (ANTARA) - PT Kereta Api Indonesia (Persero) menghadirkan diskon tiket kereta api hingga 30% selama KAI EXPO 2026 pada 4–6 September 2026. Program ini memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan tarif lebih hemat, dengan besaran diskon yang disesuaikan berdasarkan jarak waktu antara pembelian tiket dan tanggal keberangkatan.
Vice President Corporate Communication KAI Anne Purba mengatakan KAI EXPO 2026 menjadi salah satu upaya KAI meningkatkan minat masyarakat menggunakan transportasi kereta api sekaligus memberikan pilihan tarif bagi pelanggan.
“KAI menghadirkan diskon hingga 30% bagi masyarakat yang melakukan pembelian tiket selama KAI EXPO 2026. Semakin jauh jarak waktu antara pembelian dan keberangkatan sesuai periode yang ditentukan, semakin besar diskon yang dapat diperoleh pelanggan,” ujar Anne.
Besaran diskon dibagi dalam tiga skema. Pelanggan mendapatkan diskon 30% untuk keberangkatan 41–45 hari dari tanggal pembelian, diskon 10% untuk keberangkatan 6–40 hari, serta diskon 5% untuk keberangkatan 0–5 hari dari tanggal pembelian.
Sebagai ilustrasi, apabila pelanggan membeli tiket pada 4 September 2026, diskon terbesar sebesar 30% berlaku untuk perjalanan dengan tanggal keberangkatan yang berada pada rentang 41–45 hari setelah tanggal pembelian. Dengan skema tersebut, pelanggan yang telah memiliki rencana perjalanan lebih awal memiliki kesempatan memperoleh diskon lebih besar.
“Skema ini memberikan pilihan kepada pelanggan sesuai rencana perjalanannya. Masyarakat yang sudah merencanakan perjalanan sejak jauh hari dapat memanfaatkan diskon hingga 30%, sementara perjalanan dengan waktu keberangkatan yang lebih dekat juga tetap mendapatkan tarif diskon sesuai ketentuan,” kata Anne.
Pembelian tiket promo dilakukan di booth KAI selama KAI EXPO 2026 pada 4, 5, dan 6 September 2026. Promo berlaku untuk KA komersial, termasuk Suite Class Compartment, Luxury, Priority, dan Panoramic, selama alokasi tiket dan tarif diskon masih tersedia.
Tarif promo tidak berlaku untuk tarif khusus serta tidak dapat digabungkan dengan reduksi atau diskon lainnya. Tiket yang dibeli menggunakan tarif diskon tetap dapat dibatalkan maupun diubah jadwal sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kami mengajak masyarakat memanfaatkan KAI EXPO 2026 untuk merencanakan perjalanan dengan kereta api. Melalui berbagai pilihan layanan dan tarif yang tersedia, KAI terus mendorong semakin banyak masyarakat memilih transportasi publik untuk mendukung mobilitasnya,” tutup Anne.
Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
AKURAT.CO Persatuan Islam (Persis) menyambut terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam dan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin sebagai Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2026–2031. Persis berharap kepemimpinan baru tersebut dapat memperkuat persatuan NU sekaligus meningkatkan kontribusinya bagi umat dan bangsa.
Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Persis KH Jeje Zaenudin menyampaikan ucapan selamat atas hasil Muktamar ke-35 NU yang berlangsung di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, Jawa Timur.
“Atas nama Ketua Umum PP Persis tentu menyambut dan ikut gembira atas terpilihnya KH Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam Syuriah dan KH Abdul Hakim Mahfudz sebagai Ketua Umum PBNU pada Muktamar NU yang ke-35,” kata Kiai Jeje kepada wartawan, Senin (31/8/2026).
Baca Juga: Profil Lengkap Kiai Miftachul Akhyar dan Gus Kikin
Ia berharap kedua tokoh tersebut mendapat perlindungan dan rahmat Allah SWT dalam menjalankan amanah memimpin NU selama lima tahun ke depan.
“Kami berharap dan meyakini semoga dengan kepemimpinan KH Miftachul Akhyar dan KH Abdul Hakim Mahfudz dapat terus menjaga NU semakin bersatu, solid, dan kuat serta membawa NU semakin besar kontribusinya dalam membangun kejayaan umat, bangsa, dan negara Indonesia yang maju berdaulat, adil, makmur dalam naungan ridho Allah SWT,” ujar Kiai Jeje.
