Sejarah Baru: Pemimpin Negara Bagian Jerman ini Pertama Kali Kunjungi Turki |Republika Online
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Perdana Menteri (setingkat dengan gubernur provinsi) North Rhine-Westphalia Hendrik Wust menyerukan pembukaan “babak baru” dalam hubungan Jerman dan Turki. Seruan itu disampaikan ketika politikus konservatif Jerman tersebut memulai kunjungan tiga hari ke Turki sejak Senin (28/9/2026), membawa agenda politik, ekonomi, dan penguatan hubungan masyarakat kedua negara.
Kunjungan Wust memiliki bobot tersendiri. North Rhine-Westphalia bukan hanya negara bagian dengan penduduk terbanyak di Jerman, tetapi juga menjadi rumah bagi sekitar sepertiga warga keturunan Turki yang tinggal di negara tersebut.
Wust tiba di Ankara dengan membawa delegasi besar yang melibatkan para perwakilan senior dunia usaha. Tak lama setelah mendarat di ibu kota Turki itu, ia diterima Presiden Recep Tayyip Erdogan.
Pertemuan tersebut berlangsung ketika hubungan Jerman dan Turki memiliki kepentingan yang semakin berkelindan. Selain menjadi mitra dalam berbagai persoalan regional, kedua negara dihubungkan oleh jutaan warga keturunan Turki yang telah menjadi bagian dari kehidupan sosial, ekonomi, dan politik Jerman selama beberapa generasi.
Momentum kunjungan Wust juga bertepatan dengan peringatan 65 tahun perjanjian perekrutan tenaga kerja Jerman-Turki pada 1961. Kesepakatan itulah yang membuka jalan bagi kedatangan para pekerja Turki yang ketika itu dikenal sebagai “pekerja tamu” atau Gastarbeiter ke Jerman Barat.
Enam setengah dekade kemudian, jejak migrasi tersebut telah mengubah wajah masyarakat Jerman. Berdasarkan data Kantor Statistik Federal Jerman yang dikutip dalam laporan tersebut, sekitar tiga juta orang keturunan Turki kini tinggal di Jerman dan sedikit lebih dari separuhnya telah memegang kewarganegaraan Jerman.
North Rhine-Westphalia menjadi salah satu pusat terbesar komunitas tersebut. Wust menegaskan warga keturunan Turki bukan kelompok yang berada di luar kehidupan masyarakat negara bagiannya. “Mereka secara alami merupakan bagian dari negara bagian kami,” kata Wust.
Kunjungan kali ini sekaligus mencatat sejarah tersendiri karena Wust menjadi perdana menteri North Rhine-Westphalia pertama yang melakukan kunjungan resmi ke Turki. Kedekatan demografis itu pula yang ingin diterjemahkannya menjadi hubungan ekonomi dan politik yang lebih kuat.
“Tidak ada wilayah [di Jerman] yang memiliki hubungan sedekat North Rhine-Westphalia dengan Turki, baik secara sosial maupun ekonomi,” ujar Wust menjelang keberangkatannya.
Agenda kunjungan menunjukkan ekonomi menjadi salah satu tumpuan pendekatan tersebut. Pada hari pertamanya di Ankara, Wust dijadwalkan mengunjungi fasilitas Henkel, perusahaan yang berbasis di Düsseldorf, sebelum bertemu dengan sejumlah perwakilan dunia usaha Turki.
Ia juga dijadwalkan mengunjungi mausoleum Mustafa Kemal Atatürk, pendiri Republik Turki modern. Setelah rangkaian kegiatan di Ankara, Wust dijadwalkan melanjutkan perjalanan ke Istanbul.
Pada Selasa (29/9/2026), Wust dijadwalkan menggelar sejumlah pertemuan politik di Ankara sebelum bertolak ke Istanbul. Di kota terbesar Turki tersebut, agendanya mencakup konferensi bisnis yang mempertemukan kepentingan ekonomi kedua negara.
Namun, kunjungan itu tidak semata berbicara mengenai perdagangan dan investasi. Dimensi sosial dan hubungan antarmasyarakat juga mendapatkan tempat penting dalam agenda Wust.
