REPUBLIKA.CO.ID, CIMAHI — Wakil Wali Kota Cimahi Adhitia Yudishtira terjun langsung dalam aksi bersih-bersih pada Jumat (16/10/2026). Ia berkeliling ke sejumlah titik untuk mengecek kebersihan dan penataan wajah Kota Cimahi yang sebelumnya mendapat sorotan dari Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi.
"Yang disampaikan Pak Gubernur yang saya ikuti adalah bagaimana Kota Cimahi ini wajah kotanya harus jauh lebih cantik, bebas sampah, bebas kekumuhan, tidak boleh ada PMKS (penyandang masalah kesejahteraan sosial) di pinggir jalan, tidak boleh ada PKL liar. Itulah yang utamanya sebetulnya," kata Adhitia di Alun-alun Cimahi.
Di sela-sela aksi bersih-bersih itu, Adhitia menegur Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Cimahi dan pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) yang bertanggung jawab mengurusi pembangunan infrastruktur. Aspek infrastruktur menjadi bagian penting dalam penataan wajah Kota Cimahi yang beririsan langsung dengan Kota Bandung.
"Kita ingin wajah kota ini lebih cantik. Saya juga barusan tegur juga Kadis PUPR, saya ingatkan bahwa infrastruktur kota harus jadi prioritas. Kenapa? Infrastruktur kota itu yang bisa menciptakan keadilan sosial, dirasakan masyarakat," ujarnya.
Dari awal, Adhitia menginginkan penataan wajah kota itu minimalnya dilakukan secara bertahap mulai dari Tol Baros hingga kawasan Jalan Sriwijaya yang menjadi perhatian Gubernur Jawa Barat. Penataan tersebut bisa dimulai dengan pembuatan trotoar yang bagus dan ramah disabilitas hingga drainase yang berfungsi optimal.
Sebab pada dasarnya, kata dia, masyarakat Kota Cimahi mendambakan pembangunan infrastruktur yang memang langsung dirasakan dampaknya. Seperti halnya Bunderan Jati yang sudah ditata dan menjadi wajah kota yang estetik serta memiliki manfaat besar untuk mobilitas masyarakat.
"Infrastruktur kota itulah yang bisa menciptakan keadilan sosial. Karena infrastruktur kota yang menikmati hampir seluruh warga Kota Cimahi, bahkan warga di luar Kota Cimahi. Kita masih ingat dulu waktu Bundaran Jati berhasil kita bangun di tahun 2025, itu sangat diapresiasi baik warga Kota Cimahi maupun warga luar Kota Cimahi," ungkap Adhitia.
Dirinya melanjutkan, penataan wajah Kota Cimahi sebetulnya sudah tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Namun, rencana tersebut harus terhambat karena adanya efisiensi anggaran.
Namun untuk tahun depan, Adhitia menginginkan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk memprioritaskan pembangunan infrastruktur. Terutama penataan wajah kota yang bisa dilakukan secara bertahap serta kebersihan yang benar-benar harus dijaga.
"Seperti yang pernah kami sampaikan dari dulu bahwa saya sangat berharap betul bagaimana wajah kota Cimahi bisa berubah minimal dan sebetulnya itu sudah masuk ke dalam RPJMD. Namun karena situasi dan kondisi akhirnya tidak dapat terlaksana di tahun anggaran 2026, di 2027 harus masuk," kata Adhitia.