Kota Jambi (ANTARA) - Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi mengingatkan pentingnya memperkuat pengawasan pasca kebakaran guna mencegah penguasaan lahan secara ilegal sehingga dapat memicu konflik agraria di kemudian hari.
"Kita harus mencegah agar kebakaran tidak menjadi cara untuk mendapatkan akses terhadap lahan. Jika itu terjadi, persoalannya bukan lagi semata karhutla, tetapi dapat berkembang menjadi persoalan penguasaan lahan dan konflik tenurial," kata Manajer Komunikasi KKI Warsi Rudi Syaf melalui keterangan tertulis di Jambi, Minggu.
Untuk itu dia mendorong kepada pemerintah menjalankan dua langkah strategis sekaligus. Pertama, menggencarkan pemadaman api di lapangan serta mengusut tuntas pola dan penyebab kebakaran demi menekan potensi masalah sosial pascabencana.
Berdasarkan hasil analisis citra satelit Sentinel-2 oleh Divisi GIS, KKI Warsi per 11 September 2026, total area yang teridentifikasi terbakar telah mencapai 12,6 ribu haktare.
Dari angka itu, sebaran terbanyak berada di kawasan Hutan Produksi mencapai 5,8 ribu hektare. Disusul Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas 2,9 ribu hektare, Areal Penggunaan Lain (APL) 2,5 ribu hektar, Taman Hutan Raya (Tahura) 800 hektare, Hutan Lindung 351 hektare, serta Taman Nasional seluas 73 hektare.
Secara administratif, karhutla tersebar di sembilan kabupaten/kota. Kabupaten Sarolangun mencatatkan area terbakar terluas mencapai 3,6 ribu hektare, diikuti Batang Hari seluas 3,3 ribu hektare, dan Tanjung Jabung Barat sekitar 1. 000 hektare.
Lanjut dia, jika ditumpangsusunkan dengan data perizinan, area yang teridentifikasi terbakar tersebut bersinggungan dengan 25 perkebunan kelapa sawit dan 14 perizinan berusaha pemanfaatan hutan (PBPH).
Dari hasil penapsiran (interpretasi) citra satelit, kebakaran tidak seluruhnya memperlihatkan pola hamparan besar yang terbakar secara bersamaan.
Pada sejumlah lokasi, terlihat spot-spot kebakaran yang relatif kecil dan tersebar pada areal tertentu.
Menurut Rudi, pola semacam ini perlu mendapat perhatian lebih lanjut melalui verifikasi lapangan. Sebab, pada kondisi tertentu, titik-titik kebakaran yang kecil dan tersebar dapat berkaitan dengan aktivitas manusia, termasuk aktivitas pembukaan lahan.
"Meski demikian, citra satelit tidak dapat digunakan untuk menyimpulkan secara langsung siapa pelaku atau penyebab kebakaran sehingga tetap diperlukan pemeriksaan lapangan," ungkapnya.
Pewarta: Agus Suprayitno
Editor : Siri Antoni
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.