Lapas Cibinong dan Psikologi Keistimewaan |Republika Online
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
Oleh: Suryanto, Guru Besar Psikologi Sosial Fakultas Psikologi Universitas Airlangga Surabaya
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Biasanya, bila kita bicara tentang penjara, maka pesan yang disampaikannya adalah tentang tentang batas-batas tertentu, seperti ada perbuatan yang tidak boleh dilakukan, ada konsekuensi yang harus dijalani, dan ada tanggung jawab yang mesti dipulihkan. Namun, pesan itu kehilangan kekuatan ketika di dalamnya seseorang justru belajar bahwa batas-batas tersebut dapat dilonggarkan dengan kedudukan, kedekatan, atau uang.
Di sinilah polemik fasilitas mewah di Lapas Kelas IIA Cibinong perlu dibaca dari perspektif psikologi. Persoalannya melampaui keberadaan sofa, televisi, atau kulkas. Yang dipertaruhkan ialah pengalaman tentang keadilan dan pelajaran moral yang diterima warga binaan dalam kesehariannya.
Dalam siaran pers 24 September 2026, Ombudsman RI melaporkan dugaan hunian menyerupai kluster mewah yang digunakan warga binaan setelah inspeksi sehari sebelumnya. Sementara itu, sebagaimana diberitakan Republika pada 28 September, Ditjenpas menyampaikan penjelasan sementara bahwa bangunan tersebut merupakan rumah dinas atau mes pegawai, dengan sejumlah aspek masih didalami. Perbedaan keterangan ini harus diselesaikan melalui pemeriksaan terbuka. Analisis psikologis tidak dapat menggantikan pembuktian tentang siapa yang menggunakan fasilitas apa dan atas dasar kewenangan mana menggunakan fasilitas tersebut.
Polemik tersebut di atas dapat membuka pertanyaan mendasar: bagaimana pembinaan dapat dipercaya apabila lingkungan tempat pembinaan berlangsung diduga mempertontonkan perlakuan istimewa?
Dalam psikologi belajar, perilaku umumnya terbentuk karena konsekuensi yang mengikutinya. Perlakuan khusus yang diperoleh melalui cara tidak sah berpotensi menjadi penguat bagi perilaku untuk mencari jalan pintas. Seseorang dapat mempelajari bahwa kemampuan memengaruhi petugas lebih menguntungkan daripada kesediaan mengikuti aturan. Jika pola ini dibiarkan, lembaga pembinaan berisiko mengajarkan kembali cara berpikir yang seharusnya dikoreksi.
Karena itu, fasilitas istimewa tidak bisa dinilai hanya dari harga barangnya. Hal yang lebih menentukan ialah cara memperolehnya, siapa yang dapat mengaksesnya, serta pesan yang ditimbulkannya. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan tentu berbeda dari kenyamanan yang diberikan karena kedekatan. Perlakuan adil memungkinkan perbedaan berdasarkan kebutuhan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Perspektif berikutnya ialah keadilan procedural (procedural justice). Penelitian mengenai kehidupan penjara menunjukkan hubungan antara persepsi atas proses yang adil dan penilaian warga binaan terhadap legitimasi institusi. Orang memperhatikan bagaimana keputusan dibuat: apakah alasannya jelas, apakah petugas konsisten, dan apakah keluhan didengar.
Dalam konteks Cibinong, teori tersebut membantu kita memahami risikonya, tanpa menganggap kondisi psikologis setiap penghuni telah diketahui. Apabila warga binaan melihat aturan berlaku keras bagi sebagian orang tetapi lentur bagi orang lain, ajakan untuk disiplin dapat terdengar sebagai tuntutan sepihak. Akibatnya, kepatuhan mungkin hanya bertahan selama pengawasan berlangsung, sementara penghormatan terhadap aturan melemah.
Padahal, pembinaan membutuhkan lebih dari perilaku tertib di hadapan petugas. Yang diharapkan ialah tumbuhnya kemampuan mengendalikan diri, mempertimbangkan akibat tindakan, dan menghormati hak orang lain. Tujuan itu sulit ditanamkan melalui lingkungan yang memberi contoh bertentangan.
Pada sisi petugas, konsep moral disengagement atau pelepasan kendali moral yang dikembangkan Albert Bandura juga relevan sebagai kerangka analisis. Seseorang dapat meredakan rasa bersalah dengan membenarkan tindakan, memperhalus sebutannya, atau mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.
