BPJS Kesehatan memperluas kolaborasi dengan tokoh agama untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Salah satunya dilakukan melalui sinergi dengan Keuskupan Agung Jakarta dalam program Sinergi Penyuluh Agama Integrasi Literasi (SYAIR) JKN.
Kerja sama tersebut menjadi bagian dari upaya BPJS Kesehatan memperluas jangkauan edukasi Program JKN dengan melibatkan pemuka agama sebagai mitra strategis. Sinergi tersebut dilakukan untuk memperkuat kesadaran masyarakat mengenai manfaat JKN, kewajiban peserta, serta pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif.
Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan, Akmal Budi Yulianto mengatakan, SYAIR JKN merupakan bagian dari strategi BPJS Kesehatan membangun sinergi dengan berbagai elemen masyarakat melalui pendekatan pentahelix.
Menurut dia, keterlibatan pemuka agama dapat membantu memperluas penyampaian informasi mengenai Program JKN karena memiliki kedekatan dengan masyarakat dan komunitas umat.
"Program JKN merupakan amanat bersama, keberhasilannya tidak hanya bergantung pada BPJS Kesehatan, tetapi membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat, termasuk para pemuka agama. Melalui SYAIR JKN, kami ingin memperkuat literasi masyarakat agar semakin memahami manfaat Program JKN, menjaga kepesertaan tetap aktif, serta memanfaatkan layanan kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," ujar Akmal dalam keterangannya, Selasa (11/8).
Akmal mengatakan kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap manusia. Sementara itu, Program JKN merupakan bentuk semangat gotong-royong masyarakat Indonesia. Karena itu, edukasi mengenai program tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama agar peserta memahami hak dan kewajibannya.
"Kami percaya para pemuka agama memiliki peran strategis dalam membangun kesadaran masyarakat. Karena itu, kolaborasi ini sebagai bagian dari gerakan bersama agar masyarakat tidak hanya menjadi peserta JKN, tetapi juga memahami hak, kewajiban, dan pentingnya menjaga status kepesertaan tetap aktif. Hal ini juga sejalan dengan Paus Leo XIV yang menyampaikan perihal UHC dan kesetaraan kesehatan, serta senada dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat," kata Akmal.
Akmal menuturkan, jumlah peserta JKN per 1 Agustus 2026 telah mencapai lebih dari 284,4 juta jiwa atau setara dengan lebih dari 98% populasi Indonesia.
Untuk menopang layanan kesehatan bagi peserta, BPJS Kesehatan telah bekerja sama dengan 23.762 Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) dan 3.228 Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) yang tersebar di seluruh Indonesia.
Menurut Akmal, tingginya cakupan kepesertaan belum menjadi tujuan akhir Program JKN. BPJS Kesehatan masih menghadapi tantangan untuk memastikan peserta mempertahankan status kepesertaan aktif dan memahami manfaat layanan yang tersedia.
"Tingginya cakupan kepesertaan bukanlah tujuan akhir penyelenggaraan Program JKN. Tantangan berikutnya adalah memastikan setiap peserta tetap aktif, memahami manfaat Program JKN, serta memperoleh pelayanan kesehatan yang mudah, cepat, dan setara. Untuk itu literasi masyarakat melalui kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pemuka agama sangat diperlukan," terang Akmal.
Dalam kerja sama dengan Keuskupan Agung Jakarta, BPJS Kesehatan dan pihak gereja tengah menggagas sejumlah bentuk kolaborasi. Beberapa di antaranya yakni penyusunan nota kesepahaman dan buku khotbah mingguan bertema Program JKN.
Selain itu, kerja sama mencakup peningkatan edukasi dan literasi kepada uskup, pemimpin umat, serta pengurus gereja melalui kegiatan Training of Trainer (ToT). BPJS Kesehatan juga mendorong pendaftaran peserta JKN secara kolektif bagi pengelola dan pekerja keagamaan.
Sinergi juga diarahkan pada penguatan kerja sama dengan fasilitas kesehatan Katolik serta yayasan dan institusi Katolik untuk meningkatkan literasi dan mendukung keberlangsungan Program JKN.
"Melalui kerja sama ini, harapannya mampu meningkatkan literasi dan kepesertaan aktif masyarakat. Semakin kuat kolaborasi yang dibangun, semakin luas pula manfaat Program JKN yang dapat dirasakan masyarakat dan semakin terjaga keberlangsungan Program JKN sebagai wujud gotong-royong bangsa," lanjut Akmal.
Dari sisi pembiayaan, BPJS Kesehatan mencatat telah menggelontorkan lebih dari Rp1.270 triliun untuk biaya pelayanan kesehatan sepanjang 2014-2025.
Akmal menjelaskan seluruh proses pembayaran klaim dilakukan tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan pelayanan Program JKN dapat terus berjalan secara optimal.
Uskup Keuskupan Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mengatakan, pihaknya secara konsisten mendukung kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan. Menurut dia, dukungan tersebut sejalan dengan prinsip keagamaan dan semangat solidaritas nasional yang menjadi bagian penting dalam kehidupan Gereja.
"Kami secara konsisten mendukung gagasan kepesertaan dan layanan BPJS Kesehatan karena selaras dengan prinsip keagamaan dan semangat solidaritas nasional. Prinsip solidaritas juga diwujudkan melalui praktik subsidi silang di lingkungan Gereja," jelasnya.
Kardinal Ignatius Suharyo berharap komunikasi dengan paroki maupun majelis Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dapat berjalan lancar. Dengan demikian, kolaborasi antara Gereja dan BPJS Kesehatan untuk mendukung penyelenggaraan Program JKN dapat diperluas.
"Semangat tersebut sejalan dengan upaya mendorong keadilan sosial dalam penyelenggaraan Program JKN. Kerja sama dengan BPJS Kesehatan dapat dikembangkan di tingkat nasional melalui KWI, termasuk melalui Komisi Kesehatan maupun Presidium KWI. Koordinasi tersebut diharapkan dapat memperluas jangkauan kolaborasi hingga 38 keuskupan yang tersebar di seluruh Indonesia," ulasnya.