Pemerintah Kota Pariaman mempercepat pemanfaatan tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp92,40 miliar untuk memulihkan infrastruktur dan layanan masyarakat pascabencana. Percepatan diarahkan terutama pada pekerjaan fisik bernilai besar serta penyelesaian hunian tetap, jalan, dan jembatan yang belum tertangani.
Hingga 16 September 2026, realisasi keuangan tambahan TKD di Kota Pariaman mencapai Rp25,47 miliar atau 27,57 persen. Anggaran tersebut dialokasikan untuk infrastruktur sebesar Rp53,18 miliar, kesehatan Rp4,22 miliar, pertanian Rp2,02 miliar, serta urusan lainnya Rp32,96 miliar.
Dari alokasi tersebut, Pemerintah Kota Pariaman telah memprogramkan 81 paket kegiatan pada 17 organisasi perangkat daerah dengan nilai Rp65,25 miliar. Porsi terbesar berada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yakni Rp35,44 miliar untuk 22 paket yang sebagian besar berupa pemeliharaan berkala jalan pada 36 lokasi.
Realisasi setiap kegiatan masih berbeda. Pemeliharaan berkala jalan telah mencapai 32,7 persen, sedangkan pembangunan gedung radiologi, laboratorium, apotek, dan poliklinik RSUD dr. Sadikin baru mencapai 18,2 persen. Sementara itu, anggaran Dinas Kesehatan sebesar Rp7,53 miliar untuk iuran jaminan kesehatan telah terealisasi 100 persen.
Kemajuan juga terlihat pada sektor pertanian. Penanganan lima hektare sawah yang dikelola lima kelompok tani di Desa Marunggi, Kampung Gadang, Sikapak Barat, dan Pauh Timur telah selesai seluruhnya. Pekerjaan meliputi pengerukan sedimen pasir dan pemasangan batu irigasi untuk mengembalikan fungsi lahan pertanian.
Pada sektor perumahan, terdapat 11 rumah terdampak berdasarkan data penerima berbasis nama dan alamat. Dua rumah rusak ringan dan satu rumah rusak sedang telah selesai ditangani BNPB. Dari delapan rumah rusak berat, satu penerima mengundurkan diri sehingga kebutuhan huntap disesuaikan menjadi tujuh unit. Saat ini, enam unit di antaranya masih menunggu pembangunan.
“Program pemulihan di Kota Pariaman sudah bergerak, tetapi pelaksanaannya perlu dipercepat dan dibuat lebih merata. Enam huntap serta akses darat yang belum tertangani harus segera mendapat kepastian agar masyarakat tidak menunggu terlalu lama,” kata Marsma TNI Ridha Hermawan, Wakil Kepada Posko Nasional Satgas PRR dalam laporan monitong dan evaluasi khusus di Kota Pariaman, Rabu (16/9/2026).
Selain perumahan, pemulihan konektivitas masih memerlukan perhatian. Sebanyak sembilan ruas jalan rusak berat telah dapat dilalui setelah material bencana dibersihkan, tetapi membutuhkan perbaikan permanen. Empat jembatan daerah juga belum diperbaiki sehingga perlu segera diprogramkan melalui APBD, tambahan TKD, maupun dukungan kementerian dan lembaga.
Persoalan lain ditemukan di Desa Kampung Apar. Dua ruas jalan masih terputus akibat longsor yang dipicu erosi Sungai Batang Mangor sehingga masyarakat harus menggunakan jalur alternatif. Perbaikan jalan baru dapat dilakukan setelah Balai Wilayah Sungai Kementerian Pekerjaan Umum melaksanakan normalisasi sungai dan menangani talud penahan.
Pemerintah Kota Pariaman didorong mempercepat pembayaran pekerjaan sesuai progres fisik, menjalankan paket yang belum terealisasi, serta memperbarui data penerima huntap.