Warta Ekonomi, Jakarta -
Presiden Prabowo Subianto mendorong digitalisasi proses pengadaan barang dan jasa pemerintah sebagai bagian dari upaya meningkatkan efisiensi belanja negara. Pemerintah akan mengonsolidasikan pengadaan barang dan jasa yang memiliki kebutuhan serupa dari kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah.
Menurut Prabowo, selama ini banyak kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah membeli barang yang sama secara terpisah dengan harga berbeda. Kondisi tersebut dinilai membuat daya tawar pemerintah menjadi lemah.
"Kita harus hentikan APBN digunakan membeli barang yang sama tanpa koordinasi, seolah-olah seperti ribuan pembeli yang tidak saling berbicara," kata Prabowo dalam keterangan pemerintah atas Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangan di hadapan DPR RI, Jumat (14/8/2026).
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Prabowo mengatakan akan menghimpun kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Spesifikasi barang akan distandardisasi, sementara volume pengadaan akan dikonsolidasikan agar pemerintah memiliki daya tawar yang lebih besar.
Prabowo menegaskan proses pengadaan nantinya dilakukan secara digital untuk meningkatkan transparansi, kompetisi, dan akuntabilitas.
"Kebutuhan berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah akan dihimpun, spesifikasi akan distandardisasi, volume akan disatukan. Proses pengadaan pemerintah akan dilakukan secara digital sehingga semakin transparan, kompetitif, dan akuntabel," ujarnya.
Digitalisasi dan konsolidasi pengadaan tersebut juga ditujukan untuk menciptakan efisiensi anggaran.
Berdasarkan data Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) yang mencatat konsolidasi pengadaan pemerintah daerah telah menghasilkan efisiensi 20,86% pada 2025 dan diperkirakan mencapai 25,43% pada 2026.
Jika diterapkan secara luas dan disiplin, konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik, perencanaan berbasis data, serta praktik pengadaan terbaik disebut dapat menghasilkan efisiensi hingga 30% dari belanja pengadaan yang mencapai Rp1.200 triliun.
"Artinya, efisiensi dalam satu tahun bisa mencapai Rp360 triliun," kata Prabowo.
Presiden menilai penghematan tersebut dapat membuka ruang fiskal baru untuk membiayai kebutuhan masyarakat, mulai dari perbaikan sekolah, renovasi Puskesmas, hingga penyediaan rumah sakit dan alat kesehatan.
Salah satu contoh efisiensi yang disoroti Prabowo adalah pengadaan Layar Pintar Interaktif atau Interactive Flat Panel (IFP). Sebelumnya, pemerintah daerah membeli perangkat tersebut secara terpisah dengan harga sekitar Rp150 juta per unit.
Setelah pembelian dikonsolidasikan di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), harga IFP disebut turun menjadi sekitar Rp26 juta per unit, termasuk biaya pengiriman dan pemasangan hingga wilayah terpencil, terluar, dan tertinggal 3(T).
"Ini penghematan hampir 6 kali lipat. Ini riil. Rp150 juta kita beli dengan harga Rp26 juta, termasuk ongkos kirim dan ongkos pasang sampai ke tempat terpencil, terluar, dan tertinggal," ujar Prabowo.
Baca Juga: Prabowo: Teknologi Canggih Tak Berarti Jika Rakyat Tak Bisa Makan
Baca Juga: Meutya Respons Arahan Prabowo, Digitalisasi Pangkas Proses Bansos Kini Cair dalam Hitungan Menit
Sejalan dengan rencana tersebut, pemerintah juga akan meningkatkan kelembagaan LKPP menjadi Badan Pengadaan Pemerintah. Prabowo meminta dukungan DPR RI untuk merealisasikan perubahan kelembagaan tersebut.
Menurutnya, konsolidasi pengadaan diperlukan agar setiap rupiah dalam APBN memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat.
"Setiap rupiah yang berhasil kita hemat adalah ruang fiskal tambahan yang dapat kita gunakan untuk rakyat kita," kata Prabowo.
Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.