Pemain Kripto Makin Banyak, Pedagang Aset Keuangan Digital Berizin Kini Capai 28 Perusahaan

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Senin, 05 Oktober 2026, 16:35 WIB

Warta Ekonomi, Jakarta -

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah pedagang aset keuangan digital (PAKD) yang telah mengantongi izin mencapai 28 perusahaan hingga September 2026. Jumlah tersebut bertambah setelah OJK memberikan izin kepada PT Gudang Kripto Indonesia (GKI) pada 22 September 2026.

Kepala Eksekutif Pengawas Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital, dan Aset Kripto OJK Adi Budiarso mengatakan GKI resmi memperoleh izin usaha sebagai PAKD.

"Untuk terus mendukung perkembangan perdagangan aset keuangan digital di Indonesia, OJK telah memberikan izin usaha kepada PT Gudang Kripto Indonesia atau GKI sebagai pedagang aset keuangan digital terhitung sejak 22 September 2026," ujar Adi dalam pemaparan RDKB OJK September, Senin (5/10/2026).

Selain perizinan PAKD, OJK terus mengevaluasi perkembangan penyelenggara inovasi teknologi sektor keuangan (ITSK), termasuk melalui mekanisme regulatory sandbox.

Mengacu pada POJK Nomor 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan ITSK, pelaku usaha dengan model bisnis yang sama dengan tujuh peserta sandbox yang telah dinyatakan lulus dapat mengajukan pendaftaran kepada OJK tanpa kembali menjalani proses uji coba pengembangan sandbox.

Saat ini, OJK tengah mengevaluasi lima permohonan untuk menjadi peserta sandbox. Lima calon peserta tersebut terdiri atas dua model bisnis aset keuangan digital dan aset kripto serta tiga model bisnis pendukung pasar.

Baca Juga: OJK Ungkap Transaksi Kripto Agustus Rp23,16 Triliun, Naik 12,87 Persen

Baca Juga: Transaksi Kripto Capai Rp171,12 Triliun, INDODAX Dorong Ekosistem Lokal Diperkuat

Di tengah bertambahnya jumlah pelaku usaha berizin, aktivitas perdagangan aset kripto juga tumbuh. OJK mencatat jumlah akun konsumen aset kripto mencapai 23,21 juta akun pada Agustus 2026, meningkat 1,23 persen secara bulanan.

Nilai transaksi aset kripto pada periode yang sama mencapai Rp23,16 triliun, naik 12,87 persen dibandingkan bulan sebelumnya.

Transaksi derivatif aset keuangan digital juga meningkat 33,76 persen secara bulanan menjadi Rp4,56 triliun pada Agustus 2026.

Mau berita menarik lainnya? Follow WhatsApp Warta Ekonomi.

Pertamina: Harga BBM dan avtur RI lebih murah dibanding negara lain

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Kalau perbandingannya memang secara keseluruhan relatif kita masih lebih murah daripada negara sekitar

Jakarta (ANTARA) - Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patra Niaga Joko Pranoto menyampaikan, harga bahan bakar minyak (BBM) dan avtur di Indonesia sangat kompetitif atau lebih murah dibandingkan dengan di negara lain.

“Kalau perbandingannya memang secara keseluruhan relatif kita masih lebih murah daripada negara sekitar,” ujar Joko dalam acara Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026, dipantau dari kanal resmi Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.

Melalui paparan yang ditampilkan oleh Joko, Indonesia merupakan negara dengan BBM termurah untuk bensin RON 92 (setara pertamax), yakni Rp15.950 per liter, berbeda dengan Singapura (Rp48.514 per liter); Thailand (Rp21.213 per liter); maupun Filipina (Rp25.014 per liter).

Indonesia juga menjadi negara dengan harga BBM RON 95 termurah (Rp19.150 per liter) apabila dibandingkan dengan Malaysia (Rp19.822 per liter); Thailand (Rp21.412 per liter); Filipina (Rp25.288 per liter); hingga Singapura (Rp48.795 per liter).

Untuk harga avtur, Pertamina juga mencatat bahwa Indonesia memiliki harga yang paling murah apabila dibandingkan dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Harga avtur di Indonesia senilai Rp20.190 per liter; sementara itu untuk Vietnam Rp20.619 per liter; Thailand (Rp33.377 per liter); Singapura (Rp44.202 per liter); dan Malaysia (Rp46.006 per liter).

Sementara itu, untuk harga Diesel, Indonesia menempati posisi ketiga termurah di kawasan Asia Tenggara dengan harga Rp25.200 per liter. Vietnam mencatatkan harga diesel termurah di kawasan Asia Tenggara, yakni senilai Rp21.038 per liter; kemudian terdapat Malaysia di posisi kedua dengan harga Rp23.988 per liter.

“Jadi, kalau kami bandingkan harga BBM dan avtur kita dengan negara-negara sekitar, sebenarnya secara keseluruhan, kita masih sangat kompetitif dibandingkan negara-negara yang lain,” ucap Joko.

Baca juga: Pakar proyeksi harga BBM nonsubsidi naik 5–11 persen pada Oktober

Baca juga: Pemerintah pastikan cadangan BBM aman di tengah gejolak geopolitik

Pewarta: Putu Indah Savitri
Editor: Ahmad Buchori
Copyright © ANTARA 2026

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.

