Bagikan:
NUSANTARA - Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono buka suara ihwal Presiden Prabowo Subianto tak menyinggung pembangunan IKN dalam agenda Penyampaian Pengantar/Keterangan Pemerintah atas RUU Tentang APBN TA 2027 di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat, 14 Agustus.
Menurut Basuki, kelanjutan pembangunan IKN masuk dalam prioritas infrastruktur.
"Saya kira IKN bagian dari pembangunan infrastruktur. Tidak perlu disebutkan sendiri. Itu saya kira kebijakan beliau," ucap Basuki kepada wartawan usai penanaman pohon di kawasan IKN, Sabtu, 15 Agustus.
Basuki menyebut, pembangunan IKN masuk dalam kluster pembangunan kewilayahan dan desa. Oleh karena itu, ia menilai pembangunan IKN tidak perlu secara terperinci disebut dalam pidato kenegaraan Prabowo.
"Kan ada di dalam klaster infrastruktur dan kewilayahan, tidak terpisah. Saya kira di klaster itu ada pembangunan IKN," katanya.
Ia menambahkan, kebutuhan anggaran pembangunan IKN juga mulai dipenuhi secara bertahap. Adapun sebelumnya, Prabowo bilang, dana pembangunan IKN dialokasikan sebesar Rp48,8 triliun.
"Sudah (cair) mulai dari tahun kemarin.
Tahun kemarin ada Rp10 triliun, tahun 2025 itu ada Rp10 triliun koma sekian, tahun ini sementara ada Rp6 triliun, nanti insyaallah akan ada tambahan di 2027," imbuhnya.
Untuk diketahui, Prabowo menyetujui anggaran kelanjutan pembangunan IKN periode 2025–2029 sebesar Rp48,8 triliun. Basuki optimistis, proyek IKN akan terus berlanjut dan sesuai target.
Keyakinan tersebut diperkuat dengan terbitnya Perpres 79/2025 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah 2025 serta alokasi anggaran dari pemerintah pusat.
"Perpres 79/2025 menambah percaya diri kami bahwa IKN pasti akan berlanjut. Ditambah lagi Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui anggaran pembangunan IKN periode 2025-2029 sebesar Rp48,8 triliun," tutur Basuki dalam Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa, 25 November 2025.
Adapun Program Kerja Prioritas Nasional yaitu:
(1) Kedaulatan pangan;
(2) Kemandirian energi dan air;
(3) Pendidikan;
(4) Kesehatan;
(5) Hilirisasi dan industrialisasi;
(6) Infrastruktur, perumahan dan ketahanan bencana;
(7) Penguatan ekonomi kerakyatan dan pembangunan desa; serta
(8) Penurunan kemiskinan.
Add VOI as a Preferred Source
Follow VOI news updates across Google.
+