AKURAT.CO Bagi warga berpenghasilan rendah, pinjaman online dan cicilan sepeda motor bisa menjadi jalan bertahan hidup. Namun, dua hal itu justru berpotensi membuat posisi mereka dalam desil kesejahteraan naik dan berujung kehilangan bantuan sosial.
Sekretaris Fraksi Partai Demokrat DPRD Jakarta, Lazarus Simon Ishak, mengkritik penggunaan desil sebagai salah satu syarat penerima bansos. Menurutnya, indikator tersebut belum tentu menggambarkan kondisi ekonomi warga secara utuh.
"Kalau memang negara memberikan bantuan sosial pada warganya, jangan pakai syarat yang memberatkan," kata Lazarus saat ditemui di Gedung DPRD Jakarta, Rabu (12/8/2026).
Baca Juga: Cara Cek Bansos Agustus 2026 dan Desil DTSEN Lewat NIK, Gampang Diakses dan Cepat!
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jakarta perlu mengevaluasi sejumlah indikator yang dapat membuat desil warga meningkat, tetapi tidak mencerminkan kemampuan ekonomi mereka. Salah satunya kepemilikan pinjaman online.
Menurutnya, pinjol justru bisa menjadi tanda seseorang sedang kesulitan keuangan. "Cari tahu dulu dong, orang punya pinjol itu karena dia tidak punya kemampuan ekonomi, terpaksa pinjol. Kalau punya uang ngapain pinjol?," ujarnya.
Hal serupa berlaku bagi warga yang mencicil sepeda motor. Lazarus meminta Pemprov Jakarta tidak buru-buru menganggap kepemilikan kendaraan sebagai tanda peningkatan kesejahteraan. Bagi sebagian warga, sepeda motor merupakan alat untuk mencari nafkah.
"Jangan terus karena gara-gara itu desilnya jadi naik. Kredit motor juga terpaksa karena bisa dipakai untuk kerja, ojek online," kata dia.
Dia juga menyoroti indikator tempat tinggal. Rumah permanen belum tentu berarti penghuninya berkecukupan. Rumah tersebut bisa merupakan warisan orang tua yang ditempati beberapa keluarga sekaligus.
Dia mencontohkan sebuah keluarga yang tinggal di rumah warisan, tetapi penghuninya bekerja sebagai tukang parkir atau pekerja serabutan.
Baca Juga: Arti Desil DTSEN 1-10, Desil Berapa yang Berpeluang Dapat Bansos?
Kondisi menjadi lebih rumit ketika satu rumah dihuni beberapa keluarga. Menurut Lazarus, ukuran fisik rumah tidak dapat begitu saja dipakai untuk menentukan tingkat kesejahteraan penghuninya.
"Di situ ada tiga-empat keluarga karena kakak-adik bersaudara," ujarnya.
Anggota Komisi A DPRD Jakarta itu pun meminta Pemprov Jakarta melihat kondisi ekonomi warga secara menyeluruh sebelum menentukan kelayakan penerima bansos. Warga tidak semestinya kehilangan bantuan hanya karena satu atau dua indikator administratif membuat desilnya meningkat.
"Ini tidak adil menurut saya. Sangat tidak adil," kata Lazarus.