Hutan, Biodiversitas, dan Politik Generasi Masa Depan | Retizen

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Fabian Satya Rabani

Eduaksi | 2026-10-05 11:20:25

Martin Heidegger pernah mengajak manusia melihat kembali arti “berdiam” di dunia: manusia bukan sekadar menempati suatu tempat, melainkan memiliki tanggung jawab untuk merawat ruang yang membuat kehidupan mungkin berlangsung. Dalam konteks Indonesia, gagasan itu terasa semakin relevan ketika “tanah air” tidak lagi cukup dipahami sebagai wilayah yang dibatasi garis pada peta.

Tanah air adalah hutan yang menyimpan air, sungai yang menghidupi masyarakat, laut yang menopang pangan, dan jutaan spesies yang membentuk jejaring kehidupan. Ketika semua itu mengalami tekanan akibat perubahan iklim, deforestasi, dan hilangnya biodiversitas, pertanyaan tentang masa depan Indonesia pada dasarnya berubah menjadi pertanyaan tentang bagaimana sebuah generasi memilih memperlakukan rumah yang diwariskan kepadanya.

Konteks ekologis Indonesia pada 2026 memperlihatkan betapa serius persoalan tersebut. BMKG mencatat El Niño berada pada intensitas sangat kuat dan memperkirakan fenomena itu bertahan hingga awal 2027. Pada awal Oktober, sekitar 79,65 persen wilayah Indonesia diprakirakan mengalami curah hujan kategori rendah, sementara 1.474 titik pemantauan sebelumnya tercatat mengalami hari tanpa hujan kategori ekstrem panjang. Kondisi kering itu juga berkaitan dengan meningkatnya titik panas, sehingga risiko kebakaran hutan dan lahan ikut membesar.

Di tengah situasi itu, peringatan Sumpah Pemuda ke-98 semestinya dibaca sebagai momentum politik ekologis. Politik dalam pengertian ini bukan sekadar perebutan kekuasaan, melainkan pertanyaan tentang siapa yang menentukan penggunaan tanah, hutan, air, energi, dan sumber daya alam hari ini. Pilihan tersebut akan menentukan kualitas kehidupan generasi yang hidup puluhan tahun mendatang. Karena itu, anak muda tidak cukup ditempatkan sebagai penerima dampak krisis, tetapi perlu hadir sebagai kelompok yang ikut menentukan arah kebijakan ekologis.

Dari Sumpah Pemuda ke Sumpah Ekologis

Perubahan iklim membuat hubungan antara hutan dan kehidupan sehari-hari semakin sulit dipisahkan. Hutan bukan hanya kumpulan pohon atau kawasan hijau yang terlihat dari citra satelit. Ia merupakan bagian dari sistem yang mengatur air, menyimpan karbon, menyediakan habitat, menjaga tanah, dan menopang kehidupan berbagai spesies. Indonesia sendiri merupakan salah satu negara dengan kekayaan biodiversitas terbesar dunia, tetapi kekayaan tersebut menghadapi tekanan perubahan iklim dan gangguan ekosistem. BRIN mencatat perubahan iklim bahkan dapat memperluas ancaman spesies invasif yang berdampak pada keseimbangan ekosistem, pangan, dan ekonomi lokal.

Di sinilah gagasan tentang “Sumpah Pemuda Hijau” menemukan relevansinya. Gerakan generasi muda tidak harus berhenti pada kampanye menanam pohon atau unggahan media sosial, tetapi bergerak menuju penguasaan pengetahuan, penggunaan teknologi, pengawasan kebijakan, dan keterlibatan dalam pengambilan keputusan. Energi bersih, pengelolaan sampah, perlindungan hutan, dan konservasi biodiversitas sebenarnya berada dalam satu rantai persoalan. Ketika hutan rusak, krisis air dan pangan dapat ikut membesar; ketika energi masih bertumpu pada sumber beremisi tinggi, tekanan terhadap iklim terus berlangsung.

Model keterlibatan semacam itu mulai terlihat dalam berbagai inisiatif anak muda. Kementerian Kehutanan, misalnya, menjalankan Forest Youthverse 2026 sebagai ruang pembelajaran dan kolaborasi generasi muda dalam pelestarian hutan dan biodiversitas. Salah satu rangkaiannya di Pulau Pramuka melibatkan 70 peserta dan menggabungkan pembelajaran, eksplorasi, perancangan solusi, hingga aksi konservasi. Program tersebut memperlihatkan perubahan posisi anak muda: dari sekadar sasaran edukasi lingkungan menjadi bagian dari ekosistem pelestarian yang menghasilkan gagasan dan aksi.

Hutan sebagai Politik Generasi Masa Depan

Persoalannya, gerakan ekologis tidak boleh berhenti pada romantisme tentang anak muda yang peduli lingkungan. Ada pertanyaan yang lebih keras: siapa yang menguasai keputusan tentang hutan dan untuk kepentingan siapa sumber daya alam digunakan? Deklarasi Orang Muda Sumatra pada Agustus 2026 menunjukkan bahwa sebagian anak muda mulai membawa pertanyaan tersebut ke ruang politik ekologis. Perwakilan orang muda dari 10 provinsi di Sumatra menyoroti krisis ekologis, alih fungsi hutan, tekanan terhadap ruang hidup, serta persoalan ketidakadilan antargenerasi.