Dalam sebuah organisasi, kalimat seperti “sekadar membantu” atau “sudah menjadi kebiasaan” dapat membuat penyimpangan tampak wajar. Contoh ini bukan kutipan dari petugas Cibinong, melainkan ilustrasi mekanisme pembenaran. Pemeriksaan tetap harus menentukan apakah mekanisme semacam itu hadir dalam kasus ini.
Lingkungan kerja yang permisif juga dapat menyulitkan petugas yang ingin menjaga integritas. Ketika penyimpangan dianggap kebiasaan bersama, orang yang menolak justru berisiko dipandang mengganggu kekompakan. Karena itu, pembenahan tidak cukup bertumpu pada nasihat agar petugas menjadi pribadi yang baik. Organisasi harus membuat tindakan yang benar harus dilakukan dan aman dipertahankan.
Langkah awalnya ialah menjelaskan hasil pemeriksaan kepada publik secara terukur: status bangunan, penggunaan sebenarnya, dasar pemberian akses, serta pihak yang bertanggung jawab. Ketidakjelasan yang berkepanjangan memberi ruang bagi munculnya prasangka dan memperlemah kepercayaan.
Sementara itu, keputusan yang menyangkut fasilitas dan pelayanan harus memiliki kriteria tertulis serta jejak persetujuan yang dapat diperiksa. Saluran pengaduan bagi warga binaan, keluarga, dan petugas perlu memungkinkan laporan ditindaklanjuti tanpa intimidasi. Pengawasan independen harus dapat bekerja agar institusi tidak hanya menilai dirinya sendiri.
Pembinaan psikologis pun perlu dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Konseling tentang tanggung jawab akan lebih bermakna apabila petugas memberi teladan dalam menjalankan aturan. Pendidikan moral kehilangan daya ketika materi yang disampaikan berbeda dari praktik yang disaksikan.
Polemik Cibinong mengingatkan bahwa pembinaan membutuhkan keteladanan. Sulit mengajak warga binaan menghormati hukum apabila dalam kesehariannya mereka justru melihat bahwa aturan dapat dilenturkan oleh pengaruh. Karena itu, pengungkapan fakta dan pembenahan tata kelola harus menjadi jalan untuk memulihkan kepercayaan sekaligus memperkuat proses perubahan perilaku.
Dalam etika Islam, kewenangan adalah amanah yang kelak harus dipertanggungjawabkan. Amanah itu menuntut keberanian menolak keistimewaan yang tidak sah, sekaligus kesungguhan menjaga martabat setiap warga binaan. Keadilan harus hadir dalam keputusan petugas, akses terhadap pelayanan, dan kesediaan mendengar mereka yang tidak memiliki kuasa.
Dari Cibinong, kita berharap lahir pembenahan yang membuat pemasyarakatan kembali dipercaya sebagai ruang untuk memperbaiki diri. Sebab, pelajaran tentang tanggung jawab akan berakar ketika keadilan benar-benar dialami. Di sanalah amanah negara diuji: memastikan bahwa pengaruh tidak membeli pengecualian dan setiap manusia tetap memperoleh kesempatan untuk menjadi lebih baik.
Disclaimer: Pandangan yang disampaikan dalam tulisan di atas adalah pendapat pribadi penulisnya yang belum tentu mencerminkan sikap Republika soal isu-isu terkait.
PLN kenalkan sistem dan keselamatan kelistrikan kepada siswa di Papua
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
PLN kenalkan sistem dan keselamatan kelistrikan kepada siswa di Papua
Rabu, 30 September 2026 12:19 WIB
PLN saat memperkenalkan layanan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) kepada para siswa program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dari Level Up Learning Center Jayapuru bertempat PLN Kota Jayapura, Papua, Jumat (25/9) (ANTARA/HO- PLN Papua)
Jayapura (ANTARA) - PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mengenalkan sistem kelistrikan, layanan digital, serta keselamatan ketenagalistrikan kepada siswa sebagai upaya meningkatkan pemahaman generasi muda mengenai kelistrikan dalam kehidupan sehari-hari.
General Manager PLN UIW Papua dan Papua Barat Roberth Rumsaur di Jayapura, Selasa, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya PLN memberikan pemahaman kepada generasi muda mengenai kelistrikan sekaligus memperkenalkan layanan yang dapat dimanfaatkan masyarakat.
"Pemahaman mengenai layanan digital PLN, transisi energi, hingga keselamatan ketenagalistrikan penting diberikan sejak dini agar masyarakat semakin memahami penggunaan listrik secara aman dan bijak," katanya.