Menurutnya, Persis dan NU memiliki kedekatan historis sebagai organisasi Islam yang telah berdiri sebelum Indonesia merdeka. Karena itu, Persis berharap hubungan antarkeduanya dapat semakin erat di bawah kepemimpinan PBNU yang baru.
Kiai Jeje juga berharap silaturahmi dan kerja sama antarlembaga Islam yang selama ini berjalan melalui Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun berbagai forum lainnya dapat terus diperkuat.
“Semoga hubungan silaturahmi dan kerjasama antar ormas Islam yang selama ini sudah terjalin dalam payung Majelis Ulama Indonesia (MUI) maupun forum-forum kerjasama lainnya, akan semakin erat. Serta akan semakin besar memberi kemaslahatan bagi agama, nusa, dan bangsa,” katanya.
Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU setelah sembilan anggota Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) melakukan musyawarah terhadap lima calon yang diajukan muktamirin. Keputusan tersebut diambil secara mufakat dan diumumkan oleh anggota AHWA, KH Anwar Iskandar, pada Senin pagi.
Baca Juga: Greg Barton Sebut Izin Hadir di Muktamar NU ke-35 Dicabut Rais Aam Syuriah PBNU
“Anggota AHWA secara mufakat memutuskan untuk memilih KH Abdul Hakim atau sehari-hari disebut Gus Kikin menjadi Ketum PBNU masa khidmah 2026-2031,” ujar Kiai Anwar.
Sementara itu, KH Miftachul Akhyar ditetapkan sebagai Rais Aam PBNU. Keduanya kini menghadapi amanah untuk membawa NU memasuki periode kepemimpinan baru dengan agenda memperkuat organisasi, memperluas kontribusi sosial-keagamaan, serta menjaga hubungan dengan berbagai organisasi Islam di Indonesia.
PT Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Kali ini, harga Pertamax Green 95 naik menjadi Rp19.150 per liter mulai Rabu (2/9).
Harga Pertamax Green 95 sebelumnya dipatok Rp16.600 per liter. Dengan demikian, terjadi kenaikan Rp2.550 per liter atau sekitar 15,36%.
Vice President Corporate Communication Pertamina Patra Niaga Kitty Andhora mengatakan penyesuaian harga Pertamax Green 95 mulai berlaku pada 2 September 2026 pukul 00.00 WIB.
“Mulai 2 September 2026, Pertamina Patra Niaga menyesuaikan harga Pertamax Green 95. Penyesuaian ini mengikuti harga sejumlah produk BBM non-subsidi yang telah dilakukan sebelumnya,” kata Kitty dalam siaran pers, Rabu (2/9).
Menurut Kitty, perubahan harga tersebut tidak mengubah komitmen Pertamina Patra Niaga dalam menjaga kualitas produk maupun memberikan pelayanan kepada konsumen.
Pertamax Green 95 merupakan BBM dengan Research Octane Number (RON) 95 yang menggunakan campuran bioetanol. Produk tersebut dikembangkan sebagai bagian dari upaya mendukung penggunaan energi yang lebih berkelanjutan di Indonesia.
Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat memilih BBM sesuai spesifikasi kendaraan agar kinerja mesin tetap optimal.
Sebelumnya, Pertamina Patra Niaga juga menaikkan harga sejumlah BBM non-subsidi lainnya mulai 1 September 2026. Penyesuaian mencakup Pertamax Turbo, Dexlite, dan Pertamina Dex.
Kitty menjelaskan perubahan harga BBM non-subsidi dilakukan dengan mengacu pada formula harga yang ditetapkan pemerintah. Sejumlah indikator yang menjadi pertimbangan antara lain harga minyak mentah dunia, nilai tukar rupiah, pajak, serta faktor lain termasuk daya beli masyarakat.
Dengan penyesuaian tersebut, berikut daftar harga BBM Pertamina yang berlaku mulai 2 September 2026:
Harga Pertalite dan Biosolar tidak mengalami perubahan karena keduanya merupakan BBM yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Kenaikan harga juga terjadi pada sejumlah produk BBM diesel di jaringan SPBU swasta mulai 1 September 2026.
Harga BBM diesel terpantau meningkat di jaringan BP-AKR dan Shell Indonesia. Sementara itu, stok BBM diesel di SPBU Vivo Energy terpantau kosong sehingga produk tersebut belum tersedia untuk konsumen.
