Jakarta (ANTARA) - Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti pentingnya mewujudkan tatanan global yang adil saat berbicara dalam Sidang Umum Ke-153 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Arusha, Tanzania pada Kamis.
Puan mengatakan kedaulatan setiap negara dan solidaritas internasional dapat berjalan beriringan. Menurutnya, kerja sama yang adil harus harus didasarkan pada kesetaraan dan kedaulatan setiap negara.
“Demokrasi tidak hanya harus ada di dalam negara, demokrasi juga harus ada di antara negara-negara. Tata kelola global harus menyediakan ruang yang lebih adil bagi bangsa-bangsa, besar atau kecil, negara maju atau berkembang,” kata dia, sebagaimana keterangan diterima di Jakarta.
Dia menyampaikan bahwa keputusan global, baik itu mengenai perdagangan, keuangan, teknologi, iklim, kesehatan, maupun keamanan, tidak dapat hanya mencerminkan kekuatan ekonomi atau geopolitik tertentu.
Keputusan tersebut, ucap dia, harus mencerminkan prinsip-prinsip kesetaraan kedaulatan dan kepentingan kemanusiaan bersama. Pada tataran itu, Puan menilai parlemen dunia memiliki tanggung jawab bersama.
“Kita harus memastikan bahwa globalisasi tidak memisahkan ekonomi dari demokrasi, teknologi dari etika, pertumbuhan dari keadilan, atau kekuasaan dari akuntabilitas,” ujarnya.
Di hadapan pimpinan IPU dan ketua parlemen dunia yang hadir, Puan menyebut parlemen memiliki empat tanggung jawab dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adil, yakni melalui fungsi legislasi, anggaran, pengawasan, dan perwakilan.
Fungsi legislasi, menurut dia, harus menghasilkan aturan yang adil sekaligus mencegah konsentrasi kekuasaan politik dan ekonomi yang tidak terkendali. Sementara itu, kebijakan anggaran harus memastikan dana publik digunakan untuk menyamakan kesempatan, mengurangi ketidaksetaraan, dan meningkatkan kemampuan rakyat.
Selanjutnya, Puan mengatakan fungsi pengawasan parlemen harus memastikan seluruh otoritas pemerintahan bekerja sesuai batas-batas hukum dan memberikan manfaat bagi masyarakat. Adapun fungsi perwakilan harus memastikan suara rakyat diperhitungkan sebelum suatu keputusan dibuat, bukan hanya didengar setelah keputusan ditetapkan.
Puan menyadari ketegangan antara demokrasi, kedaulatan nasional, geoekonomi, dan geopolitik tidak dapat disangkal. Oleh karena itu, dia menekankan bahwa kerja sama internasional menjadi penting.
“Khususnya, kerja sama yang sehat dan tidak menghilangkan hak bangsa dan negara untuk menentukan pilihan pembangunan mereka sendiri sesuai dengan kepentingan rakyat mereka,” imbuh dia.
Ia menambahkan, demokrasi tidaklah cukup jika hanya memberikan hak pilih kepada rakyat. Demokrasi, kata Ketua DPR, harus memberdayakan rakyat untuk mengubah kehidupannya menjadi lebih baik.
“Pembangunan tidaklah cukup jika hanya menghasilkan pertumbuhan, pembangunan harus memperluas peluang, mengurangi ketimpangan, dan mewujudkan kemakmuran bersama,” ujarnya.
Baca juga: Puan di sidang IPU: Tata kelola pemerintahan harus wujudkan keadilan
Baca juga: Ketua DPR: Prajurit TNI tak boleh lupa terhadap akarnya yaitu rakyat
Pewarta: Fath Putra Mulya
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.