Kunjungan kerja tersebut dipimpin Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh.
Turut hadir dalam peninjauan anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, yakni M Taufik Zoelkifli, Ade Suherman, Wa Ode Herlina, Pandapotan Sinaga, Jupiter, Wita Susilowati, dan Francine Eustacia.
Nova mengatakan, peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut rapat kerja Komisi B bersama PAM Jaya yang sebelumnya membahas upaya penurunan Non-Revenue Water (NRW).
Baca Juga: PAM Jaya Salurkan Lima Ribu Toren Gratis, Prioritaskan Wilayah dengan Suplai Air Masih Rendah
Dalam kesempatan itu, rombongan juga melihat langsung reservoir berkapasitas sekitar 5 juta liter di Pondok Kopi dan 20 juta liter di Cilincing yang berfungsi memperkuat pasokan air bersih bagi wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Utara.
"Peninjauan ini juga merupakan tindak lanjut dari rapat kerja kami bersama PAM Jaya yang membahas persoalan Non-Revenue Water (NRW). Tadi pak direktur utama menjelaskan bahwa ternyata NRW tidak hanya soal kebocoran pipa, seperti yang selama ini dipahami masyarakat," jelas Nova.
Berdasarkan paparan PAM Jaya, NRW terdiri atas tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening (unbilled authorized consumption), kehilangan komersial (commercial loss), dan kehilangan fisik (physical loss). Ketiga komponen tersebut menjadi dasar dalam menghitung tingkat kehilangan air.
Selain memahami konsep NRW, Komisi B juga menyoroti pentingnya memperluas sambungan rumah agar air yang telah diproduksi dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
"Jangan sampai air hanya mengalir atau tersimpan di jaringan pipa tanpa tersambung ke rumah-rumah warga. Dengan bertambahnya sambungan rumah, diharapkan angka NRW bisa turun dari tiga kategori yang tadi dijelaskan," ujar Nova.
Baca Juga: Tiga Pekerja Konstruksi Tewas, PAM Jaya Bakal Beri Sanksi ke Moya Indonesia
PAM Jaya juga menjelaskan bahwa penggantian seluruh jaringan pipa sepanjang sekitar 13.000 kilometer di Jakarta membutuhkan biaya cukup besar. Karena itu, perusahaan akan melakukan market sounding untuk menjaring skema pendanaan yang tepat.
"Saya melihat langkah yang disiapkan PAM Jaya cukup komprehensif dalam menyelesaikan persoalan kebocoran air. Kami dari Komisi B tentu mengapresiasi upaya PAM Jaya yang terus bekerja keras untuk menurunkan angka NRW," ujarnya.
Sementara itu, Direktur Utama PAM Jaya, Arief Nasrudin, mengatakan, penurunan NRW menjadi salah satu program prioritas perusahaan.
Menurutnya, definisi NRW mengacu pada Peraturan Menteri PUPR Nomor 18 Tahun 2007 yang membagi kehilangan air ke dalam tiga kategori, yakni konsumsi resmi tak berrekening, kehilangan komersial, dan kehilangan fisik.
PAM Jaya menargetkan market sounding dilakukan pada Desember 2026 sebagai langkah awal menjajaki investasi penggantian jaringan pipa.
Baca Juga: PAM Jaya Pecahkan Rekor MURI Lewat Khitanan Massal 2.067 Anak
"Dalam waktu dekat kami akan melakukan market sounding. Target waktunya sekitar bulan Desember. Namun kami harus berhati-hati karena kebutuhan investasinya cukup besar. Kami harus menghitung secara cermat apakah investasi sebesar itu nantinya dapat memberikan pengembalian yang memadai melalui skema business to business (B2B)," jelas Arief.
Ia menegaskan kondisi keuangan PAM Jaya saat ini masih sehat, sehingga setiap keputusan investasi harus dilakukan secara matang.
"Karena itu seluruh perhitungan harus dilakukan secara sangat hati-hati agar program ini berjalan dengan baik, sesuai arahan Ketua Komisi B dan masukan dari seluruh anggota Komisi B yang hari ini melakukan kunjungan," tutur Arief.