Berikut harga BBM di sejumlah SPBU swasta per 1 September 2026:
BP-AKR
Vivo Energy
Shell Indonesia
Oleh: Kamran Dikarma
REPUBLIKA.CO.ID, SEMARANG — Proyek pemanfaatan panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran, Jawa Tengah memicu petisi penolakan warga yang sudah diteken ribuan orang. Soal pelestarian budaya dan ruang hidup masyarakat serta pemenuhan kebutuhan energi nasional tarik menarik di polemik ini.
Deputi Direktur Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Provinsi Jawa Tengah (Jateng) Nur Cholis mengungkapkan, proyek pemanfaatan panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran berpotensi menimbulkan dampak merusak, tak hanya bagi ekologis, tapi juga kelestarian cagar budaya. Hal itu karena kawasan eksplorasi berdekatan dengan struktur Candi Gedong Songo.
“Dalam perspektif ekologis, ekstraksi geotermal memiliki risiko tinggi terhadap daya dukung lingkungan, khususnya terkait konsumsi air dan kelestarian mata air. Kita bisa menjadikan Dataran Tinggi Dieng sebagai ruang belajar. Di Dusun Pawuhan, warga kesulitan mengakses air bersih karena sumber airnya diduga kuat terdampak dan berubah menjadi asin akibat aktivitas di sekitar PLTPB,” ungkap Nur ketika diwawancara dan ditanya soal risiko ekologis yang timbul akibat proyek geotermal, Selasa (1/9/2026).
Dia pun menyoroti areal eksplorasi proyek geotermal di Gunung Ungaran yang berdekatan dengan Candi Gedong Songo. Menurutnya, proyek tersebut berisiko mengancam struktur bangunan candi. “Potensi dampaknya sangat mengancam dan merusak. Candi Gedong Songo bukan hanya cagar budaya dan situs bersejarah yang harus dilindungi, tetapi juga menjadi penyangga ruang hidup dan urat nadi perekonomian (pariwisata) masyarakat lokal,” ucapnya.
Nur mengingatkan, aktivitas proyek geotermal melibatkan pembukaan lahan skala besar, mobilisasi alat berat, pengeboran, hingga potensi pelepasan gas beracun (seperti H2S), dan getaran seismik. “Getaran dari aktivitas pengeboran sangat berisiko merusak struktur bangunan candi yang usianya sudah ratusan tahun. Selain itu, jika tata air tanah terganggu oleh pengeboran, kawasan tersebut berpotensi mengalami penurunan muka tanah (land subsidence),” kata dia.
“Jika proyek ini diteruskan, pemerintah tidak hanya mengorbankan ekosistem, tetapi juga menghancurkan warisan sejarah, budaya, dan sumber penghidupan warga setempat,” tambah Nur.
Menurutnya, proyek geotermal di Gunung Ungaran tak memiliki urgensi. Hal itu karena pasokan listrik, khususnya untuk Provinsi Jawa Tengah (Jateng) dan Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), melebihi kebutuhan. “Berdasarkan data 2025 PLN UID Jateng-DIY, sistem kelistrikan Jateng-DIY saat ini mengalami surplus: kapasitas terpasang mencapai sekitar 6.400 MW, sementara beban puncak hanya berkisar 4.200 MW. Terdapat sisa daya sekitar 2.200 MW (44,94 persen). Dengan kondisi oversupply ini, kami menilai Jawa Tengah belum memiliki urgensi untuk menambah pembangkit listrik baru berskala besar, apalagi di kawasan bentang alam yang penting bagi warga,” ucapnya.
Nur mengatakan, berdasarkan banyak kajian, potensi dampak negatif proyek geotermal Gunung Ungaran jauh lebih besar bagi lingkungan dan sosial masyarakat sekitar, seperti ancaman pencemaran dan hilangnya mata pencaharian warga. Selain itu, dia menyebut, dari sisi ekonomi-politik, proyek geotermal sering menggunakan skema utang yang membebani negara.
“Terkait tata kelola, transparansi proyek geotermal patut dikawal ketat. Merujuk pada informasi dan laporan publik yang beredar mengenai PLTP Dieng 1, terdapat dugaan atau indikasi potensi kerugian terkait proses lelang hingga pelaksanaan pengadaan senilai Rp25,69 miliar. Hal ini menjadi catatan kritis bagi kami bahwa tata kelola proyek semacam ini masih sangat rentan terhadap permasalahan transparansi,” kata Nur.
