Jenewa (ANTARA) - Prancis ingin Uni Eropa (EU) membatasi perdagangan dengan permukiman Israel yang dinilai ilegal di Tepi Barat yang diduduki, kata Menteri Luar Negeri Prancis Jean-Noel Barrot, Sabtu (5/9).
Dalam wawancara dengan RFI, Barrot mengatakan pekan ini ia kembali mendesak negara-negara Eropa untuk mengambil langkah terkait persoalan tersebut.
“Permukiman tersebut ilegal. Tidak wajar jika Uni Eropa dapat mendukung perdagangan ini,” katanya.
Barrot membandingkan langkah yang diusulkan itu dengan respons EU terhadap pendudukan Rusia atas Krimea, dengan mencatat bahwa blok tersebut menghentikan impor dari semenanjung itu pada 2014.
“Hal yang sama harus kita lakukan terhadap permukiman ilegal tersebut,” katanya, seraya mengakui bahwa langkah itu membutuhkan kesepakatan di antara negara-negara anggota EU.
Barrot juga mengecam apa yang disebut sebagai “ledakan kekerasan yang belum pernah terjadi sebelumnya” oleh para pemukim Israel di wilayah pendudukan Tepi Barat. Menurut dia, kekerasan tersebut merusak martabat warga Palestina, keamanan Israel, serta prospek solusi dua negara.
Terkait Niger, Barrot menolak tuduhan bahwa Prancis terlibat dalam pemberontakan militer pekan lalu sebagai “fantasi belaka”. Ia mengatakan Paris tidak memiliki niat maupun kemampuan untuk terlibat dalam aksi tersebut.
“Semua ini, seperti biasa, merupakan upaya untuk secara keliru menunjuk Prancis sebagai pihak yang bertanggung jawab, padahal tanggung jawab tersebut sama sekali tidak ada,” katanya.
Pemberontakan pada 29 Agustus tersebut membuat sejumlah tentara menyerang pangkalan udara militer utama dan sejumlah lokasi strategis lainnya di Niamey, sebelum pasukan yang tetap loyal kepada pemerintah, dengan dukungan Africa Corps Rusia, berhasil mengambil kembali kendali.
Pemerintah Niger pada Jumat menuduh Prancis sebagai pihak yang memicu kerusuhan tersebut dan mendukung para pemberontak.
Sumber: Anadolu
Baca juga: RI, Prancis segera bagi peran terkait pembentukan negara Palestina
Baca juga: Niger tuding Prancis dalangi serangan bandara Niamey pada Juni lalu
Penerjemah: Kuntum Khaira Riswan
Editor: Primayanti
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.