Menurut Robert, pengenalan sistem kelistrikan kepada siswa juga menjadi kesempatan untuk memperlihatkan secara langsung proses kerja PLN dalam menyediakan dan melayani kebutuhan listrik masyarakat di Tanah Papua.
"Pada Jumat (25/9) kami mendapatkan kunjungan dari siswa program Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (MIPA) dari Level Up Learning Center Jayapura di mana ini sebagai bagian dari kegiatan edukasi untuk mengenalkan sistem kelistrikan dan layanan PLN secara langsung kepada generasi muda," ujarnya.
Dia menjelaskan apalagi para siswa mendapatkan pemaparan mengenai proses bisnis PLN, mulai dari sistem penyaluran listrik hingga layanan kepada pelanggan.
"Tidak hanya itu para siswa juga mengunjungi Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU) di mana para siswa melihat langsung salah satu infrastruktur yang mendukung pengembangan energi bersih," katanya lagi.
Dia menambahkan para siswa juga mengunjungi Command Center PLN untuk melihat proses pemantauan kondisi kelistrikan dan penanganan laporan masyarakat secara langsung.
"Listrik telah menjadi urat nadi kehidupan masyarakat mengingat generasi muda adalah ujung tombak masa depan sehingga kami mengajak seluruh pihak bersinergi agar mendapatkan pemahaman yang lebih jelas terkait sistem kelistrikan di Tanah Papua," ujarnya.
Pewarta : Qadri Pratiwi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Viral Ketua Komisi II DPR ke Ombudsman: Laporkan Seadanya, Tidak Perlu Lagi Sampai Putar-Putar Video |Republika Online
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA — Komisi II DPR RI memanggil pimpinan Ombudsman Republik Indonesia untuk meminta laporan langsung terkait hasil pengawasan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor pada (29/9/2026). Pemanggilan tersebut dilakukan di tengah polemik temuan dugaan fasilitas mewah di lapas tersebut.
Potongan video Ketua Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda menyampaikan pendapatnya di rapat beredar viral di media sosial pada Rabu (30/9/2026). Pernyataan yang viral itu terkait permintaan dirinya kepada Ombudsman agar melaporkan seadanya saja terkait kasus Lapas Cibinong dalam rapat tersebut.
"Terkait Lapas Cibonong, saya kira laporkan seadanya saja, tidak perlu lagi kita mengusak-usik kasus sampai dengan putar-putar video, terlalu jauh. Itu penting, tetapi jauh yang lebih penting, mari kita menjadikan hikmah dari peristiwa ini untuk kita melakukan perbaikan layanan yang lebih komprehensif," kata Rifqinizamy.
Sebelumnya saat membuka rapat ia menerangkan, pemanggilan Ombudsman dilakukan agar fungsi pengawasan DPR tetap berjalan tanpa menimbulkan kesan adanya konflik kewenangan antar-lembaga. Rifqinizamy menyinggung adanya permintaan dari Komisi XIII DPR RI agar Ombudsman hadir dalam rapat terkait persoalan Lapas Cibinong.
"Karena itu Komisi II DPR RI juga perlu menyampaikan bahwa kenapa Ombudsman pada saat dimohonkan oleh Komisi XIII DPR RI untuk hadir dalam rapat kerja dan rapat dengar pendapat di Komisi XIII DPR RI, kami mengambil inisiatif untuk memanggil khusus Ombudsman ke Komisi II DPR RI agar kita tidak terkesan memfit atkomplikan antar lembaga negara,” katanya.
Menurut Rifqinizamy, persoalan tersebut berkaitan dengan hubungan pengawasan Ombudsman dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Karena itu, Komisi II ingin memastikan pengawasan terhadap Ombudsman tetap berjalan sesuai kewenangannya.
"Dalam hal ini adalah Ombudsman RI dengan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Tetapi kita juga tetap ingin menjalankan fungsi pengawasan, dimana sekali lagi fungsi pengawasan Komisi II DPR RI ingin terus mendorong Ombudsman untuk kembali kepada khitahnya melakukan perbaikan pelayanan publik yang ada di Indonesia,” katanya.
Rifqinizamy mengatakan laporan terkait Lapas Cibinong perlu disampaikan oleh anggota Ombudsman yang turun langsung ke lapangan.