Sementara itu Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Tengah (Jateng), Agus Sugiharto, mengatakan tak mempermasalahkan munculnya petisi yang menolak proyek pemanfaatan panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran. Namun dia mengingatkan agar tak ada pelontaran fitnah soal perusakan lingkungan karena proyek tersebut belum berjalan.
“Itu sah-sah saja berpendapat. Selama sesuai konstitusi kan boleh orang berpendapat. Orang enggak sependapat kan salah satu bentuk demokrasi,” ungkap Agus ketika diwawancara di Kantor DPRD Jateng dan ditanya soal munculnya petisi penolakan proyek geotermal di Gunung Ungaran, Senin (31/8/2026).
Kendati demikian, dia pun mengingatkan bahwa proyek tersebut ada dasarnya dan perlu dipelajari. “Jangan hanya menuduh atau memfitnah hal-hal yang belum dilakukan. Lah ini belum apa-apa sudah difitnah nanti merusak ini, nanti merusak itu, kan enggak ada buktinya,” ucapnya.
Agus kemudian menyinggung PLTP Dieng dan PLTP Kamojang. Menurutnya, kedua PLTP tersebut terbukti tidak merusak kawasan, apalagi cagar budaya. “Sekarang tunjukkan di mana kegiatan panas bumi yang sudah jalan ini merusak? Sedunia, tidak hanya di Indonesia. Kan banyak pengembangan panas bumi, tidak hanya di Indonesia,” katanya.
Dia menerangkan, penerbitan izin pemanfaatan panas bumi di Gunung Ungaran merupakan kewenangan pemerintah pusat. Namun Dinas ESDM Jateng selaku instansi daerah turut memperoleh informasi soal rencana proyek tersebut.
“Di tahun 2026, di semester II ini, baru akan dilakukan studi-studi, studi sosial, kemudian pelaksanaan sosialisasi sampai tingkat desa rencana-rencananya, kemudian ngurus perizinan-perizinannya, lalu membuat desain engineering detail mengenai akses-akses jalan yang akan dipakai,” tutur Agus.
Dia menambahkan, semua hal itu dilakukan setelah terdapat detail kegiatan eksplorasi. “Jadi saya kira enggak perlu ada kepanikan. Karena kita bisa melihat, pengembangan panas bumi di dunia, tidak hanya di Indonesia, energi panas bumi atau geotermal itu merupakan salah satu green energy yang ramah lingkungan,” ucapnya.
Menurut Agus, proyek geotermal tidak mungkin merusak lingkungan. “Tidak mungkin sebetulnya di dalam pemanfaatan energi panas bumi itu merusak lingkungan karena reservoir atau uap air yang diambil itu perlu dijaga kelestariannya dengan cara mempertahankan lingkungan di mana reservoir itu berada,” kata dia.
Petisi Penolakan
Lebih dari 4.900 orang telah menandatangani petisi tentang penolakan proyek pemanfaatan panas bumi atau geotermal di Gunung Ungaran, Jawa Tengah. Luas lahan yang bakal dieksplorasi dalam proyek tersebut mencapai hampir 30 ribu hektare dan titik pengobaran dapat menembus hingga kedalaman 2.000-an meter.
Petisi penolakan proyek panas bumi Gunung Ungaran telah diunggah di situs web change.org. Petisi tersebut dilincurkan Heru P pada 27 Agustus 2026. Berdasarkan pantauan Republika pada Selasa (1/9/2026), petisi itu telah ditandatangani 4.984 warga. Dalam petisinya, Heru mengaku sebagai warga yang peduli pada lingkungan, sumber air, dan masa depan Gunung Ungaran.
Heru mengungkapkan, bagi masyarakat yang tinggal di sekitarnya, Gunung Ungaran bukan hanya sekadar gunung. “Gunung Ungaran adalah sumber kehidupan. Airnya dibutuhkan untuk kebutuhan sehari-hari, pertanian, dan kehidupan masyarakat yang berada di lereng hingga wilayah sekitarnya. Karena itu, kami menolak rencana kegiatan pengeboran panas bumi di Gunung Ungaran,” kata Heru.
Dia menambahkan, penolakan tersebut bukan berarti dia atau warga lainnya anti terhadap pembangunan dan energi bersih. “Kami memahami kebutuhan akan energi dan pentingnya pembangunan. Namun, pembangunan tidak seharusnya dilakukan dengan mempertaruhkan sumber air dan lingkungan yang menjadi penopang kehidupan masyarakat,” ujarnya.
