Jakarta (ANTARA) - Corporate Forum for CSR Development (CFCD) menyelenggarakan Penganugerahan Perempuan Berbakti Award (PBA) ke-2, Indonesian CSR Awards (ICA) ke-10, dan Indonesian SDGs Awards (ISDA) ke-9 di Jakarta.
Mengusung tema “Responsible Business in Supporting Asta Cita”, ajang ini mengapresiasi perusahaan, komunitas, individu, dan pemangku kepentingan yang menghadirkan praktik bisnis bertanggung jawab, pemberdayaan berdampak, serta kontribusi nyata bagi masyarakat dan lingkungan.
Ketua Umum CFCD, Thendri Supriatno mengatakan penghargaan tersebut bukan sekadar ajang apresiasi, melainkan upaya mendorong CSR dan keberlanjutan agar berbasis bukti, dampak, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan.
“Kami ingin memastikan CSR dan keberlanjutan tidak berhenti pada komitmen dan narasi, tetapi dapat dibuktikan melalui evidence, dampak, inovasi, kolaborasi, dan keberlanjutan program. CFCD mengajak dunia usaha memperkuat kontribusinya dalam pembangunan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujar Thendri.
Sekretaris Jenderal CFCD, Prof. Hardinsyah menambahkan bahwa CSR perlu terintegrasi dengan strategi perusahaan dan kebutuhan masyarakat.
“Program CSR harus berbasis data, memiliki indikator keberhasilan yang jelas, melibatkan masyarakat sebagai subjek pembangunan, serta menghasilkan dampak yang terukur dan berkelanjutan,” katanya.
Penganugerahan ini dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan nasional, antara lain Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Arifatul Choiri Fauzi, M.Si.; Kepala Badan Standardisasi Nasional Donny Purnomo, Deputi Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Kementerian PPN/Bappenas sekaligus Kepala Sekretariat Nasional SDGs Pungkas Bahjuri Ali, serta Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup, Ir. Sigit Reliantoro
Kehadiran para pemangku kepentingan tersebut memperkuat pesan bahwa pencapaian pembangunan berkelanjutan membutuhkan kolaborasi lintas sektor, termasuk pemerintah, dunia usaha, masyarakat, komunitas, dan lembaga lainnya.
Pungkas Bahjuri Ali menyampaikan bahwa pencapaian SDGs membutuhkan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan.
“Dunia usaha memiliki kapasitas untuk menghadirkan inovasi, investasi, teknologi, dan model pemberdayaan yang menjawab persoalan pembangunan secara nyata. Karena itu, praktik CSR yang selaras dengan SDGs perlu diperkuat agar menghasilkan dampak terukur bagi masyarakat dan lingkungan,” ujarnya.
Sementara itu, Deputi Bidang Tata Lingkungan dan Sumber Daya Alam Berkelanjutan KLH/BPLH, Ir. Sigit Reliantoro, menekankan bahwa tanggung jawab dunia usaha terhadap lingkungan perlu diarahkan pada pencegahan dampak dan keberlanjutan ekosistem.
“CSR dan keberlanjutan perlu bergerak dari sekadar kegiatan sosial menuju kontribusi nyata dalam menjaga daya dukung lingkungan dan keberlanjutan sumber daya alam. Dunia usaha memiliki peran penting untuk memastikan setiap kegiatan pembangunan tidak melampaui kemampuan lingkungan, sekaligus memberikan manfaat bagi masyarakat. Yang kita perlukan adalah kebijakan yang diterjemahkan menjadi aksi nyata di lapangan, sehingga keberlanjutan menjadi bagian dari budaya dan praktik bisnis,” ujar Sigit.
Pandangan tersebut sejalan dengan arah kebijakan KLH/BPLH yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai instrumen penting dalam memastikan pembangunan tidak melampaui kapasitas lingkungan. Sigit juga menekankan bahwa implementasi kebijakan harus menghasilkan perubahan nyata di lapangan.
Dalam konteks CSR, pendekatan tersebut memperkuat pentingnya program perusahaan yang tidak hanya memberikan manfaat sosial, tetapi juga mencegah pencemaran, menjaga ekosistem, meningkatkan kualitas lingkungan, serta membangun hubungan yang lebih berkelanjutan antara kegiatan usaha, masyarakat, dan lingkungan.
Menteri PPPA Arifatul Choiri Fauzi menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan dalam pembangunan berkelanjutan.
“Perempuan bukan hanya penerima manfaat pembangunan, tetapi juga penggerak perubahan. Program CSR perlu memperkuat kapasitas, kemandirian ekonomi, perlindungan, dan kepemimpinan perempuan,” katanya.
Sementara itu, Kepala BSN Donny Purnomo menilai standardisasi penting untuk memperkuat akuntabilitas program keberlanjutan.
“Standardisasi membantu organisasi menerjemahkan komitmen terhadap kualitas, lingkungan, tata kelola, dan keberlanjutan ke dalam proses yang konsisten dan terukur,” ujarnya.
Pewarta: Feru Lantara
Uploader : Naryo
COPYRIGHT © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.