Jakarta (ANTARA) - Sebuah mesin yang diminta membawa beban lebih besar tidak selalu membutuhkan mesin baru. Terkadang, yang diperlukan cukup penyetelan pada mesin yang sudah ada dan teruji, sehingga tidak perlu lagi melakukan penyesuaian dari nol.
Analogi penyetelan mesin ini tecermin dalam pergantian Menteri Keuangan di tengah perjalanan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto pada Senin (14/9).
Saat Suahasil Nazara dilantik menggantikan Purbaya Yudhi Sadewa, perombakan tersebut sekilas memang tampak dadakan dan tiba-tiba. Namun, pergantian itu sesungguhnya berlangsung pada momen penting ketika pemerintah sedang merumuskan APBN 2027.
Sejak 14 Agustus lalu di gedung parlemen, Presiden Prabowo telah menegaskan dua tuntutan sekaligus: mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dan menjaga kesehatan fiskal.
Pemerintah memasang target pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, sementara defisit anggaran justru dirancang turun menjadi 2,40 persen terhadap PDB, dibandingkan dengan 2,68 persen dalam APBN 2026. Pada saat yang sama, belanja negara direncanakan mencapai Rp4.097,2 triliun dan pendapatan negara Rp3.426 triliun.
Kombinasi tersebut memberi petunjuk penting mengenai pekerjaan yang menanti Menteri Keuangan Suahasil. Ia tidak sekadar diminta menjaga agar kas negara tetap aman. Ia juga harus memastikan APBN tetap menjadi mesin yang mampu mendorong pertumbuhan, investasi, perlindungan sosial, dan berbagai agenda prioritas pemerintah.
Dengan kata lain, tantangan Menteri Keuangan baru bukan memilih antara ekspansi dan kehati-hatian. Keduanya harus berjalan bersamaan.
Itu pula yang disampaikan Suahasil sesaat setelah dilantik. Ia mengatakan arahan Presiden Prabowo adalah menjaga kesehatan dan kredibilitas keuangan negara, tetapi pada saat yang sama APBN harus mampu menjalankan program-program prioritas pemerintah. Defisit pun dipastikan tetap dijaga di bawah 3 persen.
Sosok Suahasil menjadi menarik ketika ditempatkan di tengah rangkaian pekerjaan rumah ekonomi nasional tersebut.
Presiden Prabowo tidak menunjuk seseorang yang harus terlebih dahulu mempelajari bagaimana mesin fiskal bekerja. Suahasil sudah berada di dalam mesin tersebut selama bertahun-tahun.
Lahir dari lingkungan akademik ekonomi, Suahasil menempuh pendidikan ekonomi di Universitas Indonesia, kemudian memperoleh gelar master dari Cornell University dan doktor dari University of Illinois at Urbana-Champaign. Ia kemudian berkarier sebagai akademisi sebelum masuk lebih jauh ke dalam perumusan kebijakan ekonomi dan fiskal.
Kariernya di pemerintahan memperlihatkan perjalanan yang bertahap. Ia pernah menjadi pelaksana tugas Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF), kemudian dilantik secara definitif sebagai Kepala BKF pada 2016. Tiga tahun kemudian, ia dipercaya menjadi Wakil Menteri Keuangan dan menjalankan peran tersebut selama pemerintahan Joko Widodo. Ia kemudian kembali menjadi Wakil Menteri Keuangan pada pemerintahan Prabowo sebelum akhirnya dipercaya menjadi pimpinan tertinggi Kementerian Keuangan.
Perjalanan Suahasil di Kementerian Keuangan menggambarkan pengetahuan yang dibangunnya selama bertahun-tahun: bagaimana penerimaan negara dihitung, bagaimana belanja dirancang, bagaimana pembiayaan dikelola, bagaimana kebijakan fiskal berhubungan dengan kebijakan moneter, bagaimana pemerintah menghadapi krisis, serta bagaimana setiap perubahan kebijakan diterjemahkan menjadi konsekuensi bagi masyarakat.
Suahasil mengenal lapisan-lapisan tersebut dari dalam.
Bahkan ketika dilantik sebagai Kepala BKF pada 2016, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sudah memberikan penekanan yang kini terasa kembali relevan. Sri Mulyani meminta agar kualitas APBN tidak berhenti pada narasi, tetapi benar-benar mampu menjadi instrumen untuk mengelola perekonomian secara efektif. BKF juga didorong menjadi pusat pemikiran kebijakan fiskal.