Heru menekankan, kekhawatiran masyarakat terhadap proyek panas bumi di Gunung Ungaran semakin besar karena dalam beberapa tahun terakhir mereka sudah merasakan berkurangnya aliran air, terutama pada musim kemarau. Menurutnya, dalam kondisi demikian, ekosistem di Gunung Ungaran seharusnya lebih dijaga, bukan justru dipertaruhkan dengan kegiatan yang berpotensi mengganggu keseimbangan air dan lingkungan.
“Kami tidak ingin menunggu sampai mata air berkurang, sumber air masyarakat terganggu, pertanian terdampak, atau kerusakan lingkungan terjadi, baru kemudian kita bertindak,” ucap Heru.
Dia mengatakan, selain sumber air, hutan, dan pertanian, Gunung Ungaran turut memiliki kawasan wisata serta budaya. Menurutnya, semua hal itu bernilai penting bagi masyarakat dan tidak bisa diganti begitu saja jika mengalami kerusakan.
"Kami meminta pemerintah untuk menghentikan dan menolak pengeboran panas bumi di Gunung Ungaran. Kami percaya bahwa menjaga sumber air dan lingkungan harus menjadi prioritas,” ujar Heru.
Menurut Heru, sumber energi dapat diperoleh di berbagai tempat dan beragam cara. Namun jika sumber air keseimbangan alam rusak, Heru menyebut, hal itu mesti ditanggung warga dalam jangka waktu panjang. “Petisi ini adalah suara masyarakat yang ingin Gunung Ungaran tetap menjadi sumber kehidupan bagi generasi sekarang dan generasi yang akan datang,” kata dia.
Lufaefi
| 2 September 2026, 06:22 WIB

KH Miftachul Akhyar dan Gus Kikin - Istimewa
AKURAT.CO Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU) di Jombang, Jawa Timur, telah menetapkan susunan kepemimpinan baru Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). KH Miftachul Akhyar kembali dipercaya sebagai Rais Aam, sedangkan KH Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih sebagai Ketua Umum PBNU masa khidmat 2026–2031.
Keduanya sama-sama tumbuh dari lingkungan pesantren. Namun, perjalanan pendidikan, pengalaman organisasi, dan latar belakang keduanya memiliki karakter yang berbeda. Sosok Miftachul Akhyar dikenal kuat dalam tradisi keulamaan dan kepemimpinan Syuriyah, sementara Gus Kikin memiliki perjalanan panjang di lingkungan pesantren Tebuireng serta pengalaman dalam pengelolaan pendidikan dan organisasi.
KH Miftachul Akhyar lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada 1953. Ia merupakan putra KH Abdul Ghoni, pengasuh Pondok Pesantren Tahsinul Akhlaq Rangkah, Surabaya.
Lingkungan keluarga dan pesantren menjadi bagian penting dalam perjalanan intelektual Miftachul Akhyar. Sejak muda, ia menimba ilmu di sejumlah pesantren yang dikenal memiliki tradisi keilmuan Islam yang kuat.
Di antara pesantren yang pernah menjadi tempatnya menuntut ilmu adalah Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambakberas, Jombang, dan Pondok Pesantren Sidogiri, Pasuruan. Ia juga belajar di lingkungan pesantren di Lasem, Jawa Tengah.
Baca Juga: DPR Titip Harapan ke Ketum Baru PBNU: Perkuat Organisasi dan Jadi Perekat Umat
Perjalanan tersebut membentuk karakter keilmuan Miftachul Akhyar yang lekat dengan tradisi pesantren. Pengalamannya kemudian membawanya ke berbagai posisi penting dalam struktur organisasi keagamaan.
Di lingkungan NU, Miftachul Akhyar dikenal sebagai figur yang memiliki pengalaman panjang di jajaran Syuriyah. Ia pernah dipercaya menjadi Rais Aam PBNU dan kembali mendapatkan amanah yang sama dalam Muktamar ke-35.
Kepercayaan tersebut menunjukkan posisi penting Miftachul Akhyar dalam struktur keulamaan NU. Dengan pengalaman yang dimilikinya, ia kini kembali menghadapi tantangan untuk menjaga keseimbangan antara fungsi Syuriyah dan kepemimpinan Tanfidziyah PBNU.
Halaman:
Dilarang mengambil dan/atau menayangkan ulang sebagian atau keseluruhan artikel di atas untuk konten akun media sosial komersil tanpa seizin redaksi.







