Presiden Prabowo Subianto mengumumkan rencana tersebut saat menyampaikan Keterangan Pemerintah atas RAPBN 2027 di DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Menurut Prabowo, Indonesia selama ini menjadi salah satu produsen besar berbagai komoditas dunia, mulai dari kelapa sawit, nikel, timah, batu bara, kopi hingga karet.
Baca Juga: Bursa Mineral dan Komoditas Strategis Ditarget Beroperasi Januari 2027, Prabowo Serahkan Pengawasan ke OJK
Namun, harga komoditas tersebut dinilai masih banyak mengacu pada pasar atau bursa di luar negeri.
"Kita menjual komoditasnya. Negara lain menentukan harganya," kata Prabowo.
Pemerintah ingin mengubah kondisi tersebut dengan membangun pasar komoditas domestik yang dapat menjadi rujukan perdagangan internasional.
"Karena itu, Pemerintah yang saya pimpin akan segera operasionalkan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada 1 Januari 2027," ujarnya.
Prabowo mengatakan ketentuan penyelenggaraan bursa tersebut ditargetkan segera dibahas bersama DPR RI. Pemerintah menargetkan aturan terkait penyelenggaraan Bursa Mineral dan Komoditas Strategis diterbitkan paling lambat 17 September 2026.
Salah satu tujuan utama pembentukan bursa tersebut adalah menciptakan Indonesia Reference Price atau harga referensi Indonesia untuk sejumlah komoditas ekspor utama.
Dengan adanya harga referensi domestik, pemerintah berharap transaksi komoditas menjadi lebih transparan dan dapat memberikan informasi harga yang berasal dari aktivitas perdagangan di dalam negeri.
"Kita ingin membangun pasar yang dalam, transparan, likuid, dan dipercaya dunia," kata Prabowo.
Dalam skema yang dirancang pemerintah, produsen, petani, eksportir, pembeli, dan investor dapat bertemu dalam satu sistem perdagangan yang diawasi.
Pemerintah juga menilai sistem tersebut dapat memperkecil ruang manipulasi karena data transaksi menjadi lebih transparan.
Pembentukan bursa menjadi penting bagi Indonesia karena posisi negara selama ini kuat sebagai produsen komoditas, tetapi tidak selalu memiliki kendali atas pembentukan harga di pasar global.
Baca Juga: DJP: Kapasitas Pajak RI Mulai Lepas dari Harga Komoditas
Prabowo ingin Indonesia tidak hanya menjadi tempat produksi komoditas, tetapi juga memiliki peran lebih besar dalam pembentukan harga.
"Indonesia tidak boleh selamanya menjadi negeri tempat komoditas digali, tetapi harga dan keuntungannya ditentukan di negeri lain," ujarnya.
Ia kemudian menegaskan target pemerintah untuk meningkatkan posisi Indonesia dalam rantai perdagangan komoditas global.
"Kita bukan hanya ingin menjadi penghasil komoditas dunia. Kita harus menjadi penentu harga komoditas dunia," kata Prabowo.
Rencana tersebut akan menjadi salah satu kebijakan penting pemerintah dalam memperkuat tata kelola perdagangan komoditas.
Namun, efektivitasnya akan bergantung pada kedalaman pasar, likuiditas transaksi, partisipasi pelaku usaha, serta penerimaan pasar internasional terhadap harga referensi yang terbentuk di Indonesia.