Surabaya, Jawa Timur (ANTARA) - Muktamar Nahdlatul Ulama (NU) merupakan hajatan tertinggi jam'iyah yang dapat menarik perhatian publik nasional, bahkan internasional.
Sebagai organisasi keagamaan terbesar di Indonesia, setiap keputusannya tak hanya menentukan arah gerak dakwah Islam Ahlus Sunnah WalJamaah, tetapi juga memberi warna pada dinamika sosial-politik bangsa.
Di balik keriuhan permusyawaratan dan dinamika perebutan kepemimpinan, Muktamar NU sesungguhnya membawa misi spritual yang jauh lebih mendasar: sebuah ujian takzim kepada warisan idealitas para muassis (pendiri).
Para muassis—seperti Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Chasbullah, dan Mbah Bisri Syansuri—mendirikan NU dengan asas ketakwaan, kemandirian, dan khidmah untuk umat serta bangsa. Di era modern ini, panggung muktamar sering kali diuji oleh dorongan pragmatisme politik dan kepentingan kekuasaan.
Dawuh Mbah Hasyim Asy’ari dalam Muqoddimah Qanun Asasi, "Janganlah kalian bercerai-berai dan berselisih, karena hal itu akan merusak kekuatan kalian dan menghilangkan keagungan kalian".
Pragmatisme dan muruah
Tidak dapat dipungkiri, besarnya basis massa NU menjadikan arena muktamar sangat seksi bagi berbagai kepentingan di luar jam'iyah. Pragmatisme sering kali menyusup dalam bentuk kontestasi figur, penggalangan dukungan berbasis transaksi pendek, hingga tarikan politik praktis yang berpotensi membelah keutuhan nahdliyin.
Ketika ruang musyawarah lebih didominasi oleh kalkulasi "siapa mendapat apa" ketimbang "bagaimana NU berkontribusi untuk peradaban", di sinilah rasa takzim sedang diuji. Prinsip ketundukan kepada nilai-nilai yang ditanamkan para muassis terancam tergeser oleh ambisi jangka pendek.
Mengembalikan khittah
Takzim kepada muassis tidak cukup diwujudkan lewat lantunan tahlil dan ziarah kubur semata, melainkan dengan menjaga idealitas serta gagasan mulia yang mereka wariskan. Para pendiri NU mengajarkan pentingnya kesalehan organisasi:
Pertama, siyasah aliyyah (politik tingkat tinggi). Politik NU adalah politik kebangsaan, kerakyatan, dan etika, bukan politik partisan yang transaksional.
Kedua, kemandirian jam'iyah. Poin ini mengandung makna menjaga NU agar tetap berdiri di atas kaki sendiri, bebas dari intervensi kekuatan yang ingin memanfaatkan kebesaran nama NU.
Ketiga, musyawarah dan keikhlasan. Menjadikan muktamar sebagai sarana tabayyun dan perumusan solusi atas tantangan zaman, bukan arena polarisasi.
Momentum reorientasi
Muktamar NU harus dijadikan benteng pertahanan idealisme organisasi. Momentum ini menjadi waktu yang tepat bagi para kiai, pengurus, dan seluruh muktamirin untuk merenungi kembali garis perjuangan yang diletakkan para pendiri.
Jika pragmatisme memenangi pertempuran di arena muktamar, yang dirugikan bukan hanya internal NU, melainkan juga masyarakat luas yang merindukan suara moral dari para ulama. Sebaliknya, jika spirit takzim mampu mengendalikan jalannya muktamar, NU akan terus menjadi jangkar moral dan kebangsaan yang kokoh.
Pada akhirnya, muktamar NU adalah cermin keikhlasan. Menjaga muruah muktamar dari pragmatisme bukan sekadar tugas organisasi, melainkan wujud kesetiaan dan takzim yang nyata kepada para muassis Nahdlatul Ulama.
*) H Fatihul Faizun SSos MAP, pengurus harian PCNU Sidoarjo dan Mabinda PKC PMII Jatim
Editor : Vicki Febrianto
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.