Kabupaten Bekasi (ANTARA) - Pemerintah Kabupaten Bekasi, Jawa Barat sejauh ini telah menyalurkan delapan juta liter air bersih kepada warga terdampak kekeringan sejak distribusi perdana pada Selasa (9/6) sebagai upaya mencegah krisis air sepanjang musim kemarau 2026.
"Data yang masuk per 31 Agustus kemarin sudah mencapai 7.934.700 liter. Hari ini masih berlanjut dan sampai petang ini sudah lebih dari delapan juta liter secara keseluruhan untuk memenuhi kebutuhan warga," kata Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Muchlis di Cikarang, Selasa.
Dia mengatakan distribusi bantuan air bersih menyesuaikan kebutuhan warga dan upaya tersebut dilakukan secara lebih masif mengingat luas wilayah terdampak meluas dari 35 desa pada 11 kecamatan terhitung dua pekan lalu menjadi 45 desa yang tersebar di 12 kecamatan.
Distribusi bantuan air bersih mencakup wilayah terdampak kekeringan yang tersebar di Kecamatan Sukatani, Pebayuran, Cabangbungin, Sukawangi, Babelan, Tarumajaya, Muaragembong, Cikarang Selatan, Cikarang Pusat, Serang Baru, Cibarusah dan Bojongmangu.
Wilayah selatan Kabupaten Bekasi menjadi titik terparah terdampak kekeringan. Di Kecamatan Cibarusah terdapat 72 lokasi distribusi air, Serang Baru 46 titik, Bojongmangu 45 titik serta Cikarang Pusat dan Cikarang Selatan masing-masing tujuh titik.
Krisis air bersih juga melanda wilayah utara Kabupaten Bekasi dengan rincian 25 titik di Kecamatan Pebayuran, Babelan dengan 20 titik, Tarumajaya sembilan titik, Sukatani delapan titik, Muaragembong enam lokasi, empat lokasi di Sukawangi serta dua titik di Kecamatan Cabangbungin.
Sejumlah instansi terlibat aktif membantu warga terdampak kekeringan melalui pendistribusian air bersih mulai dari Perumda Tirta Bhagasasi, PMI, Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS), Perum Jasa Tirta (PJT), Kwarcab Pramuka, Kementerian Pekerjaan Umum hingga CSR perusahaan maupun kawasan industri.
Baca juga: Tirta Bhagasasi percepat perluasan jangkauan layanan air bersih
"Selain distribusi air bersih, bantuan juga diberikan dalam bentuk toren air dan sumur bor di sejumlah titik. Sinergi seluruh unsur yang tergabung dalam klaster logistik penanganan bencana ini sangat membantu pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penanganan dampak kekeringan," ujar Muchlis.
Kabid Kedaruratan dan Logistik pada BPBD Kabupaten Bekasi Dody Supriyadi menambahkan dampak kekeringan tidak hanya dirasakan masyarakat yang kesulitan mengakses air bersih untuk keperluan sehari-hari namun juga pada areal pertanian produktif.
"Data terkini mencatat areal pertanian produktif terdampak seluas 1.354 hektare atau turun dibandingkan dua pekan lalu yang mencapai 1.827 hektare. Begitu pula sebarannya, dari 45 desa saat ini ada di 41 desa," katanya.
Pemerintah daerah bersama sejumlah lembaga juga menyiapkan sarana pendukung agar pasokan air bersih dapat disimpan dan dimanfaatkan warga. Salah satunya bantuan tempat penampungan air berupa toren di sejumlah titik terdampak. Bantuan set sumur bor juga diterima warga terdampak.
Dia mengaku penanganan musibah kekeringan membutuhkan sinergi sejumlah unsur terkait sehingga dapat terus berjalan optimal serta berkelanjutan. Keterlibatan seluruh pihak dinilai semakin memudahkan penanganan dampak musibah.
"Pemerintah Kabupaten Bekasi juga terus mengoptimalkan kegiatan normalisasi sungai, pembersihan dan pengangkutan sampah, penertiban bangunan liar di aliran sungai serta koordinasi dengan aparatur setempat untuk memudahkan penanganan," kata dia.
Pewarta: Pradita Kurniawan Syah
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
Jakarta (ANTARA) - Speaker of the Indonesian House of Representatives (DPR) Puan Maharani has urged the government to ensure inter-ministerial coordination in handling the land and forest fires occurring across various regions.