"Yang pertama saya persilakan kepada anggota Ombudsman Republik Indonesia yang langsung melakukan proses pengawasan ke Lapas Cibinong. Agar kemudian yang melaporkan ini adalah yang langsung melihat, yang langsung menyaksikan, dan langsung merasakan,” katanya.
Ia meminta laporan tersebut disampaikan secara faktual dan tidak melebar pada polemik yang tidak berkaitan langsung dengan perbaikan pelayanan publik. "Nanti selanjutnya silakan untuk diberikan laporan lebih lanjut terkait dengan rekomendasi yang lebih komprehensif oleh Ombudsman RI,” katanya mengakhiri.
31 Kasus Influenza A Terdeteksi di Bandung Barat, Dinkes Minta Warga Lakukan Hal Ini |Republika Online
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
REPUBLIKA.CO.ID, BANDUNG BARAT -- Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Bandung Barat (KBB), dr. Lia Nurliana Sukandar mengungkapkan ada 31 kasus positif Influenza A di wilayahnya. Kasus tersebut diketahui berdasarkan hasil pemeriksaan swab (usap).
"Sampai tanggal 28 September 2028 yang terinfeksi Influenza A ada 31 orang. Itu hasil dari laboratorium RSCK (Rumah Sakit Cahya Kawaluyaan)," kata Lia saat dikonfirmasi, Selasa (29/9/20269.
Influenza A merupakan virus yang menginfeksi saluran pernapasan dan dapat menular melalui percikan saat penderita batuk, bersin, atau berbicara, serta melalui tangan atau benda yang terkontaminasi. Virus ini dapat bermutasi dan menyebabkan penyakit dengan gejala ringan hingga berat.
Dia meminta masyarakat tidak panik meski Influenza A lebih mudah menular dibandingkan flu biasa. Namun demikian, warga juga diminta tetap harus waspada, terutama yang memiliki penyakit penyerta.
"Penularannya itu biasanya lewat droplet dari batuk atau bersin, kontak langsung dengan tangan yang terkonfirmasi positif dan permukaan benda yang terkontaminasi virus," terang Lia.
Gejala yang muncul antara lain demam atau meriang batuk, pilek, atau hidung tersumbat, sakit tenggorokan dan kepal, nyeri otot atau badan pegal, lemas atau mudah lelah, hingga mual, muntah, atau diare. Dia juga memastikan seluruh fasilitas kesehatan dari mulai Puskesmas dan rumah sakit sudah siap melayani pasien dan tidak membedakan pelayanan umum maupun BPJS Kesehatan.
"Segera periksa ke fasilitas kesehatan jika gejala tidak membaik dalam 2-3 hari atau semakin berat. Terutama pada bayi, lansia, ibu hamil dan penderita penyakit kronis," ujar Lia.
Pihaknya juga mengajak masyarakat untuk menerapkan pola hidup bersih dan sehat (PHBS). Pencegahan juga bisa dilakukan mulai rajin mencuci tangan menggunakan sabun, menggunakan masker saat sakit dan di tempat ramai, menjaga daya tahan tubuh dengan pola hidup sehat serta vaksin influenza terutama pada lansia, ibu hamil, anak-anak dan kelompok berisiko.
"Jadi, mari kita sama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap Influenza A. Tetap jaga pola hidup bersih bersih dan sehat, jaga kesehatan diri, segera datangi fasilitas kesehatan jika mengalami gejala yang mengkhawatirkan," kata Lia.
Pemprov Papua Selatan perkuat perlindungan sosial
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
Pemprov Papua Selatan perkuat perlindungan sosial
Rabu, 30 September 2026 12:17 WIB
Pemprov Papua Selatan luncurkan tiga inisiatif strategis yakni SIRIOS, Perlinsos GEMAS Ha-Anim, dan Kick off Portal Satu Data Daerah "PASSTI Ha-Anim" (ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Selatan)
Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan memperkuat perlindungan sosial dan tata kelola pemerintahan dengan meluncurkan tiga inisiatif strategis yakni SIRIOS, Perlinsos GEMAS Ha-Anim, dan Kick off Portal Satu Data Daerah "PASSTI Ha-Anim".
Asisten I Setda Papua Selatan Agustinus Joko Guritno dalam siaran pers yang diterima ANTARA di Jayapura, Selasa, mengatakan program prioritas pemerintah daerah setempat sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah diterjemahkan dalam tiga program tersebut yakni SIRIOS merupakan Sistem Informasi Orang Asli Papua di Papua Selatan.