Pertanyaan itu penting karena kerusakan lingkungan sering diperlakukan sebagai persoalan sektoral. Kekeringan dianggap urusan klimatologi, kebakaran menjadi urusan penanggulangan bencana, hilangnya habitat menjadi urusan konservasi, sedangkan ketahanan pangan ditempatkan sebagai urusan pertanian. Padahal semuanya saling terhubung dalam satu lanskap ekologis. Bahkan laporan Indonesia Environmental Outlook 2026 yang dikutip Yayasan KEHATI menggambarkan kerusakan hutan, krisis air, tekanan pangan, dan ekspansi energi berbasis ekstraktif sebagai persoalan yang membentuk lingkaran krisis ekologis.

Karena itu, politik generasi masa depan seharusnya tidak hanya berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, lapangan kerja, atau transformasi digital, tetapi juga tentang kualitas ekosistem yang diwariskan. Hutan yang hilang tidak dapat dipulihkan hanya dengan kebijakan di atas kertas, sementara biodiversitas yang punah tidak selalu memiliki pengganti. Pada saat yang sama, anak muda memiliki instrumen yang tidak dimiliki generasi sebelumnya dalam skala sebesar sekarang: data terbuka, pemetaan digital, kecerdasan buatan, jejaring komunitas, dan media sosial dapat digunakan untuk memperluas partisipasi publik dalam isu ekologis.

Sumpah Pemuda 1928 menyatukan Indonesia sebagai proyek kebangsaan. Hampir seratus tahun kemudian, tantangannya berubah: bagaimana memastikan tanah air yang diwariskan itu tetap layak dihuni ketika generasi baru mengambil alih masa depan? Jawabannya tidak cukup berupa slogan hijau, sebab masa depan ekologis ditentukan oleh keputusan konkret tentang hutan, energi, pangan, air, dan biodiversitas. Dalam konteks itu, menjaga hutan bukan sekadar agenda lingkungan, melainkan bagian dari politik antargenerasi—politik tentang siapa yang berhak menikmati Indonesia yang masih utuh pada masa depan.

Disclaimer

Retizen adalah Blog Republika Netizen untuk menyampaikan gagasan, informasi, dan pemikiran terkait berbagai hal. Semua pengisi Blog Retizen atau Retizener bertanggung jawab penuh atas isi, foto, gambar, video, dan grafik yang dibuat dan dipublished di Blog Retizen. Retizener dalam menulis konten harus memenuhi kaidah dan hukum yang berlaku (UU Pers, UU ITE, dan KUHP). Konten yang ditulis juga harus memenuhi prinsip Jurnalistik meliputi faktual, valid, verifikasi, cek dan ricek serta kredibel.

Hari Guru Sedunia, Delapan Ratus Guru Palestina Syahid Dibunuh Tentara Israel |Republika Online

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Marah Khaled Al-Za anin (18), seorang pengungsi Palestina, melukis salah satu karya seninya di dalam tendanya di tempat penampungan Sekolah Al-Rimal, Jalur Gaza, Rabu (28/1/2026). Marah mengubah tenda pengungsiannya menjadi galeri seni kecil tempat ia memajang karya-karyanya setelah rumahnya hancur selama perang Israel di Gaza.

REPUBLIKA.CO.ID, GAZA — Kementerian Pendidikan Palestina melaporkan, tentara Israel telah membunuh lebih dari 800 guru Palestina dan melukai lebih dari 3.300 lainnya di Jalur Gaza sejak awal perang genosida pada Oktober 2023.

Dilansir dari Palestine Chronicle, pernyataan tersebut dirilis menjelang peringatan Hari Guru Sedunia yang diperingati setiap 5 Oktober. Kementerian memperingatkan bahwa para pendidik Palestina saat ini berjuang keras mempertahankan akses pendidikan di tengah penargetan secara sistematis oleh pasukan pendudukan.

Guru-guru di seluruh wilayah pendudukan Palestina dinilai tengah menghadapi "pertempuran nyata untuk bertahan hidup" demi melindungi hak atas pendidikan. Kementerian menggambarkan kehancuran serta serangan yang menghantam sektor pendidikan di Gaza dan Tepi Barat sebagai bentuk "genosida menyeluruh."

Selain korban jiwa dan luka-luka, kementerian juga menyoroti penahanan para pendidik. Lebih dari 170 guru hingga kini masih mendekam di penjara-penjara Israel. Mereka berada dalam kondisi yang sangat buruk.

Data tersebut merinci besarnya kerugian tenaga pengajar, di samping tekanan bertubi-tubi yang dihadapi mereka yang berusaha tetap mengajar, mulai dari pembatasan ruang gerak hingga krisis keuangan.

Penyekatan di Tepi Barat

Kementerian Pendidikan Palestina menyebutkan, pembatasan gerak dan pelecehan di ratusan pos pemeriksaan (checkpoint) Israel makin memperberat penderitaan harian para guru di Tepi Barat yang diduduki.

Kondisi terparah dialami para tenaga pengajar di Masafer Yatta (selatan Hebron/Al-Khalil), Al-Mughayyir (Tepi Barat tengah), Lembah Yordan, serta komunitas-komunitas di Area C.

