Nabire (ANTARA) - Pemerintah Provinsi Papua Tengah melampaui target pendapatan daerah pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dengan realisasi mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target sebesar Rp4,066 triliun.
Gubernur Papua Tengah Meki Nawipa di Nabire, Papua Tengah, Jumat, mengatakan capaian tersebut mencerminkan kinerja pendapatan daerah yang positif, meskipun pemerintah masih perlu meningkatkan efektivitas pelaksanaan belanja agar manfaat APBD semakin dirasakan masyarakat.
"Berdasarkan laporan keuangan pemerintah daerah yang telah diaudit, realisasi pendapatan daerah mencapai Rp4,126 triliun atau 101,46 persen dari target sebesar Rp4,066 triliun," katanya saat menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Provinsi Papua Tengah Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRP Papua Tengah.
Ia menjelaskan pendapatan asli daerah (PAD) terealisasi sebesar Rp601,70 miliar atau 114,50 persen dari target yang ditetapkan.
Kontribusi terbesar PAD berasal dari penerimaan pajak daerah sebesar Rp543,38 miliar, sedangkan penerimaan lain-lain PAD yang sah mencapai Rp58,32 miliar.
Menurut dia, capaian tersebut menunjukkan kapasitas fiskal daerah mulai meningkat, sehingga perlu dipertahankan melalui optimalisasi sumber-sumber pendapatan tanpa menambah beban masyarakat.
Selain PAD, pendapatan transfer terealisasi sebesar Rp2,362 triliun atau 99,30 persen dari target, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah mencapai Rp1,162 triliun atau 100 persen.
Di sisi belanja, realisasi APBD 2025 mencapai Rp3,781 triliun atau 78,57 persen dari pagu sebesar Rp4,812 triliun.
Meki mengatakan serapan belanja tersebut masih menjadi perhatian pemerintah, terutama pada belanja modal yang baru terealisasi 61,92 persen, termasuk belanja gedung dan bangunan sebesar 50 persen serta belanja jalan, jaringan, dan irigasi sebesar 63,28 persen.
"Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah provinsi untuk terus memperbaiki proses perencanaan, pengadaan barang dan jasa, serta percepatan pelaksanaan fisik di lapangan," ujarnya.
Ia menambahkan pemerintah akan memanfaatkan hasil pertanggungjawaban APBD sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah, mempercepat pelaksanaan pengadaan sejak awal tahun, meningkatkan serapan belanja modal yang berdampak langsung terhadap pelayanan publik, serta memperkuat pengendalian internal dan manajemen risiko.
Sebagai provinsi otonom baru, lanjut dia, Papua Tengah masih menghadapi tantangan pembangunan, mulai dari keterbatasan infrastruktur, konektivitas antar wilayah, pelayanan dasar hingga penguatan kapasitas kelembagaan pemerintahan.
"Oleh karena itu, setiap rupiah APBD harus benar-benar diarahkan untuk mempercepat pembangunan yang berkualitas, memperluas akses pendidikan dan kesehatan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat, memperkuat ekonomi lokal, membuka keterisolasian wilayah, serta menghadirkan pelayanan publik yang semakin baik," katanya.
Pewarta: Ali Nur Ichsan
Editor : Evarianus Supar
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.