Jakarta (ANTARA) - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan digitalisasi bantuan sosial (bansos) telah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi di tanah air.
"Per hari ini digitalisasi pendaftaran bantuan sosial untuk program PKH dan BPNT atau sembako telah berjalan di 153 kabupaten/kota di 38 provinsi. Lebih dari 3 juta keluarga telah terdaftar menuju target 49 juta keluarga pendaftar atau lebih dari 50 persen keluarga Indonesia pada saat implementasi," katanya dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.
Hal itu disampaikan Presiden saat pidato kenegaraan dalam Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI 2026 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8).
Menurut dia, perlindungan sosial (Perlinsos) harus semakin tepat sasaran, mudah diakses dan bermartabat.
Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah adalah melalui digitalisasi pendaftaran bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH) dan Sembako.
Menurut Presiden Prabowo, digitalisasi juga memangkas biaya dan waktu yang sebelumnya harus dikeluarkan masyarakat tidak mampu untuk mengakses bantuan sosial.
Sebelumnya, keluarga pra-sejahtera diperkirakan mengeluarkan biaya sekitar Rp150.000 untuk ongkos perjalanan, dokumen, fotokopi, serta waktu kerja yang hilang.
"Sekarang pendaftaran dapat dilakukan tanpa biaya, gratis. Pemeriksaan kelayakan yang sebelumnya dapat memakan waktu cukup lama. Kini dapat diselesaikan dalam hitungan menit atau jam," katanya.
Presiden Prabowo Subianto menegaskan masyarakat kurang mampu tidak seharusnya dibebani biaya untuk membuktikan kondisi ekonominya.
“Rakyat yang tidak mampu tidak boleh bayar untuk membuktikan bahwa ia tidak mampu. Rakyat juga tidak boleh berkali-kali menyerahkan data yang sebenarnya sudah dimiliki oleh negara,” katanya.
Digitalisasi, lanjut Presiden Prabowo, akan terus diperluas tidak hanya pada program bantuan sosial, tetapi juga bantuan pemerintah dan subsidi.
Langkah tersebut merupakan bagian dari implementasi agenda pro-kesra terintegrasi untuk meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta kemudahan akses bagi masyarakat.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo juga menyapa dan memperkenalkan dua penerima manfaat yang hadir langsung.
Keduanya menjadi gambaran nyata dampak program perlindungan sosial.
Salah satunya Susanah dari Kabupaten Bogor yang bekerja sebagai buruh harian dengan upah Rp700 per kilogram untuk pekerjaan mengupas bawang.
"Program Keluarga Harapan dan Sembako membantu menjaga pendidikan anak-anaknya," kata Presiden Prabowo.
Selain itu, hadir Margarelitha Rohi penerima bantuan sosial asistensi rehabilitasi sosial (Atensi) dari Kupang, Nusa Tenggara Timur.
Sejak kecil hidup dalam keterbatasan dan tidak sempat mengenyam pendidikan, pada usia 38 tahun ia masih berdagang sekaligus merawat bibinya yang telah berusia 80 tahun.
"Bantuan sosial Atensi berupa beras dan minyak menjadi penopang keluarganya," kata Presiden Prabowo.
Ia menekankan kehadiran negara bukan untuk menggantikan kerja keras masyarakat, melainkan memastikan dukungan untuk meningkatkan kesejahteraan.
"Negara hadir bukan untuk menggantikan kerja keras rakyat. Negara hadir agar kerja keras rakyat tidak sia-sia," kata Prabowo Subianto.
Pewarta: Anita Permata Dewi
Uploader : Moh Ponting
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.