"Sistem pendataan sosial ekonomi by name by address yang memilah data orang asli Papua dan non Papua berbasis 20 variabel terpadu (Selaras regsosek/DTSEN) yang dikumpulkan langsung oleh kader di tingkat kampung dan kelurahan," katanya.
Menurut Joko, sementara Perlinsos GEMAS Ha-Anim (Generasi Emas Papua Selatan) merupakan perlindungan sosial daerah bagi keluarga orang asli Papua dengan anak usia dini 0-12 bulan.
"Ini untuk mendukung pemenuhan gizi 1.000 hari pertama kehidupan, kesehatan, dan kepemilikan dokumen kependudukan anak yang disalurkan secara tunai," ujarnya.
Dia menjelaskan kemudian Portal Satu Data Daerah PASSTI Ha-Anim merupakan platform interoperabilitas data yang mengintegrasikan data sektoral antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai prinsip satu data Indonesia.
Dia menambahkan Pemprov Papua Selatan dengan dukungan kemitraan Indonesia-Australia untuk Akselerasi Layanan Dasar (SKALA) mendorong ketiga inovasi tersebut melalui rangkaian kejadian mendalam, perumusan payung regulasi daerah serta penguatan kapasitas aparatur dan kader di lapangan.
Pewarta : Ardiles Leloltery
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Periklindo Usul Insentif Berbasis Emisi Gas, Tak Eksklusif Hanya ke EV
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Persatuan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo) mengusulkan skema insentif otomotif berbasis emisi gas buang agar dapat dinikmati oleh lebih banyak lapisan masyarakat.
Wakil Ketua Umum Periklindo Achmad Rofiqi menyampaikan skema insentif tersebut tidak hanya terbatas secara eksklusif bagi pengguna mobil listrik.
Rofiqi menilai penerapan insentif berbasis emisi merupakan langkah inklusif untuk mempercepat penekanan polusi. Semakin rendah tingkat emisi gas buang yang dihasilkan suatu kendaraan, maka semakin besar insentif yang berhak didapatkan oleh konsumen.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Jadi bagaimana insentif ini bisa berbasis emisi gas buang. Jadi bagaimana insentif bisa dinikmati oleh seluruh lapisan, jadi tidak eksklusif hanya untuk kendaraan listrik," kata Rofiqi dalam Evolution Forum CNN Indonesia, Rabu (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurutnya, skema itu dapat membuka ruang bagi teknologi ramah lingkungan lainnya untuk mendapatkan dukungan pemerintah, termasuk penggunaan bahan bakar nabati seperti B50 yang memiliki emisi lebih rendah.
"Semakin rendah emisi gas buangnya, semakin tinggi insentifnya. Ini hal ini termasuk mungkin B50, mungkin dengan emisi gas buang yang lebih rendah karena memakai bahan nabati," ujarnya.
Selain itu, Periklindo juga mendorong kepastian regulasi jangka menengah hingga panjang juga dibutuhkan industri.
Rofiqi mengatakan pemerintah pusat dan daerah diharapkan dapat melakukan harmonisasi kebijakan minimal untuk kurun waktu 3 hingga 5 tahun ke depan untuk memberikan kepastian bagi investor maupun konsumen.
"Kepastian ini sangat penting bagi investor dan juga bagi sisi konsumen. Jadi bagaimana konsumen juga bisa menentukan pilihannya untuk membeli kendaraan listrik berdasarkan kebijakan yang berlaku," kata Rofiqi.
(fra/fln/fra)
Lanud Silas Papare tumbuhkan disiplin pelajar melalui lomba PBB
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
Lanud Silas Papare tumbuhkan disiplin pelajar melalui lomba PBB
Rabu, 30 September 2026 12:15 WIB
Kepala Dinas Personel Lanud Silas Papare Jayapura Kolonel Adm Ridwan Syapharudin melepas lomba gerak jalan tingkat SMP dan SMA Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura, Papua, Selasa (29/9/2026). ANTARA/HO-Lanud Silas Papare Jayapura.
Wamena (ANTARA) - Pangkalan TNI Angkatan Udara (Lanud) Silas Papare Jayapura, Papua menumbuhkan kedisiplinan pelajar di daerah setempat melalui perlombaan peraturan baris berbaris (PBB) dalam menyongsong peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-81 TNI tahun 2026.