She noted that the fires affect multiple aspects of public life, particularly education and health, stressing that the current situation has reached the scale of an extraordinary disaster."It is not just about extinguishing the fires, but also anticipating issues related to health, education, and post-disaster response," Puan said at the Parliament Complex in Jakarta on Tuesday.
She stressed that addressing the crisis requires more than just firefighting efforts, adding that relevant ministries cannot address the issue in silos.
Puan also stated that the DPR will oversee the response efforts through a cross-commission synergy involving relevant parliamentary bodies.
"This cannot be addressed in isolation; it requires joint coordination. At the DPR, the leadership will hold a coordinating meeting to ensure the response involves various ministries and commissions," the house speaker remarked.
Baca juga: Pengamat mendorong DPR fokuskan RUU Pemilu pada putusan MK
Forest and land fires have broken out across various regions in Indonesia, including Kalimantan, Sumatra, Papua, and Java, as the country faces a more intense dry season triggered by a strong El Niño phenomenon.
Both the central and local governments have taken various measures to address the situation. Among them, the Central Kalimantan Provincial Government declared a state of emergency for land and forest fires, effective from August 31 to September 29, 2026.
Baca juga: MK mengusulkan tambahan anggaran 2027 sebesar Rp67 miliar
Central Kalimantan Governor Agustiar Sabran stated in Palangka Raya, Central Kalimantan, on Tuesday that the status declaration would streamline the coordination of disaster management and response efforts.
Pewarta : Bagus Ahmad, Raka Adji
Editor:
I Komang Suparta
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Jakarta (ANTARA) - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di sejumlah kota besar di Indonesia didominasi kondisi cerah berawan, berawan, hingga berawan tebal pada Rabu.
Prakirawan BMKG Sufia dalam tayangan informasi cuaca yang dipantau melalui kanal YouTube BMKG di Jakarta, Rabu pagi, kondisi cuaca berawan berpotensi terjadi di Pekanbaru, Riau; Tanjung Pinang, Kepulauan Riau; Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung; Serang, Banten; Jakarta, DKI Jakarta; Bandung, Jawa Barat; Semarang, Jawa Tengah; dan Samarinda, Kalimantan Timur.
Kemudian untuk wilayah timur Indonesia, cuaca cerah berawan hingga berawan tebal berpotensi terjadi di Denpasar, Bali; Mataram, Nusa Tenggara Barat; Kupang, Nusa Tenggara Timur; Makassar, Sulawesi Selatan; Kendari, Sulawesi Tenggara; Gorontalo, Gorontalo; Manado, Sulawesi Utara; Ternate, Maluku Utara; Sorong, Papua Barat Daya; Manokwari, Papua Barat; Nabire, Papua Tengah; Jayapura, Papua; dan Merauke, Papua Selatan.
Selain kondisi cuaca berawan, BMKG juga mencatat potensi terjadinya hujan dengan beragam intensitas. Sufia mengatakan hujan sedang berpotensi terjadi di Medan, Sumatera Utara; dan Padang, Sumatera Barat.
Berikutnya, kata dia, BMKG juga memprakirakan hujan ringan melanda Banda Aceh, Aceh; dan Tanjung Selor, Kalimantan Utara. Sementara itu, hujan ringan berpotensi terjadi di Mamuju, Sulawesi Barat; Palu, Sulawesi Tengah; dan Jayawijaya, Papua Pegunungan. Lalu, Ambon, Maluku; berpotensi mengalami udara kabur.
"Adapun potensi udara kabur terdapat di Jambi, Jambi; Bengkulu, Bengkulu; Palembang, Sumatera Selatan; Bandar Lampung, Lampung; Yogyakarta, DI Yogyakarta; Surabaya, Jawa Timur; dan Palangkaraya, Kalimantan Tengah," kata dia menambahkan.
Kemudian, Sufia juga menyoroti perihal kondisi asap atau kabut. Ia mengatakan Pontianak, Kalimantan Barat; dan Banjarmasin, Kalimantan Selatan; berpotensi mengalami asap atau kabut.
Sejalan dengan beragam kondisi cuaca itu, BMKG mengimbau masyarakat untuk terus memperbarui informasi prakiraan cuaca melalui situs resmi BMKG dan kanal media sosial resmi lembaga tersebut.
"Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.co.id dan media sosial kami di @info.bmkg," kata dia.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.