AKURAT.CO Kota Hiroshima, Jepang, pada Kamis (6/8/2026), memperingati 81 tahun pengeboman atom oleh Amerika Serikat yang menjadi salah satu tragedi paling kelam dalam sejarah dunia. Dalam upacara peringatan tersebut, Wali Kota Hiroshima Kazumi Matsui menyampaikan kritik keras terhadap negara-negara besar yang masih mengandalkan senjata nuklir sebagai alat pencegah perang (deterrence).
Menurut Matsui, meningkatnya kecenderungan negara-negara untuk membenarkan penggunaan kekuatan militer demi kepentingan nasional justru memperbesar risiko dunia kembali mengalami tragedi seperti Hiroshima dan Nagasaki.
"Meremehkan dampak tidak manusiawi dari senjata nuklir dan menerima penggunaan kekuatan demi mengejar kemakmuran sendiri hanya akan memicu siklus balas dendam yang pada akhirnya dapat membawa dunia menuju Hiroshima atau Nagasaki berikutnya," ujar Matsui dalam Deklarasi Perdamaian di Hiroshima Peace Memorial Park.
Ia menilai masih banyak pemimpin dunia yang menganggap strategi penangkalan nuklir sebagai pendekatan realistis. Sikap tersebut, kata dia, justru semakin menjauhkan dunia dari cita-cita menciptakan kawasan yang bebas dari senjata nuklir.
Matsui juga mengajak masyarakat internasional untuk belajar dari sejarah dan mengambil tindakan nyata demi mencegah tragedi serupa terulang kembali.
Sekitar 50.000 peserta menghadiri upacara tersebut, termasuk perwakilan dari sekitar 120 negara dan kawasan, di antaranya Amerika Serikat dan Iran.
Tepat pukul 08.15 waktu setempat, lonceng perdamaian dibunyikan bersamaan dengan mengheningkan cipta selama satu menit. Waktu tersebut menandai detik ketika pesawat pembom B-29 milik Amerika Serikat menjatuhkan bom atom ke Hiroshima pada 6 Agustus 1945.
Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi, yang untuk pertama kalinya menghadiri upacara sebagai kepala pemerintahan, menyatakan Jepang akan tetap berupaya mewujudkan dunia tanpa penggunaan senjata nuklir melalui kerangka Perjanjian Non-Proliferasi Nuklir (NPT).
Namun, Takaichi menegaskan pendekatan yang diambil pemerintah adalah pendekatan yang "realistis", tanpa memberikan komitmen tegas untuk mempertahankan secara permanen kebijakan tiga prinsip nonnuklir Jepang.
Pernyataan tersebut muncul di tengah spekulasi bahwa pemerintah Jepang yang dikenal memiliki sikap lebih tegas di bidang pertahanan tengah mempertimbangkan revisi dokumen keamanan nasional yang dapat membuka peluang pelonggaran terhadap prinsip ketiga, yakni larangan membawa senjata nuklir masuk ke wilayah Jepang.
Para penyintas bom atom atau hibakusha menyatakan kekhawatiran atas meningkatnya dukungan internasional terhadap kepemilikan senjata nuklir sebagai alat penangkal konflik, termasuk di Jepang sendiri.
Selama ini Jepang berada di bawah perlindungan payung nuklir Amerika Serikat dan terus meminta jaminan keamanan dari Washington. Kondisi tersebut membuat pemerintah Jepang belum bersedia menandatangani Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons (TPNW) maupun menghadiri pertemuannya sebagai negara pengamat, meski permintaan tersebut terus disuarakan para penyintas.
Bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima pada 6 Agustus 1945 menghancurkan sebagian besar kota dan menewaskan sekitar 140.000 orang hingga akhir tahun tersebut.
Tiga hari kemudian, bom atom kedua dijatuhkan di Nagasaki, yang menyebabkan sekitar 70.000 orang meninggal dunia. Jepang kemudian menyerah pada 15 Agustus 1945, mengakhiri Perang Dunia II sekaligus mengakhiri agresi militernya di Asia.
Saat ini jumlah penyintas yang masih hidup tersisa sekitar 91.105 orang, atau hanya seperempat dari jumlah awal, dengan rata-rata usia telah melampaui 86 tahun. Mereka terus menyuarakan kekhawatiran bahwa kenangan atas tragedi bom atom perlahan memudar seiring berkurangnya jumlah saksi hidup yang mengalami langsung peristiwa tersebut.
Sumber: AP