Berdasarkan Perjanjian Oslo II 1995 yang sejatinya dirancang sebagai kesepakatan sementara, Tepi Barat dibagi menjadi tiga wilayah: Area A, B, dan C. Area A berada di bawah kendali sipil dan keamanan Palestina.

Area B berada di bawah administrasi sipil Palestina dan kontrol keamanan Israel. Sementara itu, Area C—yang mencakup sekitar 60 persen dari total wilayah Tepi Barat—sepenuhnya berada di bawah kendali Israel.

Menjaga budaya Bumi Cenderawasih melalui festival

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Menjaga budaya Bumi Cenderawasih melalui festival

Senin, 5 Oktober 2026 13:19 WIB

Tarian Isosolo, salah satu tarian yang disajikan saat Festival Danau Sentani di Kalkote, Kabupaten Jayapura. (ANTARA/HO/Dokumentasi)

Jayapura (ANTARA) - Tanah Papua bukan sekadar wilayah geografis di timur Indonesia, melainkan hamparan megah yang menyimpan ribuan jejak peradaban dari ratusan suku bangsa yang masing-masing mengaitkan kehidupan mereka pada bahasa, seni, dan ritual tersendiri.

Ada sekitar 250 suku yang tersebar di enam provinsi di Papua dengan keanekaragaman budaya, baik itu dalam bentuk tarian, musik, maupun kerajinan tangan.

Di tengah derasnya arus modernisasi dan digitalisasi yang mengikis identitas lokal, tantangan untuk merawat warisan nenek moyang di tanah Papua itu kian nyata.

Perawatan warisan itu, antara lain, dilakukan melalui festival budaya. Kegiatan yang menjadi agenda pariwisata tahunan itu diharapkan menjadi ruang hidup, arena edukasi, sekaligus panggung penegasan identitas masyarakat adat Papua.

Dari berbagai festival budaya yang pernah dilaksanakan, ada empat festival yang saat ini secara rutin masih dilaksanakan yakni, Festival Budaya Lembah Baliem di Jayawijaya, Festival Asmat Pokman di Asmat, dan Festival Danau Sentani di Kabupaten Jayapura, serta Festival Budaya Biak Munara Wampasi di Kabupaten Biak Numfor.

Setiap acara itu punya karakter yang berbeda karena tumbuh dari lingkungan sosial dan kebudayaan masyarakat setempat.

Festival Budaya Lembah Baliem yang dilaksanakan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, merupakan kegiatan yang paling lama dan dikenal luas dari Tanah Papua. Kegiatan itu diselenggarakan pertama kali tahun 1989 dan kemudian berkembang menjadi agenda tahunan yang menampilkan kekayaan budaya masyarakat di Lembah Baliem.

Berbagai atraksi ditampilkan dalam Festival Lembah Baliem, seperti tarian tradisional, permainan tradisional, karapan babi, hingga bakar batu.

Penyelenggaraan yang rutin dilaksanakan setiap bulan Agustus itu digelar oleh Pemda Jayawijaya melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang menggandeng masyarakat, tokoh adat, pelaku seni, UMKM dan berbagai pihak lainnya.

Pada pelaksanaannya awal Agustus 2026 tercatat ada 270 wisatawan mancanegara datang untuk menyaksikan festival itu.

Festival Asmat Pokman, yang digelar setiap Oktober, memiliki karakter yang khas karena dilaksanakan melalui kerja sama Keuskupan Agats dan Pemerintah Kabupaten Asmat.

Kerja sama tersebut menunjukkan bahwa festival berkembang dari hubungan panjang antara komunitas lokal, lembaga keagamaan, dan pemerintah dalam menjaga serta mempromosikan kebudayaan Asmat.

Selama festival, pengunjung dapat menyaksikan proses mengukir, melihat karya seni, menikmati kuliner lokal dan menyaksikan parade perahu.

Perubahan nama menjadi Festival Asmat Pokman yang terjadi pada 2019 itu memiliki makna yang berkaitan dengan karya tangan, karena festival tersebut menjadi ruang bagi masyarakat Asmat untuk mengekspresikan karya, budaya dan identitas mereka.

Seni ukir menjadi salah satu daya tarik utama, tetapi kegiatan festival lainnya juga dilakukan seperti anyaman, tari, lagu, ritual, kuliner lokal, pangkur sagu, hingga parade perahu.

Kegiatan budaya lainnya ialah Festival Danau Sentani, yang mengambil nama dari tempat acara itu berlangsung. Festival itu menjadikan Danau Sentani dan kebudayaan masyarakat di sekitarnya sebagai panggung utama.

Festival yang telah berlangsung sejak awal 2000-an itu menjadi program Pemerintah Kabupaten Jayapura.

Pemerintah Kabupaten Jayapura menyebut tujuan Festival Danau Sentani antara lain mempromosikan pariwisata, keindahan alam dan keragaman budaya sekaligus melestarikan kearifan lokal yang dalam penyelenggaraannya melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Sedangkan Festival Budaya Biak Munara Wampasi yang dilaksanakan setiap Oktober sejak tahun 2012 memiliki atraksi budaya andalan Snap Mor dan Apen Beyeren yang merupakan dua tradisi adat sakral dari Suku Biak.

Snap Mor merupakan tradisi menangkap ikan secara bersama-sama di perairan dangkal atau karang saat air laut surut, yang disebut musim meti.

