AKURAT.CO Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI (Bakom), Muhammad Qodari, menekankan pentingnya komunikasi kebijakan dalam mendukung pelaksanaan program pemerintah, terutama dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian (DFK).
Menurut Qodari, komunikasi kebijakan memiliki posisi yang sama pentingnya dengan pelaksanaan program pemerintah.
Karena itu, komunikasi mengenai program harus dilakukan secara aktif agar masyarakat memahami kebijakan yang dijalankan pemerintah.
“Komunikasi kebijakan itu, komunikasi program itu sama pentingnya dengan program itu sendiri. Jadi komunikasi program itu harus dijalankan supaya dukungan kepada program-program semakin baik dan hasilnya semakin optimal,” kata Qodari usai menghadiri Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Forum tersebut mengangkat tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”.
Qodari mengatakan, pemerintah tidak bisa hanya menunggu dalam menghadapi derasnya arus informasi di media sosial.
Menurutnya, pemerintah perlu memiliki agenda komunikasi yang terencana agar ruang digital terus diisi dengan informasi mengenai kegiatan dan program pemerintah.
“Dengan begitu derasnya informasi, dengan adanya media sosial, memang pemerintah tidak bisa menunggu. Harus punya jadwal rutin, harus punya agenda komunikasi yang membuat ruang-ruang informasi itu terus terisi dengan berbagai macam informasi kegiatan dan program dari pemerintahan,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugarto mengatakan, jaringan kehumasan pemerintah yang luas perlu dimanfaatkan secara maksimal.
Menurutnya, humas pemerintah tidak hanya bertugas menyampaikan informasi satu arah, tetapi juga harus mampu membaca aspirasi yang berkembang di masyarakat.
“Tadi kami menyampaikan bahwa humas itu bukan hanya menyampaikan satu arah saja kebijakan ataupun informasi dari pemerintah, tapi baik sekali apabila teman-teman humas juga bisa membaca apa yang ada, yang diperbincangkan oleh publik sehingga menjadi masukan bagi pemerintah. Jadi, dua arah,” kata Bima.
Bima juga mendorong humas pemerintah memperbanyak penyampaian informasi positif dan inspiratif dari berbagai daerah. Menurutnya, ruang digital tidak seharusnya hanya dipenuhi respons terhadap narasi negatif.
“Supaya dunia maya kita, supaya algoritma hari ini tidak dipenuhi oleh DFK, tidak juga hanya sifatnya reaksi atau counter terhadap hal-hal yang sifatnya negatif, tetapi ada berita baik, ada hal-hal yang inspiratif. Saya kira humas kita juga kita dorong untuk bergerak ke sana,” ujarnya.
Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menilai ruang digital kini menjadi medan strategis yang dapat memengaruhi opini, pola pikir, hingga karakter masyarakat.
Karena itu, Djamari meminta seluruh unsur pemerintah memperkuat koordinasi dalam menghadapi disinformasi, fitnah, dan kebencian yang berkembang di ruang digital.
Baca Juga: Sudah Terlalu Lama Dibahas, Menko PM Desak DPR Segera Sahkan RUU Masyarakat Adat