Pontianak (ANTARA) - Realisasi anggaran program Sekolah Rakyat di Provinsi Kalimantan Barat hingga Agustus 2026 mencapai Rp556,52 miliar yang digunakan untuk mendukung layanan pendidikan dan penyediaan sarana prasarana di Kota Pontianak dan Kabupaten Ketapang.
"Anggaran tersebut mencakup kegiatan yang dilaksanakan sejumlah kementerian/lembaga untuk mendukung penyelenggaraan Sekolah Rakyat," ujar Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Kalimantan Barat Triyanto di Pontianak, Sabtu.
Berdasarkan data DJPb Kalbar, realisasi terbesar berasal dari Kementerian Pekerjaan Umum untuk kegiatan prasarana bidang pendidikan dasar dan menengah di Kota Pontianak, dengan nilai Rp556,24 miliar.
Sementara itu, Kementerian Sosial merealisasikan anggaran di Kota Pontianak untuk fasilitasi dan pembinaan masyarakat sebesar Rp12,55 juta, pelayanan publik kepada masyarakat Rp16,16 juta, serta prasarana bidang teknologi informasi dan komunikasi sebesar Rp12,42 juta.
Di Kabupaten Ketapang, Kementerian Sosial mencatat realisasi Rp18,90 juta untuk kegiatan pelayanan publik kepada masyarakat.
Selain itu, terdapat realisasi anggaran Kementerian Sosial pada tingkat Provinsi Kalimantan Barat sebesar Rp214 juta untuk pelayanan publik kepada masyarakat.
"Kembali, secara keseluruhan realisasi anggaran Sekolah Rakyat di Kalimantan Barat sampai dengan Agustus 2026 mencapai Rp556.518.587.802," kata Triyanto.
Ia menjelaskan, dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang tiga prioritas kegiatan Sekolah Rakyat, yakni layanan pengelolaan Sekolah Rakyat, penyediaan dan peningkatan kualitas sarana prasarana pendidikan, serta penyelenggaraan program Sekolah Rakyat.
Program Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kota Pontianak saat ini mencakup jenjang SD dengan 19 siswa, SMP 16 siswa, dan SMA 38 siswa. Sedangkan Sekolah Rakyat Terintegrasi di Kabupaten Ketapang mencakup 21 siswa jenjang SD dan 49 siswa jenjang SMA. Pada jenjang SMP belum terdapat siswa.
Data tersebut berdasarkan realisasi hingga Agustus 2026 dengan sumber Sintesa Kementerian Keuangan dan Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat, serta cut off data kegiatan pada 23 September 2026.
"Dukungan pembiayaan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memastikan penyelenggaraan Sekolah Rakyat berjalan dengan dukungan layanan pendidikan dan infrastruktur yang diperlukan,"ucap dia.
Pewarta: Dedi
Editor : Andilala
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.