Pada acara itu, masyarakat turun ke laut membawa jaring, tombak, atau alat penusuk ikan tradisional khas Biak yang disebut kalawai untuk menangkap ikan di area tumpukan batu karang (mor).

Atraksi lainnya, Apen Beyeren atau tradisi menginjak batu panas merupakan ritual sakral berupa atraksi berjalan tanpa alas kaki di tumpukan batu yang dibakar hingga membara dengan suhu mencapai sekitar 360 derajat celsius.

Atraksi itu hanya dapat dilakukan oleh pria pilihan yang berhati bersih dan telah menjalani ritual puasa serta dikuatkan doa-doa oleh tetua adat yang dapat melakukannya.

Ajang pelestarian

Menurut Guru Besar Bidang Ilmu Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Cenderawasih Profesor Dr Fredrik Sokoy, kegiatan budaya rutin yang digelar sejumlah daerah itu di Papua itu, selain memperkenalkan budaya khas mereka kepada dunia, juga menjadi ajang untuk melestarikannya.

Sebagai contoh Festival Danau Sentani yang membawa ritme perayaan yang bersumber dari kehidupan pesisir dan air dengan diiringi tarian Isosolo, tarian di perahu yang dilakukan ratusan penari dari berbagai suku di sekitar Danau Sentani.

Festival itu, kata Fredrik Sokoy, merayakan keharmonisan manusia dengan alam perairan, dan juga menampilkan lukisan kulit kayu khas Asei, ukiran kayu Sentani, dan alunan alat musik tifa yang membuktikan tingginya nilai kebudayaan suku-suku pesisir Papua.

Menurut dia, pelaksanaan festival budaya yang juga mengikutsertakan anak-anak muda dapat menjadi sarana generasi mempelajari kembali bahasa daerah, tata cara menari, hingga makna simbolis dari busana serta perlengkapan adat milik suku mereka sendiri.

Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, saat membukan Festival Lembah Baliem, awal Agustus, menegaskan pentingnya menempatkan masyarakat adat sebagai subjek utama dalam pengembangan pariwisata berbasis kebudayaan karena festival budaya seperti Festival Lembah Baliem dan Danau Sentani bukan sekadar agenda promosi pariwisata tahunan, melainkan instrumen investasi kebudayaan yang sekaligus melestarikannya.

Menurut dia, pariwisata berkelanjutan di Tanah Papua harus bertumpu pada pelestarian adat dan lingkungan.

Tingginya konsistensi masyarakat Papua dalam merawat warisan budayanya melalui ajang festival perlu diapresiasi, kata Ni Luh Puspa, apalagi menempatkan kebudayaan lokal sebagai subjek utama, bukan sekadar komoditas hiburan.

Kementerian Pariwisata berkomitmen untuk terus mendukung promosi, pembinaan, serta pengembangan festival-festival di Papua agar dapat diselenggarakan dengan standar internasional tanpa mengorbankan kesakralan dan keaslian nilai-nilai adatnya.

Gubernur Papua Mathius Fakhiri menegaskan, festival kebudayaan merupakan instrumen strategis dalam menjaga stabilitas sosial sekaligus membangun jati diri Papua yang kokoh.

Pembangunan infrastruktur dan ekonomi fisik harus berjalan seiring dengan penguatan karakter berbasis nilai-nilai lokal, karena itu festival budaya menjadi cermin kebanggaan masyarakat Papua.

Di sinilah generasi muda belajar bahwa adat dan tradisi bukanlah masa lalu yang tertinggal, melainkan fondasi utama untuk melangkah ke masa depan.

Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Menjaga budaya Bumi Cenderawasih melalui festival

Pewarta : Evarukdijati
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Bea Cukai Berikan Kemudahan Impor Bahan Baku untuk Industri Otomotif melalui Fasilitas KITE

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Fasilitas KITE Pembebasan salah satu peran Bea Cukai dalam memberikan kemudahan.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN -- Kantor Wilayah (Kanwil) Bea Cukai Banten memberikan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) Pembebasan kepada PT Jaya Rancang Cipta pada Kamis (17/9/2026). Fasilitas tersebut diberikan untuk memberikan kemudahan dalam pengadaan bahan baku bagi kegiatan produksi perusahaan yang berorientasi ekspor.

Kepala Kanwil Bea Cukai Banten, Ambang Priyonggo, mengatakan fasilitas KITE Pembebasan merupakan salah satu bentuk peran Bea Cukai dalam memberikan kemudahan kepada industri yang menghasilkan barang untuk pasar ekspor. Melalui fasilitas tersebut, perusahaan dapat memperoleh bahan baku, bahan penolong, dan bahan pengemas dari luar negeri dengan kemudahan fiskal sesuai ketentuan.

“Berdasarkan hasil penilaian, PT Jaya Rancang Cipta dinyatakan layak memperoleh izin fasilitas KITE Pembebasan,” ujar Ambang.

PT Jaya Rancang Cipta merupakan perusahaan manufaktur otomotif yang berlokasi di Kabupaten Tangerang yang memproduksi dan mengembangkan mobil listrik golf. Produk perusahaan telah dipasarkan ke sejumlah negara di Asia Tenggara, Timur Tengah, Eropa, hingga Amerika. Dengan pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan, perusahaan berencana meningkatkan kegiatan usaha dan memperluas pasar ekspornya.

