REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Founder & CEO Waste4Change Mohamad Bijaksana Junerosano mengungkapkan tiga persoalan utama persampahan yang mesti diperhatikan agar dapat dimanajemen dengan lebih baik. Yakni, soal tata kelola, kemitraan, dan pengaturan finansial (financial arrangement).
"Indonesia emergency situasi sampahnya, data dari KLH (Kementerian Lingkungan Hidup) baru 25 persen yang terkelola, 75 persen tidak terkelola seluruh Indonesia. Jadi kita masih punya sampah-sampah yang masih terbuang sembarangan, ke sungai, ke laut, tanah-tanah kosong dan lain-lainnya," ungkap Bijaksana dalam acara ESG NOW Forum & Awards 2026 yang digelar REPUBLIKA di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Ia mencontohkan, bahkan di Ibu Kota (DKI Jakarta), pengelolaan sampah pun masih cukup bermasalah. Masih banyak lahan berhektare-hektare tumpukan sampah. Kondisi itu menyangsikan pula kondisi di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menurutnya, kunci utamanya adalah soal tata kelola atau governance.
"Kita tidak kekurangan teknologi, tidak kekurangan solusi, tidak kekurangan para ahli. Banyak yang sebenarnya bisa memberikan solusi untuk menyelesaikan permasalahan sampah. Tetapi kita kehilangan satu sistem yakni governance, tata kelola. Nomor satu adalah bagaimana regulasi yang sudah dibuat itu ditegakkan," tuturnya.
Ia menyebut, Indonesia sebenarnya jago membuat regulasi dan dokumen, tetapi kerap kehilangan cara taktik strategi ataupun kekuatan untuk bisa menegakkan hukum secara terstruktur dan sistematis.
"Kedua adalah kemitraan yang jelas antar pihak. Swasta seperti kami mau berinvestasi di sebuah kota kabupaten, itu seringnya banyak sekali kebingungan dari pemerintah lokal untuk bagaimana menempatkan posisi kita. Kalau misalkan kita berinvestasi kendaraan angkut dan lain-lain segala macam, yang menjadi momok adalah biasanya retribusi persampahan itu dianggap sebagai target PAD (Pendapatan Asli Daerah). Jadi pada waktu ada swasta masuk, itu kadang-kadang mereka kekhawatiran PAD-nya jadi nggak tercapai," terangnya.
Bijaksana menuturkan, konflik-konflik seperti itu disebut sudah disampaikan ke pemerintah pusat untuk diselesaikan. Diharapkan, ada ruang untuk swasta bisa berinvestasi dengan mudah.
"Yang ketiga, yang paling krusial adalah financial arrangement. Bagaimana operasionalisasi semua dari hulu ke hilir ini bisa dibiayai secara paripurna oleh siapa, apakah dari anggaran daerah, dari retribusi, dari EPR (Extended Producer Responsibility)," ujarnya.
Belajar dari Indore di India
Bijaksana menyampaikan, dalam dua tahun terakhir, Waste4Change menelaah sebuah kota di India yakni Indore. Kota tersebut tercatat selama delapan tahun berturut-turut menjadi kota tebersih di India.