AKURAT.CO Rosatom State Corporation, mencapai kesepakatan dengan PT Pembangkit Listrik Nuklir untuk memasok listrik dari pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) terapung berkapasitas 200 megawatt (MW) ke wilayah utara Pulau Halmahera, Maluku Utara.
Kesepakatan tersebut ditandatangani di sela-sela acara Russian Energy Week (REW) di Moskow, Rusia, pada 16 Oktober 2026.
Dikutip dari laman Rosatom, Perusahaan energi nuklir Rusia ini akan mengerahkan dua unit pembangkit listrik tenaga nuklir terapung (Floating Power Unit/FPU) tipe FPU-100 dengan kapasitas gabungan sebesar 200 MW untuk memasok listrik ke wilayah utara Pulau Halmahera di Maluku Utara.
Baca Juga: Rusia Serang Kyiv dengan Rudal Balistik, 2 Orang Tewas dan Pembangkit Listrik Dihantam
Unit-unit ini akan menyediakan listrik yang andal dan rendah karbon dengan menggunakan sistem reaktor seri RITM, yang telah terbukti efisien, andal, dan aman melalui pengoperasian selama bertahun-tahun di atas kapal pemecah es bertenaga nuklir.
FPU tersebut diperkirakan akan mulai menyalurkan listrik ke konsumen di Indonesia paling cepat lima tahun setelah ketentuan utama dalam kontrak pasokan listrik mulai berlaku.
Direktur Jenderal Rosatom State Corporation, Alexey Likhachev mengatakan, kesepakatan tersebut menjadi tonggak baru dalam kerja sama energi Rusia dan Indonesia, sekaligus memperluas peluang pemanfaatan teknologi nuklir untuk memenuhi kebutuhan listrik.
“Rosatom siap menawarkan solusi teknologi paling canggih dan teruji yang tersedia di pasar global. Kami membahas lebih dari sekadar pasokan listrik; kami sedang meletakkan fondasi untuk kemitraan jangka panjang,” kata Likhachev dikutip dari laman Rosatom, Selasa (20/10/2026).
Baca Juga: Apa Manfaat Pembangkit Listrik Tenaga Angin? Ini Ulasannya
Di sisi lain, Direktur PT Pembangkit Listrik Nuklir Yudi Utomo Imardjoko mengatakan, proyek tersebut ditujukan untuk mendukung ketahanan energi dan pemenuhan kebutuhan listrik nasional, terutama di wilayah Indonesia Timur.
Dia menegaskan, proyek PLTN terapung berkapasitas 200 MW tersebut dirancang menggunakan skema bisnis-ke-bisnis (business-to-business/B2B), dengan mengandalkan investasi sektor swasta tanpa bergantung pada pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).