Direktur PT Jaya Rancang Cipta, Stefan Wanandi, menuturkan fasilitas KITE Pembebasan memberikan kemudahan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan produksi yang berorientasi ekspor.

“Melalui fasilitas ini diproyeksikan dapat menambah nilai investasi hingga lima juta dolar AS pada tahun depan,” ujar Stefan.

Secara umum, fasilitas KITE Pembebasan diberikan kepada perusahaan yang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Fasilitas ini memungkinkan pengadaan bahan dari luar negeri untuk diolah, dirakit, atau digabungkan menjadi hasil produksi yang kemudian ditujukan untuk kegiatan ekspor. Dengan demikian, fasilitas KITE diharapkan dapat membantu meningkatkan daya saing industri dalam negeri, khususnya perusahaan yang terintegrasi dalam rantai produksi berorientasi ekspor.

Dalam pemanfaatan fasilitas tersebut, Bea Cukai juga memberikan pendampingan kepada perusahaan agar pelaksanaan kegiatan impor, produksi, dan ekspor berjalan sesuai ketentuan. Ambang mengatakan pihaknya terbuka terhadap konsultasi dan asistensi apabila perusahaan menghadapi kendala dalam pelaksanaan fasilitas.

“Apabila terdapat kendala di kemudian hari, silakan melakukan konsultasi kepada Bea Cukai, kami selalu siap memberikan asistensi agar perusahaan senantiasa taat pada aturan, tetap pada koridor, sehingga perusahaan akan maju dan berkembang,” tutup Ambang.

Pemanfaatan fasilitas KITE Pembebasan diharapkan dapat meningkatkan aktivitas produksi dan ekspor PT Jaya Rancang Cipta. Peningkatan kegiatan usaha tersebut juga berpotensi menciptakan aktivitas ekonomi di lingkungan sekitar melalui kebutuhan terhadap berbagai jasa penunjang, seperti rumah makan, tempat tinggal, transportasi, dan kegiatan usaha lainnya.

Pemprov Papua Selatan dapat penghargaan pembangunan progresif

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Pemprov Papua Selatan dapat penghargaan pembangunan progresif

Senin, 5 Oktober 2026 13:18 WIB

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo (Tengah) menerima penghargaan Pembangunan Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Progresif dari Kementerian PPN/Bappenas pada Rabu (30/9/2026) (ANTARA/HO-Humas Pemprov Papua Selatan)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Selatan mendapatkan penghargaan khusus Pembangunan Daerah Otonomi Baru (DOB) Progresif dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas).

Gubernur Papua Selatan Apolo Safanpo dalam siaran pers yang diterima di Jayapura, Jumat, mengatakan penghargaan yang diterima tentunya akan menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tugas pembangunan, pemerintahan, serta pelayanan publik yang dipercayakan.

"Sebagaimana kami ketahui bersama bahwa tujuan pembangunan hakikatnya adalah mewujudkan kesejahteraan bagi masyarakat," katanya.

Menurut Safanpo, perencanaan pembangunan yang dilaksanakan selama ini sudah berjalan dengan baik sesuai amanat undang-undang tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

"Perencanaan dilakukan secara berjenjang melalui proses musyawarah perencanaan pembangunan, mulai dari tingkat kampung, distrik hingga ke pemerintah pusat," ujarnya.

Dia menjelaskan pembangunan nasional merupakan agregasi dari pembangunan daerah sehingga tentu merupakan hal yang benar dan sejalan dengan prinsip dalam sistem perencanaan pembangunan nasional.

"Namun dalam pelaksanaannya mungkin kami masih perlu melakukan perbaikan secara periodik dan berkelanjutan dari waktu ke waktu," katanya lagi.

Dia menambahkan untuk mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat, maka setelah pembangunan dilaksanakan diperlukan evaluasi secara berkala.

"Evaluasi diperlukan untuk mengetahui sejauh mana pembangunan yang dilaksanakan benar-benar telah mencapai tujuan yang diharapkan," ujarnya.

Pewarta : Ardiles Leloltery
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

YK Festisale Gemati Pasar Jogja Dorong Pergerakan Ekonomi Masyarakat |Republika Online

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

REPUBLIKA.CO.ID, YOGYAKARTA -- Pemerintah Kota Yogyakarta menyiapkan YK Festisale Gemati Pasar Jogja untuk mendorong pergerakan ekonomi masyarakat selama bulan Oktober 2026. Kegiatan ini akan melibatkan pasar rakyat, pusat perbelanjaan, ritel, pelaku usaha, dan berbagai pemangku kepentingan

Kepala Bagian Perekonomian dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Kota Yogyakarta, Danang Yulisaksono, mengatakan rangkaian kegiatan ini diharapkan memperkuat sinergi berbagai pihak dalam menggerakkan ekonomi masyarakat.

"Harapannya melalui HUT kota ini kita bersama-sama bergandengan tangan dan bersinergi untuk terus menggerakkan ekonomi masyarakat menjadi lebih baik lagi," ujar Danang dalam jumpa pers YK Festisale di Ruang Yudistira, Balai Kota Yogyakarta, Rabu (30/9/2026). Kegiatan tersebut merupakan bagian dari rangkaian HUT ke-268 Kota Yogyakarta.