Kepala Dinas Personel Lanud Silas Papare Kolonel Adm Ridwan Syapharudin dalam keterangannya di Wamena, Selasa mengatakan TNI AU menggelar lomba PBB untuk mengadu kedisiplinan dan kekompakan pelajar SMP dan SMA Kabupaten Jayapura dan Kota Jayapura.
“Dalam perlombaan tersebut para peserta berkompetisi memperebutkan juara satu, dua dan tiga serta penghargaan danton terbaik dan kostum terbaik untuk masing-masing tingkat SMP dan SMA,” katanya.
Menurut dia, PBB merupakan media pembentukan karakter yang menanamkan disiplin, kekompakan, tanggung jawab, kepemimpinan, ketelitian, keberanian serta kepatuhan terhadap aturan.
“Jangan jadikan kegiatan ini semata-mata untuk mengejar kemenangan. Jadikan sebagai ruang belajar untuk membangun disiplin, kekompakan, kerja sama, dan kepercayaan diri dan tunjukkan semangat, laksanakan setiap gerakan dengan sungguh-sungguh, dan junjung tinggi sportivitas,” ujarnya.
Dia menjelaskan lomba PBB tersebut menjadi bagian dari TNI dalam upaya menumbuhkan generasi muda Jayapura yang disiplin, tangguh, berkarakter, berprestasi serta memiliki semangat kebangsaan dan kecintaan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
“Kegiatan ini sekaligus memperkuat sinergi TNI dengan dunia pendidikan dan masyarakat dalam membangun generasi penerus bangsa yang siap menghadapi tantangan masa depan,” katanya.
Dia berharap kegiatan ini menjadi sarana bagi pelajar di Jayapura untuk meningkatkan kedisiplinan dan karakter dalam menempuh pendidikan yang baik.
Pewarta : Yudhi Efendi
Editor:
Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Sekjen PBB serukan upaya pelucutan senjata nuklir
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
PBB (ANTARA) - Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres pada hari Selasa menyerukan upaya untuk merintis jalan baru menuju dunia yang bebas dari senjata nuklir.
Pelucutan senjata nuklir bukanlah sebuah kebaikan hati, melainkan kewajiban hukum yang mengikat berdasarkan Traktat Non-Proliferasi Nuklir, ujarnya dalam pertemuan tingkat tinggi untuk memperingati Hari Internasional Penghapusan Total Senjata Nuklir.
"Saat kita memperingati hari penting ini, inilah saatnya untuk merintis jalan baru," katanya.
Negara-negara yang memiliki senjata nuklir harus kembali berdialog untuk mencegah penggunaan senjata nuklir dalam bentuk apa pun. Mempertahankan tren pengurangan persenjataan global yang telah berlangsung selama beberapa dekade sangatlah penting untuk mencegah terjadinya kembali perlombaan senjata nuklir.
Amerika Serikat (AS) dan Rusia harus merundingkan kerangka kerja penerus bagi Perjanjian Pengurangan Senjata Strategis Baru (New Strategic Arms Reduction Treaty) yang masa berlakunya telah berakhir. Semua negara yang memiliki senjata nuklir harus mengurangi peran senjata nuklir dalam kebijakan keamanan mereka, papar sekjen PBB tersebut.
"Perangkat kematian tersebut tidak boleh menentukan nasib umat manusia. Dunia yang terbelah tidak dapat dijadikan dalih untuk tidak bertindak. Kita mengetahui bahayanya dan kita menyadari konsekuensinya. Kita tahu bahwa kita harus mengerahkan segala upaya untuk mengubah haluan: menggantikan ancaman dengan dialog, menggantikan perlombaan senjata dengan pengendalian senjata, menggantikan kemandekan dengan tindakan nyata," tutur Guterres.
Persenjataan nuklir kini sedang diperluas dan dimodernisasi. Unjuk kekuatan nuklir kian nyaring terdengar. Berbagai kemajuan teknologi juga semakin meningkatkan risiko terjadinya kesalahan dan salah perhitungan. Dan tepat di saat yang paling dibutuhkan, sistem pengamanan yang telah dibangun selama puluhan tahun untuk membendung bahaya-bahaya tersebut justru sedang runtuh, ungkap Guterres.
"Umat manusia telah hidup di bawah bayang-bayang nuklir selama lebih dari delapan dekade. Kita harus memastikan generasi mendatang tidak mengalami hal itu. Mari kita memilih masa depan yang bebas dari senjata nuklir," ujar Guterres.