Hampir satu dekade kemudian, Suahasil kembali berbicara dengan bahasa yang serupa: APBN harus sehat, kredibel, dan memberikan dampak bagi masyarakat.
Kesinambungan itu tidak berarti kebijakan fiskal Indonesia berhenti berkembang atau direm secara mendadak. Justru sebaliknya. Tantangan yang dihadapi APBN berubah dari waktu ke waktu, tetapi kebutuhan dasarnya tetap sama: negara harus mampu menggunakan anggaran untuk menjawab persoalan masyarakat tanpa kehilangan kemampuan menjaga kesehatan keuangan negara.
Suahasil berada di dalam Kementerian Keuangan ketika pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan luar biasa pada masa pandemi Covid-19, ketika defisit APBN diperlebar menjadi 6,1 persen. Ia merupakan bagian dari orang-orang di dalam ketika APBN harus dibuat fleksibel agar negara dapat membiayai kebutuhan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi.
Saat itu, APBN harus tetap antisipatif dan fleksibel, sembari memastikan defisit secara bertahap kembali menuju batas di bawah 3 persen.
Pengalaman tersebut menunjukkan bahwa disiplin fiskal tidak selalu berarti menahan belanja. Dalam keadaan khusus, justru negara harus berani membelanjakan anggaran dalam jumlah besar dengan mengetahui alasan, sasaran, dan batasan yang ketat.
Itulah salah satu perbedaan antara sekadar memotong anggaran belanja dan meningkatkan efisiensi anggaran, sebagaimana ditegaskan Suahasil sesaat setelah dilantik. Efisiensi APBN bukan semata-mata memotong belanja, melainkan menggunakan anggaran yang tersedia untuk menghasilkan keluaran maksimal yang memberikan manfaat kepada masyarakat.
Pemikiran itu sejalan dengan visi rancangan APBN 2027. Pemerintah ingin ekonomi tumbuh 6 persen, sementara defisit justru diturunkan menjadi 2,40 persen terhadap PDB. Secara sederhana, pemerintah ingin mendapatkan lebih banyak pertumbuhan dari setiap rupiah yang dibelanjakan.
Suahasil sebelumnya menyebut kombinasi pertumbuhan yang lebih tinggi dan defisit yang lebih rendah sebagai tanda bahwa APBN semakin efisien. Menurut dia, setiap rupiah yang dibelanjakan perlu menghasilkan dampak pengganda atau multiplier effect terhadap perekonomian.
Apakah anggaran yang dibelanjakan menghasilkan lapangan kerja? Apakah produktivitas meningkat? Apakah program perlindungan sosial benar-benar menjangkau masyarakat yang membutuhkan? Dan apakah pertumbuhan ekonomi menghasilkan penerimaan negara yang lebih kuat?
Itulah pekerjaan rumah kompleks yang menanti Suahasil.
Mesin fiskal memiliki dua tugas. Di satu sisi, APBN harus mampu mendorong aktivitas ekonomi. Di sisi lain, aktivitas ekonomi itu harus semakin mampu menghasilkan penerimaan bagi negara.
Ditambah lagi, dunia belum sepenuhnya terbebas dari ketidakpastian. Pemerintah masih harus menghadapi perubahan harga komoditas, kondisi keuangan global, dinamika geopolitik, dan pergerakan suku bunga yang dapat memengaruhi perekonomian domestik.
Pada 2023, Suahasil pernah menekankan bahwa APBN harus responsif dan antisipatif terhadap risiko global, termasuk inflasi dan kenaikan suku bunga.
Pengalaman sebagai "orang dalam" Suahasil menjadi modal penting untuk menjaga kesinambungan mesin fiskal ketika pemerintah memasuki fase pembangunan yang semakin besar.
Suahasil sudah mengetahui bagaimana kebijakan fiskal dirumuskan. Ia pernah berada di sisi perumus kebijakan sebagai Kepala BKF. Ia pernah mendampingi Menteri Keuangan sebagai Wakil Menteri. Ia melewati periode pandemi ketika APBN harus bergerak sangat fleksibel. Ia juga berada di Kementerian Keuangan ketika pemerintah menghadapi berbagai perubahan lingkungan ekonomi global.
Kini pengalaman itu diuji dalam konteks yang berbeda.
Tantangannya adalah membuat mesin fiskal bekerja lebih efisien untuk membawa agenda pembangunan yang lebih besar, menghasilkan pertumbuhan yang lebih tinggi, tetapi tetap menjaga kesehatan keuangan negara.
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.