Menurut Danang, rangkaian kegiatan selama Oktober juga diharapkan mampu meningkatkan kunjungan dan transaksi di Kota Yogyakarta. Pemerintah menargetkan traffic kunjungan setidaknya dapat menyamai periode ramai pada Juli-Agustus.

"Harapannya traffic-nya bisa sama atau mungkin bisa lebih," katanya.

Danang mengatakan momentum tersebut juga diharapkan mampu mengangkat aktivitas ekonomi yang biasanya mengalami penurunan pada Oktober. Ia menyebut peningkatan yang signifikan dari posisi low season akan menjadi capaian penting bagi perekonomian Kota Yogyakarta.

Salah satu programnya adalah Gemati Pasar, yang berlangsung di 22 pasar Kota Yogyakarta pada 1–31 Oktober. Masyarakat yang berbelanja minimal Rp 20 ribu di pedagang peserta akan memperoleh satu kupon undian, berlaku kelipatan sesuai nilai transaksi. Program ini menggunakan sistem digital melalui pembayaran QRIS.

Pedagang peserta akan diberi penanda khusus agar mudah dikenali masyarakat. Hingga kini, sekitar 500 pedagang telah terdata. Hadiah yang disiapkan antara lain sepeda motor, sepeda, kompor gas, lemari es, dan hadiah lainnya. Pengundian dilakukan pada awal November.

Kepala Dinas Perdagangan Kota Yogyakarta, Veronica Ambar Ismuwardani, mengatakan Gemati Pasar menjadi salah satu cara untuk memotret perkembangan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta.

"Ini salah satu cara kita memotret perkembangan ekonomi masyarakat Kota Yogyakarta," katanya.

Ambar mengajak masyarakat kembali berbelanja di pasar rakyat selama kegiatan berlangsung. Menurutnya, peningkatan transaksi diharapkan memberi manfaat langsung bagi pedagang.

"Yuk kembali ke pasar rakyat, kembali melarisi pasar untuk kemudian memberikan kesejahteraan lebih lah untuk pedagang," ujar Ambar.

Selain pasar rakyat, jaringan ritel seperti Alfamart, Indomaret, dan Superindo turut mendukung kegiatan melalui program diskon dan program lainnya selama Oktober.

Dukungan juga datang dari pusat perbelanjaan. Ketua DPD Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) DIY, Surya Ananta, mengatakan Oktober merupakan periode low season bagi pusat perbelanjaan. Kondisi tersebut membuat tingkat kunjungan dan pengeluaran konsumen mengalami penyesuaian.

"Jadi, khusus di ini, apalagi Oktober, jawabannya Oktober memang agak down," ujar Surya.

Menurut Surya, kondisi tersebut perlu dijawab dengan promosi yang lebih luas. Ia menilai pasar potensial Yogyakarta tidak hanya berasal dari masyarakat lokal, tetapi juga dari luar daerah.

"Market kita itu di luar. Jadi kita kalau mau berperan serta untuk menyukseskan ini, promosi kita gencar ada di luar Jogja," katanya.

Surya berharap kolaborasi dalam YK Festisale Gemati Pasar Jogja dapat dilakukan secara berkelanjutan. Menurutnya, kegiatan yang konsisten dapat membuat berbagai program di Yogyakarta menjadi agenda yang ditunggu masyarakat dari luar daerah.

"Kalau kita rutin, promosi kita itu nanti akan ditunggu-tunggu. Wah, kemarin yang kita kunjungi bagus. Jogja banyak berbagai program menarik, tahun depan ditunggu lagi," ujarnya.

Melalui keterlibatan berbagai sektor, Pemerintah Kota Yogyakarta berharap aktivitas ekonomi bergerak serentak, baik di pasar rakyat maupun pusat perdagangan modern. YK Festisale Gemati Pasar Jogja diharapkan tidak hanya meningkatkan transaksi selama Oktober, tetapi juga memperluas manfaat ekonomi bagi pedagang dan pelaku usaha di Kota Yogyakarta.

Pemkot Jayapura minta pelaku usaha menata tempat usaha

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Pemkot Jayapura minta pelaku usaha menata tempat usaha

Senin, 5 Oktober 2026 13:18 WIB

Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru (kanan) melakukan pemantauan di salah satu usaha mebel, Jumat (2/10/2026) (ANTARA/HO-Humas Pemkot Jayapura)

Jayapura (ANTARA) - Pemerintah Kota (Pemkot) Jayapura, Papua meminta kepada pelaku usaha di daerah ini khususnya sekitar kawasan Papua Youth Creative Hub, Distrik Abepura untuk menata tempat usahanya agar tidak mengganggu kepentingan umum dan juga keselamatan serta kelancaran pengguna jalan.

"Kami mengimbau kepada seluruh pelaku usaha untuk menaati ketentuan yang berlaku dan menata tempat usahanya agar tidak mengganggu kepentingan umum," kata Wakil Wali Kota Jayapura Rustan Saru di Jayapura, Jumat.

Menurut Rustan, dari hasil pemantauan mulai pada kawasan Papua Youth Creative Hub hingga Kali Acai pihaknya menemukan sejumlah pelanggaran pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha.

