Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan mengatakan KNMP dirancang bukan sekadar membangun kawasan permukiman nelayan, melainkan menghadirkan ekosistem usaha perikanan yang lebih modern sehingga nelayan memiliki posisi tawar yang lebih kuat saat menjual hasil tangkapannya.
Baca Juga: Petrokimia Gresik Raih Pelabuhan Terbaik, Zulhas Soroti Logistik Pangan
"Program ini tidak hanya menghadirkan berbagai infrastruktur pendukung, tetapi juga dirancang untuk meningkatkan posisi tawar nelayan, memutus ketergantungan terhadap tengkulak, serta memperkuat ekonomi masyarakat pesisir," kata Zulhas dalam keterangan tertulis di Jakarta, Jumat (31/7/2026).
Menurutnya, selama ini persoalan utama yang dihadapi nelayan adalah tidak adanya pilihan selain menjual ikan sesaat setelah melaut. Akibatnya, nelayan sering menerima harga yang rendah karena ikan tidak dapat disimpan lebih lama.
"Keterbatasan fasilitas penyimpanan membuat ikan harus segera dijual setelah ditangkap. Akibatnya, nelayan kerap menerima harga yang rendah dari tengkulak dan tidak sedikit yang akhirnya terjerat utang berkepanjangan," ujarnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah membangun berbagai fasilitas pendukung di kawasan KNMP, mulai dari pabrik es, cold storage, tempat pelelangan ikan, bengkel perahu, kios usaha hingga koperasi nelayan.
Seluruh fasilitas tersebut diharapkan mampu menciptakan sistem usaha perikanan yang lebih efisien dan memberikan nilai tambah bagi hasil tangkapan.
Zulhas menjelaskan keberadaan pabrik es dan cold storage akan memberi ruang bagi nelayan untuk menunda penjualan ikan ketika harga pasar sedang turun.
"Kalau dulu ikan harus segera dijual karena takut busuk, sekarang nelayan memiliki pilihan. Ikan bisa disimpan terlebih dahulu sehingga harga jualnya lebih menguntungkan," katanya.
Selain memperkuat infrastruktur, pemerintah juga membentuk Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih yang nantinya bertugas membeli hasil tangkapan nelayan dengan harga yang lebih layak sekaligus membantu pemasaran produk perikanan.
Pemerintah menargetkan koperasi tersebut mulai beroperasi penuh pada September 2026.
Menurut Zulhas, koperasi juga diharapkan menjadi solusi atas praktik pinjaman berbunga tinggi yang selama ini membuat sebagian nelayan bergantung kepada tengkulak.
Baca Juga: Menko Zulhas Beri Penghargaan Pelabuhan Nasional Terbaik ke Petrokimia Gresik
Untuk memperluas akses pembiayaan, pemerintah menggandeng sektor perbankan melalui BRI dan Bank NTB Syariah untuk menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) berbunga rendah bagi masyarakat pesisir.
Skema tersebut diharapkan menjadi alternatif pembiayaan yang lebih sehat dibanding pinjaman informal.
Tidak hanya itu, koperasi juga akan difungsikan sebagai pusat distribusi berbagai program pemerintah, mulai dari bantuan sosial, pupuk, alat dan mesin pertanian (alsintan), hingga kebutuhan masyarakat lainnya agar penyalurannya lebih tepat sasaran dan transparan.
"Seluruh langkah ini merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan nilai tukar nelayan sekaligus memperkuat ketahanan pangan nasional. Pemerintah ingin memastikan bahwa nelayan, petani, dan peternak memperoleh manfaat nyata dari pembangunan yang dilakukan," ujar Zulhas.
Sebagai bagian dari penguatan ekosistem perikanan, pemerintah juga membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum Nelayan (SPBUN) agar nelayan lebih mudah memperoleh BBM bersubsidi.
Selain itu, pemerintah akan menyalurkan 50 unit kapal berkapasitas 5-10 GT sesuai kebutuhan nelayan di Teluk Ekas.
Zulhas menegaskan pembangunan KNMP merupakan investasi jangka panjang yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir, membuka peluang usaha baru, serta menciptakan lapangan kerja di sektor perikanan.
"Yang kita inginkan adalah nelayan Indonesia hidup lebih sejahtera, anak-anak mereka dapat bersekolah dengan baik, memiliki penghasilan yang layak, dan terbebas dari jeratan utang. Pembangunan ini harus benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat," katanya.
Dalam kunjungan kerja tersebut, Zulhas didampingi Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto, Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal, serta Bupati Lombok Timur Haerul Warisin.