AKURAT.CO Ketua DPR RI, Puan Maharani, merespons protes Malaysia dan Singapura terkait dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia. Dia pun akan meminta Kementerian Luar Negeri (Kemlu) melakukan komunikasi dengan negara tetangga terkait persoalan tersebut.
"Ya nanti saya akan koordinasikan meminta kepada kementerian khususnya kementerian luar negeri untuk bisa melakukan komunikasi yang efektif dan baik untuk bisa memberikan masukan atau koordinasi terkait dengan hal ini," kata Puan, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2026).
Dia menyebut dampak karhutla di Kalimantan memang dapat dirasakan oleh negara-negara tetangga. Karena itu, diperlukan komunikasi yang baik untuk menyikapi persoalan tersebut.
Baca Juga: Pengusaha Kalimantan Barat Hajon Mahdy Hibahkan Teknologi AI untuk Prediksi Karhutla, Dilengkapi Indeks Identifikasi dan Pemetaan
"Karena biasanya terjadinya kebakaran di Kalimantan ini memang efeknya itu akan apa namanya juga terdampaknya negara-negara tetangga. Gitu," ujarnya.
Di sisi lain, pemerintah Indonesia saat ini telah melakukan langkah koordinasi untuk menangani karhutla. Namun, DPR tetap akan meminta pemerintah meningkatkan langkah antisipasi dan penanganan karhutla agar lebih efektif.
Dia menilai, penanganan karhutla tidak berhenti pada proses pemadaman. Pemerintah juga perlu memikirkan dampak pascakebakaran, termasuk terhadap kesehatan masyarakat, pendidikan anak-anak, serta rehabilitasi hutan dan wilayah yang terdampak.
"Karena bukan hanya saat ini saja atau kebakarannya saja, namun nanti pasca sesudah selesai kebakarannya itu apa yang akan dilakukan terkait dengan kesehatan, kemudian pendidikan anak-anak, dan rehabilitasi bukan hanya hutannya, tapi tempat-tempat yang terdampak oleh kebakaran tersebut," pungkasnya.
Sebelumnya, Menteri Luar Negeri Malaysia, Datuk Seri Mohamad Hasan, menyatakan pemerintah Malaysia serius menangani persoalan kabut asap yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di Indonesia. Malaysia berencana membawa persoalan tersebut ke tingkat regional melalui mekanisme ASEAN.
Mohamad mengatakan, Menteri Sumber Daya Alam dan Kelestarian Lingkungan Malaysia, Datuk Seri Arthur Joseph Kurup, akan mengirim surat kepada mitranya di Indonesia serta menyampaikan persoalan tersebut kepada Sekretariat ASEAN.
Baca Juga: Tinjau Penanganan Karhutla di Riau, Presiden Prabowo Dorong Pembentukan Sistem Pencegahan Permanen
"Mekanisme ASEAN lebih efektif dalam memastikan Sekretariat ASEAN dapat mengkoordinasikan upaya bersama antara Malaysia dan Indonesia untuk mengatasi penyebab kebakaran hutan yang berkontribusi terhadap polusi udara lintas batas. Surat tersebut akan diserahkan kepada Sekretaris Jenderal ASEAN dalam satu atau dua hari ke depan, agar tindakan tindak lanjut dan koordinasi di tingkat regional dapat segera dilakukan," kata Mohamad Hasan usai Pertemuan ke-27 tentang Pelaksanaan Pertukaran Surat (EOL-27) di Bandar Seri Begawan, dikutip dari The Vibes, Sabtu (22/8/2026).
Kekhawatiran Malaysia meningkat, setelah Data Air Pollutant Index Management System (APIMS) menunjukkan indeks polusi udara di markas kepolisian distrik Serian mencapai 242 pada Sabtu (22/8/2026) pukul 06.00 waktu setempat. Angka tersebut masuk dalam kategori sangat tidak sehat.
Kondisi itu dikhawatirkan berdampak terhadap kesehatan masyarakat, terutama kelompok rentan. Pemerintah Malaysia pun mendorong penguatan kerja sama dengan Indonesia untuk mencegah kebakaran hutan sekaligus mengurangi dampak kabut asap lintas batas.