Suahasil Nazara Resmi Jadi Menkeu, Koordinasi KSSK akan Lebih Mesra

calendar_today 15.09.2026 - person  - timer ~

AKURAT.CO Pergantian Menteri Keuangan tidak hanya mengubah siapa yang memimpin Kementerian Keuangan. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, koordinasi antarlembaga juga menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan ekonomi Indonesia.

Hal itu menjadi salah satu perhatian Menteri Keuangan, Suahasil Nazara. Ia memastikan koordinasi dengan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) akan terus dilanjutkan.

“Koordinasi dengan KSSK pasti akan kami lanjutkan, kan sudah diatur oleh undang-undang,” kata Suahasil kepada wartawan seusai Serah Terima Jabatan Menteri Keuangan di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (15/9/2026).

Baca Juga: Kemenkeu Berganti Nahkoda, Purbaya Titip Pesan ke Suahasil

KSSK selama ini menjadi forum koordinasi bagi otoritas sektor keuangan. Anggotanya terdiri atas Kementerian Keuangan, Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Bagi Suahasil, forum tersebut penting karena kebijakan ekonomi tidak dapat dilihat hanya dari satu sisi.

Masing-masing lembaga, tambahnya, memiliki kewenangan dan tanggung jawab berbeda dalam menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendukung pembangunan ekonomi.

“Keanggotaan KSSK terdiri atas sejumlah instansi keuangan dengan lintas tanggung jawab,” ujarnya.

Namun, ada perkembangan lain dalam forum tersebut. Pada rapat KSSK terakhir, Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara turut diundang untuk memberikan masukan.

Kehadiran Danantara memperluas perspektif yang dibahas dalam forum koordinasi tersebut. Jika Kemenkeu, BI, OJK, dan LPS membawa sudut pandang sesuai mandat masing-masing, Danantara memberikan perspektif dari sisi pengelolaan investasi dan bisnis berskala besar.

Baca Juga: KSSK: Penerimaan Negara Tembus Rp1.459 Triliun pada Semester I

Suahasil mengatakan semakin banyak perspektif yang masuk dalam pembahasan, semakin lengkap pula gambaran mengenai kondisi dan kebutuhan pembangunan ekonomi.