Jakarta, CNBC Indonesia - Rusia dan China memveto resolusi yang didukung Amerika Serikat (AS) di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) yang bertujuan memperpanjang pemantauan sanksi terhadap Iran oleh para pakar PBB.
Resolusi tersebut kandas dalam pemungutan suara pada Kamis (17/9/2026) waktu setempat. Jika disahkan, resolusi itu akan memperpanjang mandat pemantauan independen terhadap sanksi Iran yang kembali diberlakukan tahun lalu setelah negara-negara Barat menuduh Teheran melanggar kesepakatan nuklir 2015.
Di sisi lain, Iran membantah tengah berupaya mengembangkan senjata nuklir maupun melanggar perjanjian tersebut.
Pilihan Redaksi
Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia mengatakan Moskow meminta negara-negara Barat menghentikan langkah yang dianggap dapat memperburuk situasi di kawasan.
"Kami sangat mendesak rekan-rekan Barat untuk menghentikan tindakan mereka yang sangat berbahaya di front Iran, yang mengancam semakin mempersulit penyelesaian krisis di Teluk Persia," kata Nebenzia kepada DK PBB setelah pemungutan suara, dilansir Al Jazeera.
Pada 2025, DK PBB sebenarnya telah memutuskan untuk kembali membentuk panel pakar independen guna memantau dan melaporkan dugaan pelanggaran sanksi oleh Iran, termasuk memberikan rekomendasi mengenai tindakan lanjutan.
Namun, para pakar tersebut tidak pernah ditunjuk akibat perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota. Kondisi itu membuat konsensus sulit dicapai di antara 15 anggota DK PBB.
Dalam pemungutan suara Kamis, sebanyak 11 negara mendukung perpanjangan mandat pemantauan sanksi. Sementara Pakistan dan Somalia memilih abstain. Rusia dan China menggunakan hak veto mereka sehingga resolusi tersebut gagal disahkan.
Misi Iran untuk PBB menyampaikan apresiasi kepada Rusia dan China karena menolak rancangan resolusi AS yang disebut Teheran bermotif politik.
"Iran sangat menghargai posisi Rusia dan China yang konsisten dan berprinsip serta tindakan tegas mereka hari ini," kata misi Iran dalam unggahan di X.
Iran menambahkan bahwa kedua negara tersebut telah "mencegah satu lagi upaya sinis Amerika Serikat dan sekutunya untuk menyalahgunakan Dewan Keamanan demi tujuan politik mereka".
Sanksi PBB terhadap Iran secara resmi diberlakukan kembali pada September 2025. Langkah itu terjadi setelah Prancis, Jerman, dan Inggris mengaktifkan mekanisme "snapback", yang menghidupkan kembali enam resolusi DK PBB sebelumnya terkait sanksi terhadap program nuklir dan militer Iran.
Wakil Duta Besar AS untuk PBB Jennifer Locetta mengatakan kegagalan memperpanjang mandat panel pakar akan menciptakan celah dalam pemantauan pelaksanaan sanksi.
"Tanpa panel ahli independen, dewan ini kehilangan sumber utama pelaporan yang tidak memihak dan berbasis bukti mengenai pelanggaran sanksi, sehingga menciptakan kesenjangan pemantauan yang hanya menguntungkan rezim Iran dan mereka yang mendapatkan keuntungan dari penghindaran sanksi tersebut," kata Locetta kepada dewan setelah pemungutan suara.
Perseteruan terkait sanksi Iran juga muncul dalam agenda lain pekan ini. AS sebelumnya melarang Kepala Organisasi Energi Atom Iran, Mohammad Eslami, menghadiri konferensi tahunan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) di Wina.
Larangan tersebut diberlakukan setelah DK PBB menolak permintaan pembebasan atau pengabaian sementara atas larangan perjalanan terhadap Eslami. Pembatasan perjalanan itu merupakan bagian dari paket sanksi "snapback" yang menyasar pejabat Iran yang terkait dengan program nuklir dan rudal balistik negara tersebut.
Media pemerintah Iran melaporkan Eslami dan delegasinya akhirnya membatalkan perjalanan ke konferensi yang berlangsung selama lima hari itu setelah Austria mencabut visa Eslami.
(luc/luc)
[Gambas:Video CNBC]