Jakarta (ANTARA) - Pengamat kebijakan publik Arfianto Purbolaksono mengatakan pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto pada Sidang Tahunan MPR RI soal birokrasi menjadi peringatan bagi seluruh jajaran, mulai dari level menteri hingga pelaksana kebijakan di lapangan.
Ia menilai pengakuan Presiden bahwa birokrasi kerap menghambat keputusan yang baik adalah sinyal bahwa persoalan tersebut sudah berlangsung lama dan bersifat struktural. Dengan demikian, penanganannya tidak cukup hanya mengandalkan imbauan, tetapi harus disertai langkah nyata dan terukur di setiap level pemerintahan.
"Pidato ini seharusnya menjadi cambuk bagi aparatur birokrasi di Indonesia. Pesan ini tidak boleh hanya menyasar para menteri sebagai pembantu Presiden, tetapi juga harus menembus hingga ke level pelaksana kebijakan di kementerian dan lembaga,” kata Arfianto dalam keterangan di Jakarta, Jumat.
Ia mengatakan keberhasilan berbagai target yang telah dicanangkan Presiden dalam pidatonya, mulai dari swasembada pangan dan energi hingga perbaikan program Makan Bergizi Gratis (MBG), sangat bergantung pada kinerja para menteri dan jajaran birokrasi dalam mengeksekusi arahan tersebut secara konsisten di lapangan.
Kegagalan implementasi kebijakan, lanjut dia, kerap terjadi ketika tidak ada kesamaan visi antara pejabat politik dan aparatur birokrasi di bawahnya.
Maka dari itu, menurutnya, para menteri sebagai pembantu Presiden harus mampu mengendalikan dan mengontrol birokrasi di bawahnya agar kerja-kerja pemerintahan benar-benar berjalan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
"Jangan sampai arahan Presiden berhenti di level kebijakan, tetapi gagal diterjemahkan menjadi eksekusi yang konkret dan dirasakan masyarakat," kata Arfianto.
Kendati demikian, ia turut mengapresiasi sejumlah capaian yang disampaikan Presiden Prabowo dalam pidatonya, salah satunya keberhasilan swasembada delapan komoditas pangan yang lebih cepat dari target awal.
"Capaian-capaian ini patut diapresiasi. Namun, apresiasi ini harus berjalan beriringan dengan sikap kritis, khususnya terhadap persoalan birokrasi yang masih menjadi penghambat utama agar capaian-capaian tersebut dapat dirasakan secara merata oleh seluruh rakyat Indonesia," katanya.
Dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI dan Sidang Bersama DPR RI-DPD RI Tahun 2026, Presiden Prabowo Subianto menyoroti permasalahan birokrasi yang berbelit-belit.
"Kita harus mengakui masalah bangsa kita adalah antara lain masalah birokrasi yang berbelit-belit, birokrasi yang tidak bekerja dengan efisien," katanya.
Prabowo mengatakan bahwa para birokrat kerap menggunakan jabatan dan wewenangnya untuk memperkaya diri, memperkaya keluarga, dan memperkaya kelompok.
"Ini harus kita berantas, bukan kita tutup-tutupi," ujarnya.
Baca juga: Prabowo: 121 kebijakan transformatif dijalankan dalam waktu 21 bulan
Baca juga: Prabowo tegaskan empat pedoman jalankan pemerintahan saat awali pidato
Baca juga: Prabowo sampaikan kebijakan-kebijakan pemerintah dalam 21 bulan kepemimpinannya
Pewarta: Nadia Putri Rahmani
Editor: Benardy Ferdiansyah
Copyright © ANTARA 2026
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.