Jakarta (ANTARA) - Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan rencananya memperkuat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dengan menjadikannya sebagai Badan Pengadaan Pemerintah untuk konsolidasi pengadaan barang dan jasa seluruh kementerian/lembaga di pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Dalam rangkaian acara Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR Tahun Sidang 2026-2027 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat, rencana konsolidasi pengadaan barang/jasa pemerintah itu disampaikan oleh Presiden saat berpidato dalam rangka Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan dan Dokumen Pendukungnya.
"Pemerintah akan segera mengonsolidasikan seluruh pengadaan barang dan jasa yang serupa. Kita akan tingkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah, dan untuk itu kita mohon dukungan Dewan Perwakilan Rakyat yang saya hormati. Tidak masuk akal berbagai badan, berbagai kementerian/lembaga, berbagai pemerintah daerah, membeli barang yang sama dengan harga yang berbeda. Bahkan, harganya lebih tinggi dari yang bisa kita capai," kata Presiden Prabowo saat berpidato.
Dalam pidato yang sama, Presiden menjelaskan alasannya ingin mengonsolidasikan pengadaan barang/jasa pemerintah. Selama ini, ia mengatakan pengadaan kementerian/lembaga, pemerintah daerah, dan instansi lainnya acap kali tidak standar, yang artinya untuk pembelian barang yang sama, harganya dapat berbeda-beda.
"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi seolah-seolah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara. Padahal kita semua adalah bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, apakah itu pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau pemerintah kabupaten/kota, kita adalah pemerintah Republik Indonesia," ujar Presiden Prabowo.
Ke depan, Presiden menekankan kebutuhan pengadaan barang/jasa kementerian/lembaga dan pemerintah akan dihimpun, kemudian spesifikasi-spesifikasinya akan mengikuti standar yang ditetapkan terpusat.
"Volume akan disatukan, proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital supaya semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel. Jika barangnya sama, kita beli bersama. Jika kebutuhannya dapat direncanakan, kita rencanakan bersama. Jika negara dapat memperoleh harga dan mutu yang lebih baik dengan bekerja sama, tidak ada alasan untuk kita tidak lakukan itu. Tidak ada alasan untuk masing-masing institusi tetap melakukan pengadaan sendiri-sendiri," kata Prabowo.
Bagi Presiden, setiap rupiah yang berhasil dihemat merupakan ruang fiskal tambahan yang dapat digunakan untuk kepentingan rakyat, antara lain untuk memperbaiki ruang-ruang kelas di sekolah-sekolah, memperbaiki dan membangun puskesmas serta rumah sakit tambahan.
"Ujungnya, kehidupan rakyat yang lebih baik," ujar Presiden Prabowo.
Pewarta: Genta Tenri Mawangi
Uploader : Rustam Effendi
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.