Pewarta: Xinhua
Editor: Maria Rosari Dwi Putri
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.
ITDP: Bus Listrik Jadi Momentum Reformasi Transportasi Publik
calendar_today 30.09.2026 - person - timer ~
Jakarta, CNN Indonesia --
Institute for Transportation and Development Policy (ITDP) menilai penggunaan bus listrik menjadi momentum reformasi layanan transportasi publik.
Southeast Asia Director ITDP Gonggomtua Sitanggang mengatakan sejak 2021, ITDP sudah membantu Transjakarta mereformasi layanan transportasi publik dengan penggunaan bus listrik sebagai armada mereka.
"Kami gunakan opportunity juga untuk melakukan reformasi layanan," ujar Gonggomtua dalam acara Evolution Indonesia Forum 2026, Rabu (30/9).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ketika hendak memulai penggunaan bus listrik, Gonggomtua mengatakan mereka melakukan focus group discussion (FGD) bersama sejumlah pengguna Transjakaerta, termasuk mereka yang menjadi bagian dari kelompok rentan dan disabilitas.
Dalam FGD tersebut, ITDP bertanya apa saja kebutuhan para pengguna Transjakarta. Mereka mendapatkan jawaban, mulai dari papan audio visual yang berisikan informasi real time hingga huruf braille di tombol setop.
"Itu masukan untuk Transjakarta. Ketika mereka procure bus listrik, sudah ada itu (sejumlah fasilitas baru)," ujar Gonggomtua.
Menurut Gonggomtua, penggunaan bus listrik itu lebih menguntungkan dibanding bus konvensional yang masih menggunakan BBM.
Ia mengatakan Transjakarta lebih hemat 5 persen biaya operasionalnya sejak mengoperasikan bus listrik.
"Penghematan biaya ini sudah terbukti. Transjakarta sudah ada sekitar 500 bus listrik di armadanya untuk bus besar, itu sudah 5 persen lebih rendah biaya operasional dibandingkan dengan bus ICE (Internal Combustion Engine)," ujar Gonggomtua.
CNN Indonesia menggelar Evolution Forum hari ini, Rabu (30/9) di Studio II di Gedung Transmedia, Jakarta. Mengambil tema Powering Indonesia's Future: Green Cars. Blue Skies, forum dibuka oleh Wakil Menteri Perindustrian Faisol Riza.
Evolution Forum bisa disaksikan di laman Youtube CNN Indonesia dan live streaming di CNNIndonesia.com. Forum terdiri dari dua sesi.
Sesi pertama akan membahas pengembangan energi baru dan terbarukan, teknologi rendah emisi serta peran industri dalam menciptakan kualitas udara yang lebih baik di Indonesia dan mendukung transisi energi Indonesia.
Sesi akan diisi oleh sejumlah narasumber. Mereka adalah;
1. Patia J Monangdo - Pembina Industri Ahli Muda / Ketua Tim Kerja Industri Kendaraan Listrik Berbasis Baterai (KBLBB) pada Direktorat Industri Maritim, Alat Transportasi, dan Alat Pertahanan (IMATAP) Kementerian Perindustrian
2. Handojo K. Setyadi - President Direktor PT Pollux Hotels Group Tbk
3. Suzanty Sitorus - Executive Director ViriyaENB
4. Sim Budiman Setiawan - Chairman Pusat Keterampilan Energi Terbarukan (PKET)
Sementara, sesi kedua membahas perkembangan kendaraan listrik, biofuel, kendaraan komersial rendah emisi, serta kebijakan pemerintah dalam mempercepat transformasi transportasi hijau di Indonesia.
Pembicara sesi kedua adalah:
1. Iman Kartolaksono Reksowardojo - Guru Besar Universitas Pertamina
2. Gonggomtua Sitanggang - Southeast Asia Director Institute for Transportation and Development Policy (ITDP)
3. Achmad Rofiqi - Wakil Ketua Umum Periklindo dan Senior Manager Marketing Communications MA
Diskusi mengeksplorasi bagaimana pengembangan sumber energi, inovasi teknologi kendaraan, kesiapan industri, infrastruktur, dan kebijakan dapat saling terhubung dalam membangun ekosistem mobilitas rendah emisi yang semakin luas.
[Gambas:Video CNN]
(dhz/sfr)