"Beberapa di antaranya berupa usaha mebel, penjualan Bahan Bakar Minyak (BBM) eceran, kios, hingga aktivitas pemotongan hewan yang lokasinya dinilai mengganggu fungsi badan jalan dan fasilitas umum," ujarnya.

Terkait itu, pihaknya meminta agar pelaku usaha mebel tidak menempatkan barang dagangan maupun perlengkapan usahanya di pinggir jalan karena dapat mengurangi lebar badan jalan dan mengganggu arus lalu lintas.

"Barang-barang yang diletakkan di pinggir jalan harus ditertibkan dan dirapikan agar tidak mengurangi lebar jalan dan mengganggu lalu lintas," katanya lagi.

Dia menjelaskan begitu pula dengan pedagang BBM eceran diminta agar lokasi usaha digeser lebih ke dalam sehingga tidak menggunakan badan jalan dan tidak menimbulkan potensi gangguan terhadap pengguna jalan.

"Kami juga menyoroti aktivitas pemotongan hewan. Ke depan pelaku usaha diharapkan dapat berkoordinasi dengan dinas terkait agar aktivitas pemotongan hewan dilakukan di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Kota Jayapura," ujarnya.

Dia menambahkan pemerintah daerah terus berkomitmen untuk menjaga ketertiban pemanfaatan ruang publik sekaligus memastikan badan jalan, bahu jalan, dan saluran air tetap berfungsi sebagaimana mestinya.

Pewarta : Ardiles Leloltery
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026

Komnas HAM Papua fasilitasi pemulangan para pengungsi ke Maybrat

calendar_today 05.10.2026 - person  - timer ~

Komnas HAM Papua fasilitasi pemulangan para pengungsi ke Maybrat

Senin, 5 Oktober 2026 13:17 WIB

Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey mendampingi sejumlah pengungsi dari hutan di Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya untuk diserahkan ke pemerintah daerah sehingga dapat bergabung kembali di tengah-tengah masyarakat tanpa adanya rasa takut.ANTARA/HO-Dok Komnas HAM Perwakilan Papua.

Wamena (ANTARA) - Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Perwakilan Papua memfasilitasi pemulangan sejumlah pengungsi yang telah enam tahun menetap di hutan ke Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya.

Kepala Kantor Komnas HAM RI Perwakilan Papua Frits Ramandey dalam keterangannya di Wamena, Jumat, menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena sejak enam tahun lalu mereka mengungsi ke hutan dan saat ini telah turun dari pengungsian.

"Hari ini kita mengucap syukur karena atas kehendak dan pertolongan Tuhan, ibu-ibu dan anak-anak turun dari hutan setelah kurang lebih enam tahun mereka berada di wilayah pengungsian akibat insiden enam tahun lalu," katanya.

Menurut Frits, Komnas HAM sebagai lembaga nasional hak asasi manusia RI diminta untuk memfasilitasi proses kembalinya sejumlah warga dari pengungsian di dalam hutan ke tengah masyarakat.

"Komnas HAM telah dihubungi menjadi negosiator dan fasilitator untuk pemulangan ibu-ibu dan anak-anak ini. Mereka adalah warga negara yang patut untuk dijaga dan lindungi oleh pemerintah," ujarnya.

Ia menyampaikan terima kasih kepada Kapolres dan Wakil Bupati Maybrat, serta pihak TNI, gereja (klasis) yang telah hadir dalam pemulangan pengungsi tersebut.

"Sebagai pimpinan Komnas HAM, kami ingin menyerahkan mereka kepada pemerintah daerah, meminta kepada pemerintah daerah serta masyarakat untuk mereka (pengungsi) ini diterima dan diperlakukan seperti enam tahun yang lalu sebagai manusia sosial lainnya," katanya.

Frits mengharapkan para pengungsi tidak mendapat intimidasi dari pihak mana pun sehingga mereka dapat hidup dengan baik dan normal di tengah masyarakat.

"Kami minta kepada polisi dan tentara, semoga pengungsi ini dapat diperlakukan secara manusiawi. Kepada saudara wakil bupati, sebagai wakil Allah, tetapi juga yang punya rakyat, kami akan menyerahkan mereka untuk dilayani dan ditolong sehingga penyesuaian kembali di tengah masyarakat berjalan baik," ujarnya.

Ia meminta kepada suami dan ayah dari para pengungsi yang masih berada di hutan sebagai pimpinan kelompok kriminal bersenjata (KKB) untuk tidak lagi melakukan tindak kekerasan.

"Istri-istri Anda telah dijemput dengan baik ke tengah masyarakat. Ingatlah istri dan anak-anak Anda, mereka akan dilayani dengan baik, anak-anak ini kami minta kepada pemerintah daerah supaya mereka disekolahkan. Kepada pimpinan KKB yang masih berada di hutan, kami minta supaya tidak melakukan kekerasan lagi atas nama kemanusiaan," katanya.

Pengungsian massal itu dipicu eskalasi keamanan setelah penyerangan Pos Koramil Kisor, Kabupaten Maybrat, Papua Barat Daya, pada September 2021 oleh KKB.

Selain terjebak dalam kontak senjata, warga juga terpaksa melarikan diri ke hutan karena gangguan dan pemalakan oleh KKB.

Pewarta : Yudhi Efendi
Editor: Hendrina Dian Kandipi
COPYRIGHT © ANTARA 2026